Gerung, Diskominfotik – Rapat koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan antisipasi dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Selasa (6/9/2022). Hadir dalam kegiatan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Jajaran Forkopimda, Para Asisten Daerah Lobar, Kepala Dinas, Camat dan kepala Pelindo serta Perwakilan Bulog.

Dalam pemaparannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta jajarannya untuk benar benar melakukan antisipasi terhadap dampak kenaikan BBM yang beberapa waktu lalu telah diputuskan. Menurutnya hal ini tentu akan memicu terjadinya kenaikan pada sejumlah sektor komoditi penting bagi masyarakat. Karenanya ia meminta agar jajarannya dapat terus memantau dan mengendalikan inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat. “Saya Minta agar semua jajaran Pemkab untuk benar benar memantau dan mengendalikan harga dan inflasi. Agar masyarakat tetap sejahtera”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan tindak lanjut dari rapat dengan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu. Rapat ini ditujukan agar Pemkab bersama forkopimda dapat bersama sama dan berkolaborasi dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi terkait dengan kenaikan harga BBM. Dimana kenaikan ini tentunya akan berimbas pada kenaikan harga barang yang berujung mengakibatkan inflasi. Dalam kesempatan ini Bupati juga mengatakan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja ekstra dalam mengendalika harga di masyarakat.

Bupati dua periode ini juga mengatakan bahwa kenaikan inflasi pada tahun 2022 sudah dapat dipastikan akan terjadi dan kenaikkan ini pun diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun lalu. “Oleh karena itu kita harus dapat lebih menekan inflasi ini untuk menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan karena itulah kami sangat mengharapkan adanya saran dari seluruh forkompimda Lobar dalam menekan angka inflasi di Kabupaten Lombok Barat ini,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada jajarannya dan forkopimda Lobar untuk bersama sama dan bersinergi dalam memantau harga harga di masyarakat. Hal ini diperlukan agar Pemkab dan Forkopimda dapat mengambil langkah langkah antisipasi yang cepat dan tepat. Menurutnya jajaranan pemkab dapat melakukab pemantauan harga barang di pasaran secara rutin dan bila perlu 2-3 kali dalam seminggu. “Pengecekan harga ini tidaklah harus terjadwal, tetapi bisa ketika salah satu dari kita tidak memiliki jadwal dapat mengecek di pasar dan melaporkan ke grup TPID mengenai perkembangan harga. Selain itu, jika nanti akan diadakan kembali pasar murah akan barang-barang yang ada disitu hanyalah barang yang harganya naik saja,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa dalam penilaian dan asesment terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah tahun 2021 lalu, Tim TPID yang telah melakukan berbagai langkah dalam mengendalikan Inflasi di Lombok Barat menempati urutan kedua untuk wilayah timur. Menurutnya TPID Lobar hanya terpaut satu angka dari urutan pertama yaitu dari Sulawesi Tenggara. Ia berharap agar tahun 2022 TPID Lobar bisa menempati peringkat 1 agar memperoleh tambahan DID (Dana Insentif Daerah) dari Pemerintah Pusat. “Tahun 2021 TPID Kabupaten Lombok Barat berada pada nomor dua untuk wilayah timur yang dimana kita kalah oleh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Hal ini sangat disayangkan kita kalah satu angka, karena jika kita dapat menjadi nomor satu maka kita kemungkinan akan mendapatkan tambahan dana DID dari pemerintah Pusat,” jelasnya,

Asisten II Daerah Lobar Rusditah menambahkan bahwa pengecekan dan pemantauan harga barang di pasar akan dilakukan di lima pasar besar yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dipilihnya lima pasar besar itu ialah sebagai pengendali dan indikator dari adanya perkembangan dari bahan pokok yang ada di pasaran. “Mulai dari Kemendagri, Kemenkeu hingga BPKP telah memberikan arahan sehingga secara regulasi telah terkoordinir dari pemerintah pusat dan sekarang hanya diperlukan tindak lanjut dari Pemkab mengenai arahan-arahan tersebut,” jelasnya.

