Giri Menang, Senin, 2 Maret 2020 – Destination Management Organisation ( DMO) atau Pengelolaan destinasi wisata secara terpadu merupakan struktur organisasi pengelolaan pariwisata. Di dalamnya ada obyek wisata, atraksi wisata, fasilitas wisata, kawasan wisata dan ada masyarakat serta layanan wisata di dalam satu destinasi wisata. DMO ini dinilai penting untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih optimal lagi.

“Sebenarnya kita sudah melaksanakan ini di Senggigi, tetapi kita masih berjalan sendiri-sendiri mungkin nanti DMO ini ada management yang mengelola,” jelas Plt. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Hj Lale Prayatni dihadapan Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, Sekda Lombok Barat H Baehaqi dan seluruh pejabat eselon II, III se Lombok Barat pada Rapat Pimpinan (Rapim) II, di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Senin (2/3).

Lebih jauh Hj Lalel Prayatni yang juga Asisten Bidang Pembangun Setda Lombok Barat ini memaparkan, DMO ini merupakan pembentukan dan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata, apabila DMO ini sebagai penyelenggara tata kelola.

DMO ini bisa juga sebagai penyelenggara tata kelola suatu destinasi, sehingga DMO dipandang sebagai sistem tata kelola.

“Jadi, kita tinggal pilih apakah DMO ini kita yang membentuk ataukah kita buatkan di dalam sistem tata kelola,” jelasnya.

Menurut mantan Kepala Bapenda Lombok Barat ini, DMO ini adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan tata kelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan, berbasis proses dimulai dari sejak perencanaan hingga operasional serta penataannya.

Lale menegaskan, tujuan dari dibentuknya DMO tidak lain adalah agar destinasi wisata yang ada bisa dikelola secara profesional, bermutu serta memiliki daya saing.

Ke depan rencananya DMO di Lombok Barat akan dibentuk di destinasi pariwisata, seperti di Senggigi dan Sekotong.

” Yang paling penting dari itu semua adalah harus adanya saling koordinasi antar sektor termasuk dengan masyarakat,” harapnya.

Pada Rapim II tersebut juga diekspose Rencana Pengelolaan Management Resiko oleh BPKP Perwakilan NTB, Ekspose Target Kinerja Tahun 2020 oleh Sekretaris Daerah, Ekspose tentang Pembentukan Awik-Awik Desa oleh Asisten Pemrintahan dan Aparatur, Ekspose Hasil Study Tiru Pemda Lombok Barat ke Kabupaten Banyuangi dan DMO dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung sampai Bulan Februari 2020.

Mataram – 26 Februari 2020. Guna meningkatkan sinergitas pembangunan antara Komando Distrik Militer (Kodim) 1606/Lombok Barat (Lobar) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar), Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad), Markas Besar Angkatan Darat, menyelenggarakan kegiatan ‘puldata kajian ilmiah tentang sinergitas Kodim dan Pemda dalam mendukung program pembangunan daerah TA 2020’. Dalam acara yang bertempat di Markas Kodim 1606/Lobar di Mataram ini tampil sebagai pemapar yaitu perwakilan dari Pusterad Letkol Arh. Asep Suganjar, S.Si., yang didampingi Komandan Kodim (Dandim) Kol Czi Efrizon Krol, SIP, MM. Dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PU-PR), I Made Arthadana.

Dalam paparannya, Letkol Arh. Asep Suganjar menyampaikan pentingnya sinergitas antara Kodim dan Pemkab Lobar. Tujuannya untuk melancarkan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan bisa sinergi dan sejalan dengan pertahanan yang menjadi tugas pokok TNI dan keamanan yang lebih menjadi wewenang kepolisian.

Dicontohkannya, dalam pembuatan jalan atau pembuatan pelabuhan, sinergitas ditunjukkan dengan fasilitas tersebut bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga memenuhi syarat untuk pertahanan.

“Misalnya Pemda (pemerintah daerah) membuat pelabuhan, sinergitas ditunjukkan pelabuhan itu bisa digunakan untuk mendaratnya pesawat TNI (pada saat perang),” ujarnya. Selain itu, lanjut Letkol Asep, sinergitas ini juga penting agar TNI bisa maksimal mendukung pembangunan di daerah.

