Pengumuman Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lombok Barat T.A. 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 796 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 512/800/502/BKD-PSDM/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

Formasi, persyaratan dan ketentuan lainnya bisa diunduh DISINI

Contoh Surat Lamaran DISINI

Contoh Surat Pernyataan Bersedia Digugurkan Apabila… DISINI

Contoh Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi Minimal 10 Th  DISINI

Panduan Pendaftaran DISINI

Permenpan 23/2019 DISINI

 

Sumber : http://bkdpsdm.lombokbaratkab.go.id/berita-telah-dibuka–penerimaan-cpns-pemerintah-kabupaten-lombok-barat-ta-2019.html

WUJUDKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, TP-PKK LOMBOK BARAT GELAR SOSIALISASI

Giri Menang, Selasa 24 September 2019 – Dalam rangka mewujudkan percepatan penurunan stunting, TP-PKK Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Sosialisasi Asi Eksklusif dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Kegiatan yang diikuti seluruh anggota PKK se-Lobar ini digelar di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (24/9).

“Asi Eksklusif dan Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) tentunya sangat penting. Karena ini mencakup bagaimana generasi kedepan kita, generasi millenial kita dimana kesehatan itu adalah sangat penting mencetak generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang berprestasi, dan generasi yang berdaya saing,” kata Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid saat membuka acara.

Dijelaskan Khairatun, kehidupan kedepan akan semakin kompleks sehingga segala persiapan perlu dilakukan sejak dini untuk mencetak generasi kedepan yang lebih baik. Melalui program-program TP-PKK diharapkan dapat membantu pemerintah desa maupun kabupaten dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup kesehatan bagi masyarakat. Khusus bagi ibu-ibu hamil dan yang menyusui bayi berusia di bawah 2 tahun akan dituntaskan untuk mendapatkan intervensi yang tepat guna dari sisi kesehatan dengan mengerahkan semua kekuatan di bidang kesehatan yang dimiliki.

“Salah satu yang kita lakukan adalah Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) bagaimana nanti kita berikan pemahaman kepada masyarakat tentunya sasaran kita untuk berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kita ingin bahwa stunting di Kabupaten Lombok Barat ini akan terjadi penurunan dalam wujud percepatan dan pada akhirnya kita akan bebas stunting,” harapnya.

Sementara itu Konselor PMBA Dikes Provinsi NTB Luh Suwandini menerangkan, bahwa masalah stunting merupakan ancaman bagi Indonesia. Menurtnya anak stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisik tapi juga pertumbuhan otak. Efeknya, SDM menjadi tidak produktif yang berdampak pada terganggunya kemajuan negara.

“Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah hadir untuk masyarakat dalam menurunkan stunting. Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI telah melakukan intervensi gizi spesifik meliputi suplementasi gizi makro dan mikro seperti pemberian tablet tambah darah, Vitamin A, taburia, kemudian pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI, kampanye gizi seimbang, pelaksanaan kelas ibu hamil, pemberian obat cacing, penanganan kekurangan gizi, dan JKN,” katanya.

Menurut Luh, stunting merupakan manifestasi dari kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun (1000 Hari Pertama Kelahiran). Pencegahan dan penanggulangan stunting harus dimulai secara tepat sebelum kelahiran dan berlanjut sampai anak berusia dua tahun.

Masalah gizi anak yang menyebabkan stunting dan kekurangan gizi pada ibu hamil seringkali tidak disadari baik itu oleh individu, keluarga, maupun masyarakat. Sedangkan peran petugas kesehatan termasuk masyarakat menjadi penting dalam mensosialisasikan gizi baik di Posyandu atau Puskesmas. Hal penting lainnya adalah memperhatikan gizi pada remaja putri, terutama oleh orang tuanya. Remaja putri tersebut harus memiliki gizi yang cukup agar kelak ketika hamil mampu memberi asupan gizi pada janinnya.

NUR HIDAYAH RESMI PIMPIN DPRD LOMBOK BARAT

Giri Menang, 24 September 2019 – Setelah tertunda satu bulan lebih, unsur Pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) definitif akhirnya dilantik. Pelantikan digelar melalui Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Lobar, Selasa (24/9).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 171.2/689 Tahun 2019, unsur pimpinan DPRD Lobar defintif yang telah disetujui Gubernur Zulikeflimansyah itu adalah Ketua, Hj. Nnur Hidayah dari Partai Grindra, Wakil Ketua 1 Hj. Nurul Adha dari PKS, Wakil Ketua 2, Imam Kafali dari Golkar, dan Wakil Ketua 3, Ahmad Suparman dari PPP.

“Palu pimpinan secara resmi kami terima dan sekaligus memberi makna bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam memimpin DPRD Kabupaten Lombok Barat lima tahun kedepan menjadi wewenang dan tanggung jawab kami,” ucap Nur Hidayah dalam sambutannya.

