PASLON BUPATI LOBAR HADIRI PERINGATAN HUT LOBAR

Giri Menang, Selasa 17 April 2018 – Upacara peringatan hari jadi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ke-60 berlangsung sederhana. Tidak ada hiburan mewah layaknya perayaan milad daerah lain. Namun yang terlihat menarik adalah hadirnya ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Lobar 2018.

Menjawab pertanyaan wartawan, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. L. Saswadi mengatakan, hari jadi Lobar ke 60 ini dirayakan sederhana saja. Alasannya masih terfokus pada pilkada Lobar 2018 agar bejalan damai.

“Tidak ada hiburan, kecuali kegiatan-kegiatan fisik seperti olahraga dan kegiatan sosial,” katanya.

Namun dia menambahkan, semua paslon diundang dan semua hadir. Selain hadirnya ketiga paslon Pilkada Lobar 2018, tampak juga sesepuh Lobar sekaligus mantan Bupati Lobar H. L. Mujitahid, mantan Ketua DPRD Lobar H. L. Takdir Mahdi, Sekda NTB, Forkopimda NTB dan Lobar, ketua dan anggota DPRD Lobar dan Sekda Lombok Tengah. Sementara wakil dari Kota Mataram, Kab.Sumbawa dan Bima hanya diwakili oleh asisten setempat. Sementara wakil Dompu diwakili staf ahli. Demikian pula dengan penjabat setingkat eselon dari pemprov NTB dan Lobar juga hadir, termasuk dari Persit, Bayangkari, GOW, DWP semua hadir.

Seusai apel, agenda berikutnya diisi dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada pemkab Lobar dalam rangka kepesertaan tenaga Kerja Non ASN. Berikut penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada Bapak Samirah serta penyerahan santunan jaminan kematian aparatur desa atas nama M.Saja’i.

Pada kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, atas peran aktif dan kepeduliannya terhadap perlindungan pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (LPA/humas)

IDRUS TAKJUB SAKSIKAN SEMANGAT ANAK-ANAK PANTI SOSIAL

Giri Menang, Minggu 15 April 2018 – Menteri Sosial (Mensos) RI Idrus Marham berkunjung ke PSMP Paramita Mataram, di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Minggu (15/4/2018). Kunjungannya ke Panti Sosial tersebut dalam rangka melihat proses penyaluran bantuan sosial non-tunai program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial beras sejahtera (rastra).

Tiba sekitar pukul 10.00 Wita, Idrus bersama rombongan Kemensos beserta Pjs Bupati Lombok Barat H. L. Saswadi, Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali, Kepala Dinas Lombok Barat Hj. Ambaryati, Ketua DPRD Provinsi NTB Isvie Rupaedah, Kepala Dinas Sosial NTB dan Wakapolda NTB Tajudin terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang berada di lingkungan PSMP Paramita. Di sana Idrus juga berdialog dengan penerima manfaat yang merupakan anak-anak korban kekerasan seksual dan para pekerja sosial di sana.

Saat berdialog, pria kelahiran Sulawesi Selatan tidak dapat menutupi kesedihannya. Mensos Idrus terus memberikan semangat dengan mengajak anak-anak untuk menguatkan tekad dan fokus menatap masa depan. Dirinya kemudian merasa takjub dengan tekad anak-anak yang sangat bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya. Saat ditanyai apakah masih ingin sekolah atau tidak, ke sembilan belas anak korban kekerasan seksual tersebut sontak mengacungkan tangannya sambal berseru “saya pak!”.

Melihat hal tersebut Idrus langsung mengajak para pejabat pemerintah daerah untuk memfasilitasi keinginan anak-anak tersebut. “Kita akan fasilitasi. Nanti akan kita biayai!” seru Idrus disambut tawa ceria anak-anak.

