Giri Menang, 29 Februari 2020-Musda ke VIII Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lombok Barat digelar Sabtu (29/2) di Jayakarta Hotel, Jalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Musda yang diikuti tidak kurang dari 200 peserta yang terhimpun dalam keanggoaan PPNI Lombok Barat tersebut dihajatkan untuk memilih kepengurusan baru periode lima tahun ke depan.
Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan Musda VIII PPBNI Lombok Barat ini. Orang nomor satu di Lombok Barat inipun berharap agar Musda ini bisa menjadi bahan evaluasi dan untuk secara bersama-sama bisa melakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil akhir yang ingin dicapai.
“Siapapun yang menjadi pengurus dan bagaimanapun juga harus bisa mengakselarasi program yang sudah ditetapkan bersama sehingga hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan yang paling penting jangan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua apalagi untuk seterusnya,” kata dia mengingatkan.
Menyinggung eksistensi perawat di Lombok Barat, terlebih keinginan PPNI Lobar agar di satu desa itu ditempatkan satu perawat, Fauzan memberi analisa, jika jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dibangun sejumlah tenaga kesehatan seperti perawat otomatis mengikutinya.
“Tapi ini bukan sebuah kebijakan, namun setidaknya kita bisa memberikan diskresi sehingga aspirasi dari PPNI yang menginginkan agar satu desa satu perawat bisa kita realisasikan. Saya yakin ini tak berat Yang berat itu satu desa satu dokter. Bisa jadi kalua angaran kita banyak satu dusun satu perawat kalua bisa,” ungkap Bupati disambut tepuk riuh para anggota PPNI Lobar.
Bupati menegaskan, saat ini di Lombok Barat sudah ada 60 Pustu, sudah dipastikan 60 perawat akan terserap di Pustu tersebut. Apalagi direncanakan Pustu di Lombok Barat akan dtambah menjadi 8 Pustu. 68 perawat dipastikan akan terserap ke Pustu dimaksud. Artinya tanpa adanya dikresi dipastikan tenaga perawat akan ditempatkan di Pustu tersebut.
Bupati tidak mentolerir, jika peran tenaga kesehatan termasuk di dalamnya tenaga perawat untuk menghasilkan tenaga-tenaga SDM berkualitas di Lombok Barat. Pemda Lobar saat ini tengah konsen meningkatkan SDM. Meski Lombok Barat masih di urutan ke 4 di NTB pemeringkatan SDM setelah Kota Mataram, Kota Bima dan Sumbawa Barat, namun ia oftimis Lombok Barat akan mampu bertengger di urutan ketiga, bahkan peringkat kedua SDM se NTB.
“Saya yakin untuk peringkat kabupaten di luar kota Mataram dan Kota Bima suatu saat nanti SDM Lombk Barat berada di urutan pertama. Beberpa langkah sudah kita lakukan, termasuk kontribusi PPNI secara maksimalmendongkrak SDM Lombok Barat,” tukas Bupati yang diketahuibegitu bersahaja ini.
Kaitan dengan SDM ini pula, Bupati Lombok Barat mengakuijkasebelumnyatelah mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah (Kasek)se Lombok Barat. Dihadapan 400 lebih Kasek se Lombok Barat ia meminta agar para pahlawan pendidikan tersebut membantu Lombok Barat dalam mendongkrak SDM.
Salah satunya dengan mempaket-A-kan, mempaket-B-kan dan memaket-C-kan masyarakat yang belum menamatkan pendidikannya untuk berbagai strata pendidikan tersebut bak SD, SMP ataupun SMA.
“Jadi 1 Kasek atau guru saya minta untuk menuntaskan 3 orang warga yang belum tamat sekolah dengan program paket dimaksud. Saat ini Dinas Dikbud tengah menyusun SOP nya.
