Bupati mengatakan, pelantikan para pengawas merupakan proses dan etape yang harus dilalui dalam penyelenggaraan Pilpres, Pileg, Pilkada Provinsi dan kabupaten, sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu bisa disimak, dipegang dan dicermati. “Menurut catatan, 60% hasil Pemilu masuk Mahkamah Konstitusi (MK),” papar bupati. Permasalahan yang sering menjadi sengketa disampaikan bupati, adalah terkait dengan persepsi, proses dan substansi atau inti. Persepsi dikatakan bupati, menyangkut mana yang termasuk pelanggaran dan mana yang bukan pelanggaran.
“Tadi saya Tanya Pak Ketua Panwaslu, pemasangan spanduk/baleho sekarang termasuk pelanggaran dan katanya tidak,” ujar Zaini. Menurut bupati, tugas Panwaslu lebih berat saat pemilihan legislative daripada Pilpres atau Pilkada. Itu karena Pileg lebih banyak yang harus diawasi. Tingkat kompleksitas masalah dikatakannya jauh lebih tinggi. “Tugas Panwaslu sangat penting dan strategis, yang tujuannya adalah untuk pemilihan umum yang bersih dan adil,” ujar Zaini. Kepada para peserta pemilu nantinya bupati berharap untuk tidak perlu mencari dan mengintip kesalahan orang lain, namun harus bersaing secara professional.
Sementara itu, Suryadi Hidayat, S.I.P., Ketua Panwaslu Lobar dalam sambutannya usai melantik para anggota Panwaslu Kecamatan mengatakan sumpah dan janji yang diucapkan para anggota Panwaslu bukan sembarang sumpah, bukan sumpah palsu tapi benar-benar sumpah, janji kepada Allah swt yang tidak hanya diucapkan tapi juga dihayati dan diamalkan.
“Mudah-mudahan kita mentaatinya, jangan sampai baru selesai sumpah kita lupa dan lalai dengan sumpah,” ujar Hidayat. Kepada KPU dan pemerintah, Hidayat berharap agar bisa membantu tugas dan Panwaslu kecamatan. Dikatakan Hidayat, awal 120 calon anggota Panwaslu yang mendaftar untuk tes namun hanya 94 orang yang mengembalikan beekas dan 3 orang dinyatakan tidak lulus administrasi. Sehingga, peserta tes tulis sebanyak 91 orang. Di antara 91 orang tersebut, 30 dinyatakan lulus atau 3 orang dari masing-masing kecamatan.
Tugas dari Panwaslu dikatakan Hidayat adalah verifikasi administrasi dan faktual, pilgub-wagub. “Pilgub-wagub baru saja memasuki tahap pendaftaran calon, DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan diumumkan hari ini (Rabu, 13/2),” ujar Hidayat. Tugas sebagai pengawas menurutnya cukup berat. Pengawas bertugas mengontrol dan mencegah pelanggaran, menegakkan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.
“Sungguh berat tugas pengawas Pemilu, butuh strategi dan metode sehingga bisa dilaksanakan dengan baik dan terkontrol, pengawas berperan menjaga pemilu yang aman sehingga tidak ada kecurangan, tanpa pengawas dipastikan pemilu tidak akan berjalan dengan baik” ujar Suryadi Hidayat.
Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu sebagaimana dikatakan Hidayat, menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pasif yaitu menerima laporan dari masyarakat maupun peserta pemilu. Kedua, aktif yaitu Panwaslu dituntut untuk tetap aktif dalam setiap tahapan pemilu. Ketiga, Partisipatif, memaksimalkan keterlibatan masyarakat, mengundang khalayak, organisasi massa, pemantau pemilu maupun media baik cetak maupun elektronik.
Dalam acara itu juga ada sambutan dari Badan Pengawas Pemilu NTB yang diwakili oleh Bambang Kariono. Bambang mengatakan, pelantikan Panwaslu merupakan wujud kelengkapan demokrasi yang berjalan. “Banyak yang tidak menginginkan pengawas bekerja atau tidak bekerja maksimal karena lemahnya etika para elit politik untuk melaksanakan proses demokrasi,” ujar Bambang tanpa memberikan contoh `banyak` yang dimaksud.
Setiap tahapan pemilu, dikatakan Bambang, harus terlaksana sesuai aturan dan Panwaslu harus independen dan mandiri. “Pemda berkewajiban untuk memfasilitasi sebagai wujud integritas dan loyalitas pada demokrasi,” kata Bambang.
Pelantikan, menurut Bambang, harus disadari sepenuh hati. “Mendapatkan kepercayaan masyarakat itu sulit,” katanya. Masyarakat saat ini menurut Bambang, mulai atur jarak dengan politik. “Karena kadang-kadang ada indikasi persekongkolan antara peserta dan penyelenggara Pemilu,” katanya. Oleh karena itu menurutnya, sebagai institusi yang bisa mengembalikan kepercayaan public, harus memiliki inner beauty, independensi dan kemandirian.
Kepada para PNS, Bambang berpesan agar PNS tetap netral. “PNS sebagai abdi Negara harus member contoh yang baik kepada masyarakat,” pesannya. Lebih tegas dikatakannya, tahun 2008 sejumlah PNS harus melepas nomor induknya karena tidak netral. “(pelanggaran, red) Harus ditindak kalau tidak kamilah (pengawas, red) yang ditindak karena tidak menjalankan tugas,” kata Bambang tegas. Dengan menjalankan tugas secara baik diharapkan Bambang pemilu apapun itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah yang diharapkan, murni dari partisipasi politik masyarakat.
Hadir Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Kodim, Kapolres Lobar, Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, Lc, camat se-Lobar, Kepala Kesbangpol, H. Ahdiat S., Kepala Satpol PP Lobar Drs. Agus Gunawan dan sejumlah anggota SKPD lainnya serta para anggota Panwaslu yang akan dilantik.
Nama-nama anggota Panwaslu Kecamatan yang dilantik Suryadi Hidayat, S.I.P.
Sekotong: Marne, S.Pd., Suhairu, S.Pd.I., Muh. Muhajirin,
Lembar: Siti Khadijah, Salman al Farizi, S.Pd. Lalu Marsan, S.Pi
Kuripan: Saefullah, S.Pd.I, L. Subarja Pratama Putra, SH., Mulihatanus, S.Pd.I
Labuapi: Khairunnisa, MH., Sawaludin, SP., Hairudin, A.Md.,
Kediri: Marlan, S.Pd., Solihin, Sri Sukmawati
Narmada: Hardianto, Muzahirin, Ahmad Jafri
Lingsar: Muh. Nawa K., Muh. Zohdi, Kardinal
Gerung: L. Irwan, S.Si., Vera Selyani, S.Psi., Muh. Tajudin, S. Sos.
Gunungsari: Putradi, SH., Shopian Hadi, H. Hidayatun Munawarah
Batulayar: Handayana, SE., Ardiani Puji Rahayu, Suhaili.
(Muh. Busyairi dan Tim Humas Lobar)