Giri Menang – Kominfo. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat (Bappeda Lobar) sangat tanggap terhadap dinamika yang terjadi selama berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten beberapa waktu lalu. Di samping karena banyaknya keluhan atas pengajuan usulan program yang terkait dengan pola penganggaran, juga disebabkan oleh paradigma baru yang berlaku secara nasional.
Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi ketika dikonfirmasi via telepon dari Tanggerang, Rabu (15/3) usai penandatanganan aplikasi E-Planning dengan Pemerintah Kota Tangerang, Banten. “Kerjasama itu adalah bagian dari kerjasama antara Pemkab Lobar dengan Pemkot Tanggerang yang menghibahkan 147 aplikasi dalam Smart City,” tambahnya.
Dalam rombongan yang dipimpin H. Poniman Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Lobar, Baehaqi menambahkan, bahwa apkikasi e-planning ini akan menjadi jawaban atas keterbukaan dan interaksi antar pelaku dalam perencanaan. Setidaknya program-program yang diusulkan dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten dapat langsung diketahui dan direkap, bahkan diklinis. “Jadi paradigma “money follow the program” bisa teraplikasikan untuk RKPD tahun 2018. “Dengan e-planning, kita mendahulukan program yang dibutuhkan untuk terkait secara langsung dengan RPJMD. Jadi nanti perencanaan dari desa ke kecamatan dan SKPD di Kabupaten dengan sendirinya merujuk pada visi misi, tujuan, dan indikator yang ada dalam RPJMD. Bisa saja program-program yang tidak relevan tidak bisa dianggarkan karena terkoreksi oleh aplikasi ini,” jelas Kepala Bappeda Lobar ini.
Khusus untuk aplikasi E-Planning ini, kerja sama tidak hanya untuk hibah aplikasi namun juga menyasar pada kerja sama dalam transfer ilmu teknis pengoperasian dan “capacity building operator” yang berasal dari Aparatur Pemkab Lobar. Dalam hal ini, Kementerian PAN RB bersedia memfasilitasi soal itu. Terutama setelah Pemkab Lobar memperoleh nilai CC dalam LAKIP, maka E-Planning mendapat apresiasi dari KemenPAN RB yang mensyaratkan adanya sinkronisasi dan konsistensi yang konsekwen dalam seluruh dokumen, baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan kinerja pemerintahan di Kab Lobar
Kepala Bidang Litbang dan Perencanaan Bappeda, Fathurrahman menambahkan, bahwa kerja sama dengan Pemkot Tangerang tidak saja soal e-planning, tapi berbagi tips bagaimana melaksanakan RPJMD. “Sangat pas dengan yang kita lakukkan untuk tahun 2018. Tidak membagi pagu anggaran di awal, tapi harus diselaraskan dan diasistensi dulu dengan RPJMD sebagai alat ukurnya,” tambahnya.
Penerapan E-Planning dan paradigma baru dalam perencanaan dan penganggaran menjadi jawaban tersendiri atas beberapa usulan dalam Musrenbang lalu yang menginginkan agar anggaran terlebih dahulu ditentukan, baik pembagian, besaran, dan distribusi sektoralnya.
Sebelumnya dikatakan Kepala Bappeda NTB, Ridwansyah pada Musrenbang Kabupaten Lobar (6-7?3) lalu di Hotel Aruna Senggigi, menyatakan, bahwa paradigma penganggaran yang berangkat dari fungsi beralih ke program kegiatan. “Hasil Rakerteknas yang langsung dihadiri Presiden, paradigma “Money Follow the Function” bergeser ke “Money Follow the Program”. Sah-sah saja kemudian bila ada SKPD yang tidak memiliki program tidak memperoleh anggaran,” kata Mantan Kepala Dishubkominfo NTB ini. (Ahkam/Humas/Diskominfo).