J
Penghargaan PDT Award ini diserahkan langsung Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, kemarin. Penyerahan piagam penghargaan disaksikan 183 kepala daerah tertinggal yang hadir pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebijakan Afirmatif Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012.
Dalam amanatnya, Wapres meminta para penerima anugerah dan semua kepala daerah tertinggal untuk kreatif membuat terobosan guna meningkatkan dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerahnya. Namun, tambah Boediono, kreatifitas tersebut harus dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang.
“Bukan berarti menggunakan cara-cara diluar ketentuan”’ujarnya dalam acara tersebut seperti dikutip situs resmi Wapres, kemarin.
Sementara itu, anugerah yang diterima Bupati Zaini Arony didasari hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survey tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di Lobar jika dibandingkan 183 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal di Indonesia.
Disebutkan, tahun 2009 lalu angka kemiskinan di Lobar tercatat 24,05 persen. Tahun 2010 turun menjadi 21,59 persen dan 2011 lalu kembali berkurang menjadi 20,01 persen. Penurunan yang berkelanjutan inilah yang membuat Lobar dinilai menjadi kabupaten dengan progress penurunan angka kemiskinan terbaik dari 183 kabupaten yang dinilai..
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat atas penghargaan ini. Bagi kami ini adalah hasil kerja keras bersama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Lombok Barat”, ujar Bupati Lombok Barat Zaini Arony kepada Lombok Post terkait anugerah itu.
Penghargaan ini, tambah Zaini, akan dijadikan pelecut semangat untuk terus bekerja keras dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Lobar. Menurutnya, masih banyak hal yang harus disempurnakan agar pemerataan kesejahteraan makin meningkat.” Angka kemiskinan memang berkurang namun ke depan kami harus bekerja lebih giat lagi”,imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi menambahkan terdapat beberapa program utama yang dilakukan Lobar untuk mengurangi angka kemiskinan. Yakni upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan distribusi pendapatan. Untuk mencapai hal tersebut, Lobar mengutamakan pembenahan sarana perhubungan seperti jalan dan pembenahan pasar-pasar tradisional.
“Kemiskinan di Lombok Barat lebih disebabkan oleh kurangnya infrastruktur perhubungan dan perdagangan. Karena itulah pembangunan jalan dan pasar menjadi prioritas”,imbuhnya.
Sementara itu, KPDT sebagai panitia memberikan Award dalam lima katagori, yakni peningkatan IPM, pengentasan kemiskinan, peningkatan eksport, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan kualitas postur APBD. NTB sendiri memiliki delapan daerah yang masuk dalam katagori daerah tertinggal yang turut dinilai, yakni Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
Wapres Minta Menteri PDT Awasi Alokasi DAK.
Menteri PDT Helmy Faishal Zaini mengatakan adanya kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah tertinggal dari APBN yakni dari Rp 10,5 triliun menjadi Rp 15 triliun di tahun 2013. Karena itulah, dalam sambutannya Wapres berpesan agar Menteri PDT melakukan penajaman program untuk memanfaatkan DAK tersebut.
“Perlu penajaman program, jangan sampai tercecer dan saya yakin dana afirmatif tersebut akan bermanfaat di daerah tertinggal”,kata Wapres Boediono sebagaimana dikutip dari situs resmi Wapres, usai acara.
Sementara itu dalam acara soft opening rakornas yang berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo mengatakan, pada awalnya Menteri PDT meminta kenaikan DAK sebesar RP 13,06 triliun. Namun mengingat kebutuhan daerah tertinggal yang lebih banyak, DPR mengapresiasi dengan memberikan nilai lebih menjadi Rp 15,06 triliun.”DAK ini untuk memenuhi kebutuhan infrasruktur di daerah tertinggal”, tambahnya.
Artinya, setiap kenaikan DAK Kabupaten Tertinggal ini akan mengalami kenaikan rata-rata sekitar Rp 80 miliar. Rakornas yang berlangsung dua hari itu diikuti oleh 183 kepala daerah kabupaten daerah tertinggal.
Sumber : Lombok Post 9 Oktober 2012