Giri Menang, Diskominfotik – Sosialisasi mekanisme kerja jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2022, Senin, (17/01/2022).
Acara yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Lombok barat dihadiri oleh Bupati H. Fauzan Khalid, Sekda Lobar Dr. H. Baihaqi, Para Asisten, para kepala OPD, para camat se Kabupaten Lobar.
Giat tersebut membahas 2 agenda yaitu mengenai penyederhanaan birokrasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), terkait mengenai penyederhanaan birokrasi ialah format bagaimana cara pencapaian target kinerja daerah yang outpuynya tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Berdasarkan paparan Asisten III Setda Lobar, H. Ilham, dalam giat tersebut bahwa dalam kualitas kerja pemerintah Presiden Jokowi, 2019-2024, disebutkan ada lima (5) penekanan kualitas kerja diantaranya penyederhanaan birokrasi, dan ini merupakan agenda besar dari pemerintah RI dan tahapan penyederhanaan birokrasi secara umum ialah yang pertama penyederhanaan struktur organisasi, kedua penyetaraan jabatan, dan ketiga penyesuaian sistem kerja, dan untuk poin pertama Lobar sudah melaksakan serta mendapat persetujuan dari menteri pada bulan oktober lalu.
selain itu terkait mengenai TPP ASN Pemkab Lobar tahun 2022 mengalami perubahan dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun tetap ada kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, efektif dan efisien, meningkatkan kesejahtraan, serta optimalisasi kinerja, pemberian TPP tentu berdasarkan optimalisasi kinerja dan yang berhak menerima TPP ialah semua ASN lingkup Pemda Lobar, Pegawai ASN pusat atau daerah lainya yang mendapakan penugasan di Pemda Lobar. Dan TPP ASN diberikan setelah melakukan penilaian disiplin bekerja dan produktifitas kerja secara obyektif oleh pimpinan langsung, sebab itu dasar TPP diberikan setelah satu bulan bekerja.
Pada kesempatan yang sama Sekda Lobar Dr. H. Baihaqi, menyampaiakan terkait mengenai sosialisasi mekanisme kerja jabatan di lingkup Pemda Lobar akan di adakan monitoring secara tidak terjadwal guna melihat secara langsung kinerja dan menejemen dimasing-masing OPD, tentu ini bukan dalam bentuk sidak melainkan bentuk sosialisasi dan diskusi serta pembinaan terkait mengenai apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi persoalan sehingga beberapa menejemen di instansi tidak jalan, dan tentu hal ini akan menjadi bahan laporan ke pimpinan, sehingga mana instansi yang membutuhan akan mendapat bimbingan dan arahan hingga tercapai tujuan terutama yang sudah tertuang di dalam RPJMD.
Ia juga menambahakan agar semua OPD menyiapkan mentrip kerja bulanan. “Ini bukan sidak, ini adalah diskusi yang ingin kita tahu apa yang menjadi kendala sehingga beberapa menejemen tidak jalan dan disitu kami selaku tim monitoring akan memberikan bimbingan dan solusi untuk menyelesaikan masalah”
Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid juga menegaskan bahwa tujuan dari penyederhanaan birokrasi ialah kebijakan dari pemerintahan pusat atau kebijakan presiden dan bukan dari kebijakan Pemda ataupun Pemprov, Bupati juga menyebutkan kalau daerah Lobar menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam melaksanakan penyederhanaan birokrasi di NTB, dalam hal ini ia juga berharap agar hal ini tidak menghambat kinerja di maing-masing OPD. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini ialah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terutama kepada para pejabat fungsional pasca pelantikan agar tercapai tujuan. (Diskominfotik)