Kemenag Lobar Gandeng Kodim 1606/Mataram Dalam Moderasi Beragama Bagi Siswa Siswi SMA se Lobar

Mataram, Diskominfotik – Komandan Distrik Militer (Kodim) 1606/Mataram Kolonel Arm Gunawan hadiri undangan Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat (Lobar) sekaligus menjadi nara sumber dalam acara moderasi beragama sebagai pilar kerukunan beragama untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) se wilayah Lobar yang berlokasi di Salah Satu Aula Rumah Makan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Jum’at (8/10/2021).

Kepala Kemenag Lobar Jalalussayuthy dalam sambutkannya mengatakan, “Siswa-siswi yang hadir dalam Moderasi beragama ini saya harapkan bisa belajar dan mengambil ilmu dari narasumber yakni Dandim 1606/Mataram Kolonel Arm Gunawan nantinya, dimana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih terbatas di Lobar, namun dalam waktu dekat bisa kita lakansakan kembali seiring Kabupaten Lobar telah mendapatkan PPKM Level 1, itu artinya beberapa kelonggaran dalam beraktifitas bisa kita lakasanakan salah satunya PTM,” tuturnya.

“walaupun sudah berada di Level 1 atau zona hijau dana man namun dalam keseharian kita tidak boleh lalai dan abai dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes). Moderasi beragama yakni dimana di indonesia terdapat enam agama yakni, Islam, Hindu, Budha,Katolik, Kristen, dan Konghucu yang saling berdampingan, kita tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus berdampingan dengan toleransi sesuai dengan Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempermasalahkan cara beribadah, dan tidak membanding- bandingkan agama mana yang paling benar,” tegas Kemenag Lobar.

Dandim 1606/Mataram dalam sambutannya menyampaikan, “Moderasi beragama secara umum  berarati anak muda harus punya semangat dan keinginan yang tinggi dalam bertoleransi dalam beragama dimana kita ketahui, kita tinggal di Indonesia dengan budaya, suku dan adat serta agama yang berbeda-beda,” tutur Kolonel Arm Gunawan Dandim 1606/Mataram.

“saya harapkan peserta yang hadir ini untuk memberikan contoh kepada teman temannya yang ada disekolah nantinya. Kita ketahui bersama di sekolah bukan mayoritas satu agama saja yang ada namun semua adan dan saling berdampingan dan berinteraksi dengan baik,” harapnya.

“kita semua umat beragama di ajarkan kebaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, di Indonesia mendapat anugerah yg luar biasa, mempunyai agama, suku yang beraneka ragam dan adat istiadat yang berbeda-beda. Harapan nya kita syukuri keberagaman itu, kita di lahirkan berbeda beda dan berbangsa bangsa, sehingga kita menyikapi dengan empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna meningkatkan kesadaran kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara bersama masyarakat. Semua Agama pasti mengajarkan kebaikan, semua ada konsekwensinya, yg baik mendapatkan hasil yang baik, Isilah hidup kita dengan kebaikan, sosial yang tinggi, karna dari lahir sampai mati di bantu orang lain dan kita harus saling membantu,” Jelasnya.

Dandim 1606/Mataram menambahkan, “tantangan hidup sekarang ini begitu mudah goyah dengan arus informasi yang cepat sampai ke kita. Terkadang apa itu benar / hoax sukar untuk kita ambil benang merahnya, untuk itu harus kita Filter dengan empat pilar kebangsaan dan harus pegang teguh, baik media elektronik, cetak,  internet, harus kita saring untuk kebenarannya. Dalam moderasi beragama kita harus bersikap di tengah tengah untuk kehidupan beragama tidak boleh di paksakan, ada hak-hak orang lain harus di hormati,” tambahnya.