Ditambahkannya, Rapat Paripurna Istimewa memberikan legistimasi yang kuat dalam mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD Lobar kedepan. Sehingga tidak ada keraguan atau kendala dalam pelaksanaan tugas kewenangan dan tanggung jawab sebagai pimpinan DPRD kedepan.

“Ini menjadi titik awal mulainya amanah yang dipercayai kepada kami,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat membacakan sambutan Gubernur NTB Zulkieflimansyah berharap agar para wakil rakyat dibawah pimpinan yang baru mampu bekerja dengan baik. Gubernur juga berharap agar sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjalin lebih baik lagi.

“Semoga Ketua DPRD terpilih atas amanah dan kepercayaan masyarakat mampu merangkul aspirasi dari segenap anggotanya yang membawa suara masyarakat Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

“Pimpinan DPRD priode 2019 -2024 yang memancarkan keindahan ibarat sunrise baru terbit memancarkan harapan baru. Sedangkan Pimpinan DPRD lama ibarat sunset yang baru terbenam, yang telah menorehkan prestasi. Sehingga kedepan antara Legislatif dan Eksekutif diharapkan dapat saling membangun kerja yang bersinergi, kerja yang saling dukung, serasi dan tidak saling mendomiasi satu dengan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tegas,” lanjutnya. (Humas Lobar)

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/nur-hidayah-resmi-pimpin-dprd-lombok-barat

Rekon Rumah Pasca Gempa Berakhir Desember 2019

Giri Menang, Senin 23 September 2019 – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Winengan memaparkan, rehabilitasi dan rekonstruksi (Rekons) rumah pasca gempa sudah selesai sekitar 60 persen. Dari prosentase ini, hanya kabupaten Lombok Barat yang dinilai baik secara fisik maupun administrasi. Sementara kabupaten Lombok Utara (KLU), Lotim, Kodya Mataram dan Loteng, masih kurang dari 50 persen.

Kendati demikian kata Winengan, pemerintah pusat sudah memberi deadline (batas waktu) penyelesaian rekonstruksi sampai 31 Desember 2019. Hal tersebut dilaporkan Winengan pada acara pertemuan Pengarahan Dandim 1606 Lombok Barat bersama Bupati Lombok Barat terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Gedung Taman Budaya, Narmada, Senin (23/9/2019).

“Dari sisa sekitar 40 persen, kita optimis rekons rumah pasca gempa bisa selesai total hingga batas waktu yang telah di tentukan,” kata Winengan.

Menurut mantan Komandan Sat Pol PP Lombok Barat ini, sisa rekons yang belum terealisasi, hingga sisa waktu sekitar tiga bulan lagi, semua komponen pemerintah bersama fasilitator, aplikator dan pokmas diminta bekerja sama dengan baik dan ada hasil. Sisa rekons yang 40 persen atau sekitar 30 ribuan unit ini, Winengan berharap, jika fasilitator, aplikator dan pokmas dalam melaksankan tugas tidak ada yang nakal, Winengan optimis realisasi rekons hingga batas waktu 31 Desember 2019 bisa diselesaikan.

“Yang penting selama mereka tidak ada yang nakal, Insya Allah bisa selesai,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonel Czi Efrijon Kroll mengemukakan, sisa pekerjaan rekon tidak menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Cuma kata dia, yang dikuatirkan adalah terjadinya kelangkaan dan mahalnya material semen. Jika ini terjadi, pihaknya akan menggelar operasi pasar bersama Polda NTB. Hal ini dilakukan agar pihak suplier semen tidak memainkan harga di atas harga standar pemerintah yang sah.

“Jika ada suplier yang terbukti menaikkan harga di luar kewajaran, kita akan proses,” kata Efrijon dihadapan Bupati Lombok Barat, perwakilan Kapolres Lombok Barat, Kalat BNPB Lombok Barat, Kadis Perkim, Perwakilan BRI serta ratusan peserta yang tergabung sebagai pasilitator, aplikator dan pokmas.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyatakan apresiasi yang tinggi kepada Dandim 1606 Lombok Barat. Karena telah mengajak semua komponen yang terlibat langsung dalam rekons rumah pasca gempa.

Bupati mengajak semua harus yakin, dengan bekerja sama dan silaturahim, apa yang dikerjakan diharapkan akan bisa cepat selesai. Semua kesulitan akan bisa diatasi, karena dengan kerja sama dan silaturahmi, pekerjaan akan cepat selesai dan mendapat keberkahan.

“Beberapa waktu lalu, saya sudah menandatangani SK terbaru terkait tambahan rumah yang rusak ringan, sedang dan berat, termasuk memperbaiki data anomali sebelumnya,” tegas bupati.

SK ini lanjut bupati, sudah dilanjutkan ke BNPB pusat dan selanjutnyaakan direalisasi dalam bentuk pencairan dana. (Humas Lobar)

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/rekon-rumah-pasca-gempa-berakhir-desember-2019

1 2 3 169