Untuk para pekerja sosial, pihaknya sudah menyiapkan semacam asuransi sebagai jaminan keselamtan bari para pekerja sosial selama bertugas. Seperti yang diceritakan salah satu petugas, tidak jarang mereka mendapat intimidasi maupun ancaman dari kerabat pelaku. Selain itu pemda juga akan memfasilitasi para pekerja dengan mobil operasional untuk menunjang mobilitas di lapangan. Termasuk saat mengangkut anak-anak ke pengadilan. Bahkan, Ketua DPRD NTB Isvie Rupaedah pasang badan untuk membantu para petugas. “Kalau tidak bisa dianggarkan melalui APBD, saya bisa siapkan mobil operasional melalui dana aspirasi saya,” katanya.

Usai dari RPSA, kunjungan kemudian dilanjutkan ke lembaga rehabilitasi di PSMP Paramita. Idrus bersama rombongan berkesempatan mengunjungi anak-anak yang sedang menjalani rehabilitasi dan tengah mendapatkan pelatihan keterampilan seperti keterampilan pertukangan, otomotif atau perbengkelan. Tidak ragu-ragu, Idrus bahkan ikut memamerkan aksinya di bengkel pertukangan.

Diketahui, ada sekitar 115 anak yang berhadapan dengan hukum dan sekarang sedang menjalani pelatihan dan pendidikan di tempat tersebut.

“Siapapun dari kita yang pernh berbuat salah, Allah SWT pasti membukakan pintu taubat sebesar-besarnya. Yang penting janji tidak mengulanginya lagi dan berusaha berubah untuk ambil langkah yang lebih baik,” pesannya.

Sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Republik Indonesia, yang disebut sistem peradilan anak yang pada intinya di Undang-Undang tersebut mengamantkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi di tuntut kurang dari tujuh tahun maka seyoganya mereka tidak dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Anak, akan tetapi lebih baik untuk direhabilitasi atau di lakukan difersi.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mengaku ada satu hal yang menjadi kebanggan dirinya sebagai Menteri Sosial yang tidak dimiliki oleh menteri lainnya. Baginya, Menteri Sosial memiliki pejuang-pejuang kemanusian yang memiliki militansi yang sangat diperjuangkan.

Dikatakannya, hanya ada satu hal yang bisa membuat para pekerja sosial betah berada disini, tidak lain karena adanya panggilan pengabdian untuk menangani anak-anak kita yang bermasalah.

“Sekali lagi ini hanya bisa ditangani oleh orang-orang yang memiliki panggilan kemanusiaan. Dan di situlah kebanggan Kementerian Sosial yang tidak dimiliki oleh kementerian lainnya,” ujarnya. (ardi/humas)

MENSOS SALURKAN BANSOS PKH DI NTB

Giri Menang, Minggu 15 April 2018 – Menteri Sosial RI Idrus Marham menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Pangan Beras Sejahtera (Rastra) di NTB. Secara Seremonial, penyaluran dilakukan di Gedung PSPM Mataram, Lombok Barat, NTB, Minggu (15/4/2018). Secara bergiliran bantuan diberikan oleh Kementerian Sosial RI, Pjs Bupati Lombok Barat H. L. Saswadi, Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali, Kepala Dinas Lombok Barat Hj. Ambaryati, Ketua DPRD Provinsi NTB Isvie Rupaedah, Kepala Dinas Sosial NTB dan Wakapolda NTB Tajudin, Bupati Bima, perwakilan Bulog dan pihak BRI. Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan bagi 10 siswa berprestasi dari keluarga penerima manfaat (KPM) PKH berupa tabungan.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi ZA Dulung mengatakan total anggaran bantuan sosial yang disalurkan ke NTB mencapai 1,239 triliun rupiah. Di mana semuanya langsung diterima penerima bantuan di rekening masing-masing.

“Kita juga menjamin semua PKH mendapat rastra. Dan yang istimewa lagi, kalau rastra tahun lalu sebanyak 5 kg masih bayar, tahun ini 10 kg tanpa potongan alias gratis,” jelas Andi.

