OPTIMALISASI PAD, KEPALA DAERAH SE-NTB TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA

Giri Menang, Kamis 2 Mei 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama kepala daerah se-NTB melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKB) dengan Bank NTB Syariah dan Kantor Pertanahan di Ballrom Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (2/5). Penandatanganan yang digelar dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah ini disaksikan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kepala BPN NTB Daly Agung Darmawan, Kepala OJK NTB Farid Faletehan.

Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo menerangkan, pertumbuhan penduduk, ekonomi dan kesejahteraan memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah transaksi dan wajib bayar pajak serta retribusi daerah secara massif. Sehingga diperlukan penggunaan teknologi dan aplikasi yang mampu mencatat pembayaran pajak dan retribusi daerah secara efektif.

”Sebagai Bank pengelola kas daerah, peranan Bank NTB Syariah akan semakin dibutuhkan untuk mendukung transaksi keuangan yang efektif, efisien, dan produktif,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Bank NTB Syariah telah mengimplementasikan layanan Cash Management System di seluruh Pemerintah Daerah. Beberapa tahun terakhir Bank NTB Syariah telah mengembangkan teknologi dan aplikasi pembayaran pajak serta retribusi daerah. Ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Antara lain pembayaran PBB On Line dan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui fasilitas E-Samsat. Selain itu, Bank NTB Syariah saat ini sedang dalam progress pengembangan aplikasi QR untuk penerimaan retribusi daerah.

Kukuh menjelaskan Bank NTB Syariah saat ini dalam proses pengembangan aplikasi untuk penerimaan retribusi daerah. Bank NTB Syariah menyadari sepenuhnya teknologi handal merupakan salah satu kebutuhan sekaligus keunggulan dalam rangka memberikan layanan unggul kepada nasabah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap PKB ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

“Sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah, karena datanya akan tercatat secara elektronik,” kata Basaria.

Program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah bagian delapan program intervensi KPK melalui Koordinator Wilayah yang membawahi satuan tugas koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan. KPK terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk delapan program tersebut. Tujuh program lainnya adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Dana Desa, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen APIP. Adapun kepatuhan lainnya seperti Pelaporan Harta Kekayaan Milik Penyelenggara Negara dan Penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai dengan amanat Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Progres capaian selama tahun 2018 atas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tersebut pada Wilayah NTB tercatat Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah rata-rata sebesar 57 persen.

Di kesempatan yang sama Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Barat Dar Sapardi mengapresiasi kerjasama ini. Menurutnya kerjasama ini dapat mewujudkan keterbukaan dan transparansi.

“Penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan PT Bank NTB Syariah dan Pertanahan ini dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Hal ini tindak lanjut dari hasil koordinasi dan supervisi pencegahan terintegrasi KPK dalam upaya menciptakan keterbukaan baik terhadap pembayaran maupun penyajian data transaksi sehingga dapat terintegrasi antara wajib pajak, pemerintah daerah maupun pihak perbankan. Dengan meningkatnya PAD akan berimbas kepada biaya pembangunan akan lebih besar,” tuturnya. (Humas Lobar)

OPTIMALISASI PAD, KEPALA DAERAH SE-NTB TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA

BUPATI LOMBOK BARAT TUTUP HIBAH KIAT UNTUK GESI

Mataram, 2 Mei 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menutup kegiatan Hibah Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dalam program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Bidang Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusi (GESI) yang terselenggara di Hotel Astoria Mataram, Kamis (2/5).

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Saya setuju masalah gender harus menjadi perhatian. Itu mengapa setiap infrastruktur yang akan dibangun, harus mengutamakan gender dan ramah terhadap saudara kita penyandang disabilitas,” ujar Fauzan saat menutup kegiatan yang terintegrasi dengan program Provincial Road and Infrastruktur Maintenance (PRIM) itu besutan Australia itu.