Kalau ini bisa kita lakukan maka dari 3.600 guru neger se Lombok Barat, estimasi1 guru mempaketkan 3 orang warga, maka ada 10 ribu warga yang bisa kita tuntaskan jenjang pendidikannyajumlah guru ngeridi Lo. Ini juga berkaitan dengan tingkat raya-rata lama sekolah kita di Lombok Barat masih rendah hanya 6,3 tahun,” ungkap Fauzan.
Bupati juga meminta kepada para guru di Lombok Barat untuk mensosialisasikan program Pemda Lombok Barat “0 Dedoro” kepada kepada para pelajar di sekolahnya untuk menjaga kebersihan. Dengan hidup bersih tentu para pelajar akan memperoleh manfaat kesehatan bagi diri dan lingkungan sekolahnya.
Dalam konteks PPNI di bidang kesehatan, Bupati meminta PPNI juga bisa menjadi pelopor dan contoh sumber keteladanan dalam penanganan sampah atau 0 Dedoro. Bupati juga menyinggung persoalan gizi buruk yang saat ini masih dihadapi Lombok Bart, termasuk angka stunting yang meski terjadi penurunan drastic berdasarkan Sensus Penduduk (SP) online oleh BPS belum lam ini angka stunting di Lombok Barat turun menjad i23 persen dari angka sebelumnya mulaidari 49 tahun 2009, 38 persen tahun 2014.
“Jika dibandingkan dengan angka penurunan stunting di tingkat provinsi NTB sebesar 32 persen dan nasional masih berada di angka 30 persen, justru Lombok Barat berada jauh di bawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Keberhasilan ini semua bukan keberhasilan seorang Bupati, DPRD, namun kontribusi tenaga kesehatan termasuk di dalamnya peran PPNI juga cukup diperhitungkan,” kata Bupati.
Keseriusan Pemda Lombok Barat dalam penurunan angka stunting tersebut, Bupati merekomendasikan agar di setiap dua desa se Lombok Barat ditempatkan 1 orang tenaga ahli gizi. Pihaknya berharap agar PPNI secara mandiri memberikan sosialisasi memberikan arahan dan pengetahuan kepada masyarakat.
Bupati juga menepis stigma masyarakat, jika gizi itu haru mahal, mewah bahkan berlebihan. Padahal menurut Bupati, gizi itu banyak diperoleh dari makanan alami yang ada di desa dengan mengatur pola hidup sehat. Sehat itu paralel dengan pola hidupsehat, bukan parallel dengan makanan mewah dan mahal.
“Kita mohon tugas-tugas pemberdayaan dan tugas-tugas tambahan seperti ini bagi PPNI bisa dilakukan dimanapun bertugas dan bertempat tinggal. Dan ingat saya sellau katakan bahwa pendekatan pembangunan yang kita laksanakan berdasarkan rutinitas program kurang begitu berhasil. Namun pendekatakan pembangunan masyarakat yang dilakukan berdasarkan aksi atau gerakan massif justru akan terlihat hasilnya,” ujar dia.
Bupati juga meminta agar Dinas Kesehatan bisa bersinergidengan OPD terkait bahkan di luar OPD untuk bisa mengatasi persoalan-persolan kesehatan di Lombok Barat termasuk stunting, gizi buruk, pendidikan dan lain sebagai upaya Pemda Lobar menuntaskan persoalan yang ada.
“Bahkan saya sudah minta beberapa penyuluh di Kemenag, para Babinsa dan Babinkamtibmas di Polres dan dandim Lombok Barat untuk bisa membahas persoalan dimaksud. Disamping itu juga pola hidup masyarakat yang kurang baik bisa kita arahkan untuk hal-hal positif,” tutup Bupati.
Dalam Musda VIII PPNI LOmbk Bafat tersebut hadir juga Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah, Ketua Pengurus Wilayah PPNI NTB H Zulhad, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Hj Made Ambarwati, Ketua DPD II PPNI Lombok Barat H Sulaiman Adam dan 200 peserta Musda.
Sumber : Humas Lombok Barat.