“Kalau kriminal terus menerus, kalau demo terus menerus, kapan membangunnya?,” ujar Letkol Asep. Oleh karena itu, Letkol Asep meminta kepada semua yang hadir untuk bisa mengisi kuisioner apa adanya sesuai dengan realita sehingga bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

Senada dengan Letkol Asep, Dandim Kol Czi Efrizon Krol juga menyebut tujuan dari sinergitas tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah. Dikatakan, pihak TNI selalu dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Menurut Kol. Efrizon, sejauh ini sinergitas tersebut berjalan baik. TNI dan Pemda saling mendukung melalui program tentara manunggal membangun desa (TMMD), Karya Bhakti, penghijauan, pembersihan sampah, lingkungan hidup, restorasi sungai, gotong royong membersihkan parit, dan sebagainya. TNI baik itu Kodim, Koramil, Bintara Pembina Desa (Babinsa) bekerjasama dengan pemda, polres, polsek, bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas), camat, kades/lurah, bahu membahu menyukseskan pembangunan daerah.

“Termasuk daerah-daerah yang rawan premanisme, membantu pengamanan supaya tidak terganggu pembangunannya,” ujar Letkol Efrizon.

Namun demikian, ujar Efrizon, untuk ke depan, TNI seharusnya dilibatkan secara penuh dalam musrenbang mulai dari desa/kelurahan.

“Selama ini diajak, diundang untuk hadir, tetapi dalam pembahasan musrenbang tidak diikutsertakan. Sifatnya pre-memori saja, seremonial saja, pada saat pembukaan setelah itu tidak ikut terlibat di dalam musrenbang,” kritik Efrizon. Padahal, lanjutnya, keterlibatan TNI secara penuh sangat penting sehingga pembangunan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek pertahanan dan aspek-aspek keamanan.

“Kita juga harus tahu prioritas apa yang akan dilaksanakan pemerintah daerah sehingga bisa kita kawal dari awal rencana tersebut,” harapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Lobar, I Made Arthadana, seusai acara menjelaskan kegiatan yang dilakukan penting sehingga terjadi sinergitas antara Pemkab Lobar dengan TNI, Polri dan stakholder lainnya dalam mendukung prorgam pemerintah membangun daerah.

Senada dengan Letkol Efrizon, Made menyebut ke depan agar TNI dan kepolisian dilibatkan secara penuh. “Sehingga setiap mekanisme dalam mengambil keputusan diharapkan (TNI dan Polri) ikut berperan. Tentunya nanti TNI dan Polri memberikan masukan apa yang perlu direvisi dan dipertimbangan dari sisi keamanan,” ujar Made.

Untuk ke depan, lanjut Made, dalam pembuatan jalan-jalan baru, pihak TNI-Polri akan dilibatkan bukan hanya saat pembangunan tetapi juga keberfungsiannya untuk pertahanan dan keamanan.

“Dalam konteks itu kami berfikir untuk merancang dan memetakan jalan-jalan atau membuka jalan baru yang menjadi jalan strategis untuk keamanan maupun pertahanan. Kita akan petakan lebih optimal dengan kerjasama dan sinergi kita dengan Kodim termasuk jalur jalur yang diterima sebagai jalur alat berat dan pertahanan,” ujar Made.

Untuk mewujudkan ini, ke depan Dinas PU-PR Lobar mulai dari perencanaan pembuatan jalan dan infrastruktur lainnya akan berupaya bersinergi dengan Kodim sehingga apa yang dibangun strategis dari sisi pertahanan. Ini akan terwujud dengan mendengar masukan dari unsur keamanan dan pertahanan.

Sebagaimana Letkol Efrizon, Made juga mengakui Dinas PU-PR telah mendapat bantuan banyak dari TNI dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, dalam restorasi sungai yaitu bagaimana mengembalikan fungsi sungai sehingga tidak terjadi banjir.
“Di sinilah Dinas PU-PR bersinergi berintegrasi bersama-sama dan peran TNI khususnya Kodim bersama-sama melakukan restorasi sungai itu,” ujar Made berterima kasih.

