Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat gelar Rapat Koordinasi dalam rangka kesiap siagaan menghadapi bencana yang di gelar di Ruang Jayengrane Bupati Lobar, Senin 09/11/2020
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Kapolres Lombok Barat AKB Bagus Satriyo Wibowo, Dandim 1606 Lombok Barat Kolonel Arm Gunawan, S.Sos. M.T., Kepala BPBD, Kepala BMKG dan Jajaran, Badan Sar Nasional dan Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Barat.
Mengingat wilayah Indonesia khususnya daerah Kab. Lombok Barat memiliki potensi bencana yang cukup besar, terutama rentan terjadi di akhir dan awal tahun, terlebih sekarang sudah memasuki musim hujan, tentunya rentan terjadi bencana Alam, seperti Tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya.
Mengingat hal demikian di mohon kesediaan BPBD sebagai Leading Sektor dalam mengatur semuanya, selain itu dari pihak Basarnas, BMKG, dan para petugas keamanan untuk lebih mengantisipasi dan mewaspadai sebelum bencana alam terjadi, ungkap Baihaqi saat membuka Rapat.
Dikatakan oleh BMKG meskipun tidak terjadi fenomena La Nina, namun bencana alam sudah biasa terjadi di akhir dan awal tahun, sesuai dengan hasil monitoring BMKG, fenomena La Nina itu sendiri diprediksi terjadi hingga bulan Mei mendatang, dan yang terjadi saat ini kekuatannya tingkat sedang dan akan mulai melemah di bulan Juni 2020, dampak dari La Nina sendiri yaitu meningkatnya curah hujan lebih besar dari biasanya dan apabila di tambah dengan fenomena yang lain seperti badai Siklon Tropis di wilayah selatan Indonesia itu bisa berdampak besar di bagian wilayah selatan Indonesia termasuk wilayah NTB. “BMKG mengatakan sudah siap untuk mengantisipasi bencana terutama di Daerah Lobar.” Ungkapnya.
Di tempat yang sama Kapolres Lobar juga berharap nantinya ada pembagian tugas untuk di tempatkan di tiap-tiap posko atau di titik yang rawan terjadi bencana. Dan dalam hal ini pula di harapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar menjadi Leading sektor gerakan atau tindakan yang sangat diperlukan ketika terjadi bencana.
Sedangkan Badan SAR Nasional berpendapat, secara teknis harus lebih di persiapan, siapa yang berbuat apa dan menggunakan alat apa, agar koordinasi dapat dilakukan lebih akurat dalam mengatur posisi -posisi harus dipahami secara jelas sehingga bila terjadi bencana langsung di tindak lanjuti secara tepat dan cepat. (Diskominfotik/Ria/Windi)