Fauzan pun memastikan bahwa semua bangunan untuk pelayanan publik di era kepemimpinannya harus ramah terhadap disabilitas.

“Yang tidak ramah itu, pasti bangunan lama,” tegas Fauzan.

Menyinggung PRIM, Fauzan menuturkan perjalanan awal PRIM di Lombok Barat.

“Ketika pertama kali tahu PRIM ini, mereka datang audiensi tanpa bersurat, tanpa berfikir panjang langsung sy setujui,” tutur Fauzan.

PRIM di Lombok Barat saat ini sudah memasuki tahun ketiga. Selama perjalanannya di Lombok Barat, standar hasil yang dicapai rata-rata 98 persen, sudah di atas penilaian untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 94 persen.

“Untuk infrastruktur jalan di Lombok Barat, kami berkomitmen meniru pola PRIM. Tapi tidak di semua ruas jalan karena kemampuan fiskal kita yang terbatas,” pungkas Fauzan.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat I Made Arthadana menuturkan bahwa PRIM di Lombok Barat untuk tahun 2019 ini mampu membangun 123 Kilo meter jalan.

“Dengan dana PRIM hanya 72 milyar, ada 5 ruas jalan yang kita bangun. Panjangnya 123 kilo meter lebih, belum lagi 56 ruas paket untuk pemeliharaan jalan,” terang Made.

Lima ruas jalan yang dibangun tahun ini, tutur Made adalah ruas jalan dari Meninting ke Midang, dari Keru ke Suranadi, dari Dasan Geres ke Dusun Buntage Kuripan Selatan, dari Gerung ke Bantir, dan ruas jalan dati Dasan Tereng ke Desa Dembung.

Senada dengan Bupati, Made berharap pola PRIM bisa dimplementasikan untuk pembangunan jalan di Lombok Barat.

“Kalaupun PRIM tuntas di Desember tahun ini, kita berharap ada sumber anggaran lain,” pungkas Made menegaskan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang harus ditangani pihaknya.

FAUZAN : GURU SIAP HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.O.

Giri Menang, Kamis 2 Mei 2019 – Membacakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid selaku Inspektur Upacara mengingatkan para guru untuk bersiap menghadapi hadirnya Revolusi Industri 4.0.

Kehadiran Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mempengaruhi cara hidup, bekerja, dan belajar masyarakat. Revolusi tersebut telah mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku serta karakter para peserta didik yang didominasi oleh Generasi Z. Mereka terlahir di era digital dengan pesatnya teknologi informasi sehingga lebih mudah dan cepat menyerap teknologi terbaru. Untuk itu para guru dan lihak sekolah diminta agar dapat memanfaatkan potensi oara murid tersebut.

“Guru harus menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan empat sentuhan budaya Indonesia melalui tri pusat pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan,” kata bupati dihadapan ratusan peserta upacara di halaman Kantor Bupati Lobar, Kamis (2/5).

Selain itu dalam amanat tersebut, Mendikbud meminta agar Pemerintah Daerah lebih aktif dalam memanfaatkan dana APBN untuk penguatan SDM.

“Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia itu sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif,” pesannya. (Humas Lombok Barat)

FAUZAN : GURU SIAP HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.O.

SABET TIGA KATEGORI BERGENGSI, PDAM GIRI MENANG RAIH TOP BUMD 2019

Jakarta, 30 April 2019 – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang Lombok Barat meraih lima kategori penghargaan dalam gelaran Top BUMD 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah TopBussiness yang bekerja sama dengan Asia Bussiness Research Center di Hotel Sultan Jakarta, Senin (29/4).

Lima kategori yang diberikan kepada BUMD milik Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Mataram itu adalah TOP BUMD 2019 untuk Seluruh Kategori, TOP PDAM 2019 dengan pelanggan lebih dari seratus ribu, TOP CEO BUMD yang dianugerahkan kepada Direktur Utama H. Lalu Ahmad Zaini, dan 2 Penghargaan lainnya untuk Top Pembina BUMD 2019 yang diberikan kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Wali Kota Mataram H. Akhyar Abduh.