Berdasarkan data Kemensos, terdapat 325.320 keluarga penerima PKH dengan nominal bantuan Rp. 615.250.030.000 pada tahun 2018. Terdiri dari 321.727 keluarga PKH Reguler dengan nominal bantuan Rp. 608.064.030.000, kemudian sebanyak 1.985 keluarga PKH Disabilitas dengan nominal bantuan Rp. 3.970.000.000, dan 1.608 keluarga PKH Lanjut Usia dengan nominal bantuan Rp. 3.216.000.000. Sementara untuk rastra ada 473.049 keluarga dengan nominal Rp. 624.424.680.000.

PKH sendiri merupakan program pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Dengan demikian, diharapkan penerima manfaat dapat memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, keterberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin.

Idrus berharap, bantuan yang diberikan Kemensos juga dapat memotivasi keluarga untuk dapat berkembang.

“Kalau bantuan dari Kemensos ada 1.2 triliun setiap tahun, masih ada juga program-program yang kita berikan. Kita harapakan bahwa bantuan yang diberikan ini juga ada bagian-bagian yang dapat memotivasi keluarga supaya mereka bisa mengembangkan usaha-usaha kecil. Yang paling penting karena bantuan itu untuk pendidikan anak-anak, kita harapkan benar-benar digunakan untuk pendidikan anak-anak sehingga bisa tamat sekolah, nanti bisa membantu membiayai keluarga. Jadi dengan demikian mereka bisa naik kelas. Dari yang tadinya tidak mampu menjadi mampu dan mandiri,” ujar Idrus. (romi/humas)

DAMKAR LATIH SDM WALAU MEMILIKI ANGGARAN MINIM

Giri Menang, 14 Maret 2018 – Walau memiliki anggaran minum, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak patah semangat dalam meningkatkan kualitas personilnya.

“Kami hanya memiliki belanja langsung sebesar Rp. 920 juta yang 3/4 nya adalah untuk operasional,” ujar Kepala DPK Lobar Fauzan Husniadi saat diwawancarai usai memberikan Penyegaran Kemampuan Personil Damkar di kantornya, Sabtu (14/4).

Anggaran tersebut sangat jauh dari cukup. Sebagai contoh penyedian bahan bakar mesin (bbm) di mana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka setiap kendaraan operasional Damkar harus menyiapkan 100 liter solar per mobil, baik saat operasi maupun tidak.

Saat ini, Dinas Damkar hanya mampu menyiapkan 300 liter per bulan.

“Jumlah itu untuk 3 unit mobil plus satu mobil suply,” tambah Kepala Bidang Pengendalian Operasi, Lalu Adiwijaya.

“Bayangkan bila terjadi kasus kebakaran lebih dari satu dalam skala besar, maka anggaran itu tentunya tidak cukup,” tambah Adi.

Sampai tutup triwulan pertama tahun ini saja, setidaknya ada 12 kasus kebakaran telah terjadi. Kasus-kasus itu pun tersebar di hampir semua wilayah di Kabupaten Lombok Barat.

“Terakhir kasus kebakaran rumah warga di Dusun Batu Samban Lembar,” pungkas Adi.

Kesulitan tersebut tidak lantas membuat Dinas Damkar patah semangat. Minimnya anggaran membuat Fauzan dan anak buahnya, khususnya 39 orang personil operasi harus mengefektifkan semua potensi yang ada.
Untuk itu, Fauzan lalu mengundang satu-satunya tenaga Inspektur Damkar untuk Wilayah Indonesia Timur, Harif Chandra untuk memberikan penyegaran teknis kepada 3 regu milik Pasukan Penjinak Api itu.

Penyegaran itu dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja personil di lapangan. Dalam panduan baku tindak pemadaman kebakaran, setiap 2000 liter air dengan kecepatan tembak sampai 8 bar, maka 2000 liter itu akan habis dalam 2 menit.

“Untuk itu perlu ada kendaraan suplai air dan tindakan lokalisir api sehingga tingkat penyebaran api bisa ditanggulangi. Bukan hanya fokus pada pusat titik api,” terang Chandra.

Demikian juga dengan respons atas laporan. Standar nasional kecepatan respons adalah 15 menit per 7 kilometer antara pos jaga dengan letak kejadian.

