Gerung diskominfotik, Kasus Covid-19 di Lombok Barat masih ada belum ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi, oleh karena itu ASN merupakan pelayan publik yang hidup ditengah tengah masyarakat harus menjadi contoh dalam penerapan prokes di masyarakat bertindak sebagai promotor bil lisan dan modeling bil hal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara lisan dan contoh dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah H. Baihaqi saat memimpin apel pagi rutin ASN lingkup Sekretariat dan Dinas Kominfo di halaman Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Lebih lanjut Baihaqi menyampaikan tetap bersyukur atas anugrah Allah SWT. Yang telah  mengaruniakan kesehatan dan rezki yang berkah. Bentuk rasa syukur itu ditunjukkan dengan kinerja yang baik dan disiplin menjalankan tugas.

” Tunjukkan kinerja kepada Pimpinan. Jika Pimpinan tidak berada di tempat, tunjukkan kita sebagai staf bisa sebagai play maker bukan menjatuhkan pimpinan atau menghilang menghindari tanggung jawab.”  Ungkapnya.

Sekda menambahkan Kebijakan Nasional berpengaruh kepada Daerah, contohnya adalah Pembatalan Keberangkatan Haji 2021 ini harus diantisipasi dampaknya, Kabag Kesra diminta untuk segera berkoordinasi dengan Kemenag.

Progress report program kegiatan prioritas tetap akan dievaluasi. Matriksnya akan di-cross check. Yang muara semua ini adalah penilaian kinerja Daerah khususnya kinerja Sekda sbg Pimpinan Birokrasi Tertinggi Daerah.

“Percepat realisasi proyek dengan mempercepat tender proyek karena setiap satuan proyek, ada hak 30% untuk orang miskin/pekerja proyek, Ini menjadi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah sebagaimana target pertumbuhan ekonomi kwartal kedua 2021 oleh Presiden RI sebesar 7%. ” tutupnya (Diskominfotik/zul)

Gerung, Diskominfotik – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lombok Barat (Lobar) Hj. Khaeratun Fauzan Khalid buka Minilokakarya Triwulan Lintas Sektor UPT Puskesmas Dasan Tapen di Aula UPTD Dinas Kebudayaan Kecamatan Gerung, Lobar, Kamis (3/6/2021).

Dalam Sambutan nya Ketua TP PKK Hj. Khaeratun memaparkan pentingnya Posyandu Keluarga dikarenakan menjadi dasar dalam melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di mana Posyandu keluarga merupakan program unggulan provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menerapkan dan menginisiasi revitalisasi Posyandu menuju Posyandu keluarga.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa di Kabupaten Lobar dalam tiga tahun terakhir setelah terbentuknya Posyandu Keluarga ada 131 Posyandu Remaja pada Tahun 2021 yang awalnya Posyandu Konvensional telah berubah menjadi Posyandu Keluarga, dan 464 Posyandu terintegrasi yang sudah ada binaan Remaja dan Lansia.

Kegiatan yang dihadiri oleh Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Ketua TP-PKK Desa dan Tim Puskesmas yang Ada di Kecamatan Gerung.

Dalam Sambutan singkatnya Camat Gerung H. Mulyadi menjelaskan tujuan diadakannya  Minilokakarya adalah untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan khususnya di bidang kesehatan yang ada di tujuh Desa dan satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Gerung.

Beberapa permasalahan baik di tingkat Desa atau Kecamatan mengenai penanganan penyakit seperti TBC dan DBD, agar tidak terjadi lonjakan orang yang terkena demam berdarah ada baiknya masyarakat atau warga sekitar agar tetap menerapkan PHBS dan bergotong -royong untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga di Beberapa wilayah di Kecamatan Gerung sudah dilakukan vaksinisasi untuk warga dan Lansia.

Pemaparan dan kinerja per desa di Kecamatan Gerung seperti program promosi kesehatan sedang giat di laksanakan oleh para kader yang ada di Desa yaitu dengan tetap menerapkan PHBS seperti yang di ungkapkan Kepala Puskesmas Dasan Tapen Zulhana.

Menurutnya tidak hanya PHBS yang harus diterapkan di masing-masing keluarga akan tetapi Perilaku Merokok karena sebagian besar dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri sehingga penerapan PHBS harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

Dalam strata Posyandu ada lima komponen indikator yang harus dipenuhi antara lain :

1. Jumlah Kader yang bertugas dalam satu Posyandu Keluarga adalah lima orang.
2. Menghitung Rata-Rata Kehadiran di dalam Posyandu.
3. Cakupan Program harian seperti KB dan imunisasi.
4. Ada atau tidak nya kegiatan yang Ada di Posyandu.
5. Sarana dan Prasarana yang memadai, dan di Puskesmas Dasan Tapen sudah 100% menerapkan Desa Siaga.

“Dengan Kata lain Posyandu keluarga dengan target capaian 100% tapi sampai dengan bulan Juni baru 50% yang sudah mencapai target dari kurang lebih 935 Posyandu dengan syarat Registrasi dan kelengkapan harus dipenuhi,” Tutup Ketua TP PKK Lobar. (Diskominfotik/Ria/Fery/Juan/YL)

Gerung, Diskominfotik; Gerakan Bank Sampah melalui Pendidikan Karakter Siswa mencintai dan melestarikan lingkungan Hidup mewujudkan Lombok Barat “Nol Dedoro” Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan BNI 46 akan melaunching Bank Sampah Sekolah secara virtual dengan seluruh siswa siswi  Sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Lombok Barat.

Sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat telah menunjuk 33 Sekolah sebagai pilot Project yang terdiri dari 15 SD, 15 SMP dan 3 SMA.