H. Lalu Ahmad Zaini cukup bangga dengan capaian PDAM yang dipimpinnya di event TopBussiness ke lima kali ini.

“Alhamdulillah, dari seribu lebih BUMD se-Indonesia, PDAM Giri Menang menjadi BUMD Terbaik seluruh kategori untuk PDAM dengan seratus ribu lebih pelanggan,” terang Zaini sesaat sebelum menerima penghargaan.

Menurut Zaini, ada beberapa kriteria yang dinilai menjadi keunggulan PDAM Giri Menang. Pertama dari sisi PDAM, terbaik di Indonesia dari sisi rasio pegawai karena seharusnya dalam aturan BP-SPAM, per 1000 pelanggan maksimal boleh diurus oleh 3-5 orang pegawai. Namun pihaknya mampu menekan angka itu menjadi rasio 1,8 pegawai untuk mengurus 1000 pelanggan. PDAM Giri Menang bisa mengelola dengan memberi motivasi kerja kepada pegawai. Jumlah pegawai yang seharusnya 4 orang namun bisa ditekan menjadi hanya separuhnya, berpengaruh dari sisi kesejahteraan pegawai yang menjadi lebih baik.

Kedua jelas Zaini, pendekatan teknologi informasi dalam pelayanan. Ketiga keunggulan PDAM Giri Menang adalah mengalokasikan sekian banyak CSR-nya ke desa-desa.

“Tahun ini saja kita menyerahkan CSR sebesar Rp. 850 juta ke desa-desa sekitar sumber mata air,” pungkas Zaini yang didapuk sebagai TOP CEO BUMD 2019.

Penghargaan Top BUMD 2019 diselenggarakan oleh TopBussiness yang men-survey seribu lebih BUMD sejak tanggal 4-29 Maret 2019. Dari seluruh BUMD itu, juri yang dipimpin oleh Laode Komaruddin menetapkan 130 BUMD yang meraih penghargaan.

“Penilaian tidak hanya dilihat dari sumbangan PAD-nya, tapi seberapa penting keterlibatan BUMD dalam pembangunan perekonomian daerah,” terang Laode sebelum memberikan penganugerahan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono dalam sambutannya sependapat dengan tujuan diselenggarakannya penganugerahan itu. Bahkan, Nono menegaskan pihak DPD pun sedang memperjuangkan Undang-Undang tersendiri dengan BUMD itu di samping undang-undang kepulauan yang sudah selesai.

“Di samping DPD sangat konsern terhadap pemerataan pembangunan, terutama untuk wilayah timur, kita juga konsern terhadap BUMD agar mampu memberi nilai tambah bagi daerah-daerah,” ujar Nono Sumpono. (Humas Lombok Barat)

SABET TIGA KATEGORI BERGENGSI, PDAM GIRI MENANG RAIH TOP BUMD 2019

PERCEPAT PENANGANAN STUNTING, PEMKAB LOMBOK BARAT GELAR REMBUG STUNTING

Giri Menang Jum’at 3 Mei 2019 – Stunting bukan persoalan lokal tetapi stunting merupakan permasalahan nasional dan bahkan permasalahan dunia. Karena di sini WHO terlibat di dalamnya untuk menyampaikan berbagai permasalahan stunting yang ada di dunia termasuk yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki stunting yang cukup tinggi.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Lombok Barat, H. Ilham saat membuka Rembug Stunting tingkat Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati, Jum’at, (3/5).

“Dalam acara ini kita rembug bersama untuk kita share informasi, tukar pendapat dan pikiran kita, bagaimana stunting ini bisa kita bebaskan sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra mengakui angka kasus stunting di Lombok Barat tahun 2007 lalu terbilang cukup tinggi. Dari riset kesehatan dasar tahun 2007 jumlah balita stunting di Kabupaten Lombok Barat mencapai 49,8 persen.

