GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah menyerahkan dokumen draft KUA-PPAS tahun 2014 kepada DPRD kabupaten untuk selanjutnya dibahas secara internal sebelum disepakati bersama. Pembahasan KUA-PPAS oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan banggar (badan anggaran) pun telah final dan diharapkan apa yang disepakati merupakan kebijakan anggaran yang berkualitas dan terbaik bagi masyarakat Lobar, di tahun ke-5 kepemimpinan pasangan H Zaini Arony-H Mahrip. Anggota Banggar DPRD Lobar HL Pattimura Farhan yang melakukan kajian terhadap dokumen KUA PPAS Lobar 2014 menjelaskan, proyeksi keuangan daerah seperti yang tertuang dalam dokumen draft tersebut belum mencerminkan kekuatan APBD Lobar yang sebenarnya. Terdapat beberapa kelemahan atas proyeksi keuangan ini misalnya, pendapatan daerah diproyeksi cukup rendah, dibawah potensi riil (realisasi dan proyeksi) tahun sebelumnya.
‘’Namun dari tren komposisi belanja daerah selama lima tahun terakhir nampak bahwa pada tahun 2014 terdapat perbaikan komposisinya, dimana belanja langsung proporsinya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Belanja tidak langsung prosentasenya 61,6 persen dari total belanja daerah dan belanja langsungnya 38,4 persen,” ungkapnya kepada Lombok Post.
Komposisi ini, lanjut dia, memang belum ideal untuk pembiayaan pembangunan yang lebih akseleratif. Akan tetapi peningkatan proporsi belanja langsung tahun 2014 tentu patut diapresiasi karena tentu akan berdampak pada semakin besarnya pembiayaan untuk program dan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan rendahnya alokasi belanja langsung berarti bahwa minimnya pembiayaan program-program pemerintah daerah yang kinerjanya langsung dapat dikontrol oleh pemerintah daerah.
Atas meningkatnya prosentase belanja langsung di tahun 2014, ketua badan legislatif (banleg) ini berharap bisa sejalan dengan poin tiga arah kebijakan belanja daerah dalam draft KUA PPAS. Yaitu yang pro-growth, pro -poor, pro-job dan pro environment.
Diungkapkan. jika dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2013, alokasi belanja daerah tahun 2014 meningkat sebesar Rp 124 miliar lebih namun dengan tingkat pertumbuhan yang menurun. Jika pada APBDP tahun 2013, belanja daerah tumbuh 19 persen dari tahun realisasi 2012, namun pada KUA PPAS APBD 2014 diproyeksikan hanya tumbuh 12 persen.
“ Besaran proyeksi ini (tumbuh 12 persen) dirasa cukup moderat artinya dapat mengejar nilai inflasi yang berlaku dan cukup membiayai kenaikan kebutuhan rutin seperti kenaikan gaji pegawai negeri sipil akan tetapi belum cukup untuk percepatan pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, pendapatan yang meningkat menunjukan kemampuan keuangan daerah yang semakin kuat. Namun naiknya pendapatan daerah tentu secara langsung maupun tidak langsung bebannya akan ditanggung masyarakat, berupa naiknya pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya.
Hal yang cukup menggembirakan pada perencanaan keuangan daerah setelah tahun realisasi 2012 adalah peningkatan tren pendapatan daerah disertai dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Hal ini tentu memberikan harapan besar bagi masyarakat atas tersedianya kebutuhan infrastruktur dasar publik yang meningkat. Dalam struktur belanja langsung, belanja modal termasuk kategori belanja yang produktif.
Ketua DPD PKS Lobar ini menambahkan, alokasi belanja modal tahun 2014 sebesar Rp 261 miliar lebih atau 22,6 persen dari total belanja daerah. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2013, walaupun belum memenuhi harapan Permendagri 27 tahun 2013 bahwa belanja modal minimal 30 persen. Namun atas kenaikan belanja modal ini tentu merupakan kemajuan yang cukup berarti bagi msyarakat karena dengan demikian harapan untuk terpenuhinya kebutuhan infrastruktur publik dasar yang lebih baik akan terpenuhi.
Untuk tahun 2014 sebagai tahun akhir pelaksanaan RPJMD 2010 – 2014, urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi tiga prioritas utama pembangunan. Hal ini tentu patut diapresiasi oleh karena memang tiga problem pokok Kabupaten Lobar tersebut memang memerlukan perhatian yang serius.
Sumber: Lombok Post, Senin 11 Nopember 2013