Ali Masykur Musa Apresiasi NTB dan Lombok Barat
GIRI MENANG-Ada yang spesial dalam hajatan Forest Tracking (susur hutan) yang digelar Pemkab Lombok Barat di Hutan Suranadi, Kecamatan Narmada, kemarin. Diantara peserta, terdapat rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dipimpin Ali Masykur Musa. Tokoh nasional ini membawa serta 27 delegasi dari 16 Supreme Audit Institutions (SAI/BPK) dunia dari negara- negara di wilayah Afrika, Asia, Eropa, Pasifik, Amerika dan Amerika Latin.
Institusi pemeriksa ini merupakan anggota kelompok kerja pemeriksa lingkungan dari asosiasi BPK se-dunia, atau INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA). Kehadiran Ali dan rombongannya ke acara Forest Tracking Lombok Barat juga bersamaan dengaan pertemuan Komite Pengarah ke-13 WGEA pada tanggal 3-5 April 2014. Pertemuan ini dianggap istimewa berkat kehadiran banyak auditor senior dan pimpinan SAI termasuk 2 Ketua BPK negara asing diantaranya Ketua BPK Brazil Mr. Joao Agusto Ribeiro Nardes dan Ketua BPK Ceko Mr. Miloslav Kala.
“BPK mendukung pelestarian alam melalui pemeriksaan terhadap kementerian, lembaga, instansi baik pusat maupun daerah yang tugas- tugas pokoknya melestarikan dan mendukung pelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM, Kehutanan, Perkebunan, dan dinas-dinas terkait di daerah. BPK RI pada saat ini akan meningkatkan perannya dalam pemeriksaan berperspektif lingkungan dengan antara lain melakukan pelatihan kepada auditor termasuk menjalin kerjasama bilateral dengan SAI negara lain termasuk aktif di INTOSAI WGEA,” terang Ali Masykur Musa.
Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini juga bicara tegas soal kondisi planet bumi yang tengah menghadapi tekanan dan masalah yang serius.
Ia membahas tentang populasi penduduk dunia yang meningkat hampir 1,5 miliar orang sejak tahun 1992. Ini mengakibatkan tuntutan pemenuhan bahan pangan dan kebutuhan primer. Di bidang pertanian misalnya, penggunaan air irigasi menyebabkan penurunan ketersediaan air minum, dan penggunaan pestisida yang tidak sesuai. Di laut terjadi eksploitasi besar-besaran yang menyebabkan penurunan drastis populasi ikan.
“Di bidang kehutanan, sejak tahun 1990 telah terjadi pembabatan hutan dunia seluas 300 juta hektar. Ini haras menjadi perhatian kita bersama,” ungkap tokoh muda ini.
Secara khusus BPK memberi apresiasi kepada NTB dan Lombok Barat yang telah menginisiasi kegiatan penanaman pohon dan tracking di alam terbuka. Kegiatan ini dianggap mencerminkan kedekatan dan penghargaan penduduk NTB kepada alam sekitar. Penanaman pohon seperti ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi atau memitigasi dampak perubahan iklim.
“Kita semua adalah pelaku sentral dalam menjaga dan mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk itu,” ungkap Ali.
Sumber: Lombok Post, Kamis 3 April 2014