“Pada dasarnya kita diberikan kebebasan, tetapi ada batasannya, kebebasan kita tidak boleh mengganggu orang lain, itulah moderasi yang kita cari, jangan main hakim sendiri, itu sangat tidak boleh. Secara umum pilar-pilar moderasi beragama harus menyeimbangkan tektual dan kontekstual, Kita di Indonesia di berikan keberagaman, pluralisme adalah anugerah yang indah. Budayakan selalu kehidupan sosial dan melaksanakan ajaran agama yang baik dan Benar jangan setengah-setengah sehingga damai selalu,” pungkasnya. Diskominfotik/YL

Inovasi Tingkatkan PAD, Bupati Fauzan Luncurkan Si Jempol Jari

Gerung, Diskominfotik.-  Lombok Barat terus melakukan inovasi dan gebrakan. Di tengah pandemi covid19 yang sudah mulai melandai, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara resmi memperkenalkan dan meluncurkan penggunaan aplikasi Si Jempol Jari (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak dan Retribusi). Kegiatan ini dilakukan oleh Bupati Fauzan bersama Sekda Lombok Barat DR.H Baehaqi saat kegiatan Rapat Pimpinan II Bulan Oktober 2021 yang dilaksanakan di Aula Kantor Buoati Lombok Barat Kamis,7/10/21.
Menurut Bupati Fauzan aplikasi SIJEMPOLJARI (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak dan Retribusi) merupakan inovasi Lombok Barat dalam upaya meningkatkan PAD Lombok Barat khusus dalam pembayaran pajak dan retribusi secara Online. Nantinya wajib pajak cukup mengunakan aplikasi ini untuk membayar pajak. Besaran pajak dan retribusi yang akan dibayarkan secara otomatis akan tertera dalam aplikasi ini. Ia mengatakan bahwa aplikasi ini dibuat sebagai inovasi untuk menggenjot penerimaan PAD yang turun drastis saat masa pandemi covid19. “Digitalisasi ini memang tidak bisa kita hindari karena kebutuhan masyarakat apalagi zaman yang sudah modern seperti sekarang ini. Jadi dengan diluncurkannya aplikasi sistem Si Jempol Jari bisa untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan. Masyarakat kita tidak perlu datang ke BKP dan datang ke Bapenda, tetapi cukup punya Handphone (HP) android tinggal masyarakat buka aplikasi dan punya rekening tabungan.” Jelasnya.

Rapat Pimpinan II (RAPIM II) ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri  Mataram Drs M. Yusuf, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Direktur Dana dan Jasa PT. Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi, serta Kepala Cabang PT. Bank NTB Syariah. Rapim ini juga dihadiri oleh Sekda Lombok Barat DR Baehaqi, para Asisten Daerah dan semua Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Selain peluncuran aplikasi si Jempol Jari dalam kegiatan ini juga dilakukan berbagai evaluasi terhadap jalannya program pembangunan di Lombok Barat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelaksanaan tanda tangan kesepakatan atau MoU dengan sejumlah pihak diantaranya ialah Nota Kesepakatan Tentang Pembinaan dan Pendampingan Hukum Pemerintahan Desa se-Kabupaten Lombok Barat antara Bupati Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Kepala DMPD Lombok Barat dan Inspektur Inspektorat Lombok Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan atau MoU dengan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan tujuan meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat. Kesepakatan yang ketiga ialah Nota Kesepakatan dengan PT. Bank NTB Syariah yang diwakili oleh Direktur Dana dan Jasa PT. Bank NTB Syariah tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemkab Lombok Barat dan kesepakatan yang terakhir ialah dengan Kepala Bappenda Lombok Barat dan Kepala Cabang PT. Bank NTB Syariah cabang gerung mengenai Optimalisasi Penerimaan secara Non-Tunai.

Bupati Lombok Barat menyampaikan kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Lombok Barat untuk senantiasa bekerja keras dan berkolaborasi dalam menjalankan berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut agar kedepannya Lombok Barat bisa semakin berkembang dan maju.  Menurutnya kerja keras dan kekompakan serta kolaborasi menjadi kuncu utama untuk dapat menjalankan program pembangunan secara maksimal. Hal ini tentu akan memberikan semangat baru dalam upaya melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa berbagai inovasi diperlukan agar proses pembangunan di Lombok Barat dapat berjalan dengan cepat dan maksimal sehingga target dan tujuan pembangunan dapat tercapai.

