Giri Menang, Senin 27 Januari 2020 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali meraih predikat “B” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Lobar kembali meraih predikat B dengan raihan poin 62,87 (Baik). Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan cukup efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Inaya Putri Kuta, Komplek ITDC Denpasar Bali, Senin (27/1/2020).
Prestasi ini menjadi bukti komitmen Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran.
“SAKIP ini menjadi gengsi tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Terutama untuk NTB, hanya Lombok Timur dan Lombok Tengah yang masih mencapai “CC”. Bandingkan dengan NTT yang 14 Kabupaten/ Kota meraih “C” dan “CC”, sedangkan untuk Provinsi Bali hanya Denpasar dan Badung yang meraih “BB”,” terang Kepala Bagian Ortal, H. Subardi yang ikut mendampingi Bupati di acara tersebut.
Untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, prestasi ini mengulang prestasi tahun lalu, namun mengalami kenaikan point.
“Tahun 2017 kita meraih point 60,24, tahun 2018 dengan point 62,60 dan 2019 naik menjadi 62,87,” imbuh Subardi.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat dikonfirmasi usai acara tersebut menegaskan pihaknya bertekad akan bekerja lebih maksimal lagi agar sesuai target bisa meningkat menjadi “BB”.
“Walau sudah optimal, bagi saya belum maksimal. Target kita mestinya sudah “BB”, bila perlu “A”,” ujar Fauzan Khalid.
Ke depan, tambah Fauzan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur Pemerintah Kab. Lobar.
“Kita akan dorong seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh dedikasi, inovasi, dan tetap membangun kebersamaan,” tegas Bupati Fauzan.
Selain NTB, pagi tadi pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah II meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung juga menerima laporan SAKIP 2019.
Setiap tahunnya, Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Menurut Deputi Reformasi Birokrasi pada Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh, penerapan SAKIP di lembaga pemerintah menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
“Penilaian SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” papar Muhammad Yusuf Ateh.