Untuk kasus Jakarta, terang Chandra, sudah menyusut menjadi hanya 3,5 kilo meter per 15 menit karena tingkat kepadatan lalu lintasnya.
Kondisi respons di Dinas Damkar Lobar sendiri jauh lebih baik lagi.

“Untuk kasus terakhir di Batu Samban, kita malah hanya membutuhkan 7 menit saja. Kami sampai titik lokasi pukul 20.44 setelah menerima laporan pukul 20.37 Wita. Bayangkan kecepatan yang telah ditempuh,” terang Adi menambahkan.

Namun mengingat luas wilayah dan penyebaran penduduk, Dinas Damkar pun meningkatkan pelayanan dengan menyediakan satu pos khusus di wilayah Batulayar agar waktu respons atas laporan kejadian semakin cepat.

“Di sana setiap hari disiagakan 4 sampai 6 personil dengan satu mobil yang siap kapan saja,” terang Fauzan.

“Kalau sesuai dengan SPM, setiap 10.000 jiwa harus disiapkan satu pos damkar,” tambah Chandra.

Kegiatan penyegaran personil di Dinas Damkar sendiri, aku Fauzan, rutin dilakukannya. Itu semua agar kualitas personalia semakin baik, walau dengan minim anggaran.

“Saat ini kecepatan mereaksi kejadian jauh lebih cepat. Namun yang terpenting bagi personil adalah 3A, yaitu Amankan Diri, Amankan Korban, dan Amankan Lingkungan,” jelas Fauzan.

Bagi Chandra yang lulus Pusdiklat Khusus Inspektur Damkar di tahun 2016 ini,
“personil damkar lombok barat sudah memiliki pengalaman, namun perlu terus di bina. Kasus kebakaran kan berbeda-beda. Mereka harus mampu bekerja di semua kasus,” pungkas Chandra yang juga merupakan Pejabat Struktural di Kabupaten Lombok Utara.

BANGUNAN DI LOBAR MINIM ANTISIPASI KEBAKARAN

Giri Menang, 14 April 2018 – Penerbitan izin operasi sebuah gedung atau tempat usaha, mestinya tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan konstruksi dari gempa saja, namun juga harus menpertimbangkan pencegahan terhadap kebakaran.

Hal tersebut menjadi rekomendasi saat diskusi berlangsung pada acara “Penyegaran Kemampuan Personil Damkar” di Aula Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Dinas Damkar) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Sabtu (14/4).

Hadir dalam diskusi itu Kepala Dinas Damkar Lobar Drs. Fauzan Husniadi, MM., Kepala Bidang Pengendalian Operasi Lalu Adiwijaya, ST., Inspektur Damkar yang juga Kepala Seksi Damkar Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Lombok Utara (KLU) Drs. Harif Chandra, dan puluhan personil Fire Fighter Lobar.

Baik Fauzan dan Chandra mengeluhkan tentang sikap banyak pihak terhadap bencana kebakaran.

“Mereka tidak memperhitungkan langkah antisipasi. Kalau sudah kejadian baru ribut,” ujar Fauzan.

Mantan Sekretaris DPPKAD Lobar itu pun menerangkan bahwa dalam proses pengajuan izin operasi gedung atau izin usaha, rekomendasi tentang tindak pencegahan kebakaran belum diperhitungkan.

“Jangankan bangunan lain di luar, di komplek gedung pemerintahan kita pun belum sepenuhnya memperhitungkan hal itu,” tambahnya sambil mencontohkan fasilitas Hydrant dan Apar yang sangat minim di Komplek Kantor Bupati di Giri Menang.

Menurut Harif Chandra, setiap 500 meter persegi sebuah area gedung harus menyiapkan satu hydrant yang lengkap, baik pompa, bak penampungan, maupun air yang siap dipakai kapan saja dibutuhkan.

“Belum lagi satu Apar di setiap ruangan yang harus diisi ulang setiap 4 bulan,” terang Chandra yang karena tugasnya sebagai inspektur bisa melakukan penyidakan ke mana saja.

