Gerung, Diskominfotik. Sosialisasi arah kebijakan DAK stunting tahun anggaran 2023 dilaksanakan Selasa, 14 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Kepala Dinas P2KBP3A Lombok Barat Ramdan Haryanto. Kegiatan dilaksanakan secara daring di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat.
Presiden RI Joko Widodo menargetkan semua jajarannya untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 14% pada tahun 2024. Sementara angka stunting Indonesia pada tahun ini adalah 24%, oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp 34,1 triliun tahun ini untuk menurunkan angka stunting nasional. Anggaran tersebut tersebar ke-17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.
Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan untuk menjalankan program penurunan stunting pada anak dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik, seperti untuk mengurusi suplai dan permintaan di lingkungan rumah tangga, kesehatan hingga lingkungan sosial dan ekonomi. “Sebanyak 10,7 triliun dana telah dialokasikan melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dibagi menjadi DAK fisik sebesar 8,9 triliun dan 1,8 triliun DAK non-fisik. Dana tersebut disalurkan melalui program bantuan operasional stunting dan bantuan operasional keluarga berencana dan dana ketahanan pangan dan pertanian,” jelasnya.