“Ini membuat kita semua terkesima dan membuat kita kaget. Akhirnya dengan berbagai upaya terobosan dan kerja kita semua, angka stunting di Lombok Barat tahun 2016 turun menjadi sekitar 32 persen. Dan hasil bulan penimbangan pada Februari 2019 dengan seluruh balita kita lakukan entry dan kita ukur stunting di Lombok Barat dengan angka yang real sekitar 25,2 persen,” ungkap Rachman.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Lombok Barat diantaranya sensus terhadap seluruh balita di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.

Keberhasilan Lombok Barat menurunkan angka kasus stunting mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Tahun 2017 lalu, Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia ditunjuk sebagai daerah percontohan penanganan angka stunting karena pemerintah daerah setempat dinilai memiliki komitmen yang kuat.

“Mari jadikan kegiatan ini, momentum mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. Melalui penguatan komitmen dan koordinasi antar lintas sektor, melalui dana APBN, APBD, DD, dan sumber lainnya,” ajak Rachman.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi memberikan dukungan pada kegiatan ini. Baginya stunting tidak bisa dianggap sepele karena bisa dianggap salah satu indikator Indeks Kelayakan Hidup (IKH) manusia berikut pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)nya.

“Dengan rembug stunting ini bukannya pemerintah lepas tangan atau membagi beban permasalahan stunting dengan desa maupun stakeholder lainnya, namun pemerintah ingin mengingatkan masalah stunting ini merupakan masalah bersama yang perlu ada penyikapan bersama,” terangnya.

Beberapa hal yang harus ditingkatkan yakni peningkatan kapasitas petugas terkait penanggulangan stunting dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui pola pengasuhan anak, seperti pemberian makan bayi, PMT BUMIL bayi dan balita suplementasi vitamin. Kemudian intervensi gizi sensitif berupa peningkatan akses air bersih dan lingkungan yang sehat bekerjasama dengan OPD lainnya.

Stunting sendiri adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu lama. Sehingga anak yang terkena stunting umumnya bertubuh lebih pendek dibanding anak seusianya.

Umumnya stunting adalah gangguan yang sering ditemukan pada balita, khususnya usia 1-3 tahun. Dampak stunting yang bisa terlihat antara lain mengganggu pertumbuhan tinggi dan berat anak. Stunting juga dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar anak akibat kekurangan gizi, dan mudah terserang penyakit dan berisiko terkena berbagai penyakit saat dewasa seperti diabetes, jantung, kanker dan stroke. Bahkan stunting juga bisa berujung pada kematian usia dini. (Humas Lobar)

PERCEPAT PENANGANAN STUNTING, PEMKAB LOMBOK BARAT GELAR REMBUG STUNTING

BUPATI LOMBOK BARAT SUKSES RAIH TOP PEMBINA BUMD 2019

Jakarta, 30 April 2019 – Bersama Walikota Mataram H. Akhyar Abduh, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didaulat sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disematkan oleh Majalah ternama TopBussiness yang bekerja sama dengan Asia Bussiness Research Center di Hotel Sultan Jakarta, Senin (29/04).

Dua kepala daerah tersebut dinilai Terbaik dalam pembinaan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang sehingga PDAM itu bisa memperoleh tiga terbaik dalam gelaran penghargaan. Tiga kategori untuk PDAM Giri Menang itu adalah TOP BUMD 2019 untuk Seluruh Kategori, TOP PDAM 2019 dengan pelanggan lebih dari seratus ribu, dan TOP CEO BUMD yang diberikan kepada Direktur Utama H. Lalu Ahmad Zaini.

Direktur Utama PDAM Giri Menang H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa capaian BUMD yang dipimpinnya tidak lepas dari intervensi pembinaan Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram.

“Keberhasilan PDAM kita tidak lepas dari pembinaan mereka,” tegas Zaini.

