Gerung, Diskominfotik – BAPPEDA Provinsi NTB mengunjungi Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mengevaluasi dan menjelaskan rencana pembangunan kewilayahan Provinsi NTB di Ruang Rapat Jayengrana, Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Jumat (25/2/2022).
Turut hadir dalam kegiatan Asisten II Daerah Rusditah, Kepala Bappeda Lombok Barat H. Ahmad Saikhu dan para Kepala OPD Lingkup Lombok Barat.
Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Kepala Bappeda Lobar mengenai capaian pembangunan daerah seperti empat indikator makro pada tahun 2021 diantaranya Indeks Pembangunan Manusia di Lombok Barat telah mencapai 68,61% yang telah ditargetkan untuk mencapai 70% pada tahun terakhir RPJMD. Kondisi kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,19%. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar 4,58% dan tahun 2021 sebesar 3,32%.
“Sedangkan untuk tingkat laju pertumbuhan ekonomi di Lombok Barat telah mengalami peningkatan menjadi 3,40% setelah mengalami penurunan -7,08% pada tahun 2020. Kenaikan ini diperkirakan karena dampak dari WSBK kemarin dan telah mulai beroperasinya beberapa hotel serta transportasi yang mulai berkembang.” Jelasnya.
H. Ahmad Saikhu menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki enam permasalahan yang saat ini menjadi fokus yaitu diantaranya lambatnya pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya kualitas SDM, tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya pelayanan infrastruktur, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan yang terakhir ialah belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik terhadap masyarakat.
“Terdapat enam isu strategis yang telah kami rencakan untuk menyelesaikan enam masalah tersebut diantaranya produktifitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, kualitas nilai kehidupan daya saing SDM, kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kualitas lingkungan hidup dan daerah rawan bencana serta birokrasi reformasi.” Tambahnya.
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB menanggapi pemaparan tersebut dengan menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lobar dapat bersinergi dengan baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi isu utama di daerah saat ini.
“Pemerintah Provinsi telah memiliki beberapa rencana untuk tahun 2023 diantaranya sirkuit Mandalika yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Pulau Lombok serta penanggulangan kemiskinan berbasis desa seperti pengembangan desa wisata, posyandu keluarga, bumdes maju, zero waste, ekonomi kreatif serta meningkatkan budaya literasi di desa tentu dapat membantu percepatan penurunan angka kemiskinan.” Jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrim di Lombok Barat harus dapat segera diselesaikan pada tahun 2024 dan adapun daerah terparah dalam kemiskinan ekstrim adalah Kecamatan Sekotong sekitar 2.668 kepala keluarga.
“Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan infrastuktur di daerah pariwisatan dan pertanian serta peningkatan kewaspadaan pada kerusakan lingkungan rawan bencana.” Tambahnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa semenjak COVID-19 melanda telah menyebabkan banyaknya tertunda perbaikan infrastruktur jalan.
“Selama ini tingkat perbaikan jalan di Lombok Barat mengalami stagnan yaitu sekitar 68% dan setiap telah mendekati angka 70% saya meminta untuk memperbaiki jalan desa menjadi jalan kabupaten dan hal ini dapat dilihat pada panjang jalan kabupaten yang dimana pada tahun 2015 jalan kabupaten hanya sekitar 200 KM dan sekarang telah menjadi lebih dari 700 KM.” Jelasnya.
Fauzan juga menyampaikan bahwa telah ada rencana pada tahun 2023 akan membuka jalan Senggigi-Pusuk untuk menaikan nilai tawar Senggigi serta Pusuk dan jalan Tempos-Mareje yang dimana Mareje akan menjadi titik perhubungan antara Sekotong-Kota Gerung dan Pelabuhan Gili Mas dengan Mandalika.
“Selain itu stunting di Lombok Barat telah menjadi fokus saat ini dan kami akan apel siaga pada awal maret. Lombok Barat mendapatkan 1600 tenaga pendamping dari BKKBN dan kami akan memanfaatkan untuk menanggulangi angka stunting ini. Saya juga memiliki target sebelum masa jabatan saya berakhir yaitu angka stunting dapat mencapai satu digit di tahun 2024 nanti.” Tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di Lombok Barat, khususnya daerah Sekotong akan dapat ditanggulangi karena pada bulan Maret ini akan mulai dibangun pabrik pengolahan porang yang tentunya dapat menjadi sarana dalam meningkatkan ekonomi di daerah Sekotong. (Bid.Ikp)