(Diskominfotik/Fiyan/Indra/Dhea)

Lembar, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun membuka secara resmi festival Bonsai tingkat Nusa Tenggara Barat, Ahad, 4 September 2022 di Bale Telu, Dusun Padak, Kecamatan Lembar. Hadir dalam kegiatan ini komunitas Bonsai se NTB, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H. Muhur Zuhri, Kadis Pariwisata H. M Fajar Taufiq, sejumlah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Camat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan Bonsai merupakan tanaman yang sangat indah dan mempesona banyak orang. Bonsai ini memberikan pemandangan yang memiliki keindahan dan estetika yang memanjakan mata. Selain itu Wabup Sumiatun juga mengatakan bahwa Bonsai memiliki nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. “Bonsai ini merupakan tanaman yang memiliki nilai estetika dan keindahan yang tinggi. Selain itu bonsai juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi saat dijual” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Hj. Sumiatun juga berharap agar Panitia dapat mengadakan festival bonsai tingkat nasional di Lombok Barat. Hal ini sangat penting dan perlu dilakukan agar penggemar bonsai dapat datang ke Lombok untuk melaksanakan lomba bonsai sekaligus berwisata. Wabup juga mengatakan dengan adanya festival nasional tentu akan menggerakan ekonomi masyarakat. Karenanya ia berharap agar komunitas bonsai dapat mengadakan festival bonsai tingkat nasional. “Kami berharap komunitas bonsai dapat menggelar festival bonsai tingkat nasional agar dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan dunia pariwisata Lobar” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati bersama jajaran meninjau langsung bonsai bonsai yang mengikuti festival bonsai tingkat nasional setelah melakukan pemotongan pita sebagai simbol dibukanya kegiatan ini. Wakil Bupati Lobar juga menyematkan lambang juara untuk bonsai bonsai yang mendapat juara dalam festival Bonsai Tingkat NTB. Dalam kegiatan ini juga ditampilkan kesenian tradisional seperti Gendang Beleq dan kesenian tari. Kegiatan festival ini diikuti oleh sekitar 300 peserta.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Rapat finalisasi Senggigi Cycling Day 3 dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Jumat (2/9/2022). Hadir dalam kegiatan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten I Daerah, Forkopimda Lobar, Sejumlah Kepala OPD, Manager Merumata Senggigi Lombok Fahrurrazi, Kepala Desa Senggigi, POL-PP dan Polres Lobar.

Dalam paparannya Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyiapkan Senggigi Cycling Day 3 ini. Menurutnya SCD ini adalah bentuk kolaborasi dab kerjasama yang masif dari berbagai pihak untuk meramaikan kembali kawasan Wisata Senggigi. Ia mengatakan dengan ramainya kunjungan wisata tentu akan menggerakan berbagai sektor utamanya sektor ekonomi. “Semua persiapan telah berjalan dengan baik dan mungkin beberapa masukkan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan koreksi ketika hari H nanti. Ini adalah wujud kolaborasi dan kerjasama yang mantap” tegasnya.

Bupati Fauzan juga menyampaikan bahwa keterlibatan dan kebersamaan berbagai pihak dalam kegiatan ini menjadi kekuatan bagi bangkitnya kawasan wisata senggigi. Ia optimis dengan kebersamaan dan kolaborasi ini kawasan wisata senggigi dapat kembali ramai dikunjungi oleh wisatawan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan doorprize dalam kegiatan ini. Ia juga mengatakan SCD ketiga ini akan kembali memberikan doorprize umroh serta doorprize menarik lainnya. Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan sampah dan kebersihan pasca acara. Hal ini perlu diperhatikan agar kawasan wisata tetap bersih dan indah. “Tentu kegiatan SCD ini adalah bentuk kebersamaan dan kolaborasi yang mantap dari berbagai pihak untuk meramaikan kawasan wisata senggigi. Saya berpesan kepada semua kita agar tetap memperhatikan kebersihan saat acara dan pasca acara agar kawasan wisata tetap bersih dan asri”ujarnya.

Bupati dua periode ini menambahkan bahwa Pemkab Lobar saat ini sudah mulai kembali meningkatkan aktifitas pariwisata Kabupaten Lombok Barat berpusat di Senggigi, seperti Senggigi Sunset Jazz. “Pada tahun ini diperkirakan masih ada tiga event lagi yang rencananya akan diadakan di Senggigi, bahkan pada tahun depan akan lebih banyak lagi event yang akan diadakan di Senggigi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H. M. Fajar Taufik menyampaikan bahwa pada SCD ke-3 ini rute yang akan diambil ialah start di Pantai Buaya Putih dan finish di Hotel Merumata Senggigi dengan perkiraan jarak sepanjang 7,4 km. “Dengan panjang jalur SCD tersebut sangat diharapkan tidak akan menimbulkan kemacetan dan salah satu solusinya ialah dengan hanya menggunakan satu jalur untuk pesepeda dan satu jalur untuk kendaraan bermotor lainnya. Selain itu juga agar jalur masuk ke Hotel Merumata tidak macet nantinya pengunjung yang membawa kendaraan selain sepeda akan diarahkan untuk parkir di halaman Kafe Sahara,” jelasnya.