Chandra lalu menjelaskan bahwa seluruh kasus kebakaran di dunia bersumber hampir 75% dari arus pendek listrik, maka rekomendasi antisipasi kebakaran mutlak diperlukan karena kebutuhan terhadap listrik sifatnya mutlak.

“Mulai dari tindakan pemasangan instalasi, sampai dengan kesediaan alat pemadam kebakaran harus dinilai sebagai layak tidak layaknya sebuah gedung,” terang Chandra.

Fauzan pun meminta agar hal tersebut menjadi rekomendasi juga untuk terbitnya sebuah izin usaha, utamanya untuk hotel, restauran, dan tempat-tempat usaha yang sifatnya akses publik sangat terbuka.

“Ini bukan masalah uang karena di beberapa daerah menjadi Sumber PAD. Tapi ini soal jaminan keamanan,” ujar Fauzan sambil menuturkan sebuah tempat usaha yang mengalami kebakaran ternyata tidak memiliki peralatan memadai untuk menanggulangi kebakaran dengan cepat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar, Saiful Ahkam saat dikonfirmasi tentang hal itu pun berreaksi positif.

Ahkam menganalogikan rekomendasi itu seperti hasil kajian terhadap dampak lingkungan yang dibutuhkan oleh banyak pemohon.

“Mereka butuh rekomendasi Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi soal rekomendasi Damkar, perlu duduk bersama karena harus diatur dalam regulasi, apa itu Perda atau Perbup,” ujarnya.

IMAM KAFALI, KETUA DPRD TERMUDA RESMI DILANTIK

Giri Menang, Jum’at 13 April 2018 – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Imam Kafali melakukan sumpah dan janji jabatan di kantor DPRD Kabupaten Lobar, Jum’at (13/4/2018). Imam Kafali dari fraksi partai Golkar dilantik menjadi Ketua DPRD Lobar menggantikan Hj. Sumiatun yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lobar tahun ini.

Pelantikan Imam sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 171.2-310 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua DPRD Lobar untuk sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

“Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota dewan dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya di mana hal ini menjadi titik awal mulainya amanah yang dipercayai kepada kami,” kata Ketua DPRD yang baru berusia 29 tahun ini.

Ditempat yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi dalam sambutanya menyampaikan peralihan kepemimpinan di DPRD Kabupaten Lombok Barat merupakan keniscayaan undang-undang yang sifatnya imperatif. Bukan hanya untuk mengisi kekosongan akibat mundurnya Hj. Sumiatun, namun juga melihat posisi penting ketua dalam menjaga sistem ketatanegaraan di Kabupaten Lombok Barat.

“Hal terpenting yang ingin saya tegaskan adalah posisinya sebagai yang terdepan dalam menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten selaku eksekutif,” katanya.

Pada tataran itu, lanjutnya, posisi ketua menjadi sangat vital dalam rangka mempererat koneksitas antara unsur pimpinan dengan anggota, seluruh kelembagaan di DPRD dengan pemerintah, DPRD dengan rakyat yang diwakili, dan yang terutama adalah sinergitas antara rakyat dengan pemerintah.

“Saya percaya, pergantian Ketua DPRD hari ini akan semakin memberi angin segar terhadap multi koneksitas tersebut. Pasca pelantikan hari ini, dibekali dengan hak dan kewenangannya, maka DPRD Kabupaten Lombok Barat akan semakin menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah lembaga yang paling utama dalam demokrasi modern yang terus kita bangun,” jelas mantan Sekwan Lobar ini.

Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa iklim demokrasi di Kabupaten Patut Patuh Patju ini menyumbangkan praktik demokratisasi yang sehat di bidang kesetaraan gender. Walaupun belum mencapai 30%, selain ketua, DPRD Kabupaten Lombok Barat telah mampu menghadirkan 6 legislator lainnya yang berkiprah sebagai srikandi-srikandi demokrasi di lembaga perlemen ini.

