“Dari paparan tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) untuk tahun buku 2012, diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala SKPD,” ujar Mahrip dalam Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lobar belum lama ini (9/5). Dijelaskan Mahrip, bila tahun-tahun sebelumnya ditemukan kerugian negara bermilyar-milyar maka tahun ini mengalami penurunan cukup tajam yaitu hanya Rp 68 juta.
Menurutnya, hal ini merupakan wujud upaya Pemkab Lobar untuk mengurangi penyalahgunaan. Apresiasi tersebut menurut Mahrip pantas diberikan karena merupakan hasil penilaian langsung BPK. “ Kita dinilai sangat bagus menindaklanjuti temuan tim TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, red) yaitu sejak tahun 2005 dari total temuan telah dikembalikan ke keuangan negara sekitar Rp 8 Milyar,” katanya .
Menyinggung Lobar yang menargetkan untuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013, maka setidaknya ada 5 SKPD yang harus menuntaskan catatan piutangnya dari hasil temuan BPK. Keenam SKPD itu yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Sekretariat Daerah (Setda) dan Kantor Aset. Kelimanya harus berperan aktif baru akan tercapai WTP.
Dalam kesempatan itu Wabup Mahrip menghimbau agar semua pihak tidak mengabaikan rekomendasi dari BPK. “Jangan hanya memperhatikan tuntutan ganti rugi (TPTGR, red)yang harus dibayarkan,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini dan ditambahkannya harus juga mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta masalah administrasi yang harus diperhatikan.
Sementara itu, Inspektur Rahmat Agus Hidayat dalam paparannya menyebut meskipun Lobar belum mencapai WTP tapi sejak tahun 2009 telah terjadi penurunan permasalahan yang ditemukan. Tahun 2009 ada 37 permasalahan, 2010 turun menjadi 27 dan 2012 juga mengalami penting yaitu 19 permasalahan.
Dari catatan Inspektorat Lobar, per 28 April 2012, dari 51 SKPD yang ada, ada 6 SKPD yang memasukkan laporan asset dan hampir benar. Selain itu ada 17 SKPD juga yang mau mendekati yang 6. keenam SKPD yang dimaksud yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kecamatan Labuapi, Gunungsari, Kuripan, Kantor Inspektorat dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dipertanakbun).
Bupati Sampaikan Poin Arahan Presiden
Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony yang membuka Rapim II menyampaikan beberapa arahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Jakarta, 26 April 2012. Disampaikan Zaini bahwa presiden menekankan tentang harapan pembangunan yaitu “sukses tahun ini, tahun depan lebih sukses”.
Dengan kata lain, sebagaimana dibahasakan Bupati Zaini, bila tahun ini bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, maka tahun depan juga akan lebih baik. Atau sebaliknya, jika tahun ini tidak sukses maka tahun depan juga bisa lebih tidak sukses.
Bupati Zaini mempertegas sekaligus mempertanyakan seberapa jauh Rencana Strategis (Renstra) bisa dimaknai dan dimengerti oleh SKPD serta sinerginya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Jangan sampai tidak ada lagi matching (sinergi, red), ujar Zaini.
Lebih lanjut disinggung Zaini, ada yang oleh SKPD Renstra disusun rapi tapi akhirnya tidak dilaksanakan. Oleh karena itu bagi yang belum mencapai target, hendaknya SKPD yang bersangkutan bisa menentukan target.
“Bila sangat tidak mungkin dicapai (Renstra, red), maka harus dilakukan reviu (peninjauan kembali, red), tegas Zaini. Oleh karena itu, menurutnya, harus dibuat perencanaan serta pelaksanaan yang baik.
“Kalau perencanaan lemah maka target yang akan dicapai sulit terwujud,” katanya. Sebagaimana terpampang dalam power poin pemaparan bupati, mengenai pembangunan, tahun 2011 telah diketahui hasilnya, tahun 2012 hasil akhir belum diketahui, sedang tahun 2013 kita baru menyusun tencana saja.
Orang nomor I di Lobar ini juga mengingatkan agar kembali pada strategi pembangunan ekonomi yang saat ini didengung-dengungkan yaitu mengutamakan pertumbuhan ekonomi (pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), melestarikan lingkungan (pro-environment) serta pemberantasan kemiskinan (pro-poverty reduction).
Mengutip beberapa arahan, ajakan dan instruksi presiden, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB ini mengajak agar bisa memahami situasi yang dihadapi tahun 2012, utamanya kesehatan dan keamanan APBD 2012. semua pihak diharapkannya bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
Rapim II merupakan rapat yang diikuti oleh segenap SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Lobar guna evaluasi kinerja oleh bupati terhadap kinerja SKPD-SKPD yang ada. Dalam Rapim kemarin juga dihadiri oleh Sekda Lobar, H.Moh. Uzair. (Muh. Busyairi/A. Ardipati/Romiadi K-Humas)