(Diskominfotik/Indra/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan rapat koordinasi via zoom dengan Dirrektorat Jendral Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (31/8/2022) di Ruang Umar Maye Kantor Bupati Lombok Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI Tohjaya, Asisten II Setda Kab. Lombok Barat Rusditah, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Lombok Barat Agus Rahmat Hidayat, Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Barat.

Asisten II Setda Kab. Lombok Barat Rusditah dalam pengantar mengatakan pelaksana dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara sinergi dengan beberapa OPD teknis. Sinergisitas dan kolaborasi antar OPD dalam pelaksanaan DBHCHT ditujukan untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan penggunaan anggaran tersebut. “Anggaran DBHCHT Tahun Anggaran 2022 kita sinergikan dengan banyak OPD agar program program tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya petani tembakau”. terangnya.

Rusditah menyebutkan untuk kedapan Lombok Barat akan mempersiapkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Untuk mewujudkan itu Pemda Lombok Barat bekerja sama dengan Universitas Mataram dalam melaksanakan pengkajian ilmiah potensi tembakau. Karena saat petani tembakau Lombok Barat banyak yang melakukan produksi seperti tembakau rajangan. “Kami akan bekerja sama dengan UNRAM untuk kajian ilmiah KIHT ini”. jelasnya.

Asisten II Setda Kab. Lombok Barat menambahkan salah satu OPD sebagai pelaksana program DBHCHT tahun ini adalah Dinas Kominfotik. Penunjukan Dinas Kominfotik sebagai pelaksana program tersebut dikarenakan Dinas Kominfotik sebagai juru bicara pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Serta merupakan program skala prioritas pimpinan untuk menyebarluaskan informasi dan hasil pembangunan daerah. Selain itu Diskominfotik memiliki tugas untuk menyebarluasakan informasi cukai dan rokok ilegal kepada masyarakat melaui media massa dan baliho. “Diskominfotik sebagai salah satu pelaksana program tahun ini karena dia sebagai jubir Pemda dan masuk skala prioritas pimpinan karenanya Diskominfotik memperoleh alokasi dana DBHCHT”. tutupnya.

Sementara itu Perwakilan Direktur Dana Tranfer Umum Kementerian Keuangan RI Tohjaya menyampaikan agar pemerintah daerah dalam pelaksanaan program DBHCHT memperhatikan porsi penganggaran. Hal ini untuk menghindari adanya sanksi atas ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 215 Tahun 2021. “Kami harap Pemda memperhatikan porsi penganggaran untuk terhindar dari sanksi”. ungkapnya.

Tohjaya menambahkan Pemda Lombok Barat agar memperhatikan juga laporan pelaksanaan kegiatan secara akuntabel. Waktu pelaporan agar tidak melewati batas waktu agar tidak mendapatkan sanksi. “Kami berharap kepada Pemda Lobar agar memperhatikan laporan kegiatan agar tidak melewati batas waktu”. tutupnya.

(Diskominfotik/Hmzh)

Gerung, Diskominfotik – Berbagai inovasi layanan kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Terbaru Dukcapil Lombok Barat sedang mempersiapkan layanan adminduk di puskesmas se Lombok Barat. Hal ini ditandai dengan pertemuan dan penandatanganan pra MOU antara Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan Terkait inovasi dan Program dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah DR. H. Baehaqi, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi NTB, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Staf ahli, Kepala Dinas Kesehatan, Perwakilan OPD, Kepala Puskesmas se Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya Sekretaris daerah kabupaten Lombok barat H.Baehaqi mengapresiasi Dinas dmDukcapil atas berbagai inovasi dan terobosan serta program yang akan dilaksanakan. Menurutnya program tersebut sangat baik karena dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen administrasi mulai dari KTP, KIA dan Akte kelahiran serta KK. Menurut Sekda dokumen dokumen tersebut merupakan dokumen penting yang harus dimilikk oleh setiap orang. “Dengan program ini diharapkan masyarakat bisa tertib administrasi dan bisa dengan mudah dalam melengkapi surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan ataupun pendistribusian bantuan lainnya”jelasnya.

