Giri Menang, Selasa 24 Oktober 2017- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) secara mendadak berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Hal itu dilakukan dalam rangka mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemkab Lobar dan meminta seluruh jajaran SKPD melaksanakan Penilaian Mandiri (Self Assessement).
Tim yang dipimpin oleh Ibu Endang Purwaningsih itu diterima lengkap oleh seluruh jajaran SKPD yang dipimpin oleh Asisten III Setda Lobar, H. Fathurrahim, Selasa (24/10) di Ruang Rapat Jayengrane.
Setelah pihak Kemen PAN-RB membagikan lembaran quisioner untuk dievaluasi, Fathurrahim lalu memaparkan hasilnya dengan total nilai indeks mencapai 72,23 yang berarti Baik.
Total nilai itu bersumber dari komponen Pengungkit yang bernilai 45,77 dan Komponen Hasil dengan nilai 26,47.
Ia mengatakan target pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 sudah tercapai karena dukungan penuh dari pimpinan.
“Kita bisa meningkatkan komitmen dan dukungan pimpinan dalam satuan kerja yang mendukung dan menggerakkan Reformasi Birokrasi,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Sosial itu mengingatkan agar peran kelompok kerja (Pokja) pada delapan area Reformasi Birokrasi dioptimalkan lagi.
“Dengan itu akan menghasilkan output dan inovasi yang dapat meningkatkan indeks,” ujarnya dengan menekankan juga pada aspek terintegrasinya program dengan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan antar satuan kerja.
Kepala Bagian Ortal Setda Lobar, Syamsul Huda pun menegaskan hal serupa, “Bahkan pokja itu perlu memiliki sekretariat dan pertemuan rutin,” ujarnya menambahkan.
Syamsul menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya pemenuhan dokumen saja, melainkan harus sudah diimplementasikan dalam program-program yang dirasakan oleh masyarakat berupa perubahan mindset pelayanan, inovasi, dan terobosan kerja.
Sementara itu, Ibu Endang Purwaningsih yang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kemen PAN-RB menyampaikan cukup bangga dengan capaian Lobar.
Baginya, pelaksanaan evaluasi reformasi birokasi adalah memotret berbagai perubahan, baik pada akuntabilitas maupun kualitas kinerja dan pelayanan.
“Dari hasil potret tadi, kita memberikan masukan tentang cara perbaikan. Kalau nilai atau peringkat, itu dampak dari itu,” ujarnya.
Intinya, katanya, hasil potret ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Barat. (andy/humas)