Jakarta, Rabu 25 Juli 2018 – Kondisi jalan yang mantap di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Kemantapan jalan yang telah mencapai 62,55% adalah capaian di atas rata-rata secara nasional yang di tahun 2017 lalu tercatat baru mencapai 59%.
Hal tersebut diungkapkan oleh Abram E. Borus, Kasubdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PERA), di ruang kerjanya, Rabu (25/7/2018).
“Kalau di NTB (Nusa Tenggara Barat, red) rata-rata sudah di atas angka tersebut. Apalagi jalan di Pulau Lombok, rata-rata sudah bagus, ” ujar Abram saat menerima kunjungan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Dr. H. Baehaqi yang didampingi oleh Kasubag Perencanaan Program Dinas PU dan Penataan Ruang Lobar, Anwar Junaidi, ST.
Kunjungan Baehaqi bersama staff Dinas PU-PR tersebut justru ingin meminta agar Lobar bisa memperoleh anggaran lebih besar guna menuntaskan persoalan infrastruktur jalan untuk Tahun Anggaran 2019 nanti.
“Kita perlu mempercepat konektivitas jalan provinsi dengan jalan kabupaten dan jalan desa guna memberikan daya ungkit yang lebih cepat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujar Baehaqi mengawali penjelasannya.
Infrastruktur jalan, menurut Doktor bidang Ekonomi Pembangunan tersebut, adalah faktor utama yang mendukung percepatan pembangunan, terutama kalau dielaborasikan dengan sektor lain.
“Sektor pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan, bahkan pendidikan dan kesehatan, sangat bergantung pada baik buruknya infrastruktur jalan,” papar Baehaqi.
Biaya produksi pada beberapa produk unggulan, tambah Baehaqi memberi contoh, dipengaruhi oleh komponen transportasi dan akses. Dengan demikian, lanjut Baehaqi, bila jalan sudah baik akan mempermudah para petani, pelaku industri, bahkan wisatawan untuk memasarkan produknya atau langsung mengakses hasil pertanian para petani. Ia yakin, konektivitas dan elaborasi multi sektor itu akan mempercepat penurunan kemiskinan.
Abram pun memiliki keyakinan yang sama. Kasubdit itu lalu memaparkan kondisi penganggaran jalan di Indonesia tahun 2018 ini.
“Anggaran tahun ini cuma 42 Trilyun. Tapi untuk jalan hanya 18 trilyun sehingga semua daerah hanya bisa memperoleh salah satu dari dua jenis anggaran. Tidak bisa dua duanya,” ujarnya sambil menjelaskan beberapa perhelatan nasional yang membuat anggaran di kementeriannya ikut disesuaikan.
“Kalau tahun depan (2019, red) anggaran kita usulkan bisa mencapai 69 Trilyun. Tentu lebih besar, mudah-mudahan ada daerah yang bisa memperoleh keduanya, baik DAK (Dana Alokasi Khusus, red) Reguler maupun DAK Penugasan,” tambah Abram.
Anwar Junaidi pun ikut menambahkan permohonan Baehaqi tersebut. Untuk diketahui, papar Anwar, Pemkab Lobar dengan kepempimpinan Bupati Haji Fauzan Khalid telah menambah 67,01 Kilo meter panjang jalan kabupaten, dari 504,87 Kilo meter menjadi 571,68 Kilo meter.
Dari total panjang jalan itu, sepanjang 357,5 Kilo meter atau 62,55% dalam kondisi mantap. Di tahun anggaran 2018 ini, proses rekonstruksi jalan dengan standar jalan provinsi tersebut bersumber dari banyak sumber anggaran.
“Anggaran tahun ini bersumber dari 3 jenis. Ada DAK, DAU, dan PRIM dari Australia. DAK 2018 mencapai 39 milyar, PRIM 50 milyar, dan DAU mencapai 74 milyar, ” terang Anwar Junaidi.
Kunjungan Baehaqi beserta Anwar Junaidi ke Kemen PU PERA setelah sehari sebelumnya (Rabu, 23/07) melakukan presentasi di hadapan anggota DPR RI dari NTB, Dr. H. Kurtubi, M.Sc.
Kunjungan mereka adalah untuk menjabarkan kondisi jalan dan RSUD Patut Patuh Patju yang masih membutuhkan dukungan anggaran pusat untuk bisa naik menjadi Tipe B.
“Kita akan bantu menyuarakan ke Kementerian terkait untuk diperhatikan dan dianggarkan” janji Anggota Komisi VII DPR RI asal Lobar dari Partai Nasdem tersebut.