Sekda Baehaqi mengatakan susuai dengan arahan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Dukcapil Lombok Barat terus melakukan berbagai inovasi dalam mendekatkan layanan kependudukan ke masyarakat. Hal ini menurut Sekda sangatlah penting karena KK dan KTP serta akta kelahiran dan dokumen kependudulan lainnya sangat penting di waktu mendatang. Ia mengatakan bahwa dengan layanan ini tentu masyarakat Lombok Barat yang berjumlah sekitat 748 ribu lebih akan semakin mudah untuk mengurus admininistrasi kependudukan. “Inovasi yang dilaksanakan Dinas Dukcapil dengan bersama puskesmas Se Lombok Barat dalam rangka inovasi dan program kebijakan berupa gardu santun,, pemberantasan kasus stunting. Langkah ini tentu mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Prof. DR.H. Zudan Arif Fakrulloh sangat mengapresiasi upaya dan terobosan serta inovasi layanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil)dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lombok barat. Menurutnya inovasi ini akan sangat mempermudah pendudukan dalam memeroleh dokumen kependudukan. Pihaknya menyampaikan apresiasi yang mendalam karena Dukcapil Lombok Barat terus melalukan berbagai terobosan yang mendekatkan dan memudahkan layanan administrasi kependudukan. “Sudah sepatutnya Kebijakan pemerintah daerah dan inovasi yang akan di program kan oleh Dinas Dukcapil bekerjasama dengan Puskesmas di Lombok Barat dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Program ini adalah inovasi yang luar biasa dalam u memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan efesien kepada masyarakat”jelasnya.

Dirjen juga mengatakan bahwa inovasi inovasi ini dapat dijadikan contoh dan rujukan daerah lain. Hal ini agar layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Ia mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan catatan sipil terus mendorong agar semua daerah bergerak cepat dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Inovasi layanan menjadi kunci penting dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. “Tentu kami terus mendorong layanan administrasi kependudukan memiliki inovasi yang masif sehingga layanannya berjalan dengan baik dan efektif”ujarnya.
(Diskominfotik/ria/indra/fiyan).

Mataram, Diskominfotik – Dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, bersama pejabat utama Polda NTB, Bhayangkari Daerah NTB, para tokoh lintas agama, serta perwakila peserta kirab dari seluruh Kabupaten kota se- Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pesertanya terdiri dari beragam usia, asal usul dan latar belakang.

Di pimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat Ny. Hj. Nurhikmah Baehaqi dan seluruh ketua DWP OPD turut serta melaksanakan kegiatan Kirab Merah Putih dan Doa bersama Lintas Agama yang diselenggarakan di Lapangan Tribun Bhara Daksa Polda NTB, Rabu (31/8/2022).

Dalam sambutanya, Kapolda NTB Irjen. Pol. Drs. Djoko Poerwanto mengatakan, Kirab Merah Putih ini dilaksanakan di penghujung Bulan Agustus dimana bulan kita memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke 77. Kegiatan ini sebagai wujud syukur kita kepada Bangsa ini dimana para pendiri negara telah menyatukan tekad bahwa INDONESIA harus ada.

Semenjak dulu para tokoh pendiri negara berasal dari beraneka ragam suku, bahasa, agama dan budaya sehingga di negara Indonesia tercinta ini ada Bhinneka tunggal Ika yang artinya Berbeda tapi tetap satu.

“Ini yang merupakan modal dasar para pendiri negara kita, keberagaman yang ada hingga saat ini, itulah yang menjadikan bangsa ini kuat. Oleh karenanya tugas kita sekarang ini adalah bagaimana menjaga dan memelihara perbedaan ini agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap utuh,” lanjutnya

Ia berharap kepada diri pribadinya dan kepada segenap yang hadir pada kirab Merah Putih terlebih khusus kepada seluruh tokoh lintas agama dan para generasi muda NTB untuk tetap mempertahankan keberagaman yang menjadi dasar kekuatan bangsa ini agar tetap utuh dalam satu kesatuan.

“Saya mengajak kita semua disini untuk mari tetap menyadari dan mengingatkan diri kita masing-masing bahwa Perbedaan yang ada ini bukanlah Masalah. Dengan demikian apa yang kita harapkan agar NTB ini tetap kondusif dapat kita capai, “harapnya.

