Lobar Raih Penghargaan Pusat
Peresmian tersebut berlangsung di Giri Menang, Gerung, setelah upacara peringatan HUT ke-56 Lobar, yang digelar Kamis (17/4). Hadir pada acara itu, Wakil Gubemur NTB H M Amin, Wakil Bupati Lobar H Mahrip, Ketua DPRD Lobar H. Umar Said. Selain itu, angggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Lombok Barat. Beberapa pejabat instansi vertikal juga turut hadir. Diantaranya, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Bambang Himawan, Kepala BPJS Cabang Mataram.
Kegiatan peresmian proyek tersebut merupakan simbolisasi berfungsinya 1.058 proyek yang dibangun pada 2013 dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp 142,540 miliar. Selain itu, dari APBN, PNPM, PPIP, dan Dekonsentrasi sebesar Rp 70,894 miliar. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh 23 dinas dan tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Lobar.
Selain peresmian proyek yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ada juga peresmian proyek dermaga Tawun, Kecamatan Sekotong. Infrastruktur itu khusus didanai oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Sebelumnya, dermaga itu diresmikan terlebih dahulu oleh Menteri PDTDR Helmy Faishal Zaini, beberapa waktu lalu bersamaan dengan dermaga Senggigi.
Proyek dermaga itu bertujuan untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah, serta memberikan kenyamanan dan fasilitas khususnya pada wisatawan dan umumnya untuk masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Bupati Lobar H Zaini Arony, mengatakan, seluruh proyek yang dibangun itu selalu berdimensi dua. Keduanya berkaitan dengan aspek mental spiritual dan fisik material. Kedua dimensi itu juga menjadi jawaban atas kritikan anggota legislatif. “Saya pemah dikritik oleh salah seorang anggota dewan bahwa katanya Pemkab Lobar hanya memperhatikan pembangunan fisik,” katanya.
Dikatakan, Lobar saat ini sudah memiliki Balai Zakat yang merupakan aspek non fisik. Dalam artian aspek yang bersifat kerohanian tetapi berdimensi fisik pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta bidang lainnya.
Upaya lain yang terkait dengan pembangunan nonfisik berupa Mushaf Alquran Patut Patuh Patju. Program itu sudah dikoordinasikan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB. Bahkan, menurut Kementerian Agama, di Indonesia hanya ada tiga mushaf Alquran yang sifatnya lokal budaya daerah. Yaitu, Yogyakarta, Banten dan Lombok Barat.
“Apakah itu tidak berdimensi rohani,” tanya bupati di hadapan para tarnu undangan.
Sebentar lagi, sambung Bupati Lobar IX itu, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan MUI dan seluruh General Manager hotel di kawasan wisata Senggigi. Kerja sama itu terkait dengan penyebaran Mushaf Alquran Patut Patuh Patju ke hotel-hotel.
“Kami akan cetak sebanyak-ban- yaknya seluruh hotel wajib menaruhnya di seluruh kamar. Nanti kita berikan cuma-cuma sebagai bagian dari upaya kita membangun di bidang nonfisik,” tegasnya.
Begitu pula pembangunan-pembangunan pendidikan dan kesehatan. Menurut bupati, pada HUT ke-56 Kabupaten Lobar ini pihaknya ingin pembangunan fisik dan mental spiritual itu seimbang. Bentuknya berupa upaya memoles wa- jah Lobar terutama dari Bandara Internasional Lombok (BIL). Sehingga begitu masuk wilayah Lobar para tamu dari luar daerah melihat dan akan mengingat ciri khas daerah dengan jargon Gumi Patut Patuh Patju, ini.
“Itu menjadi bagian dalam rangka pembangunan. Tidak saja aspek-aspek rohani, maupun lahiriyah. Tapi bagaimana juga membangun kemartabatan daerah,” ujamya.
Di bidang hukum, kata Ketua DPD Partai Golkar NTB ini pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mataram. Hal itu dilakukan dalam rangka membantu Pemkab Lobar terkait penanganan tunggakan pajak oleh salah satu hotel di Senggigi, yang nilainya mencapai milaran rupiah. Di samping untuk bantuan hukum yang sifatnya perdata.
Beberapa kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, sambung Zaini, juga dilakukan Pemkab Lobar. Diantaranya, dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Mataram, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan.
Selain itu, kerja sama dengan MUI NTB, terkait upaya membina pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar bisa memperoleh sertifikat halal. Pemkab Lobar, menginginkan agar produk-produk yang dihasilkan dari seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah itu harus berlabel halal. “Program ini juga dilakukan bekerja sama dengan Kemenag,” bebernya.
Kemudian di bidang destinasi wisata, kata bupati, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan ASITA dalam rangka pengembangan dunia pariwisata. Semua sudah berjalan dengan baik dan lancar berkat kerja sama antara eksekutif, legislatif dan unsur lain yang terkait.
Berkat kerja sama yang baik pula itu juga, Pemkab Lobar mendapatkan penghargaan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Ini adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Penghargaan yang diberikan terkait dengan penyerapan proyek pada semester pertama 2014. Itu berdasarkan penilaian dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (TEPA) untuk laporan evaluasi anggaran.
“Kami sudah terima laporan dari UKP4. Nanti kita akan menerima penghargaan dari Tim Evalusi dan Penga- wasan Anggaran untuk laporan evaluasi anggaran.
Dalam rentang waktu yang panjang itu, kata mantan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga (Dikpora) NTB, itu tentu banyak yang sudah diperbuat. Sekalipun belum semua yang diinginkan itu diperbuat. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah kapasitas fiskal, waktu dan tenaga yang ada. “Tapi saya yakin insyaAllah ke depan sesuai dengan tekad kita, seluruh elemen masyarakat Lobar dari paling ujung, kepala dusun, kepala desa, camat hingga jajaran pemkab, bupati dan wakil bupati, bertekad untuk bagaimana Lobar ini ke depan menjadi lebih baik,” tandasnya. (wal)
Sumber: Koran Lombok Post, Tanggal 21 April 2014