Zaini mengungkapkan konteks pembinaan itu terletak pada pengawasan melekat kepada BUMD yang dipimpinnya. Aspek lainnya adalah karena pihaknya mampu menekan rasio pegawai yang hanya 1,8 orang pegawai berbanding 1000 penduduk, penerapan teknologi informasi, pengalokasian CSR yang tahun ini besarnya sampai Rp. 850 juta, dan beberapa indikator lainnya.

“Rasio pegawai kita berada jauh di bawah standar nasional. Standar nasional itu 2,5 pegawai,” pungkas Zaini.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi prestasi yang diraih PDAM Giri Menang di event tahunan TopBussiness di kali yang kelima itu.

“Dengan capaian sebagai TOP BUMD 2019 untuk seluruh kategori dan dua capaian lainnya, saya berharap PDAM kita terus meningkatkan kualitas kinerjanya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Banyak kendala, terutama pada sumber air, tapi akan terus kita perbaiki hulu dan kualitas jaringannya,” tegas Fauzan Khalid sambil menyebutkan instalasi baru di kawasan Merembu Labuapi akan menjamin persoalan sumber air untuk sebagian wilayah di Lombok Barat.

Mengenai penghargaan yang diberikan kepadanya, Fauzan menimpali penuh senyum. Bagi Fauzan, Pemkab Lombok Barat memang berkepentingan agar PDAM bisa memberikan pelayanan optimal kepada para pelanggannya.

Sampai saat ini, warga Mataram dan Lombok Barat yang menggantungkan suplai air bersih dari PDAM Giri Menang total berjumlah 147.255 pelanggan. Namun dari keseluruhan itu, yang aktif berjumlah 135.326 pelanggan. Jumlah tersebut memang meningkat tajam dalam kurun delapan terakhir, terutama sejak direksi mulai dipimpin oleh H.Lalu Ahmad Zaini.

Ketua Penyelenggara Lutfie Handayani dalam kesempatan berbeda memberi apresiasi tersendiri atas capaian PDAM Giri Menang dan 129 BUMD lainnya yang meraih penghargaan.

“Lebih dari seribu seratus BUMD seluruh Indonesia, ada 152 BUMD yang finalis namun juri menetapkan 130. Mereka yang lolos kita sebut best of the best,” papar Lutfi yang sehari-hari adalah Pimred Majalah TopBussiness.

Menurut Lutfie, salah satu indikator penilaian dalam proses survey dan penilaian yang dilakukan sejak tanggal 4-29 Maret lalu itu adalah kepedulian Kepala Daerah dalam mendukung dan mendorong daya saing BUMD di daerahnya.

Untuk kategori Top Pembina BUMD 2019 selain memberikan penghargaan kepada Fauzan dan Akhyar, pihak TopBussiness juga memberikan penghargaan serupa kepada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Lampung Utara, Bupati Sidoarjo, Bupati Grobogan, Bupati Banjar, Bupati Pasuruan, Bupati Jember, Bupati OKU, Bupati Sumenep, Bupati Kutai Timur, Wali Kota Banjar Baru, dan Wali Kota Bekasi. (Humas Lobar)

BUPATI LOMBOK BARAT SUKSES RAIH TOP PEMBINA BUMD 2019

LOMBA KEBAYA MERIAHKAN HARI KARTINI DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 29 April 2019 – Dalam rangka memperingati hari Kartini tahun ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Lomba Busana Kebaya Nasional tingkat Lombok Barat. Selain diikuti para srikandi perwakilan OPD, lomba yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) itu diikuti 40 peserta dari berbagai organisasi di Lombok Barat seperti DWP, IWAPI, IBI, PERSIT, Bhayangkari, Bazarnas dan lainnya.

Ketua DWP Lobar selaku ketua panitia, Hj. Sukerniati M. Taufiq, dalam kesempatan itu berharap agar kegiatan terebut mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya nasional di tengah budaya luar yang telah masuk ke tengah-tengah kehidupan kita saat ini.

