PILKADES DI LOMBOK BARAT AMAN

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid meninjau beberapa desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2018, Senin (10/12). Di Kabupaten Lombok Barat sendiri, pelaksaaan Pilkades Serentak dilaksanakan oleh 77 desa. Sebelum melakukan pemantauan, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama istri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Dusun Sandik, Desa Sandik Kecamatan Gunungsari.

Bupati didampingi Kapolres Lobar, Asisten 3, Kesbangpol, Perhubungan mengunjungi beberapa TPS diantaranya TPS 1 Dusun lilin Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung yang diikuti 4 calon kepala Desa dengan DPT sekitar 2500 yang terbagi menjadi 7 TPS, selanjutnya menuju TPS 6, Dusun Karang Makam, Desa Kuripan Kecamatan Kuripan yang diikuti 3 calon dengan jumlah DPT 5979 yang terbagi 15 TPS. Dan yang terkahir TPS 11 Dusun Bangket Dalam, di Kecamatan Kediri dengan jumlah DPT 463 yang terbagi dalam 11 TPS.

“Tadi kita keliling, dan alhamdulilah secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman dan lancar. Terimakasih juga untuk seluruh panitia, unsur TNI, pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya,” ujarnya.

Fauzan berpesan kepada para kades terpilihi agar nantinya dapat melaksanakan amanah jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak sombong.
Menurutnya, Pilkades ini bukan tujuan akhir tapi ini adalah proses demokrasi.

“Pilkades serentak 2018 ini sudah kita siapkan Tim sengketa Pilkades yang terdiri dari semua jajaran mulai dari pihak Pemda, kepolisan, kejaksaan, akademisi dan pihak praktisi,” ungkap mantan KPU NTB.

Lebih lanjut ia mengungkapkan Pilkades tahun ini berbarengan dengan tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019. Karena berbarengan banyak caleg yang mendukung beberapa calon kepala desa ini juga yang membuat ramai.

“Dari awal Pemda melakukan sosialisasi untuk bersama-bersama mensukseskan Pilkades serentak dan sebisa mungkin menutup celah yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, kerawanan ricuh Pilkades 2018 sudah diantisipasi pihak Pemda bekerjasama dengan aparat kepolisian.

“Polres Lobar sendiri memaksimalkan anggotanya untuk turun mengamankan suksesnya Pilkades serentak. Dan polres sendiri dibacup oleh Brimop NTB sekitar 30 anggota, dari delmas Polda sekitar 30 anggota,” ungkap Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi disela-sela kunjungan bersama bupati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk Pilkades serentak 2018 cukup aman dan kondusip namun ada titik yang sudah dipetakan menjadi daerah rawan namun hal itu sudah diantisipasi pihaknya.

“Nanti sewaktu penghitungan suara sedang berjalan ada anggota kami yang berjaga disetiap TPS bersama Bhabinsa. Dan daerah yang kami anggap rawan, dari kepolisian akan perketat penjagaan,” pungkasnya. (man/humas)

BAZNAS FASILITASI PELAKU USAHA MIKRO DI SENGGIGI

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Badan Amil Zakat Nasional melalui BAZNAS Microfinance telah memfasilitasi para pelaku usaha mikro di sekitar Senggigi. Para pedagang difasilitasi lapak untuk menggelar dagangan mereka dalam Festival Jazz Senggigi 2018, Ahad (9/12).

Sebanyak 30 pedagang Mitra BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Gunungsari – Lombok Barat, turut meramaikan event tahunan yang digelar Pemda di sepanjang pantai Senggigi tersebut. Sebagian besar mereka adalah para pedagang yang selama ini menggelar dagangan di lokasi wisata pantai Senggigi, dan sebagian lainnya adalah Mitra BMD dari luar Senggigi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Lombok Barat dan BAZNAS. Ini adalah kesempatan yang langka bagi kami, dan kami sangat terbantu dengan diikutkan dalam acara yang meriah ini,” kata ibu Alfiyatun pedagang nasi belut.