Kegiatan kirab Merah Putih Polda NTB diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya, pawai yang dilakukan oleh seluruh kelompok perwakilan dari 10 kabupaten kota, kemudian diisi dengan atraksi budaya seperti tarian dan Peresean, kemudian ceramah kebangsaan, pembacaan ikrar kebangsaan serta Do’a lintas agama. (Diskominfotik/Angge/Juan)

Mataram, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah NTB tahun 2022 yang dirangkai dengan pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi NTB dan Komite Advokasi Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Graha Bakti Praja kantor Gubernur NTB, Mataram pada hari Kamis (1/9/2022). Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan KPK Nurul Ghuffron, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Barat serta Bupati dan Walikota se-NTB, Ketua DPRD se-NTB Inspektur Jenderal Kemendagri yang diwakilkan oleh Inspektur wilayah 3 Irjen Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP Prov. NTB Ilham Nurhidayat, anggota Forkopimda se-NTB, Sekertaris Daerah se-NTB, anggota Forum Penyuluh Anti Korupsi NTB dan anggota Komite Advokasi Daerah.

Ditemui usai acara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan sejumlah masalah di masing masing daerah. Salah satunya adalah masalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB. Ia mengatakan bahwa pendampingan dari KPK untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah aset bermasalah sangatlah dibutuhkan. Hal ini menurutnya dapat memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi pemerintah daerah dalam mengurai persoalan aset. “Tentu kami membutuhkan masukan dan saran serta pendampingan dari aparat penegak hukum salah satunya KPK dalam menyelesaikan masalah aset di Lombok Barat”ujarnya.

Bupati Fauzan mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran di Pemkab Lombok Barat terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan aset di Lombok Barat. Berbagai langkah telah dilakukan pemkab Lobar agar aset yang dimiliki oleh Lombok Barat tidak hilang. Salah satunya adalah melalui penguatan administrasi dan alas hak atas aset tersebut. “Kita terus berupaya menyelesaikan masalah aset ini salah satunya dengan mensertifikatkan aset aset yang belum memiliki sertifikat dan kita juga membutuhkan masukan dan arahan dari aparat penegak hukum dalam menyeleaikan masalah aset. Tentu kami berterima kasih kepada KPK dan Kejaksaan yang telah membantu dan mendukung kami dalam menyelesaikan masalah aset ini”ujarnya.

Sementara itu Gubernur NTB DR Zulkiflimansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa ia pernah mendengar suatu kalimat menarik yang cocok dengan topik acara ini, yaitu walaupun telah melakukan sosialisasi serta memberikan penyuluhan, tetapi masih sangat sulit bagi pemerintah untuk memberantas korupsi jika biaya yang dikeluarkan untuk menjadi penjabat publik itu masih mahal. “Karena biaya untuk menjadi pejabat publik itu masih mahal, maka permasalahan kita dalam mengatasi korupsi ini masihlah menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diselesaikan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada KPK karena mendampingi Prov. NTB serta memberikan masukkan dan arahan sehingga Pemprov NTB mendapatkan jawaban atas masalah yang ada. “Salah satu contohnya ialah KPK mendampingi kami berhari-hari dalam menyelesaikan masalah tentang Gili Trawangan. Menurut pendapat KPK bahwa akan ada potensi triliunan kerugian bagi negara jika Pemprov NTB tidak memaksimalkan penggunaan aset pulau Gili Trawangan ini,” jelasnya.

Pimpinan KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa ia setuju dengan kalimat yang disampaikan oleh Gubernur NTB mengenai bahwa akan sulit dalam mengatasi masalah korupsi apabila biaya untuk menjadi pejabat publik masih mahal. “Mengapa hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab korupsi? Jawabannya ialah jika seseorang ingin menjadi seorang bupati kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan ialah sekitar 10 milyar dan jika dihitung-hitung gaji yang didapatkan hingga masa jabatannya selesai kemungkinan tidak dapat membuat modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut kembali,” jelasnya.

Nurul Guffron mengatakan korupsi dapat memberikan dampak pada banyak hal, diantaranya merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat; meruntuhkan hukum; menurunkan kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan; merusak proses demokrasi dari suatu pemerintahan; pelanggaran HAM dan menyebabkan kejahatan-kejahatan lain berkembang.

Ia menambahkan bahwa maka dari itu sebelum terjadi korupsi, maka harus adanya tindakan pencegahan dengan memperbaiki sistem dan integritas. “Adapun penyebab dari rusaknya integritas seseorang ialah diantaranya kebutuhan dunia, manusia atau lingkunga dan napsu. Hal-hal tersebut hanya dapat dikontrol oleh diri kita sendiri, misalnya ingin tidak terpengaruh oleh lingkungan maka kita harus berusaha menolak segala bujukan yang ada,” terangnya.

