Meskipun dalam kondisi Pandemi Copid 19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti visi misi MANTAP (Amanah, Sejahtera dan Berprestasi). Tidak sekedar mengklaim tapi ini didasarkan pada angka statistik, kemiskinan berhasil diturunkan. Begitu pula pertumbuhan ekonomi juga mampu ditingkatkan. Akan tetapi klaim Pemda ini dirasakan masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena keberhasilan angka statistik itu dinilai belum dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Demikian mengemuka dalam acara diskusi terbuka “Kaleidoskop Lobar 2020”, Senin (28/12). Diskusi mengangkat tema “Sudah MANTAP kah Lombok Barat?” yang diadakan Forum Wartawan Lombok Barat (FORTA LOBAR) dan Radio Suara Giri Menang (SGM) dan didukung Diskominfo Lobar ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi, Kepala BPS Anas, Ketua badan pembentukan Perda (Bampemperda) DPRD Lobar Indra Jaya Usman, dan sekretaris Komisi II Munawir Haris. Diundang juga para organisasi, LSM, NGO dan Yayasan kemanusiaan.
Dalam pemaparannya, Sekda Lobar mengatakan untuk menjawab pertanyaan Sudah MANTAP Kah Lombok Barat? Tentu untuk mengukur itu harus mengacu pada RPJMD yang sudah disepakati. Indikator keberhasilan Pemda, Mengacu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan hingga 0.25 persen. Kalau IPM meningkat klaim dia, maka otomatis Indikator lain sebagai pendukung yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan (daya beli) naik. Dirinci, dari Indikator angka kemiskinan berhasil diturunkan Mencapai 0,89 persen dari 15.17 persen menjadi 14.28 persen.
Angka pengangguran juga diklaim bagus karena full employment (kesempatan kerja penuh). Dari sisi pertumbuhan ekonomi, mengalami kenaikan pasca Gempa. Dari 0,57 persen menjadi 3.57 persen. Artinya angka pertumbuhan ekonomi cukup baik. “Tentu berdasarkan angka statistik, yang menjadi ukuran pedoman nasional dan internasional, Pemda sudah Berhasil. Artinya Lobar sudah berada pada jalur yang tepat menuju mantap,” jelas dia. Tentu di luar Indikator ini ada penilaian bersifat empiris. Dan masukan terkait hal ini akan menjadi bahan untuk kajian ke depan.
Senada dengan Sekda, Kepala BPS Lobar Anas mengatakan yang digunakan mengukur keberhasilan pembangunan nasional dan dunia adalah angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Dan hasil akhirnya Adalah IPM. Kemiskinan Lobar, naik peringkatnya ke posisi 7 dari sebelumnya peringkat 8. “Penurunan Kemiskinan 0.89 Lobar tertinggi ketiga di NTB,” jelas dia. Angka pengangguran sendiri naik 0,82 persen dampak dari Pandemi. Untuk IPM, pertumbuhan IPM Lobar tertinggi di NTB dengan 0,25 persen dan IPM Lobar posisi 4 di NTB.
Ia melihat penetapan PAD dinilai belum memadai. Sehingga anggaran belanja lebih besar dibanding pendapatan. Dampaknya sering terjadi pemotongan anggaran di OPD. Bahkan ada OPD yang mengelola belanja sangat sedikit. Senada dengan itu disampaikan Ketua Endris Foundation Lobar Muhayadi bahwa tolok ukur keberhasilan mengacu data belum sejalan dengan kondisi di lapangan. Karena masih banyak warga yang mengurus bansos, surat miskin (SKTM) untuk keperluan berobat. Ia juga mengharapkan agar masyarakat jujur, ketika ada Program bantuan. Sekda pun menjawab terkait ukuran keberhasilan tentu mengacu data yang diakui secara aturan. Termasuk juga soal kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah, diklaim berdasarkan survey meningkat dari 82,89 persen menjadi 83 persen lebih.
Di tempat yang sama Amir Amraen Kepala Desa Bagik Polak mengatakan bahwa perlu pembinaan yang lebih tegas terhadap OPD-OPD yang belum menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan yang diharapkan Bupati dan Wakil Bupati. (HLD/sumber: Her/Suara NTB)