“Dengan lomba ini saya berharap tumbuh juga ingatan kita kepada perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang agar perempuan dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki,” ujarnya, Senin (29/4).

Kegiatan lomba yang juga dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun dan Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq kali ini mengambil tema “Perkuat Advokasi dan Aksi Nyata Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal Perempuan”. Dengan rangkaian peringatan hari Kartini ini juga diharapkan bukan hanya sebatas seremonial semata, namun juga dimaknai sebagai momentum bahwa perempuan itu bisa menjadi pendidik yang baik dalam keluarga dan lingkungannya.

“Peringatan dan kegiatan ini mengandung makna emansipasi perempuan dan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus konsisten memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender,” tegas Hj. Sumiatun.

Suasana lomba yang bisa dibilang cukup meriah dengan kehadiran para kontestan yang kesemuanya merupakan wanita beserta pendukung-pendukung setiap kontestan yang berkesempatan hadir untuk memberikan dukungan dan sorak-sorai kepada perwakilan dari organisasi mereka masing-masing.

Setelah satu per satu peserta lomba Kebaya Nasional berlenggak-lenggok di catwalk, sampailah pada saat penilaian dewan juri yang harus memilih 3 kontestan terbaik dari 40 peserta Lomba Kebaya kali ini. Perpaduan kostum dan tata cara pemakaian kebayak merupakan unsur paling dinilai dalam lomba.

Setelah pengumuman juara lomba, acara berlanjut ke sesi penyerahana hadiah, setiap pemenang dari juara 1, 2 dan 3 berhak atas piala dan sejumlah uang. Selain dari panitia, Sekda H. Moh. Taufiq juga ikut memberikan hadiah tak terencana secara pribadi, yakni tiket liburan ke Pulau Bali untuk kontestan yang meraih juara 1 dalam lomba kali ini. Tidak mau kalah dengan Pak Sekda, Ibu Wabup Hj. Sumiatun pun menghadiahkan secara pribadi pula hadiah yang sama berupa tiket PP ke pulau dewata untuk peraih juara 2 lomba Kebaya Nasional ini. (Humas Lombok Barat)

LOMBA KEBAYA MERIAHKAN HARI KARTINI DI LOMBOK BARAT

 

LEBIH DARI SERATUS POHON SUDAH DITEBANG

Giri Menang, 26 April 2019 – Sekitar seratus pohon mati yang tersebar di seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Lombok Barat sudah ditebang oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pertamanan Saefullah saat menghadiri Rapat Bulanan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) yang membahas tindak lanjut aduan masyarakat di Aula Rapat Dinas Perhubungan Lombok Barat di Gerung, Jum’at (26/4).

“Kami sudah mendeteksi di seluruh ruas jalan. Ada 314 pohon yang mati dan membahayakan pengguna jalan. Sampai kemarin sudah seratus pohon yang sudah dipotong, tinggal empat pohon yang sangat mendesak untuk segera dipotong. Kami pastikan dipotong dalam waktu dekat,” terang Saifullah.

Saefullah menambahkan bahwa pihaknya juga menerima permohonan dari desa yang ingin memanfaatkan pohon-pohon yang mati di ruas jalan di wilayahnya.

“Baru Desa Golong yang mengajukan surat permohonan untuk menebang sendiri pohon-pohon mati di ruas jalan Desa Golong sampai Desa Keru. Kami mempersilahkan,” terang Saefullah menyebutkan sekitar 35 pohon miring yang harus ditebang di ruas jalan tersebut. Mereka, aku Saefullah, ingin memanfaatkan kayu untuk pembangunan masjid atau kantor desa.

Di Lombok Barat, menurut data yang dimiliki Saefullah, paling sedikit terdapat 16.000-an pohon yang tumbuh menjadi pohon pelindung seluruh ruas jalan di Lombok Barat.