Setelah itu rapim kemudian dilanjutkan dengan pelaporan Penyederhanaan Birokrasi dan Progress Pengisian Aplikasi MySAPK oleh Asisten Daerah III H. Ilham. Ia mengatakan bahwa dari 6525 total keseluruhan ASN di Lombok Barat, total pegawai yang telah login di aplikasi MySAPK adalah 5863 ASN dan 336 ASN yang belum login. Ia menghimbau kepada seluruh ASN yang belum melakukan pengisian aplikasi MySAPK untuk segera melakukannya karena jika tidak melakukan pengisian maka akan berpotensi tidak dianggap sebagai ASN. Ia juga menyampaikan tentang APIP (Aparat Pegawan Internal Pemerintah) yang telah memasuki level 3. Hal ini tentu menjadi tanda yang cukup baik karena berada pada track yang baik yaitu pemrintah telah mengimpelmentasikan system pemrintahan yang baik.  “APIP Lombok Barat saat ini telah mencapai level tiga yang dimana artinya APIP tersebut telah mengimplementasikan sistem pemerintahan dengan baik, sehingga APIP yang ada di Inspektorat telah layak untuk menjadi konsultan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan.” Jelasnya.

Agenda selanjutnya ialah pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasu (Monev) Proyek Fisik Kabupaten Lombok Barat oleh Asisten Daerah II Rusditah. Ia mengatakan bahwa dari monev yang dilakukan terdapat beberapa pryek yang telah selasai dikerjakan dan ada yang belum selesai tepat waktu. Rusditah mengatakan bahwa keterlambatan selesainya proyek ini dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga di proyek serta distribusi bahan yang kurang juga. “Dari 11 total proyek fisik terdapat beberapa yang telah selesai tepat waktu dan juga terdapat beberapa yang masih belum selesai walaupun telah mencapai tenggat waktu.” Jelasnya.

Rapim kemudian dilanjutkan dengan pelaporan mengenai Situasi COVID-19 dan Percepatan Vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat oleh Kepala Dinas Kesehatan Drg. Hj. Ni Made Ambaryati. “Dalam seminggu terakhir dapat menunjukan bahwa kualitas tracing kita memadai yang dimana perharinya dengan rasio 1-15 kontak erat. Untuk tren positif, meninggal dan sembuh dalam seminggu terakhir ini menunjukan dimana kasus positif dan meninggal mengalami penurunan dimana terkadang tidak terjadi kasus dalam seharinya sedangkan untuk kasus sembuh telah menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan” Jelasnya. Kadis Kesehatan juga mengatakan bahwa persentase percepatan vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat hingga 6 Oktober 2021 ialah 39,21% dari target yaitu 70%.

Bupati Lombok Barat menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, seluruh camat dan kepala Desa yang ada di Lombok Barat serta semua pihak baik TNI dan Polri serta semua kepala OPD atas kerja kerasnya dan kolaborasi dalam program percepatan vaksinasi. Hal ini menurut Bupati Fauzan menjadi kunci sukses dalam upaya percepatan vaksin seperti yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kolaborasi dan kerja keras ini target 70 Persen akan  tercapai tepat waktu. Ia juga mengapresiasi masyarakat Lombok Barat yang memiliki semangat tinggi untuk memperoleh vaksin. Hal ini tentu sangat membatu proses percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Barat bersama TNI dan Polri.  Bupati Lombok Barat juga berharap kedepannya bahwa semua OPD dapat terus bersinergi serta meningkatkan kinerja masing-masing. (Diskominfotik/Dhea/Juan/Angga)

Ketua TP PKK Lobar Bersama Ketua DWP Lobar Kembali Launching Puskesmas Keluarga di Kecamatan Batulayar

Batulayar, Diskominfotik – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Hj. Kaheratun Fauzan Khalid bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lobar Hj. Nurhikmah Baehaqi dan didampingi Kepala Desa Senteluk Puad Abdurrahman, serta Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa kembali Launching Posyandu Keluarga di  Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Lobar, Kamis (7/10/2021).

Puad Abdurrahman Kepala Desa Senteluk dalam sambutannya menyampaikan, “Ketika membuat suatu program tidak hanya tergantung pada dana tapi keinginan yg kuat, nama Posyandu Melet Sehat artinya ingin menuju masyarakat yang sehat. Antuasias Masyarakat untuk hidup sehat sangat tinggi di Desa Senteluk ini, bisa kita lihat dari data terkait kegiatan vaksinasi bagi masyarakat senteluk telah mencapai 65%,” tuturnya.

