Reses anggota DPRD NTB Dapil II Lombok Barat dan Lombok Utara ke Lombok Barat, Rabu (29/10) diterima Wabup. Lobar H.Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, Sekda Lobar, Drs. HM. Uzair, sejumlah kepala SKPD se Lobar, termasuk Camat se Lobar. Rombongan dipimpin H. Umar Said, S.Ag (Partai Golkar) disertai Wakil Ketua TGH. Mahali Fikri (Demokrat) diikuti anggota lainnya, Ustaz Patimura Farham (PKS), TGH. Muammar Kharafat (Golkar) dan Hadi Sulton (PAN). “Sebenarnya dari 12 anggota DPRD NTB Dapil Lobar bisa hadir, namun karena berhalangan tak sempat hadir secara lengkap,” kata Umar Said.
Wabup. Lobar, Fauzan Khalid S.Ag, M.Si dalam penerimaannya menyambut baik kedatangan anggota DPRD NTB ke Lombok Barat untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan percepatan pembangunan di Lombok Barat. Demikian juga dana-dana aspirasi yang selama ini kurang terserap dan terealisasi ke Lombok Barat bisa diperjuangkan di tingkat propinsi. “Kami berharap sebenarnya pada tingkat pembahasan APBD Lombok Barat DPRD Propinsi Dapil Lombok Barat bisa hadir langsung. Dengan demikian para wakil kita di propinsi bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya, termasuk kendala dan fakta yang sebenarnya terjadi di Lombok Barat,” kata Wabup.
Wabup juga berharap agar persoalan-persoalan yang terjadi di lingkup SKPD masing-masing yang selama ini ditemukan bisa disampaikan langsung ke DPRD NTB. Kita ingin Lombok Barat ini ke depan tidak sampai dianaktirikan agar akselerasi pembangunan di Lombok Barat ini berjalan dengan baik.
Patimura Parhan selaku juru bicara DPRD NTB Dapil Lombok Barat mengungkapkan, sejumlah serapan aspirasi yang diinginkan para wakil rakyat asal Lombok Barat terkait dengan persoalan perkembangan pembangunan jalan BIL II sepanjang 7 km yang belum tuntas utamanya soal penganggarannya yang belum tersedia seluruhnya. Masalah kesehatan, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata dan pendidikan.
“Apapun persoalan dan kendala yang terjadi atas seluruh bidang-bidang pembangunan tersebut kami berjanji untuk memperjuangkannya di tingkat propinsi guna mempercepat pembangunan di Lombok Barat,” kata Patimura. (her)
