Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi mengatakan, dalam kegiatan musrenbang ada 12 SKPD ikut turun mendapingi musrenbangcam kali ini. Namun demikian ia menyadari, bahwa pihaknya tidak mungkin bisa merealisasikan 100 persen usulan musrenbangcam ini. Ini dikarenakan Pemkab Lobar hanya memiliki Rp 1,6 triliyun kapasitas fiskal.
Sementara itu Anggota DPRD Lobar Dapil I H. Wahid Sahril mengatakan, Musrenbang merupakan program strategis Pemerintah Daerah Lombok barat. Hal ini dikarenakan pada kegiatan tersebut semua pemangku jabatan dari desa sampai kabupaten berembuk untuk membahas program pembangunan tahun 2018.
“Program musyawarah tidak hanya perintah UU dan PP tetapi yang terpenting merupakan perintah Allah SWT. Untuk itu hendaknya Musrenbangcam memiliki efek dan dampak yang baik. Jangan hanya menjadi catatan di kertas tapi lebih pada realisasi,” tegasnya.
Camat Sekotong Lalu Ahmad Satriadi di hadapan para peserta Musrenbang mengatakan, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menampung usulan-usulan dari pemerintahan desa. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam forum perangkat daerah yang dilaksanakan tanggal 28 Februari mendatang. Setelah itu dilanjutkan pembahasannya dalam Musrenbang tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 April di Hotel Aruna Senggigi.
Lalu Satriadi menjelaskan, untuk menunjang keberlanjutan pariwisata di Sekotong beberapa hal yang harus dibenahi. Di antaranya perlu adanya layanan boat 24 jam untuk penumpang yang akan menyeberang ke Gili.
“Peningkatan layanan telekomunikasi selama ini sering terputus. Begitu pula dengan layanan kesehatan di gili-gili yang ada,” terangnya.
Aparatur pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak untuk mensosialisasikan program yang sudah dan belum dilaksanakan pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan sangat bergantung pada dukungan unsur yang ada di desa dan kecamatan. Itu sebabnya kegiatan Musrenbang perlu dilaksanakan untuk menampung aspirasi pembangunan dari bawah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan nantinya benar-benar merupakan aspirasi masyarakat.(Diskominfo)