Kepala Puskesmas Meninting Zaenal yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, “Posyandu keluarga di wilayah kerja Puskesamas Meninting sudah berjumlah 66 Posyandu, dimana ini menjadikan wilayah kerja Puskesmas Meninting telah mencapai 100%, Desa Senteluk sendiri telah memiliki lima Posyandu Keluarga. Dengan adanya kegiatan posyandu keluarga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan posyandu keluarga,” jelasnya.

Hj. Khaeratun Fauzan Khalid Ketua TPP PKK Kabupaten Lobar dalam keterangannya menjelaskan, “Motor penggerak dalam keberhasilan posyandu keluarga adalah kepala desa, yang respon cepat dan langsung bergerak dalam merubah posyandu kovensional menjadi posyandu keluarga. Posyandu keluarga adalah pelayanan secara serentak dari bayi hingga lansia disatu tempat dan satu waktu pada saat petugas kesehatan turun ke lapangan,” terangya.

Ia juga menambahkan, “di posyandu keluarga kami harapkan petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat senteluk. Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid terhadap keberhasilan posyandu keluarga, Pemda memberikan dana bantuan sebanyak lima juta per posyandu,” tambahnya.

“Yg masih harus menjadi perhatian kita semua baik TP PKK dan DWP Lobar dalam membantu Pemda adalah bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Lobar melalui integrasi pelayanan di Posyandu Keluarga ini, peran serta lintas sektor, Tokoh Masyarakat (Toma), Tokoh Agama (Toga) dan tentunya kader-kader kesehatan. Ini semua berkaitan juga dengan target Kabupaten Lobar untuk vaksinasi harus mencapai 75% disinilah peran berat bagi kader kesehatan di tingkat kecamatan dan desa. Peran Toma dan Toga Sangat besar dalam memberikan pengetahuan bagi sasaran vaksinasi. Selain integrasi program Pemda yang ada di posyandu keluarga bisa juga berinovasi dalam memajukan kualitas posyandu keluarga dengan melibatkan OPD terkait,” pungkasnya. Diskominfotik/YL

BP2MI ingin Tenaga Migran Terampil dan Profesional

Gerung, Diskominfotik- Untuk mencegah terjadinya permasalahan terhadap tenaga Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan melakukan pelatihan keterampilan dan skill kepada calon tenaga migran sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam Rapat kerja Nasional (Rakornas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan secara virtual Rabu, 06/10/2021 yang dipusatkan di Bandung Jawa Barat.

Rakernas ini diikuti oleh Asisten Daerah II Kabupaten Lombok Barat Rusditah, Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Ahad Legiarto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat M. Yamil secara Virtual melalui ruang kerja Asisten Daerah II Kabupaten Lombok Barat. Selain itu acara ini juga diikuti oleh sejumlah Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se Indoensia secara virtual. Sementara di Lokasi acara yang dipusatkan di Bandung, hadir  Deputi III bidang koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, DR. Sugeng Purnomo, Ketua Dewan Pengawas Satgas  Komisaris Jenderal Polisi Pur Suhardi Alius.

