GIRI MENANG-Dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013), Pemkab Lombok Barat (Lobar) di bawah kepemimpinan Bupati H Zaini Arony berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 8,11 persen atau sebesar 106.854 orang. Jika di awal-awal Zaini menjabat di 2009 tingkat kemiskinan di Lobar mencapai 24 persen atau 208.500 orang, di 2013 mampu turun menjadi 101.646 orang atau 15,91 persen.
Atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, Pemkab Lobar pun diganjar KPDT (Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal) Awards di 2013. Untuk melanjutkan pencapaiannya tersebut, Zaini di kepemimpinan periode keduanya menargetkan di 2015 tingkat kemiskinan di Lobar bisa terus menurun menjadi 12 persen.
“Memang di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tercatat target penurunan angka kemiskinan 14 persen lebih. Tapi itu bisa kita revisi menjadi 12 persen dengan berbagi upaya pendekatan dan pembangunan infrastruktur yang kita lakukan,” kata Zaini saat membuka rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kabupaten Lobar, kemarin.
Bupati melanjutkan, secara nasional dalam Permendagri telah ditargetkan di 2015 pemerintah daerah (pemda) mampu menurunkan angka kemiskinan minimal 10 persen di wilayah masing-masing. Namun jika mengukur dengan kondisi sekarang, Pemkab Lobar baru memasang target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 12 persen lebih.
“Rata-rata setiap tahun kita bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,5 persen karena itu setidaknya di 2015 tingkat kemiskinan di Lobar tersisa sekitar 12 persen,” sambungnya.
Ketua DPD 1 Golkar NTB itu mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan di Lobar telah berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Saat ini di Lobar, pertumbuhan ekonomi di Lobar sebesar 5,6 persen dan dipatok pada 2015 mencapai 6 persen.
Tidak hanya itu, upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan pemkab juga sejalan dengan program penurunan tingkat pengangguran terbuka. Ini bisa dilihat dengan keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Lobar sebesar 4,16 persen. Angka ini merupakan tertinggi kedua dibanding pencapaian kabupaten/kota lain di NTB.
“ Jadi bukan hanya tingkat kemiskinannya saja yang turun tapi juga tingkat pengangguran terbukanya juga turun. Ini artinya juga pembangunan yang dilakukan kita sudah on the right track,” ucap bupati.
Agar target-target pemkab bisa tercapai, ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Yakni program perlindungan sosial yang ada di seluruh dinas.Termasuk juga pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, salah satunya dengan memberikan tempat ke para PKL (pedagang kaki lima) untuk berjualan.
Di sisi lain, jika dilihat dari koefisien gini/ gini ratio (distribusi/ pemerataan pendapatan), di Lobar besarannya kurang dari lima persen yakni 0,287 persen. Hal itu menandakan adanya pemerataan pendapatan atau hampir tidak terjadi ketimpangan pendapatan di antara penduduk di Lobar.
Ketua KONI NTB ini juga mengulas soal prioritas pembangunan di Lobar. Yakni peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan tuna aksara, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah (ke PU-an). Ada juga peningkatan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan, penanganan bencana alam dan pengendalian lingkungan hidup. Terakhir mencakup tata kola pemerintahan dan peningatan kinerja aparat.
‘’Kepala dinas dan camat saya minta bisa bekerja secara kreatif. Jangan hanya terpaku mengerjakan rutinitas agar prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan,” pesannya.
Sementara mengenai politik penganggaran, Pemkab Lobar tetap mengacu pada empat pilar. Yaitu pro poor (pengentasan kemiskinan), pro job (penciptaan lapangan kerja),pro growth (target pertumbuhan) dan pro environment (pelestarian lingkungan hidup). Adapun strategi pencapaian yang telah ditetapkan yakni berupa peningkatan, pengembangan dan keberlanjutan. Kedua, inovasi dan penguatan peran serta masyarakat dan terakhir soal pembangunan berbasis pedesaan dan keunggulan lokal.
‘ ’Kalau semua hal ini bisa diwujudkan, saya optimis pertumbuhan ekonomi kita bisa capai 6 persen dan angka kemiskinan bisa turun mencapai 12 persen,” tandasnya.
Sementara Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi selaku Sekretaris TPKD Lobar dalam laporannya menyampaikan latar belakang pelaksanaan rakor ini adalah berdasarkan amanat Permendagri No 42 tahun 2010 tentang TPKD. Rakor kali ini dilaksanakan untuk semester pertama di 2014 sedangkan semester kedua direncanakan akan dilaksanakan November mendatang.
”Tujuan rakor diantaranya untuk mengefektifkan peran TPKD agar bisa melakukan pemantauan program-program kemiskinan. Termasuk mengevaluasi capaian program TPKD di daerah,” ujarnya.
Peserta rakor adalah semua unsur TPKD di Lobar termasuk perwakilan dari PT Pos Indonesia, Pelindo, PDAM dan lain-lain.Total peserta sebanyak 65 orang dan kegiatan dilaksanakan selama dua hari.
Sumber: Lombok Post, Kamis 26 Juni 2014