Kabupaten Lombok Barat

Pembukaan Program PPA-PKH Lobar 2015

240 Pekerja Anak Bersiap Kembali ke Sekolah

Giri Menang – Bila tahun sebelumnya (2014) sebanyak 120 anak-anak Lombok Barat (Lobar) bisa kembali ke sekolah melalui program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), maka tahun ini jumlah anak-anak putus sekolah yang bisa kembali menikmati bangku sekolah dua kali lipat yaitu 240 orang. Hal itu terungkap dalam acara pembukaan program PPA-PKH tahun 2015 yang berlangsung di RPPSA Putra Utama Provinsi NTB di Desa Selat Kec. Narmada, Selasa (9/6) kemarin.

            Dalam laporan yang disampaikan Ketua Tim Teknis PPA-PKH Lobar, I Wayan Sugiartha, SH., tujuan PPA-PKH adalah memotivasi anak agar memiliki keinginan kuat untuk kembali sekolah, menyiapkan anak kembali ke dunia pendidikan serta melakukan penilaian terhadap perkembangan anak berdasarkan minat dan kemampuan anak sebagai dasar rujukan direkomendasikan kembali ke sekolah.

“Dana kegiatan ini berasal dari dana dekonsentrasi program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Kentenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI PPA-PKH tahun 2015,” ujar Wayan. Dikatakan, PPA-PKH dilaksanakan selama 28 hari dari tanggal 8 Juni hingga 5 Juli 2015 di dua tempat yaitu 120 anak di RPPSA Putra Utama Selat Narmada dan 120 anak lainnya di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungsari.

            Dilaporkan, mereka yang dipilih merupakan pekerja anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan putus sekolah. Ke-240 anak ini akan didampingi 24 orang pendamping, 8 orang tutor, 4 orang koordinator shelter dan 8 orang tim teknis. Bila dirinci, sebagaimana dilaporkan Wayan, jumlah anak bervariasi dari masing-masing kecamatan yaitu Sekotong 40 orang, Lembar 10 orang, Gerung, Batu Layar, Kuripan, Kediri dan Labuapi masing-masinh 20 orang, Gunungsari 30 orang, Narmada 33 orang dan Lingsar 27 orang.

            Bila dilihat dari tingkat pendidikan, putus SD 42 orang, putus SMP/MTs 121 orang, dan putus SMA sederajat 77 orang. Fasilitas yang diberikan yaitu makan 3x sehari, snack 2x sehari, uang saku, perlengkapan mandi, peralatan belajar, pakaian olahraga dan buku pelajaran.

“Selama di shelter anak akan mendapatkan pembinaan pengetahuan, fisik, mental dan spiritual sebagai bentuk penguatan kapasitas anak dikembalikan ke pendidikan,” ujar Wayan.

            Sementara itu, Asisten I Setda Lobar mewakili Sekretaris Daerah selaku Pembina PPA-PKH, Dra. Hj. Bq. Eva Nurcahyaningsih, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa usia anak yaitu di bawah 18 tahun adalah usia yang tidak boleh bekerja, melainkan masa untuk sekolah. Menjadi catatan, kata Bu Eva, karena merupakan salah satu hak anak untuk memperoleh pendidikan. Hak-hak anak lainnya disebutkan Bu Eva yaitu hak sipil berupa identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan beribadah, memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan, mendapat pengasuhan, memperoleh kesehatan yang baik, dan perlindungan khusus (untuk daerah konflik).

“Anak-anak di usia ini harus berada di bangku sekolah,” ujar Bu Eva. Dikatakannya, Pekerja Anak (PA) adalah anak yang bekerja yang mengganggu pendidikan dan perkembangannya baik secara fisik maupun mental.

“Bekerja bisa positif bagi anak kalau untuk pengenalan, tapi akan menjadi negatif bila bekerja pada hal-hal yang berbahaya dan masuk kategori pekerjaan terburuk,” ujar Bu Eva. Pekerjaan terburuk yang dimaksud yaitu perbudakan, perdagangan anak, penghambaan, kerja paksa, pelacuran dan pornografi. Memprihatinkan, kata Bu Eva, jumlah PA di Indonesia mencapai 1,7 juta jiwa berusia 5 hingga 14 tahun.

“Mereka menjadi hilang kesempatan mendapat pendidikan, padahal mereka adalah calon penerus, baik buruknya negara ini bergantung pada anak-anak ini, jadi mari persiapkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya untuk Lombok Barat dan negara ini,” imbuh Bu Eva. Ditambahkan Bu Eva, penanganan PA harus melibatkan semua sektor terkait.

“Semua sektor dapat bersinergi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik,” harap Bu Eva.

            Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lobar, Drs. H. Fathurrahim, M.Si., saat diwawancara, didampingi Penanggung jawab PPA-PKH Lobar 2015, I Made Madia, S.Sos., mengatakan program PPA-PKH ini adalah bantuan untuk masyarakat miskin.

“Anak anak kita ini mereka di bangku sekolah tapi diharuskan oleh orangtua untuk bekerja, yang kita sayangkan anak SD, SMP yang banyak, ini artinya banyak yang putus sekolah karena bekerja, padahal sudah ada wajib belajar 9 tahun,” ujar H. Fathurrahim.

            Untuk itu, sambungnya, Pemkab Lobar melalui Dinsosnakertrans membina seluruh anak yang putus sekolah, dengan pembinaan cara belajar yang baik, cara menjaga kesehatan, cara berprilaku hingga siap kembali ke sekolah.

“Kita antarkan ke sekolah masing-masing, misalnya ada yang dari SMA kita kembalikan ke sekolahnya, kalau dari SD dan SMP juga kita kembalikan ke sekolah masing-masing,” ujarnya.

            Bukan Cuma itu, kata H. Fathurrahim, anak-anak itu akan dipantau terus apakah betul anak tersebut belajar atau sekolah. “Untuk itu kami harapakan setelah dibina di sini dan jangan sampai putus sekolah lagi, itu yang kita tidak harapkan, mudah mudahan semua yang dibina bisa menyelesaikan sampai tamat dari SD, SMP, dan SMA,” katanya.

            Dikatakan mantan Kadis Dikbud Lobar, pendataan yang dilakukan mulai dari tingkat bawah yakni dusun dan diverifikasi ke lapangan. “Untuk program ini kami harapakan terus berlanjut sampai tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah, dan untuk itu kami juga akan mendalami ke masyarakat siapa tahu masih banyak anak yang bekerja dan belum didata untuk kita bina,” harapnya. Harapan lainnya disampaikan H. Fathurrahim, agar mereka pasca di-shelter bisa diperhatikan Pemkab Lobar untuk keberlanjutan sekolahnya. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dana bagi mereka untuk masuk sekolah pasca mengikuti PPA-PKH.

            Hadir perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kemenag Lobar, Polsek Narmada dan Gunungsari, Danramil Narmada dan Gunungsari, kades Selat dan Gunungsari, Kepala RPPSA Putra Utama Selat, tutor serta undangan lainnya. (Muhammad Busyairi/Dedy Suhirman-Humas)