“Hari ini, saya pun patut berbangga kepada segenap unsur dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, lagi-lagi khususnya kepada Partai Golkar. Saudara Imam Kafali yang diusulkan oleh Partai Golkar tercatat sebagai Ketua DPRD termuda se-Indonesia. Artinya, Partai Golkar dan seluruh Partai Politik yang ada telah berani memberi kesempatan kepada potensi dari kalangan muda untuk bisa menduduki tampuk imamah yang sangat berat itu. Saya lalu berkeyakinan, bahwa kreatifitas kaum muda akan semakin meningkatkan produktifitas DPRD untuk melahirkan Peraturan Daerah yang sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujar Saswadi.

Saswadi berharap, Imam Kafali sebagai Ketua DPRD yang baru dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh Partai Politik dan Pemerintah. Menurutnya, tugas dan amanah tersebut sangat penting baginya karena akan menguatkan kerja efektif dalam menjalankan proses pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam konteks kemitraan, penguatan kapasitas lembaga secara parsial di DPRD dan Pemerintah selaku eksekutif, akan menguatkan juga tolak ukur kapasitas kerja kita. Perolehan WTP, Nilai “B” dalam SAKIP, Maturitas SPIP Level III, dan hasil-hasil lainnya adalah gambaran progress kerja kelembagaan di mana DPRD juga berperan sangat aktif melalui seluruh hak dan prosedur dengar pendapat dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (andy/humas)

MASYARAKATKAN TENIS LAPANGAN, PELTI GELAR TURNAMEN

Giri Menang, Jum’at 13 April 2018 – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. L. Saswadi secara resmi membuka Kejuaraan Tenis Bupati Lobar Cup, Jum’at (13/4/2018). Pembukaan ditandai dengan dilakukannya pukulan service oleh Saswadi. Kejuaraan yang digelar Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Lobar untuk menyambut HUT Lobar ke-60 yang jatuh pada tanggal 17 April mendatang.

“Olahraga tenis lapangan tidak hanya untuk kesehatan tetapi bisa juga untuk sarana rekresasi sehingga para pemain merasa bahagia. Memang tidak banyak yang menggemari olahraga ini, untuk itu para pengurus Pelti Lobar harus bekerja keras lagi dalam memasyarakatkan olahraga ini,” kata Saswadi.

Saswadi juga berharap agar turnamen ini dapat masuk dalam agenda perayaan HUT Lobar tiap tahunnya.

Bupati Lobar Cup akan digelar selama tiga hari hingga 15 April 2018 itu terbagi dalam dua kategori lomba, yaitu kelompok veteran dan kelompok umur. Untuk kategori kelompok veteran putra dan putri diikuti oleh 19 peserta. Sedangkan katagori kelompok umur dibagi menjadi dua, yang pertama adalah untuk umur 13-14 tahun dan kedua untuk umur 15-16 tahun dengan total peserta sebanyak 31 peserta. Semua peserta berasal dari seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Yuanda salah satu peserta asal Sumbawa mengaku optimis mampu meraih juara di kejuaraan Bupati Lobar Cup tahun ini. “Insya Allah saya juara dan saya sangat bersemangat ikut lomba ini,” ungkap peserta yang tergabung dalam kelompok umur 16 tahun ini.

Yuanda yang masih duduk di kelas 2 MTSN Sumbawa ini mengaku gemar bermain tenis lapangan sejak belia dan baru-baru ini ia pernah menjadi juara 3 di kejuaraan Danrem Provinsi NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kapolres, Dandim 1606/Lobar dan beberapa kepala SKPD Lobar. (nang/humas)

KIRAB PATAKA HUT LOBAR KE 60

Giri Menang, Jum’at 13 April 2018 – Dalam rangka menyambut dan mensosialisasikan Hari Ulang Tahun ke-60 Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tanggal 17 April mendatang, Pemerintah Kab Lobar melaksanakan Kirab Pataka, Jum’at ( 13/4 /2018).

Acara pelepasan dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Lobar pukul 7.30 Wita. Pada acara tersebut diserahkan bendera pataka dari Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi Kepada Koordinator Kirab Pataka Mahnan dan diteruskan ke pembawa Bendera Pataka dari unsur Kesatuan Pol PP Lobar.