Dikatakan Made, tahun 2019 yang lalu dua sungai yaitu di Batulayar dan Kuripan telah dilakukan restorasi. Tahun ini juga akan direstorasi dua sungai di Lembar dan Sekotong. Hal ini untuk memenuhi instruksi Bupati Lobar H Fauzan Khalid agar minimal satu sungai di 10 kecamatan yang ada di Lobar bisa direstorasi sehingga tidak terjadi banjir pada musim penghujan.

“Maka sudah ada empat sungai yang akan direstorasi sampai tahun ini. Dan mudah-mudahan bisa tetap bermitra dan bersinergi dengan TNI, konsep restorasi sungai dilakukan bersama TNI sifatnya berkelanjutan, tidak selesai dibangun kemudian ditinggalkan,” jelas Made.

Hadir dalam kegiatan ini mendampingi Kadis PU-PR I Made Arthadana yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Rusditah, dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Isnanto Karyawan. Selain itu, juga hadir Kepala Staf Distrik Militer (Kasdism), wakil kepala kepolisian resort (wakapolres) Lobar, beberapa perwira seksi (pasi) Kodim, danramil, wakapolsek Gerung, dan lainnya.

Masing-masing yang hadir diminta untuk mengisi kuesioner menyangkut sinergitas kodim dan Pemkab Lobar dalam mempercepat pembangunan daerah.

Giri Menang, Rabu, 26 Februari 2020-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli Provinsi Bali dan Pemkab Lombok Barat Provinsi NTB, sepakat menjalin kerja sama pemasaran dan distribusi pangan. Penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) ini, dilakukan bersamaan dengan digelarnya kunjungan kerja (kunker) Pemkab Bangli ke Pemkab Lombok Barat yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Rabu (26/2/2020).

Rombongan kungker berjumlah 25 orang itu diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, Asisten II Hj Lale Prayatni, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB Achris Sarwani serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid dalam kata penerimaannya menjelaskan, pihaknya sangat apresiatif dan menyambut kehadiran Bupati Bangli bersama rombongan. Dalam kunker ini kedua daerah selain menjalin kerjasama distribusi dan pemasaran pangan juga akan berdiskusi terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta pemantapan akses stabilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketanahan pangan.

“Nanti kita akan berdiskusi banyak, meskipun Lombok Barat baru sekali mendapat penghargaan TPID dan Bangli dua kali. Sebenarnya Lombok Barat yang harus belajar ke Bangli,” sebut Fauzan merendah.

Bupati Bangli I Made Gianyar menjelaskan maksud dari kunker tersebut yakni sebagai wujud keterpaduan yang sinergi, saling membantu dalam distribusi dan pemasaran pangan. Tujuan kesepakaan ini kata Gianyar, untuk mempercepat distribusi dan pemasaran pangan serta sebagai langkah penyelesaian masalah perencanaan, pengendalian dan capaian sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Pada kesempatan itu, Gianyar memperkenalkan rombongannya yang berjumlah 25 orang itu. Gianyar menyebut rombongan yang ikut bersamanya itu dinlainya telah berjasa membawa Bangli mendapatkan penghargaan TPID.

Orang berjasa dimaksud Gianyar diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kadis PMD, Kepala Badan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Sat Intel Polres Bangli, Kadis PUTR, Kabag Ekonomi, Kepala Dinas Perhubungan dan sejumlah Camat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bangli kepada wartawan menjelaskan, komoditas yang dipasarkan dari Kabupaten Bangli meliputi produk bawang merah dan telur.

“Dan untuk kesepakatan ini berlaku selama setahun mulai sejak ditandatangani. Bisa diperpanjang dan bisa diakhiri atas dasar kesepakatan bersama,” pungkas Gianyar.

Sementara dari pihak Pemkab Lombok Barat seperti diutarakan Bupati Fauzan Khalid, bahwa komoditi yang dipasarkan dari Lombok Barat berupa jagung, cabai, pisang, pakan ternak, kelapa dan janur (daun kelapa muda, red).

Bupati Fauzan juga mengaku sempat mempromosikan salah satu produk lokal ‘Serbat Jahe’. Kata dia, minuman ini terbuat dari jahe, gula merah, kayu manis yang sudah berbentuk bubuk dalam sachet kotak kemasan.

“Ini minuman hangat, cocok diminum di daerah Bangli yang berhawa dingin,” kata Fauzan yang sempat dicicipi bupati Gianyar.

