Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengambilalih institusi kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) yang selama ini menjadi bagian pemerintah daerah (pemda). Reposisi kesbangpol daerah ini telah diusulkan dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ke depan, kesbangpol daerah akan menjadi bagian dari pemerintah pusat (lembaga vertikal).
“Kita sedang ajukan revisi UU 32 Tahun 2004. Ada dua institusi yang akan kita tarik ke pusat, yaitu kesbangpol dan inspektorat,” kata Gamawan Fauzi dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia Tahun 2012 di Jakarta, (25/9).
Gamawan Fauzi mengatakan terjaminnya keamanan dan ketertiban di daerah merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintah. Amanat awal konsitusi telah menyatakan bahwa Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setelah itu, baru konstitusi mengatur Negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan dilanjutkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. “Kalau tidak terwujud keamanan itu mustahil kita bisa membangun,” katanya.
Saat ini, kata Gamawan Fauzi, ada kecenderungan meningkatnya aktifitas konflik di daerah yang menganggu suasana keamanan dan ketertiban di masyarakat. Data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan sepanjang 2010 hingga 2012 telah terjadi 259 konflik di Indonesia. Dengan rincian 93 konflik pada 2010, 77 konflik pada 2011, dan 89 konflik pada Januari sampai September 2012.
Di sisi lain, lanjut Gamawan Fauzi, kasus-kasus terorisme, seperti di Solo, Tambora, dan Depok menunjukkan bahwa akar-akar radikalisme masih tetap ada dan tumbuh di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu kewaspadaan dini setiap saat atas berbagai potensi-potensi konflik dan radikalisme di daerah. Secara resmi, Mendagri juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur se-Indonesia untuk memperhatikan persoalan keamanan dan ketertiban di daerah ini dengan serius. “Penting dilakukan agar terjadi penurunan aktifitas konflik di daerah.
Setelah pertemuan ini kita berharap ada tren penurunan konflik di daerah,” kata Gamawan Fauzi.
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesbangpol Kemendagri, Tanribali Lamo mengatakan penyelenggaraan Rakornas Kesbangpol dimaksudkan untuk membicarakan berbagai agenda maupun permasalahan strategis dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI.
Akhir-akhir ini memang ada kecenderungan meningkatnya kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dapat menciderai kesatuan bangsa dan politik, khususnya terkait konflik sosial, konflik pemerintahan, dan aksi teror. “Tentu kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian khusus bagi aparatur pemangku kepentingan di daerah,” ujarnya.