Giri Menang, 6 Maret 2018- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasca turunnya Dana Desa (DD) dari APBN sudah mulai mengarahkan pemeriksaan keuangan ke desa-desa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Untuk pemeriksaan tahun 2017 sudah berlangsung lebih dari seminggu ini dan telah menyasar semua desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat.
Atas hasil pemeriksaan tersebut, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi menyampaikan apresiasinya atas penerimaan desa-desa dalam melayani pemeriksaan dari BPK.
Menurut Saswadi, pengelolaan keuangan desa dan kecamatan yang telah berjalan baik akan berdampak positif bagi Lobar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Atas saling membantu itu, kita semua dapat meraih WTP lagi yang merupakan ikhtiar kita bersama,” ujar mantan Sekretaris DPRD Lobar ini.
Saswadi tidak lupa berpesan agar anggaran tahun 2018 ini bisa direalisasikan segera karena telah memasuki bulan maret pada triwulan pertama. Ia juga memastikan agar rencana kerja seluruhnya bisa efektif sesuai waktu yang ditetapkan.
“Jangan sampai pelaksanaan pembangunan di desa kosong,” pesannya di hadapan para Kepala Desa se Kecamatan Gerung, Lembar, dan Sekotong, Selasa (6/2).
Hal tersebut disampaikan Saswadi bersamaan dengan kegiatan Roadshow yang diakukannya ke tiga wilayah se Kabupaten Lobar.
Setelah beberapa waktu lalu bersilaturrahmi dengan desa-desa di empat kecamatan wilayah utara, maka giliran berikutnya adalah Kecamatan Gerung, Lembar, Sekotong.
Roadshow tersebut digagas Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB itu dalam rangka mewujudkan suasana kondusif di daerah menjelang Pilkada Serentak 27 Juni 2018 nanti.
“Pilkada itu (nantinya,red) akan menentukan arah bangsa kita, ke mana lima tahun ke depan dan bagaimana wajah pemimpin yang akan menjadi wajah rakyat,” terang Saswadi sambil memaparkan hasil Rapat Koordinasi Nasional untuk semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada, beberapa waktu lalu di Jakarta.
Saswadi juga menyampaikan amanah MenkoPolhukam Wiranto yang mengatakan bahwa Pilkada itu nantinya juga menjadi titik tolak Pilleg dan Pilpres 2019.
“Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah bersama dengan Kepala Desa dan Dusun untuk memfasilitasi keamanan agar kondusif, sehingga jika terjadi riak-riak kecil segera bisa diatasi,” pungkas Saswadi sambil mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah Desa mengedepankan asas netralitasnya dan cepat tanggap dalam penanganan konflik.
Dalam roadshownya kali ini, Saswadi didampingi oleh Asisten III H. Fathurrahim, Kepala Bakesbangpol H. M. Fajar Taufik, Kepala Dinas PMD Lalu Edy Sadikin, dan Camat di tiga wilayah itu.