Dalam MoU tersebut juga tertuang bahwa kesepahaman dimaksud dilakukan secara sinergitas dan secara teknis dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang pertanian, ketahanan pangan dan UKM sesuai tupoksi masing-masing.

Giri Menang, Selasa 25 Februari 2020-Pemerintah Provinsi NTB, tengah menjalankan program bebas sampah atau zero waste. Kabupaten/kota di NTB diharapkan fokus agar daerahnya bersih dari sampah terutama sampah plastik. Di Kabupaten Lombok Barat, dalam rangka memeriahkan hari jadinya yang Ke 62, seluruh agenda kegiatan fokus pada bersih sampah.

“Sesuai permintaan Bupati, seluruh kegiatan OPD dalam rangka memeriahkan HUT Lombok Barat, ditetapkan bermuara pada program zero waste,” kata Asisten III bidang Umum dan Kesra, H Mahyudin saat memimpin rapat persiapan HUT Lombok Barat ke 62 di Ruang Jayengrana, Selasa (25/2/2020).

Dalam rapat ini, seluruh OPD hadir. Mereka mempresentasikan rencana agenda kegiatannya masing-masing. Disperindag misalnya, berencana akan menggelar pameran produk unggulan, termasuk melibatkan pedagang kaki lima (PKL). Demikian juga dengan Dinas Koperasi akan menggelar Gebyar UMKM. Intinya adalah, seluruh agenda kegiatan yang melibatkan publik dan banyak orang, semuanya tidak ada kesan bahwa, sampah berserakan di areal kegiatan.

Selain itu Dinas Pariwisata akan menggelar Lombok Barat Adventires, sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang dan penggabungan antara komunitas motor trail. Diharapkan, pihak kepolisian, Dandim, Pol PP dan masyarakat, turut membantu agar hutan yang diterabas supaya tetap bersih dan tidak merusak lingkungan.

Di tempat yang sama, Asisten II bodang Ekonomi Pembangunan, Hj Lale Prayatni mengemukakan, pada HUT sebelumnya kegiatan Forest Tracking tetap digelar. Rencananya, kegiatan yang dikomandoi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini akan di gelar di Hutan Kumbi, Desa Pakuan, kecamatan Narmada.

Memasuki tempat ini kata Lale, seluruh peserta tidak boleh membawa bekal makanan, apalagi dalam bentuk wadah plastik. Tapi cukup membawa uang, karena di tempat ini masyarakat setempat siap menyediakan makanan sesuai standar dan terhindar dari sampah.

Selain itu, kegitn forest tracking sengaja digelar di hutan Kumbi, karena akan dikolaborasikan dengan launching jalur pendakian ke Rinjani melalui Sesaot-Rinjani. “Kita cukup membawa uang, karena kita juga mau belanja hasil hutan seperti pakis dan lainnya,” pinta Lale.

Asisten III Mahyudin menyimpulkan bahwa, bagi OPD yang belum mempresentasekan agenda kegiatannya, ditunggu sampai hari Kamis 27 Februari 2020. Untuk membuat jadwal dan mengelompokkannya kemudian diserahkan kepada Bagian Pemerintahan seagai panitia induk.

“Seluruh agenda yang sudah terkaper. Akan menjadi salah satu agenda yang dibahas pada gelaran Rapim mendatang,” jelas Mahyudin.

Giri Menang, Kamis, 20 Februari 2020-Pemberantasan narkoba tidak hanya tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian dan pemerintah, namun merupakan tugas bersama. Ia juga meyakini tempat yang paling rawan dan juga berpotensi sebagai pintu masuk narkoba di Pulau Lombok ini melalui Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Utara. Masalahnya dua kabupaten tersebut memiliki banyak jalur pantai.

“Jika melalui bandara atau pelabuhan resmi, itu sangat mungkin diketahui, tetapi bagaimana kalo narkoba dititip melalui nelayan?. Dan sepanjang pantai Lombok Barat dan sepanjang pantai Lombok Utara sangat berpotensi karena bisa berlabuh dimana saja,” kata Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, M.Si saat Audensi dengan BNN Provinsi NTB di ruang kerja Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung, Kamis (20/2).

Bupati juga menyakini dan mencurigai di setiap dinas di Lombok Barat ada yang sudah kecanduan narkoba, untuk itu Bupati mempersilahkan BNN NTB segera turun untuk melakukan tes urin di setiap OPD di Lombok Barat.

