Kabupaten Lombok Barat

Pj Bupati Lobar : Perizinan di Lobar Harus Cepat dan Akurat

Giri Menang, Diskominfotik
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi rangkaian perizinan di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di ruang kerja Bupati Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham, Asisten II Setda Lobar H.Lalu Najamudin, Kepala DPMPTSP Hary Ramadhan, Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu, Inspektur Lobar Hademan, Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto, Kadis Pertanian, Sekdis PU, Kadis Perindag, Sekdis Perkim dan sejumlah kepala bagian setda.

Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham mengatakan persoalan perizinan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Pusat. Hal dibahas dalam rapat TPID dengan menteri dalam negeri selasa lalu. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MOU Kementerian dalam negeri bersama sejumlah pihak dalam pengawasan perizinan. Karenanya ia meminta agar semua jajarannya dapat memperhatikan tentang pelaksanaan perizinan di Lobar. “Saya minta agar semua jajaran bekerja maksimal dan sesuai aturan dalam melaksanakan perizinan di Lombok Barat. Kita laksanakan dengan baik dan berdasarkan aturan yang berlaku” ujarnya.

Ilham juga meminta semua jajarannya untuk melaksanakan proses perizinan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Hal ini agar proses perizinan di Lobar dapat berjalan baik dan lancar. Ia mengatakan proses perizinan ini berpengaruh pada iklim investasi dan bisnis di daerah. Dimana hal tersebut dapat menggerakan ekonomi daerah. “Mari laksanakan proses perizinan dengan cepat dan akurat serta sesuai aturan yang berlaku” ujarnya.

Sementara itu Kadis Kominfotik Lobar Ahad Legiarto, M.Eng mengatakan pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam mempercepat proses perizinan. Hal ini diperlihatkan dengan adanya mall pelayanan publik (MPP) yang dilaksanakan secara terpadu di dinas perizinan. Pemerintah berharap MPP ini dapat mempercepat proses perizinan sehingga dapat menunjang iklim usaha di Lombok Barat. “Kita sudah menerapkan MPP sejak beberapa waktu lalu. Hal ini tentu diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan di Lobar”ujarnya. (Diskominfotik/Tim IKP)