Giri Menang – Setelah bertugas kurang lebih selama tiga tahun sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bapak Eldy Mustafa, S.H, M.H akhirnya harus menyerahkan jabatan yang sudah di pegang sejak tahun 2012 itu kepada Bapak Sumardi, S.H. Pelaksanaan serah terima jabatan ini disaksikan langsung oleh Anggota VI BPK RI Bapak Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M pada Kamis (8/10) di Ruang Auditorium BPK Perwakilan NTB. Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur NTB, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTB, Pimpinan Instansi-instansi vertikal di Provinsi NTB dan pejabat serta pegawai di lingkungan BPK Perwakilan NTB.
Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi NTB yang ditandai dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2014 untuk sembilan Pemerintah Daerah, dan 2 Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dibandingkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2011, hanya 1 Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP, 8 Pemerintah Daerah memperoleh opini WDP, dan 1 Pemerintah Daerah memperoelh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Dalam sambutannya Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi berharap agar temuan dan rekomendasi dari BPK serta Perangkat Negara lainnya yang bertugas di NTB dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi agar perencanaan pembangunan di NTB menjadi lebih baik. “Mulai saat ini kita meletakkan perhatian lebih berat lagi agar kinerja keuangan kita berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. “Tujuan kita sama, seluruh kegiatan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Beliau juga berpesan kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan NTB yang baru beserta seluruh jajarannya, agar senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Independen, Integritas dan Profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas dan kegiatannya. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip inilah kita berkeyakinan bahwa kualitas hasil pemeriksaan BPK akan dapat terwujud dan pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang nyata dalam membantu Pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Bapak Eldy Mustafa saat ini telah menempati jabatan sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat. Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB digantikan oleh Bapak Sumardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI. Romi-HumasLobar