Hal ini diungkap Asisten I Setda Kabupaten Lombok Barat Agus Gunawan saat memimpin rapat Koordinasi Gerakan Ijo Nol Dedoro melalui Pendidikan karakter siswa Bank Sampah Sekolah di ruang Rapat Jayengrane Jumat, 28/05/21.

Rapat koordianasi ini dihadiri Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten 1 Agus Gunawan, Kepala Dinas Dikbud H. Nasrun beserta Sekretaris dan Kabid, Kepala Dinas Perindag H. Sabidin, Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala SD, SMP dan SMA yang menjadi pilot project, Pejabat BNI 46 Cabang Mataram, Kepala KCP BNI 46 Gerung, Batulayar dan Narmada.

Menurut pemaparan Kepala Dinas Dikbud,  H.Nasrun Bank Sampah Sekolah dimaksudkan untuk mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat “Ijo Nol Dedoro” dengan membentuk bank sampah di Sekolah dan setiap siswa diharuskan membawa sampah anorganik yang sudah dipilah dari rumah ke sekolah, kemudian ditimbang di bank sampah dan diuangkan dalam bentuk rekening tabungan siswa.

‘Gerakan ini bertujuan untuk mendidik siswa bertransaksi non tunai, karena dari hasil bank sampah anak-anak tidak diberi uang tunai tetapi akan masuk ke rekening tabungannya.” Jelasnya.

Sementara itu pejabat BNI 46 Cabang Mataram Ni Kadek Yuli Mahendri menjelaskan BNI 46 akan menunjuk agen 46 di masing-masing sekolah yang bertugas tidak hanya menangani transaksi sampah saja juga melayani transaksi setor dan tarik seperti outlite kantor cabang pembantu cuma namanya agen46.

“Tujuan utamanya adalah literasi keuangan, ini untuk pendidikan anak-anak sekolah supaya mereka itu menabung dan punya buku sendiri sendiri.” Terangnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan bahwa ia ingin Gerakan ini menjadi Gerakan masiv gerakan bersama dan ujungnya nanti menumbuhkan kesadaran bersama, untuk itu  butuh pembudayaan dari masa-masa awal pertumbuhan anak sehingga menjadi kebiasaan ke depannya terkait dengan penanganan sampah.

“Salah satu cara kita untuk menarik Gerakan masiv itu adalah Kerja sama dengan BNI 46 agar sampah itu bisa di uangkan.” Ungkapnya

Bupati berharap Gerakan ini benar- benar menjadi Gerakan masiv dan akan melaunching Gerakan ini bisa memecahkan rekor MURI yang sekarang dipegang oleh Makasar.

“Dimasa pandemik sekarang ini untuk mengumpulkan masa tidak memungkinkan maka kita manfaatkan teknologi melalui zoom meeting, harus dipersiapkan secara matang, tugas Diskominfo untuk mempersiapkan agar setiap sekolah bisa mengikuti melalui zoom meeting.” Ungkapnya. (Diskominfotik/zul).

Lembar, Diskominfotik- Sebanyak 65 sertifikat tanah program Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT) untuk warga Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Dusun Karang Anyar Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kamis 27/05/21.

Acara Penyerahan Sertifikat tanah tersebut dihadiri pula oleh, Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri, Kepala Kantor Pertanahan Lobar I Made Arya Sanjaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar H. M. Fajar Taufik, Kepala Dinas Perindag Lobar, Sekertaris PUPR Lobar, Camat Lembar Hasanudin, Kapolsek dan Danposramil, Kepala Desa Jemabatan Kembar Amirullah dan seluruh masyarakat penerima sertifikat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya kepada BPN Lobar dan Pemerintahan Desa Jembatan Kembar karena mampu bekerjasama sehingga program tersebut sukses terlaksana.

Ia berharap kepada dinas terkait yang turut hadir agar memprioritaskan kebutuhan warga desa   sehingga semua program program bisa terlaksana dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak kepada warga yang hadir untuk terus ikut sukseskan Gerakan Anti Merarik Kodek sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat Nomor 30/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini bagi anak.

Sementara itu, Kades Jembatan Kembar Amirullah dalam laporannya mengatakan sertifikat yang diserahkan ini sebanyak 65 Sertifikat POKT , Ini merupakan program penataan persawahan, kegiatan ini diinisiasi oleh kakanwil BPN  Lobar bekerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Jembatan kembar.

“Program ini sukses dilaksanakan berkat kerjasama yang baik antara warga desa jembatan kembar khususnya warga karang anyar, gunung gundil dan gunung sari dengan tim pelaksana kegiatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya.” ungkapnya

Ditempat yang sama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya mengatakan, Penyuluhan obyek konsolidasi tanah (POKT) ini merupakan program yang dikhususkan untuk prioritas tanah disisi jalan dan untuk pemetaannya tanah yang akan diusulkan  ada jalan dan mungkin yang belum ada jalan supaya dikasih  jalan dan produknya berbentuk sertifikat.

oleh sebab itu perlunya diadakan kegiatan sosialisasi ditengah masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan penambah pengetahuan masyarakat dalam persoalan penguasaan tanah yang ada serta  untuk mempermudah dalam proses penyelesaian permasalahan pada tanah hak milik,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, “Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)  atau pun Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT)  yang tengah digencarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)  akan mampu mendorong  pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat  bisa menjadi barang berharga yang bisa  di agunkan  kepada  pihak bank  dan lembaga keuangan, selain mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, juga meminimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini. Sebab,  dengan program ini,  semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi,” jelasnya. (Diskominfotik/Angge/Fyan)