Selanjutnya bendera Pataka tersebut diarak menuju 8 kecamatan yang ada di Lobar. Dimulai dari Kecamatan Gerung, Labuapi, Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar, Narmada, Kediri dan Kuripan untuk selanjutnya di bawa kembali ke Kantor Bupati Lobar.

Turut mengikuti konvoi ratusan mobil dan sepeda motor yang berasal dari unsur SKPD Lobar, anggota kesatuan TNI, Basarnas dan Kepolisian.

Dalam arahannya, Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi mengatakan kirab pataka merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan menjelang puncak HUT Lobar. Banyak kegiatan yang dilakukan menjelang dan sesudah HUT untuk memberi semangat dan motivasi agar lebih maju dan melanjutkan pembangunan yang ada di Lobar.

“Setiap tahun kita berikhtiar mengarak bendera Pataka Lambang Kebesaran Lobar dan saya berharap dengan kegiatan ini, informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kegiatan HUT Lobar ke 60 tahun dapat cepat sampai,” ungkapnya.

Sementara itu, Mahnan selaku kordinator acara mengatakan Kegiatan Kirab Pataka ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tahun ini Lobar berusia 60 tahun. Untuk konvoi sendiri, tahun ini menyasar 8 kecamatan. Untuk Kecamatan Lembar dan Sekotong tidak kita lewati karena tahun lalu sudah diarak kesana.

Pelepasan Kirab Pataka juga di hadiri oleh anggota Forkopimda, Kepala Basarnas, staf ahli dan perangkat daerah. (budi/humas)

FOREST TREKING UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN

Giri Menang, Jum’at 13 April 2018 – Masih dalam agenda menyambut HUT Lobar ke 60, Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar kegiatan lintas alam (forest treking) menyusuri wisata alam Gunung Sasak di Kecamatan Kuripan, Kamis (12/4). Mengusung tema “Lestarikan Lingkungan untuk Generasi Mendatang”, kegiatan forest treking juga dirangkai dengan penanaman pohon di sekitar Gunung Sasak saat dilalui oleh seluruh peserta mulai dari unsur TNI/Polri, dinas/instansi se-Lobar, LSM, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum.

Para peserta memulai perjalanan dari Lapangan Kuripan menuju wisata alam Gunung Sasak dengan jarak tempuh sekitar 5 kilometer.

“Sampai kegiatan akan dimulai pendaftaran peserta mencapai 1.656 regu atau 8.292 orang,” sebut salah seorang panitia.

Di tempat yang sama, Sekda Lobar, H. Moh.Taufiq sebelum melepas peserta berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti perjalanan dari start sampai finish.

“Ada banyak menarik juga untuk peserta. Ada kulkas, sepeda, sepeda motor, kipas angin dan banyaklah,” katanya.

Pada akhir kegiatan, panitia menyebut pemenang terdiri dari kategori TNI/Polri/Instansi diraih oleh nomor dada 579 sebagai juara 3. Juara 2 jatuh pada nomor dada 665 dan juara 1 diraih oleh regu nomor dada 489.

Untuk juara 3 kategori umum diraih oleh nomor dada 350, juara 2 oleh 660 dan juara 1 diraih oleh regu nomor 164. Kategori pelajar/mahasiswa diraih oleh juara 3 nomor 191, juara 2, nomor 186 dan juara 1 nomor dada 212. “Juara umum jatuh pada nomor dada 489” sebut panitia di atas pentas. (LPA/humas)

CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, BPK GELAR SEMINAR

Giri Menang, Kamis 12 April 2018 – Setiap tahunnya, jumlah Dana Desa yang digelontorkan pemerintah untuk 74.957 desa di Indonesia terus bertambah. Tahun 2015 jumlah Dana Desa yang dikucurkan mencapai Rp. 20 triliun. Di tahun 2017 jumlahnya berkembang menjadi empat kali lipatnya, yaitu mencapai Rp. 81 triliun. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar seminar bertajuk “Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa” yang diikuti para kepala daerah, camat dan kepala desa se-NTB, Kamis (12/4/2018).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya itu menghadirkan Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, Anggota BPK RI Harry Azhar Aziz dan Agus Joko Pramono, Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari dan Willgo Zainar, Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Totok Suharyanto, Direktur Program Pascasarjana IPDN Sampara Lukman serta Pembantu Rektor IPDN Khasan Effendi dan Hyronimus Rowa selaku narasumber.