“Sebanyak 1.800-an tumbuh miring dan harus dirapikan. 314 mati,” pungkas Saefullah menyayangkan minimnya anggaran yang hanya 25 juta untuk merapikan seluruh pohon sepanjang ruas jalan di Lombok Barat.

Selain masalah pohon mati, FLLAJ Lombok Barat juga menggelar rapat guna membahas tindak lanjut aduan masyarakat lainnya yang diterima FLLAJ Lombok Barat selama Bulan Maret dan April ini.

“Ada dua puluh tujuh aduan selama dua bulan ini, baik yang disampaikan langsung, maupun melalui media sosial. Kita himpun, kita bahas, dan kita tindak lanjuti semua sesuai dengan tugas fungsi leading sektornya,” terang Ketua Pokja FLLAJ, Dayu Sidemen.

Untuk bulan April yang akan ditindak lanjuti dalam rapat bulanan FLLAJ, ada sebelas aduan dan terbanyak adalah masalah infrastruktur jalan yang rusak akibat tingginya volume hujan selama Bulan April ini. Salah satunya, aku Dayu Sidemen, adalah ruas jalan penghubung antara Desa Sesaot dan Desa Pakuan yang mengalami kerusakan lebih dari lima puluh meter dan diadukan melalui akun facebook.

Di kesempatan terpisah, Kepala Desa Sesaot Yuni Hariseni mengatakan,

“dulu jalan ini juga pernah rusak, tapi tidak separah sekarang. Karena hujan yang lebat kemarin itu, jadi longsor. Ini membutuhkan penangan besar karena di bawah juga ada cerukan dalam dan saluran air,” terang perempuan satu-satunya yang menjadi Kepala Desa di Lombok Barat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Lombok Barat, Hambali mengakui hal tersebut. Pihaknya, aku Hambali, sudah melihat langsung kerusakan jalan yang dimaksud.

“Kita sudah mengecek langsung ke lokasi, bahkan sudah menyusun berapa kerugiannya. Biaya untuk merehabilitasi jalan tersebut, paling sedikit lima ratus lima puluh juta,” terang Hambali.

Hambali mengaku saat ini kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk perbaikan jalan tersebut.

“Kami serahkan ke pak Kadis bagaimana membicarakan dengan pimpinan tentang kondisi jalan tersebut dan pembiayaan di APBD P,” terang Hambali.

Hambali pun mengaku sudah melakukan pengecekan seluruh jalan yang menjadi bahan aduan masyarakat.

“Termasuk yang di Sekotong Tengah dan Cendi Manik. Kami sudah cek langsung, ukur, dan membuat RAB-nya. Tinggal kami teruskan ke pimpinan,” pungkasnya mengaku anggaran perbaikan jalan dari APBD hanya seratusan juta yang tidak cukup untuk menangani seluruh keluhan masyarakat. (Humas Lombok Barat)

LEBIH DARI SERATUS POHON SUDAH DITEBANG

DESA SARIBAYE JADI LOKUS VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL (VKN)

Giri Menang, Rabu 24 April 2019 – Desa Saribaye di Kecamatan Lingsar menjadi sasaran visitasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh Tim Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, angkatan IV tahun 2019. Kedatangan peserta VKN diterima Sekda Lobar H. Moh. Taufiq di Aula Kantor Bupati, Rabu (24/4).

Desa Saribaye sengaja dipilih lantaran desa yang berada di Kecamatan Lingsar ini memiliki banyak potensi. Selain sebagai juara dua lomba desa tingkat nasional, desa ini pun memiliki potensi lain di sisi pariwisata dan pengembangan potensi lain.

“Kami sengaja menyiapkan lokus (tempat-red) di desa Saribaye kecamatan Lingsar ini, karena potensi desa ini beragam, meskipun kami punya juga desa yang juara satu nasional,” terang Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq saat menerima rombongan tim visitasi.

