Giri Menang: “Tidak ada idaman atau impian indah seorang pimpinan daerah kecuali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) dalam bidang laporan keuangan. Hanya yang tidak serius yang tidak menginginkannya (WTP)”. Itulah poin terpenting yang disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar) saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Inventarisasi Barang Milik Daerah Lobar selama 2 hari 19-20 Juni di Hotel Bintang Senggigi Selasa (19/6) kemarin. Dikatakannya, untuk meraih predikat WTP memang butuh perjuangan tapi mungkin.
“WTP itu sulit tapi bisa,” ujar Ketua DPD Partai Golkar NTB ini. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean governance). Disebutkannya, laporan keuangan 2012 atas kegiatan 2011, Lobar masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, WTP sangat ditekankan karena menyangkut performance (kinerja) kita.
“Bila tidak WTP berarti laporan keuangan kita masih ada yang tidak wajar, masih ada yang tidak sesuai dengan aturan, ada distorsi dan deviasi,” ujar Bupati yang juga ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB ini. Dia mengajak segenap hadirin dan peserta Bimtek yang hadir untuk bisa berpikir sistematik serta bertindak sistemis.
Belum tercapainya WTP bagi Lobar dikatakan bupati terutama karena belum adanya komitmen yang kuat serta ketaatan kepada aturan main yang ada. Komitmen itu menurutnya perlu dimiliki. “Tidak perlu lagi ada pejabat yang beralasan `saya tidak bisa` atau `saya baru dilantik`, karena masing-masing pejabat sudah lama melakukan proses pembelajaran,” ujar Zaini.
Dari segi aturan main, adanya peandatanganan Pakta Integritas ternyata belum mampu juga mendorong para pejabat dan aparatnya bergerak untuk mencapai WTP. Untuk itulah bupati membuat suatu Kontrak Kerja dengan para pejabatnya. “Siapa yang mau ya silahkan,” ujarnya mengingatkan para Kepala SKPD.
Lobar menurutnya dari segi kepemerintahan sudah mencapai good governance namun belum clean governance. Dan baru akan clean governance salah satunya setelah mencapai WTP. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan rasa salut bagi Pemprov NTB yang berhasil meraih WTP dari BPKP. “Provinsi tidak hanya naik kelas tapi juga lompat kelas,” ujarnya menyinggung Provinsi NTB yang awalnya Disclaimer namun bisa WTP tanpa melalui WDP. Dari disclaimer ke WTP saja mungkin apalagi dari WDP ke WTP.
Senada dengan Bupati Zaini, Kepala Perwakilan BPKP NTB Darius menyampaikan komitmen dari pimpinan dan jajarnnnya dalam pengelolaan laporan keuangan adalah yang paling utama. “Saya harap Bapak-bapak dan Ibu-ibu melaksanakan sepenuh hati yang diamanatkan bupati,” katanya di hadapan peserta Bimtek.
Diungkapkan Darius, ada 4 kriteria untuk bisa mencapai WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan atau penjelasan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengendalian internal. Diceritakannya, Pemprov NTB berhasil karena terutama masalah asset membuat komitmen dan target-target tetentu seperti harus selesai dalam 24 jam atau 2×24 jam, dan seterusnya.
Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Burhanudin, M.Pd., dalam laporannya menyampaikan Bimtek terselenggara bekerjasama dengan BPKP NTB sebagai upaya mensosialisasikan cita-cita menuju WTP tahun 2012. Juga dalam kerangka penyamaan persepsi dalam penataan Barang Milik Daerah baik dalam hal pembukuan, inventarisasi maupun pelaporan. Peserta sejumlah 128 orang terdiri atas 108 orang utusan dari SKPD se-Lobar, UPTD, SMP dan SMA serta 20 orang staf dari Kantor Aset Daerah Lobar sebagai fasilitator. (Bus/Afgan)