Dalam Kesempatan tersebut Benny Rhamdani, Kepala BP2MI mengatakan bahwa Perlindungan bagi tenaga migran harus dilakukan dan menjadi kewajiban negara yang harus dilakukan. Menurutnya hal ini menjadi tugas penting yang harus dilakukan agar para pekerja migran terjamin keamanan dan nasibnya. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan pelatihan kemampuan dan skill calon tenaga migran sebelum mereka berangkat ke lokasi tujuan. Pelatihan ini sangatlah penting agar mereka dapat bekerja secara professional dan legal. “Dengan pelatihan ini calon pekerja migran dilatih skill dan kemampuan berbahasa sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja. Kita harapkan hal ini dapat mengurangi tenaga kerja atau tenaga migran ilegal yang saat ini jumlahnya cukup besar yang tersebar di beberapa Negara asia dan Timur Tengah” ujarnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengawas Satgas Perlindungan Tenaga Migran Indoensia, Komjen Pol Purnawiran Suhardi Alius mengatakan bahwa  jumlah tenaga migrant ilegal yang berangkat tanpa dokumen dan kemapuan yang baik cukup besar. Menurutnya jumlahnya kurang lebih 5 juta Pekerja Migran dari total 9 juta Pekerja Migran Indonesia. Ia mengatakan hal ini menjadi PR besar yang harus bisa diantisipasi dan dibenahi agar nantinya pekerja migran ilegal berkurang. Hal ini menurut Suhardi Alius menjadi atensi dari satgas perlindungan tenaga migran Indonesia. Menurutnya  hal ini harus segera dirapikan atau di tata sebab sebagaian besar tenaga migrant ilegal ini merupakan kaum hawa. Hal ini tentu menjadi khawatiran dari satgas karena tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu terjadinya tindakan yang tidak manusiawi tehadap tenaga migran indonesia. “Harus ditertibkan karena sangat mengkhawatirkan terjadinya tindakan tidak manusiawi terdahap tenaga migran ilegal. Oknum oknum pelaku yang mengirim tenaga migrant secara ilegal ini harus segera ditertibkan dan ditindak”ujarnya.

 

Sementara itu ditemui usai acara, Asisten Daerah II Kabupaten Lombok Barat, Rusditah, S.Sos mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat memberi atensi terhadap persoalan pekerja migran ilegal ini. Untuk mencegah terjadinya pekerja migran ilegal, pemkab bersama BP2MI telah menandatangani MOU untuk pelatihan skill dan keterampilan calon tenaga migrant yang akan berangkat ke luar negeri. Hal ini menjadi sangat penting agar tenaga migrant dari Lombok Barat memiliki skill dan kemampuan yang baik sehingga mereka dapat berangkat secara legal dan sesuai aturan yang berlaku. Ia berharap kedepannya tenaga migran dari Lombok Barat tidak ada lagi yang ilegal. “Tenaga migran ini harus benar benar kita perhatikan karena meraka ini adalah pahlawan devisa sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan dari Negara” ujarnya. (Diskominfotik/Windi)

BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat Belajar Smart City di Lobar

Gerung, Diskominfotik – Kunjungan Kerja (Kuker) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung Barat ke dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di sambut baik oleh Kepala Diskominfotik Ahad Legiarto, di Ruang Aula Diskominfotik, Gerung, Lobar, Kamis (7/10/2021).

BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat Kunker dalam rangka studi banding untuk mendapatkan pengetahuan dan masukan terkait smart city, kunjungan yang di hadiri oleh 11 orang yang tediri dari bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) serta Bidang Perencanaan dan pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (PPE) pada Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat Asep Wahyu mengucapkan, “Terimakasih atas sambutan hangat Kepala Dinas Diskominfotik Lobar beserta jajaran dalam Kunker kami di Kabupaten Lobar ini, dimana struktur geografis Kabupaten Bandung Barat hampir sama dengan Lobar untuk itu kami datang ke sini,” jelasnya.

Dalam sambutanya Kepala Diskominfotik Lobar Ahad Legiarto menyampaikan, “Kabupaten Lobar tahun lalu Lolos dalam mengikuti assessment untuk dukungan penyusunan dokumen smart city dari Kementerian Kominfo RI, dan saat ini tengah dilakukan pendampingan oleh Kementerian Kominfo dan telah melwati dua tahapan, baik membimbing secara langsung kepada kepala sub bagian program di masing-masing OPD, serta diberikan kajian khusus dari master plan smart city.  Diharapkan akhir Desember bisa selesai, meski dalam hal ini banyak kendala yang di alami oleh Diskominfotik Lobar, namun semangat tim tetap berjalan, karna memang kedepannya smart city ini akan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, apalagi di masa pandemi saat ini memang di haruskan untuk benar-benar memanfaatkan teknologi digital,” Tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika Bidang APTIKA Diskominfotik Lobar Sumirah juga menyampaiakan, “terkait dengan desa digital, ini merupakan salah satu bagian dari program Smart city, karna jika desa sudah smart maka otomatis wilayah kabupaten/kota juga akan smart, sehingga kita lebih memfokuskan pengembangan digital ke bagian desa, namun yang bergerak bukan kominfo melainkan perhatian dari pemdes dan pemerintah kecamatan, dan itulah yang membuat Kabupaten Lobar menggeliat desa digitalnya, serta potensi daerah masing-masing untuk tetap memanfaatkan Desa digital hingga dikenal dunia. Melihat hal ini juga tak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh tim dari Kementerian Kominfo kepada Diskominfotik Lobar dalam pengembangan smart city nya,” Pungkasnya. Diskominfotik/Windi/Fiyan/YL