(Diskominfotik/Angga/Dhea).

Kediri, Diskominfotik – Peletakan baru pertama pembangunan kantor Desa Gelogor dilaksanakan pada hari Rabu (31/8/2022) di Desa Gelogor, Kediri, Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Ketua DPRD Prov. NTB Nauvar Farinduan, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nur Adha, Asisten III Setda Lobar H. Ilham, Kepala OPD, Camat Kediri H. Iswarta Mahmuludin, Kepala Desa Gelogor, tokoh agama, perangkat desa serta masyarakat Desa Gelogor.

Bupati Lombok Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi Kepala Desa Gelogor yang telah bersusah payah dalam mengurus tanah tempat lokasi dibangunnya kantor Desa Gelogor ini. Ia mengatakan bahwa perjuangan Kepala Desa untuk mendapat lahan ini layak diapresiasi oleh masyarakat Gelogor. Ia mengatakan bahwa Kepala Desa sangat gigih dan ulet untuk berjuang dalam memperoleh lokasi untuk pembangunan kantor Desa ini. “Untuk mendapatkan lokasi ini bisa dikatakan agak rumit karena awalnya tanah ini kami niatkan untuk membangun Danramil, akan tetapi kemudian terdapat kesepakatan baru dan akhirnya Kantor Desa Gelogor jadi dibangun ditanah ini. Perjuangan Kepala Desa layak kita apresiasi bersama” terangnya.

Bupati dua periode ini juga mengatakan bahwa dibangunnya kantor desa ini tidaklah hanya menjadi kebanggaan bagi Kepala Desa saja, melainkan juga bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa kunci dari pembangunan pada era saat ini adalah kolaborasid an kerjasama. Dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik tentu segaa macam hambatan da kendala yang ada dapat teratasi. Karenanya ia meminta masyarakat untuk terus mengembangkan semangat gotong royong dan kolaborasi serta kebersamaan untuk membangun kantor desa ini hingga tuntas.”Dengan adanya kolaborasi tentunya dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan, misalnya ialah masalah finansial dan pembangunan. Salah satu contohnya ialah kegiatan Senggigi Cycling Day lalu yang jumlah hadiah doorprize yang bahkan ada umroh gratis, tetapi kami dari Pemda tidak mengeluarkan anggaran sama sekali untuk itu karena hadiah doorprize ini adalah hasil dari kolaborasi yang telah kami bangun bersama para stakeholder. Kami juga yakin masyarakat gelogor dapat menerapkan hal ini dalam pembangunan di Lombol Barat,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Desa Gelogor Arman Iswara mengatakan bahwa ia bersama masyarakat Desa Gelogor sangat berterimakasih kepada Bupati Lombok Barat karena telah membantu agar Kantor Desa Gelogor dapat mendapatkan lokasi yang sekarang. Menurutnya hal ini mempermudah masyarakat dan semua pihak dalam mengakses kantor desa gelogor. Karenanya ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Lombok Barat atas dukungannya dalam memfasilitasi lahan untuk pembangunan kantor desa ini. “Saya atas nama pribadi dan mewakili seluruh masyarakat Desa Gelogor pernah berkata kepada Bupati Lombok Barat bahwa alangkah eloknya jika Kantor Desa Gelogor dapat berada di pinggir jalan raya, sehingga segala bentuk administrasi serta kepengurusan lainnya di pemerintahan desa dapat berlangsung dengan lancar dan baik dan hal ini dikabulakn oleh Pemerintah Daerah. Karenaya saya menyampaikan terima kasih pada pak Bupati dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa luas lahan yang akan menjadi lokasi baru Kantor Desa Gelogor memiliki luas sekitar 17 are. Menurutnya lahan ini sudah sangat memadai untuk lokasi Kantor desa dan pelayanan untuk masyarakat desa. Ia berharap agar pembangunan kantor desa ini berjalan lancar dan baik. “Selain untuk mempermudah dalam urusan administrasi, salah satu alasan kami sangat ingin kantor desa ini dipindah ialah karena beberapa Gubernur terdahulu pernah datang ke Kantor Desa kami dan mereka pun harus berjalan cukup jauh, karena kendaraan mereka tidak bisa masuk ke jalan tempat lokasi kantor desa Gelogor yang lama. Mudah mudah kantor desa yang baru ini bisa segera tuntas dan selesai” tegasnya.

(Diskominfotik/Angga/Dhea).