Dalam kegiatan visitasi ini, tim visitasi yang beranggotakan enam belas orang ini akan melakukan observasi dan pembelajaran pada Visitasi Kepemimpinan Nasional. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta VPN dan masyarakat Lobar kedepannya.

“Peserta Visitasi Kepemimpinan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II, angkatan IV ini bertujuan untuk melakukan observasi dan pembelajaran terkait dengan tema, pemberdayaan potensi lokal di desa mandiri yang berdaya saing,” jelas Widyaiswara Utama, Firdaus Hafied di hadapan Sekda Taufiq dan Asisten I Setda Lobar H. M. Ilham.

Dijelaskan Firdaus, sebelumnya, saat Pemkab Lombok Barat sudah menyediakan lokus sasaran visitasi, pihak peserta sudah siap mendapatkan informasi dan data terkait pemberdayaan potensi daerah. Setelah itu, seluruh peserta diwajibkan untuk membuat semacam policy brief yang dibuat berdasarkan kebijakan yang didapatkan di daerah lokus. Potensi-potensi daerah yang didapatkan tersebut, bisa dikembangkan dan diusulkan sebagai alternatif nantinya.

Selain policy brief, para peserta juga membuat tugas kelompok. Tugas kelompok ini terkait dengan listen learn yang merupakan pembelajaran terkait dengan tema yang sudah ditentukan. Tekniknya, para peserta nantinya bisa berkomunikasi dengan Kepala Desa, Camat, dan tokoh masyarakat setempat.

“Gunanya, untuk melihat seperti apa kebijakan kebijakan dan bagaimana penanganan potensi yang ada di desa lokus. Selain tugas tersebut, para peserta juga akan membuat laporan individu terkait listen learn dari pengamatan pribadi mereka,” lanjut Firdaus.

FAUZAN-SUMIATUN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT 2019-2024

Giri Menang, 23 April 2019 – Usai dilantik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah (23/4) pagi tadi, pasangan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun resmi memimpin Kabupaten Lombok Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu lima tahun kedepan. Hal itu didasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 131.52-659 Tahun 2019 dan Nomor: 132.52-660 Tahun 2019. Pelantikan dengan agenda inti pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas ini digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram dan dihadiri ratusan tamu undangan.

Momen bersejarah itu juga disaksikan salah satu tokoh nasional, Akbar Tanjung. Bagi Gubernur Zulkieflimansyah, kehadiran politisi senior Golkar itu memiliki nilai istimewa dan dapat menjadi insiprasi karena kesinambungannya dalam bersilaturahmi dengan juniornya. Untuk itu gubernur berpesan kepada pasangan Fauzan-Sumiatun untuk selalu akur dan kompak, serta dapat memelihara persahabatan dan silaturahmi untuk membenahi dan membangun Lombok Barat. Gubernur berharap dengan kepemimpinan yang baru, Lombok Barat dapat lebih maju di masa yang akan datang.

“Mari songsong masa depan dengan lebih baik,” tegas gubernur.

Sementara itu, Bupati Fauzan Khalid bersyukur atas dilantiknya Wakil Gubernur Hj. Sumiatun sebagai pendampingnya. Fauzan sendiri selama 3 tahun terakhir memimpin Lombok Barat seorang diri, tanpa seorang Wakil Bupati. Dalam perjalanannya memimpin Lombok Barat, Fauzan terbilang cukup berhasil.

Bersama Hj. Sumiatun sebagai Wakil Bupati, Fauzan optimis dapat membangun Lombok Barat lebih baik lagi. Pasangan baru ini kembali menyerukan komitmennya selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Lombok Barat yang MANTAP, yakni Aman, Sejahtera dan Berprestasi.

“InsyaAllah saya dengan Hj. Sumiatun akan patuh sesuai dengan jargon kami Sopoq Angen. Apa yang menjadi amanah yang disampikan beliau (gubernur-red) itu InsyaAllah akan kami pegang teguh. Terutama terkait dengan sinergitas dan kekompakan,” kata bupati.

1 2 3 168