Pelantikan Pengurus DPD LASQI Lobar, Hj. Niken Saptarini Harap Lobar Jadi Juara Satu

Gerung, Diskominfotik – Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD-LASQI) masa 2021-2025, Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Daerah I Kabupaten Lobar Drs. Agus Gunawan, Ketua Umum DPW-LASQI Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Niken Saptarini, Ketua DPD-LASQI Lombok Barat (Lobar) Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Kepala OPD Lobar, pengurus DPW-LASQI NTB, serta Pengurus DPD-LASQI Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar, Gerung, Rabu (6/10/2021).

Kegiatan diawali dengan penyampaian dari Ketua Umum DPW-LASQI NTB Hj. Niken Saptarini mengenai tujuan dibentuknya pengurus DPD-LASQI yang nantinya akan menjadi wadah dari seni-seni Qasidah yang ada di Lobar.

“Dibentuknya kepengurusan ini ditujukan untuk menyambut gelaran kegiatan Festival Qasidah Islam Tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober mendatang di Kabupaten Sumbawa Barat.” Jelasnya.

Hj. Niken Saptarini mengatakan, “dengan terbentuknya kepengurusan ini Kabupaten Lobar akan lebih bersemangat dalam berpatisipasi di kegiatan ini serta menjalin pertemanan dengan kepengurusan LASQI di daerah lain dan semoga Kabupaten Lobar meraih juara satu,” terangnya.

Asisten Daerah I Kabupaten Lobar Drs. Agus Gunawan, yang mewakili Bupati Lobar menyampaikan “saat ini Kabupaten Lobar dan Sumbawa Barat telah mencapai Level satu, dan diharapkan kedepannya NTB secara keseluruhan dapat segera menyusul,” tuturnya.

“Kami sangat berharap dengan adanya keberadaan LASQI tidak hanya dapat melestarikan budaya yang telah ada tetapi juga sebagai filter dari budaya-budaya yang masuk ke NTB khususnya Kabupaten Lobar agar dapat sesuai dengan budaya yang telah ada.” Jelasnya.

Agus Gunawan menambahkan “Pemerintah Daerah lobar sangat berharap, kedepannya dengan adanya LASQI ini akan dapat dibuatnya payung hukum atau legal formal agar dapat melestarikan budaya-budaya yang ada sehingga tidak terjadi pelencengan dari budaya yang telah ada tersebut. Kecimol yang seperti kita telah tau adalah adat dari masyarakat yang telah menikah, akan tetapi sekarang sering kali terjadi pelencengan karena masuknya budaya dari barat yang menyebabkan kecimol tidak seperti dulu lagi.” tambahnya.

Ia juga berharap, “LASQI ini tidak hanya sebagai media untuk festival akan tetapi sebagai mitra dari pemrintah daerah dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan religi terhadap masyarakat umum terkait dengan pesan-pesan pembangunan,” tutupnya. Diskominfotik/Fery/Dhea/Fiyan/YL

Gerebek Vaksin di Lombok Barat Lampaui Target Harian

Gerung, Diskominfotik- Semangat dan Kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama TNI dan Polri dalam kegiatan gerebek Vaksin membuahkan hasil. Kegiatan Gerebek Vaksin yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat, Selasa 5 Oktober 2021 melampaui target harian yang ditetapkan. Berdasarkan data dari Posko tim Gugus Tugas Covid19 dari Target harian yang ditetapkan sebesar 19.000 sasaran vaksin, hingga pelayanan gerebek vaksin ditutup, masyarakat yang divaksin mencapai 20.843 atau 110 persen.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat bersama TNI dan Polri akan bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan gerebek vaksin di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya target vaksin sebesar 70 persen atau sama dengan 371.000 masyarakat Lombok Barat dapat dicapai dengan kerja keras dan kerjasama yang baik antara semua pihak hingga tingkatan paling bawah. Ia mengatakan dari beberapa kali kegiatan vaksin semangat dan antusiasme masyarakat untuk memperoleh vaksin cukup tinggi. Bahkan terkadang vaksin yang tersedia tidak cukup atau kurang sehingga masyarakat harus menunggu pelaksanaan vaksinasi selanjutnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid

