Di Lombok Barat (Lobar), masalah kemiskinan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan in, tidak berbeda dengan permasalahan yang timbul di daerah lain. Melihat realita ini, apa upaya pemerintah setempat untuk mengentaskan kemiskinan itu?
Salah satu bentuk upaya Pemkab Lobar dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui pemberian dana Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah, program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini pertama kali diluncurkan sejak tahun 2007, sebagai bantuan tunai bersyarat dalam rangka upaya pelembagaan mekanisme perlindungan sosial bagi RTSM. Program ini patut didukung, karena bantuan diberikan kepada RTSM dengan tidak cuma-cuma, tetapi diikat dengan syarat dan kriteria yang ketat yakni, mereka haruslah rumah tangga yang benar-benar sangat miskin.
Syarat dan kriteria yang dimaksud adalah, ibu hamil/nifas, anak balita, anak usia pendidikan dasar, SD & SMP. RTSM juga harus memenuhi kewajibannya untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Dengan demikian, dana ini dinilai masyarakat RTSM sebagai bentuk upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya di Lobar.
“Timaqne sekedik, laguq iye bleq manfaatne,” (sekalipun jumlah dananya kecil, tapi besar manfaatnya). Demikian sekelumit pendapat Inaq Jamilah, warga RTSM asal Aiq Ampat ketika terlibat obrolan dengan Perspektif.
Jumlah nominalnya yang kecil itu, Inaq Jamilah tentu bisa memanfaatkannya sebesar mungkin. Artinya, setidaknya bisa hemat., Yang penting kebutuhan yang tadinya tidak ada menjadi ada, kebutuhan yang tadinya kurang jadi pas atau dipas-paskan. Sedangkan layanan pendidikan kesehatan RTSM, setidaknya bisa merasakan layanan tersebut.
“Nane araq siq te beli minyak jamaq,” (sekarang ada biaya untuk membeli minyak goreng/kelapa) sambung Inaq Jamilah bangga.
Pendapat yang sama juga dilontarkan puluhan RTSM lainnya. Dana PKH memang memiliki manfaat besar. Bahkan seorang Petugas Pendamping asal Kecamatan Sekotong berujar: “kecil nilainya, besar manfaatnya”. Namun lelaki yang engan ditulis namanya itu melontarkan realita, wilayah Sekotong terlalu luas. Semisal, ada RTSM asal Dusun Sawuh, Telise, Bengkang, Pengantap dan puluhan dusun terpencil lainnya tak mampu ia telusuri satu demi satu.
“Di sana banyak terdapat RTSM yang berhak menerima dana PKH ini,” sambungnya usai acara Sosialisasi PKH sekaligus pembagian kartu PKH dan buku tabungan BRI peserta PKH di Bencingah Agung belum lama ini.
Kendalanya memang demikian. Untuk mencapai tempat tujuan, para petugas Pendamping harus rela sebagai “sukarelawan”. Menerjang gelombang darat, udik berbukit dan titian reot, semuanya demi satu tujuan; hidup dan kemanusiaan. “Dana PKH yang diberikan, habis buat ongkos ojek mereka,” kritiknya dengan raut wajah penuh iba. Ia juga enggan menyebut nominalnya per RTSM.
Apapun alasannya, upaya pemerintah sudah ada implementasinya. Upaya mengentaskan kemiskinan, meskipun buah dari implementasi itu belum sepenuhnya berbuah manis. Seperti yang dilaporkan Kepala Dinas Sosial Lobar, Ahdiat Subiantoro (Serkarang; Kesbanglinmaspol). Kab.Lobar, merupakan salah satu kabupaten dari 15 kabupaten yang melaksanakan PKH di lokasi pengembangan PKH tahun 2011. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Di NTB sendiri, kabupaten yang lebih dulu melaksanakan kegiatan PKH ini adalah kabupaten Bima dan Dompu.
Berdasarkan data, RTSM di Lobar mencapai 17.442 orang. Data ini dapat divalidasi yang dilakukan oleh para Pendamping PKH, berkoordinasi dengan camat, kades, kadus hingga ke RT. Dalam melakukan validasi ini, petugas Pendamping melakukan tugasnya dengan door to door, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan dan tersisa hanya 14.570 RTSM. Ini artinya, dari 17.442 RTSM menurun menjadi 14.570.
“Terjadi penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelas Ahdiat.
Lebih lanjut Ahdiat, dari jumlah data tersebut, maka jumlah dana yang terserap melaui PKH di Lobar ini mencapai Rp. 4.810.310.000. Jumlah ini direalisasi pada tahap pertama triwulan terakhir tahun 2011. Pembayaran bantuan dilakukan di 5 kantor unit BRI yang telah ditunjuk. Kantor BRI tersebut masing-masing BRI Unit Gerung, Kediri, Labuapi, Narmada & Gunungsari.
Diperkirakan untuk tahun 2012 ini, dana yang akan terserap sebesar Rp. 19.241.200.000. Jumlah ini akan dicairkan setaip triwulan. “Bantuan ini memang bersumber dari pusat,” jelas Ahdiat seraya berharap seluruh SKPD supaya bisa membantu bupati untuk turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat di Lapangan kemudian ditindaklanjuti. “Jangan hanya diam di belakang meja,” kritiknya.
Ditambahkan, program PKH ini merupakan program nasional dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang melibatkan beberapa stake holder. Stake holder tersebut adalah penyedia layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya, peran Dinas Dikpora, Kemenag sebagai pemberi layanan pendidikan dan Dikes sebagai penyedia layanan kesehatan sangat penting dan strategis.
Harapan lain yang dilontarkan Ahdiat, melaui pendampingan yang dilakukan oleh petugas Pendamping yang baik, diharapkan warga miskin penerima PKH dapat mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. RTSM tidak lagi enggan, malu atau takut jika mengujungi Puskesmas, Posyandu atau lembaga pelayanan kesehatan lainnya. Anak-anak RTSM juga harus mau bersekolah dan meninggalkan jalanan bagi anak jalanan, meninggalkan pekerjaan bagi pekerja anak, demikian halnya dengan anak-anak yang cacat, harus mendapatkan layanan yang layak.
“Saya yakin, dengan program ini, SDM kita akan berkembang, karena ibu-ibu mengandung dan melahirkan dengan sehat dan selamat,” ujar Ahdiat.
Demikian pula halnya dengan balita dapat diimunisasi dengan baik dan lengkap, sehingga angka kematian ibu dan anak dapat menurun dengan drastis. Tingkat drop out pun akan menurun dan partisipasi sekolah akan meningkat. Semuanya akan bermuara pada meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H. Zaini Arony dalam arahannya mengatakan, dengan adanya pemberian dana PKH ini, diharapkan angka kemiskinan di Lobar dari tahun ke tahun terus menurun. Tapi, kata bupati, pihaknya tak memungkiri, kemiskinan di Lobar tak mugkin bisa dihapus seluruhnya. Yang penting, kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Kebutuhan dasar menurut bupati adalah, bisa menambah kebutuhan sekolah anak, berobat serta kebutuhan konsumsi sehari-hari.
“Tahun depan penerima dana PKH jangan sampai ditambah-tambah, apalagi mengaku miskin dengan harapan mendapatkan dana,” pungkas bupati. (L.Pangkat Ali)