“Prediksi kami di Lombok Barat sangat banyak, mungkin jadi dibanyak dinas, tapi ini hanya asumsi semoga saja ini tidak benar,” duga orang nomor satu di Lombok Barat.

Terkait sekitar 21 anak SMP yang sudah dideteksi dan telah mendapatkan rehabilitas dari Desa Taman Ayu, Bupati telah menginstuksikan kepada Ketua KONI Lombok Barat untuk berkoordinasi dengan pihak sekolahnya untuk melakukan pembinaan karate dan lain sebagainya.

Kepala BNN provinisi Brigjen Pol Drs Gde Sugianyar Dwi Putra mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba, seperti melakukan sosialisasi dan tes urin ke setiap OPD di provinsi NTB serta membentuk penggiat anti narkoba.

“Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomer 6 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN),” ungkap Gde Sugianyar.

Kasubbid Masyarakat Perkotaan BNN RI Tri Setiyadi menegaskan, di NTB yang menjadi tempat rawan narkoba ada 30 tempat, salah satunya ada di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar. Ia mengaku BNN Provinsi telah melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dan BNN banyak mendapatkan informasi tentang kasus narkoba di Desa Senggigi.

“Ada yang minta direhab, dan ada juga masyarakat mengiginkan BNN melakukan penyuluhan melalu posyandu,” katanya.

Jogjakarta, 18 Februari 2020 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menyelenggarakan  Government Gathering On Good and Green Governance 2020 dengan mengambil tema besar Better Government for Better Environment. Kegiatan ini diselenggarakan di Sportorium Kampus UMY di Yogyakarta, Selasa (18/2/2020).

“Ini adalah acara rutin. Kita selalu mendukung good governance. Beberapa saat lalu kita sempat lupa bahwa ada juga yang harus diperhatikan, yaitu green governance,” ujar Eko Priyo Purnomo, Panitia Pelaksana yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama UMY.

Menurut Eko, gathering kali ini diikuti oleh 12 Kabupaten/ Kota.

“Gathering ini juga akan diikuti oleh Pak Anies Baswedan melalui teleconference dan konfirmasi, Pak Ganjar Pranowo masih dalam perjalanan,” terang Eko.

Di kesempatan membuka gathering, Rektor UMY Gunawan Budiyanto menegaskan bahwa gathering ini berangkat dari fenomena dan kondisi terkini secara nasional.

“Starting point kita adalah fenomena politik terkini di mana kebangsaan agak tersingkirkan, maka kampus dan Peguruan Tinggi hadir membawa kepentingan nasional,” ujar Gunawan.

Persoalan itu menurut Rektor, karena setelah seorang politisi terpilih menjadi pemimpin maka idealnya dia menjadi pemimpin masyarakat umum bukan lagi partai politik.

“Gathering ini juga mencocokkan antara teori akademis dan praktik para pelaku,” ujar Rektor UMY.

Menurut Gunawan, gathering ini mempertemukan tiga pilar.

“Ada MOU (memorandum of understanding, red) dengan 3 pilar itu, yaitu dunia akademik, bisnis, dan pemerintah yang nantinya bisa ditingkatkan menjadi PKS (Perjanjian Kerja Sama, red),” terang Gunawan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri termasuk dalam 12 Kabupaten/ Kota yang hadir dalam gathering itu dan ikut menandatangani MOU untuk kerja sama dalam hal pengabdian masyarakat.

Selain dihadiri sejumlah civitas akademika UMY dan tidak kurang dari dua ribu mahasiswa dan undangan lainnya, beberapa Bupati/ Walikota juga hadir untuk memaparkan pengalamannya dalam Pemerintahan. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang menyajikan praktik pemerintahannya di era disrupsi di Kabupaten Lombok Barat.

Selain Bupati Fauzan, sejumlah kepala daerah juga melakukan pemaparan, di antaranya Bupati Bantul Drs. H Suharsono, Wakil Bupati Gunung Kidul, Drs. H Immawan Wahyudi, Bupati Kulonprogo Drs. H Sutedjo, Bupati Berau H. Muharram, Bapppeda Kabupaten Empat Lawang dan Bappeda Kota Sabang.