Karenanya dengan kondisi ini, Bupati Lombok Barat bersama Kapolres Lombok Barat serta Dandim Optimis target 70 persen masyarakat yang divaksin dapat tercapai. Tentu hal ini membutuhkan sinergi dan kerja keras semua pihak untuk dapat mencapai target tersebut. Ia juga meminta kepada semua jajaran OPD dan Camat serta Kades untuk bergerak cepat dalam mensukseskan target 70 Persen vaksin ini. Dengan semangat dan kerja keras serta sinergi semua pihak serta semangat masyarakat yang tinggi untuk memperoleh vaksin pihaknya optimis target ini bisa dicapai tepat waktu. “Mari kita berikhtiar untuk melaksanakan kegiatan gerebek vaksin ini agar target 70 persen dapat tercapai tentu membutuhkan sinergi dan kerja keras untuk mewujudkan target tersebut”ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat, Ahad Legiarto mengatakan berdasarkan data yang ada di posko gugus tugas covid19, kegiatan gerebek vaksin yang dilaksanakan Selasa, 5 Oktober 2021 di 10 kecamatan di Lombok Barat, semua kecamatan  melampaui target vaksin yang ditetapkan. Kecamatan Narmada menjadi kecamatan yang capaian atau realisasinya paling tinggi, dari target vaksin sebesar 2.500 vaksin, kecamatan yang kaya akan air ini berhasil melakukan vaksinasi kepada 3.342 masyarakat atau 134 persen. Ahad Legiarto mengatakan bahwa  kondisi ini menjadi semangat dan motivasi semua pohak dalam mensukseskan kegiatan gerebek vaksin di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan agar target 70 persen vaksin untuk Lombok Barat dapat tercapai tepat waktu. Pemkab juga meminta kepada semua pihak untuk terus menjaga sinergi dan kerja keras untuk dapat merealisasikan target 70 persen vaksin dalam kegiatan gerebek vaksin Lombok Barat. “Pemerintah Daerah bersama TNI dan Pori berharap agar capaian vaksin di semua lokasi yang melaksanakan vaksin dapat sesuai dengan target sehingga target 70 persen bisa dicapai tepat waktu, tentu ini semua membutuhkan semangat dan kerja keras semua pihak” ujarnya. (Diskominfotik/rif)

Gerak Cepat Lombok Barat Kejar Target 70 Persen Vaksinasi

Gerung, Diskominfotik- Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah yang strategis karena menjadi pintu masuk NTB dari jalur Laut. Selain itu Lombok Barat menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika yang menjadi lokasi utama gelaran even World Superbike (WSBK) 2021 yang akan digelar pertengahan November 2021 mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, DR.H Baehaqi mengatakan Lombok Barat bergerak cepat untuk mengejar target 70 persen masyarakat yang tekah divaksin. Sekda Lombok Barat mengatakan Lombok Barat mengerakan mesin birokrasi, kepala desa serta bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mewujudkan target 70 persen masyarakat yang telah di vaksin.