Keterlibatan BPK dalam proses audit Dana Desa dinilai sangat diperlukan. Korupsi di desa, terutama menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu masalah mendasar. Permasalahan ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Menurut data yang ada, jumlah kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017 terjerat kasus korupsi. Selain kepala desa juga terdapat 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa ikut terjerat.

Harry Azhar menjelaskan, sesuai amanat UUD 1945 terdapat tiga unsur dalam pengelolaan keuangan negara yang termasuk juga dana desa. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan, kedua adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan yang ketiga adalah kemakmuran rakyat.

Dirinya juga menilai, kucuran Dana Desa yang tidak sedikit jumlahnya harus dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini serta meningkatkan nilai IPM secara signifikan.

“Kalo saat Kepala Desa menjabat, angka kemiskinan kemudian pengangguran dan rasio gini tidak turun lalu IPM tidak naik, berarti anda gagal jadi Kepala Desa,” tegas Harry Azhar.

Sementara itu Kepala Inspektorat Lombok Barat H. Rachmat Agus Hidayat usai acara mengatakan, berdasarkan MoU antara pihak kejaksaan, kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri RI bahwa untuk tingkat paling bawah Inspektorat akan mengawal Dana Desa sesuai Nawa Cita. Inspektorat Lobar sendiri di tahun 2017 telah melakukan pemeriksaan reguler terhadap 30 persen dari jumlah desa yang ada di Lobar.

“Kita di Inspektorat mengawal Dana Desa melalui salah satu program unggulan kami dengan program Pembinaan Desa dengan membentuk Desa Percontohan Desa Tepat Berkinerja di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah program tersebut berjalan efektif sehingga untuk desa-desa di Kabupaten Lombok Barat tidak ada kita temukan penyimpangan yang terimpilkasi ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Namun ia mengakui tidak sedikit desa di Lombok Barat yang masih melakukan penyimpangan. Ada temuan administrasi di mana desa tersebut belum bisa mengelola administrasi dengan baik, mulai dari data pendukung, kuitansi hingga pembukuan yang masih belum tertib.

“Ada juga temuan kerugian negara namun bukan merupakan pelanggaran pidana, melainkan akibat kekurangan volume pada pekerjaan seperti pekerjaan irigasi, penembokan dan lain sebagainya. Tapi itu sudah banyak yang ditindak lanjuti. Kita sarankan untuk dikembalikan ke kas desa kembali dan direncanakan kembali tahun depan. Sedangkan untuk temuan administrasi mereka melakukan tindak lanjut perbaikan, caranya mengundang kita sebagai narasumber. Secara kolektif kita keliling berikan pencerahan bagaiman buat perencanaan keuangan yg baik agar tepat dalam perencanaan, kemudian tepat dalam pelaksanaan dan tepat dalam pertanggungjawaban. Kalo ketiga itu dilaksanakan, siapa saja yang periksa tidak ada masalah,” katanya.

Sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pelaksanaan pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh APIP, sangat strategis dan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait dengan ketepatan lokasi, ketepatan syarat, ketepatan salur, ketepatan jumlah dan ketepatan penggunaan. Selain itu, pengawasan tersebut juga dilakukan agar pelaksanaan Dana Desa memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang digawangi oleh Inspektorat sejak tahun 2016 sudah mencapai level 3. Itu artinya kapabilitas APIP Pemkab Lobar sudah setara dengan Kementerian. Dengan level 3, APIP akan mampu berperan sebagai konsultan, sehingga dengan adanya perkembangan kinerja APIP tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penyelenggaraan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai harapan masyarakat. (budi/humas)

1 270 271 272 273 274 424