Di Kuripan Akan Dibangun Lapas Klas IIA

Dari Kunjungan Kakanwil Kemenkumham NTB ke Lobar

Giri Menang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Agusta K. Embly, didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil NTB dan Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Elfinur, SH, MH, Rabu (5/3) berkunjung ke Lombok Barat. Kedatangan mereka diterima langsung Bupati Lobar DR. H. Zaini Arony di Ruang Kerja Bupati (RKB). Dalam bincang-bincang santai namun serius tersebut, Agusta K. Embly memaparkan kepada bupati rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berlokasi di Kuripan. Dikatakannya, relokasi pembangunan Lapas Klas IIA Mataram di Kuripan Lombok Barat ini sangat mendesak karena daya tampung yang sudah over kapasitas yaitu 156% di Lapas Klas IIA Mataram.

Selain itu, diplihnya Lombok Barat karena dukungan penuh dari Bupati berupa hibah tanah seluas 6 hektar di Kuripan untuk dijadikan Lapas. Dengan relokasi tersebut diharapkan nantinya permasalahan over kapasitas akan bisa diatasi serta gedung lapas wanita bisa terpisah dengan lapas pria. Untuk relokasi Lapas membutuhkan dana hampir Rp. 75 M.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyebut harga tanah di Mataram (Kota Mataram) amat-amat mahal bahkan melebihi harga tanah di Jakarta. Untuk itu, dipilihnya Lombok Barat memang tepat karena masih banyak memiliki tanah kosong.

“Harga tanah sangat-sangat cepat naiknya, dulu jalan bypass BIL dibebaskan dengan harga Rp 7,5 hingga Rp 11 juta sekarang harganya mencapai Rp 50 juta per are,” ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, bila dulu banyak pemilik tanah di sekitar jalan bypass BIL yang menolak, memprotes tanahnya dijadikan jalan bahkan membenci Bupati, tapi sekarang justru meminta pembebasan tanahnya segera untuk bypass 2 yang menghubungkan Gerung-Mataram.

Selain itu, dari Keimigrasian mengatakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Lembar membutuhkan tambahan fasilitas serta penambahan jumlah TPI dan juga penyediaan kios informasi di daerah-daerah wisata di Lombok Barat. Bupati pun mendukung baik pembangunan lapas maupun tambahan fasilitas TPI. (Muhammad Busyairi & Romiadi Kurniawan- Humas)