Mataram, Diskominfotik – Gubernur Nusa Tenggara Barat DR Zulkiflimansyah mengapresiasi program belanja di warung kecil dan UMKM yang dicetuskan oleh Pemkab Lombok Barat. Menurutnya langkah Lombok Barat untuk menjalankan program ini yang didukung oleh regulasi untuk membeli, menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal hasil UMKM dan koperasi memberikan peluang bagi pedagang kecil dan UMKM untuk berkembang. Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lobar dan jajaran atas inisiasi program ini.
“Kami salut kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang telah menggebyarkan peraturan untuk membeli, menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal hasil UMKM dan Koperasi yang ada di Lombok Barat. Ini luar biasa”ujarnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur dalam rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov. NTB yang diikuti oleh kegiatan Pengukuhan Kepengurusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPI oleh Gubernur NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB pada hari Kamis (12/5/2022).
Turut hadir dalam kegiatan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonimian dan Kemaritiman Salamat Simanulang, Inspektur Utama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Restog Krisna Kusuma, Sekretaris Daerah Prov. NTB H. Lalu Gita Ariadi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Bupati/Walikota Se-NTB, Kepala Perwakilan BPKP Prov. NTB Ilham Nurhidayat, serta Inspektur se-NTB.
Gubernur juga mengatakan bahwa NTB pernah mencoba untuk memberikan bantuan kepada masyarakat bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam hasil produk lokal yang membuat NTB menjadi provinsi terbaik dalam menangani COVID-19 terutama dari segi ekonomi.
“Ada pun faktor yang menyebabkan sulit untuk memasarkan produk lokal itu ialah karena ada ilmu ekonomi mainstream yang mengajarkan bahwa kita harus membeli produk yang berkualitas baik tetapi harga kompetitif dan sudah pasti produk lokal bukan merupakan produk tersebut karena umumnya produk lokal memiliki kualitas yang kurang dan harga yang cukup mahal.” Jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa jika daerah tersebut berani membeli produk yang berkualitas buruk, tetapi harga lebih mahal maka sudah pasti itu dianggap menyebabkan kerugian bagi negara. “Negara berkembang tidak akan pernah maju jika masih memiliki pikiran tersebut, karena tidak mungkin UMKM negara berkembang dapat bersaing dengan UMKM negara maju. Oleh karena itu kita untuk membeli, menggunakan dan mengonsumsi produk lokal dengan harga yang lebih mahal, tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan temuan oleh KPK, BPK, BPKP dan aparat penegak hukum demi mendapatkan biaya pembelajaran yang tentunya dapat membantu UMKM dan koperasi untuk menjadi lebih maju.” Tegasnya.
Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid berterima kasih pada apresiasi yang disampaikan oleh semua pihak atas program keberpihakan daerah pada pedagang kecil dan UMKM. Menurutnya hal ini menjadi sebuah kewajiban daerah untuk dapat membesarkan dan membuka peluang bagi pedagang kecil dan UMKM. Dengan adanya program ini diharapkan pedagang kecil dan UMKM dapat berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.
“Keberpihakan kami pada pedagang kecil dan UMKM menjadi penting agar masyarakat menjadi sejahtera sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat. Program ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Perekonimian dan Kemaritiman menyampaikan harapan agar belanja pemerintah daerah dapat membantu bagi masyarakat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun untuk saat ini hal tersebut belum terealisasikan sepenuhnya yang disebabkan karena saat ini belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh pembelian produk impor.
“Total APBN dan APBD yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa di Indonesia ialah sekitar 1.000 triliun dan jika sekitar 40% digunakan untuk membeli produk dalam negeri, maka diprediksi akan dapat menaikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,7%. Oleh karena itu dimohon agar dapat mempermudah penerbitan SNI atau persyaratan lainnya kepada UMKM serta mendorong UMKM berkualitas untuk masuk ke dalam e-katalog.” Jelasnya.
Salamat Simanulang juga menyampaikan bahwa sektor UMKM dan Koperasi serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini sedang mendapatkan perhatian dari Presiden yang diharapkan dapat meningkat pasca terpuruk akibat COVID-19 kemarin.
“Di NTB sendiri merupakan potensi dalam memproduksi garam dengan luas tambak garam sekitar 10 ribu hektar yang menghasilkan 180 ribu ton garam pertahunnya. Hasil produksi garam ini diharapkan dapat menggantikan 65% garam yang saat ini masih impor dan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam itu sendiri.” Terangnya. (Diskominfotik/Fiyan/Dhea).