Ditemui di Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 4 Oktober 2021, Baehaqi mengatakan  Terget 70 persen tersebut sama dengan 371.000 orang masyarakat Lombok Barat. Pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut sebelum waktu yang ditentukan yaitu 10 hari. Hal ini karena semua perangkat daerah bergerak cepat bersama TNi dan Polri serta Kepala Desa untuk mengejar target vaksinasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ia mengatakan sejak sabtu, 2 Oktober 2021 lalu semua pihak bergerak cepat untuk melaksanakan kegiatan gerebek vaksin. “Kita optimis dengan kerjasama dan kerjakeras semua pihak target vaksinasi sebesar 70 persen dapat terpenuhi sesuai dengan  jangka waktu yang telah ditetapkan” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Daerah itu mengatakan Lombok Barat telah melakukan persiapak yang matang agar target vaksin 70 persen tersebut dapat terwujud. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah petugas administrator hingga 300 orang. Petugas ini diambil dari semua Organisasi Perangkat Daerah masing-masing sebanyak 5 orang. Sebelum melaksanakan tugas mereka juga telah mengikuti pelatihan atau bombingan teknis tentang tata cara input data masyarakat yang telah divaksin melalui aplikasi khusus Pcare ke server nasional. Nantinya semua petugas administrasi ini akan disebar di semua wilayah Kabupaten Lombok Barat yang melaksanakan kegiatan vaksinasi. Selain itu tenaga kesehatan juga telah disiapkan oleh Pemkab untuk menunjang kegiatan gerebek vaksin di semua wilayah Lombok Barat. Sekda juga mengatakan bahwa TNi dan Polri juga menerjunkan pasukannya untuk membantu tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dalam mensukseskan kegiatan gerebek vaksin. “Kami sudah sangat siap untuk melaksanakan gerebek vaksin untuk mencapai 70 persen dan semua OPD bersama TNI dan Polri berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan vaksin ini” ujarnya.

DR Baehaqi optimis target ini tercapai karena semangat masyarakat Lombok Barat untuk divaksin cukup tinggi. Masyarakat dengan sukarela berbondong-bondong menuju lokasi vaksin seperti beberapa hari sebelumnya. Hal ini menurut Sekretaris Daerah Lombok Barat merupakan bentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksin ini. Sekda berharap agar kesadaran masyarakat ini dapat terus dijaga agar kegiatan vaksinasi di Lombok Barat berjalan dengan lancar. “Kita bersyukur masyarakat memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya vaksin bagi kesehatan sehingga mereka dating ke lokasi vaksin secara sukarela. Kita berharap tren ini terus dipertahankan sehingga masyarakat menjadi sehat dan siap menyambut gelaran World Superbike 2021”ujarnya.   (Diskominfotik/rif)

Gelar Rakor Pembetukan Gugus Tugas TPPO, Kadis DP2KBP3A Harap Koordinasi, Komunikasi, dan Kerjasama Semua OPD

Gerung, Diskominfotik  – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Rakor Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kegiatan ini, kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar dalam hal ini DP2KBP3A  bersama Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lobar Bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait dan Kanit PPPA Polres Lobar dan Kanit PPPA Polres Mataram di Aula Kantor DP2KBP3A Lobar, Dasan geres, Gerung, Jum’at (1/10/2021).

Kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi pembentukan gugus tugas ini bertujuan untuk memperkuat upaya penanggulangan perdagangan orang dan meningkatkan Human Security di Kabupaten Lobar, dimana Lobar memiliki dua wilayah hukum yang harus saling bersinergi dan koordinasi dalam penanganan TPPO ini .

Ramdan Hariyanto Kepala DP2KBP3A dalam sambutannya mengatakan, “ dengan terbentuknya tim gugus tugas ini, saya harapkan peran dari OPD terkait untuk terus berkoordinasi dan berkomunkiasi terkait jika kita temukan  TPPO di wialayah Kabupaten Lobar untuk segera melapor kepada Tim gugus tugas yang ada di tingkat kecamatan maupaun kabupaten,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, “Kedepannya tim gugus tugas agar bisa membuat group whatsapp untuk bisa lancar dalam bekomuikasi dalam membahas permasalah TPPO ini. Kita ketahui pula Kabupaten Lobar ini berada di dua wilayah hukum, yakni wilayah hukum Polres Lobar dan beberapa daerah utara berada di wilayah hukum Polres Kota Mataram ini tidak menjadikan penanganan TPPO menjadi saling lempar tanggung jawab. Dengan terbentuknya Tim gugus tugas ini saya berharap semua OPD mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.” tambahnya.

“Untuk itu perlu dilakukan pencegahan dan penangannya sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maka perlu koordinasi antara Anggota Gugus baik tingkat nasional maupun di daerah,” tutupnya. Diskominfotik/YL

 

1 85 86 87 88 89 400