Giri Menang -Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dibangun komitmen dan kerjasama yang baik antar lembaga satu dengan yang lainnya. Hal tersebut telah dilakukan pemerintah daerah Lombok Barat (Lobar) dengan BPKP Perwakilan NTB. Bentuk kerjasama tersebut dilakukan melalui penataan asset, pengelolaan akuntabilitas keuangan, pembenahan disegala lini, penyusunan anggaran, peningkatan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) dan penguatan kelembagaan aparat negara interen pemerintah.
Hal tersebut dikaitkan juga dalam rangka meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di kabupaten Lombok Barat (Lobar). Bupati Lobar, H.Zaini Arony mengharapkan dukungan BPKP Perwakilan NTB yang dinyatakan Zaini ketika berlangsung pertemuan dengan jajaran BPKP Perwakilan NTB, di Tanjung Karang-Mataram, Selasa (25/2) lalu.
Dalam kesempatan pertemuan singkat itu, Zaini menyatakan, sejak dirinya menjabat sebagai bupati, sudah banyak merencanakan upaya agar bisa memperoleh predikat WTP ini. Namun dia mengaku, pencanangan rencana itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Beralasan, karena untuk meraih predikat ini, lebih berhubungan dengan masalah asset. Sementara pihak Lobar, setelah pisah dengan kota Mataram, banyak menyisakan masalah, utamanya terkait dengan masalah asset.
Terhadap hal ini, Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Darius menyatakan, siap membantu, melakukan pendampingan terhadap upaya dari pemerintah Lobar untuk memperoleh WTP. Apalagi daerah yang memiliki moto Patut Patuh Patju ini, dilihat dari sisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah mencapai predikat “CC” yang semula hanya “C”. “Kami dari pihak BPKP dari awal sudah siap mendampingi dan membantu”, papar Darius di hadapan bupati, Sekda Lobar, Asisten III, Inspektur, Kepala Dinas PPKD dan Kepala Kantor Aset.