Mataram, Diskominfotik – Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengapresiasi langkah langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah maupun Aparat Keamanan dalam mengatasi keributan di desa Mareje Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang dipicu oleh kesalahpahaman akibat mercon atau petasan.
Menurutnya langkah aparat keamanan dan pemda baik Kabupaten Lombok Barat maupun Propinsi NTB sudah sangat tepat sehingga persoalan tersebut bisa cepat diselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Polpum Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Penanganan Konflik Sosial Di Desa Mareje Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan di ballroom Hotel Prime Park, Kota Mataram, Jumat (13/05/2022).
Dalam pemaparannya Dirjen Polpum Kemendagri DR Bahtiar, M.Si yang disampaikan oleh Perwakilan Dirjen Polpum Kemendagri secara virtual mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan menghargai langkah-langkah pemerintah daerah baik dari kabupaten Lombok Barat maupun provinsi dan aparat keamanan TNI/Polri yang mengatasi keributan tersebut dengan sangat tanggap dan cepat. Langkah yang dilakukan untuk mencegah keributan menjadi meluas sangat tepat sehingga keributan tidak berlangsung lama dan kondisi kembali aman dan kondusif dengan cepat.
“Tentunya upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan dan Pemda sudah sangat tepat sehingga keributan bisa cepat selesai dan kondisi kembali aman dan damai. Kami sangat menghormati dan mengapresiasi berbagai langkah dan keputusan yang diambil oleh pimpinan daerah baik itu dari TNI polri maupun Pemda sehingga permasalahan kesalahpahaman sangat cepat di selesaikan” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya -upaya dari Bapak Gubernur dan Bupati Lombok Barat bersama jajaran Forkopimda yg membantu masyarakat sehingga situasi dan kondisi cepat pulih dan rukun kembali. Ia juga mengatakan bahwa langkah koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh aparat keamanan dengan para tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam mengatasi keributan yang dipicu oleh petasan ini.
Menurutnya dengan komunikasi tersebut dapat mencegah berbagai provokasi yang dilakukan oleh pihak pihak atau oknum yang ingin mengacaukan situasi dan kondisi di Desa Mareje. Ia juga meminta agar pihak Dinas Sosial segera melakukan upaya perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat kesalahpahaman antar dua kelompok pemuda.
“Kami harap Dinas Sosial dapat segera menurunkan timnya untuk segera mengambil langkah-langkah dalam upaya membantu perbaikan rumah warga yang rusak akibat keributan di desa mareje “tandasnya.
Sementara itu Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) Irjen Pol Armed Wijaya yang hadir secara langsung di Mataram mengatakan bahwa kedatangannya untuk mengetahui langkah langkah oleh pemerintah daerah dan Aparat keamanan dalam menangani keributan di Desa Mareje.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan turun dan melihat secara langsung kondisi dan situasi di Desa Mareje pasca keributan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkopolhukam telah membentuk satgas atau satuan tugas radikalisasi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik dan penanganan pasca konflik.
“Tentu yang perlu diperhatikan langkah langkah pemulihan pasca konflik atau keributan di desa Mareje agar tetap aman dan kondusif” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa konflik yang berkepanjangan akan menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia beberapa waktu silam. Karenanya hal ini menjadi atensi dari Menteri Polhukam agar masalah di mareje tidak berkepanjangan.
Dari beberapa laporan dan pemaparan yang kami terima, kami melihat dan yakin bahwa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Propinsi maupun kabupaten bersama aparat keamanan sudah sangat baik dan tepat dalam mengatasi masalah di desa mareje. Dari hasil pantauan kami bahwa sudah ada langkah-langkah koordinasi dan komunikasi yang baik dalam menangani masalah di Desa Mareje. Sehingga pihaknya nantinya akan turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi serta untuk memastikan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten dalam. Mengatasi masalah ini sebagai bahan laporan kepada presiden.
“Dari hasil pantauan kami bahwa sudah ada langkah-langkah koordinasi sehingga kami datang ke sini ingin memastikan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten sebagai bahan laporkan kami kepada presiden. Tentu kami juga akan terus memantau perkembangan yang ada dan kami harapkan situasi tetap aman dan kondusif” ujarnya.
Sementara itu Gubernur NTB yang di wakili oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi mengatakan bahwa Gubernur berhalangan hadir karena masih mendampingi kegiatan Latihan Integritas Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke 42. Dalam kesempatan ini Pemprov mengucapkan terimakasih kepada aparat dan semua pihak yang sudah bekerja secara maksimal sehingga situasi dan kondisi di mareje aman dan kondusif sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing masing.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kemenkopolhukam Irjen Pol Armed Wijaya, Gubernur NTB yang diwakili Sekda NTB, Kapolda NTB Diwakili Irwasda, Danrem 162/WB diwakil Kasi Intel Korem 162/ WB, Kejati NTB, Kakanwil Kemenag NTB, Kabankesbangpol NTB Lalu Abdul Wahid , kepala Pelaksana BPBD NTB H. Sahdan.Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Halik, Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Lombok Barat DR H. Baihaqi, Dandim 1606/Mataram yang diwakili Pasi OPS Kodim 1606/ Mataram, Kapolres Lobar AKBP Wirasto Adi Nugroho, Kepala Badan Kesbangpol Lobar Syahrudin, ST. (Diskominfotik/Ria/dea)