Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Perwakilan BPK RI NTB, Darius, Pewakilan Australian Indonesian Patnership Dekontralisation (AIPD), Sekda Lobar Drs. HM. Uzair, Inspekturkab. Lobar Ir. H. Agus Rahmat Hidayat, MM dan seluruh Kepala SKPD se Lobar. Lokakarya ini sendiri berlangsung dari tanggal 21 hingga 22 April 2012.
Pemantapan komitmen Pemda Lobar guna mewujudkan LKPD 2012 dengan opini WTP tahun 2013 merupakan komitmen bersama seluruh perangkat daerah terhadap upaya pengelolaan, penatausahaan dan penggunaan keuangan yang efisien dan efektif di Lombok Barat.
Sebagaimana diketahui Pemda Lombok Barat sejak tahun 2011 lalu menginginkan predikat WTP bisa diwujudkan. Namun hanya mampu meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualiaan). Karena itu Bupati menekankan kepada seluruh Kepala SKPD se Lobar dan jajarannya untuk bisa bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan WTP di tahun 2013 nanti dengan menuntaskan persoalan aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan tranparan pada tahun anggaran 2011 ini. “Saya kasi waktu agar akhir bulan Juni ini bisa diselesaikan. Sanggup,” pinta Bupati dijawab sanggup seluruh Kepala SKPD.
Bupati mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD untuk tidak menunda-nunda waktu lagi untuk bisa menyelesaikan PR ini dengan penuh tanggungjawab. “Kita sudah sepakat melalui dokumen fakta integritas yang sudah ditandatangani bersama sebagai bukti tertulis kontrak kerja guna mewujudkan opini WTP di tahun 2013 nanti,” ujar Bupati.
Guna mewujudkan itu Bupati mengaku tak mudah tapi bisa. Karena itu lokakarya seperti ini dimaksudkan untuk saling berdiskusi bersama BPK untuk mencarikan solusinya untuk mengatasi masalah yang ada.
Seorang Kepala SKPD kata Bupati, tidak saja seorang leader namun juga merangkap sebagai seorang manajerial yang bisa melakukan pembinaan mengatur, membagi tugas kepada staf pimpinan di bawahnya hingga ke staf terbawah. Sehingga tak ada staf yang nganggur apalagi tidak mengetahui tupoksinya masing-masing.
Berdasarkan laporan dari Infekturkab. Lobar bahwa hingga Mei 2012 ini dari keseluruhan SKPD yang ada di Lobar baru 47 persen yang sudah menyelesaikan pendataan, identifikasi dan kodefikasi aset ini. “Untuk itu kami berharap agar persoalan asset ini disertai laporan pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD untuk segera diselesaikan dengan baik. Dengan demikian predikat WTP yang menjadi keinginan bersama bisa diwujudkan. Bahkan prosentasenya bisa lebih meningkat hingga 100 persen.
Sementara itu Inspektorat Wilayah Lobar, Agus Rahmat Hidayat menjelaskan peserta lokakarya ini diikuti 52 orang termasuk seluruh Kepala SKPD hingga para Camat, Kabag lingkup Setdakab, Sekretaris SKPD, Kasubag perencanaan di masing-masing SKPD, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 108 orang.
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen seluruh aparatur mellaui masing-masing Kepala SKPD untuk bagaimana mengelolaa, penatausahaan keuangan dan asset daerah. Untuk itu diharapkan kepada seluruh jajaran Pemda Lobar untuk taat terhadap peraturan UU yang ada agar dalam pelaksanaannya bisa epektif dan efisien dalam penyelenggaraan program yang melekat pada masing-masing SKPD.
Lokakarya ini juga bertujuan bagaimana upaya meningkatkan pengamanan asset daerah, bagaimana menyusun dan memilki kemampuan dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah yang ada di masing-masing SKPD dapat diwujudkan secara lebih memadai. Komitmen ini berangkat dari komitmen bersama seluruh SKPD yang disaksikan langsung oleh Bupati saat penandatanganan fakta integritas waktu pelaksanaan Rapim II 6 Februari 2012 lalu. Dimana seluruh Kepala SKPD siap mendukung Lobar menuju WTP tahun 2013. (Hernawardi)