Hal itu juga diaminkan oleh ibu Sani pedagang minuman dan ibu Ida Royana pedagang sate.
Tak hanya pedagang biasa, BUMDES Batu Layar juga ikut menggelar dagangan di tempat itu. Momen keramaian itu dimanfaatkan untuk mempromosikan salah satu produk andalan Desa Batu Layar yakni Kopi Tradisional Batu Layar.

“Even seperti ini sangat kami tunggu untuk mempromosikan produk kami dan memajukan pariwisata,” ujar Muhammad Royan, Bendahara BUMDES Batu Layar.

Ia berharap kedepannya Pemerintah semakin sering melaksanakan even-even seperti ini. Dari even seperti ini diharapkan roda perekonomian mikro bisa berputar.

Royan menuturkan, dari hasil penjualan es kopi dan kopi tradisional pada even jazz kemarin, pihaknya mampu meraup untung Rp 1 juta lebih.

“Kami jualan dari jam empat sore sampai jam sembilan malam,” jelasnya.

Keberadaan lapak-lapak dagangan pada even keramaian seperti ini benar-benar membawa berkah bagi para pedagang kecil. Terlebih lagi di musim sepi wisatawan seperti saat ini.
Seperti diketahui, sejak Lombok diguncang gempa 7.0 SR 3 bulan yang lalu, BAZNAS terus mendorong dan mendukung Kebangkitan ekonomi masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari pembangunan Huntara, sekolah, tempat ibadah, pasar darurat, Dan beberapa program lain.

Memasuki masa recovery ini, BAZNAS terus melanjutkan dengan penguatan ekonomi, baik melalui penguatan permodalan dan fasilitasi akses-akses ekonomi lainnya.

Pasar rakyat yang digelar di Senggigi merupakan bagian dari Festival Jazz Senggigi 2018 ini. Diperkirakan, terdapat lebih dari 7.000 pengunjung dalam event yang digelar di lokasi wisata favorit Lombok Barat ini.

Direktur Micro Finance Baznas, Noor Aziz mengatakan, kegiatan fasilitasi pasar rakyat ini bertujuan memberi edukasi kepada masyarakat untuk dapat cepat merespon potensi-potensi ekonomi yang ada di sekitarnya. Selain itu bertujuan pula untuk membantu akselerasi kebangkitan usaha masyarakat pasca gempa.

Jika dilihat dari jumlahnya, yaitu 30 orang usaha mikro yang baru bisa difasilitasi, memang hal itu belum seberapa. Namun dampak semangat dan pengakuan para pihak terhadap keberadaan mereka akan menjadi modal dasar kuat untuk penguatan usaha mikro kedepan.

Aziz menyadari, bahwa untuk membangkitkan usaha mikro tentu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Langkah sinergi dan kerjasama dengan para pihak sangat diperlukan, sebagaimana yang nampak dalam kegiatan pasar rakyat Senggigi.

Sebelumnya, lanjut Aziz, dalam kerangka membangkitkan ekonomi masyarakat, BAZNAS juga telah memfasilitasi Pasar Darurat di Gunung Sari yang digunakan lebih dari 500 pedagang.

“BAZNAS juga telah mengoperasikan Baznas Microfinane Desa (BMD) sebagai instrument penguatan permodalan,” pungkasnya. (Humas)

LOMBOK BARAT SIAP PERTAHANKAN PREDIKAT JUARA UMUM PADA PORPROV KE-X

Giri Menang, Minggu 9 Desember 2018 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid resmi melepas kontingen yang akan berlaga pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-X. Kontingen Kabupaten Lombok Barat kali ini terdiri dari 372 atlet dan 77 officials. Ratusan atlet terbaik Lombok Barat ini akan mengikuti 24 cabang olahraga yang dilombakan pada 8-17 Desember ini.

“Saya harap kita bisa memberikan yang terbaik untuk daerah kita. Dan jangan khawatir, kami atas nama pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mengangkat nama baik Kabupaten Lombok Barat. Bagi mereka yang dapat medali emas tenang saja, ada bonus dari kami,” kata Fauzan saat acara pelepasan atlet Porprov X di GOR Patut Patuh Patju Gerung, Jum’at (7/12).

Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Barat H. Suherman sangat yakin atlet Lombok Barat mampu memberikan yang terbaik pada event tersebut.

“Porprov 2014 lalu Lombok Barat meraih 108 medali yang terdiri dari 45 emas, 28 perak, dan 35 perunggu. Sehingga mengantarkan Lombok Barat sebagai juara umum. Tentu ini jadi pemicu dan semangat untuk mempertahankan pada Porprov ke-X 2018 ini,” ucapnya. (emi/humas)

WORLD BANK DAN KEMENKES RI KUNJUNGI DESA JAGARAGA

Giri Menang, Jum’at 7 Desember 2018 – Usai mengikuti workshop di hotel jayakarta, rombongan tim World Bank bersama Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dan rombongan kemudian menuju Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat untuk observasi kegiatan penanganan masalah stunting. Desa Jagaraga termasuk dalam 10 desa intervensi penurunan stunting terintegrasi.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Desa Jagaraga Mukkaram dan jajaran di Aula Kantor Desa Jagaraga, Kamis (6/12). Dalam sambutannya, Mukkaram menjelaskan program masalah stunting di desanya. Program kegiatan seperti rehab Poskesdes, Posyandu, pembangunan MCK umum, rehab PAUD, penyediaan askes polindes dan posyandu, intensif kader dan guru PAUD, penyuluhan dan penelitian kesehatan kader, serta sosialisasi BPJS seluruhnya bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

“Infastruktur kesehatan ibu hamil dan anak, kita telah membangun dari tahun 2017 sampai 2018 dianggarkan dari ADD dan DD. Di tahun 2017 sebesar Rp. 220.368.600 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 508.463.554. Hasilnya angka stunting di Desa Jagaraga ini dapat diturunkan. Dari 279 di bulan Februari turun menjadi 179 di bulan Agustus tahun 2018,” jelasnya.

Mukkaram menambahkan, upaya yang dilakukan untuk menurunkan stunting juga dengan melakukan pendataan mengukur dengan tingkat stunting yang diberikan world bank dan membuat arisan jamban dengan anggota-anggota posyandu.

“Kami punya da’i kesehatan bagaimana mereka bisa menyampaikan kemasyarakat bagaimana prilaku hidup bersih dan sehat dan turun sosialisasi bagaimana pola asuh anak dan remaja,” katanya.

Sementara itu Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kirana Primatasari dalam kesempatan itu mengaku bangga atas keberhasilan Desa Jagaraga.

“Bagaimana interaksi antara desa dengan pukesmas, bagaimana interaksi desa dengan masyarakat dusun karena kepala desa berhasil menggerakan semua kader dan kepala dusun untuk bersama-sama bergotong royong melakukan upaya penurunan masalah stunting di desa ini. Ini kami yang ingin belajar mendapat informasi dari bapak kepala desa, bagaimana proses itu bisa terjadi, diputuskan, disepakati dan dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, tim pakar gizi GSC World Bank Prof. Fasli Jalal mengatakan untuk mengatasi kondisi ini, ibu hamil dan anak di bawah dua tahun perlu mengakses layanan-layanan penting secara bersamaan untuk mencegah stunting.

Layanan-layanan tersebut adalah imunisasi dasar, pemberian air susu ibu eksklusif, makanan yang beragam, air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini, indeks kerawanan pangan, dan akta kelahiran agar anak yang baru lahir terdaftar dalam sistem bantuan sosial.

“Stunting merupakan masalah bersama, perlu kerjasama lebih baik antara lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah. Juga dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi,” katanya. (andy/humas)

SOSIALISASIKAN GSC, DPMD LOMBOK BARAT GELAR REMBUK STUNTING

Giri Menang, Jum’at 7 Desember 2018 – Untuk mensosialisasikan kebijakan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) dalam rangka menurunkan angka stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Workshop Koordinasi dan Rembuk Stunting tahun 2018. Kegiatan yang dihadiri Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dr. Kirana Primatasari, Kepala Dikes Lobar Rahman Sahnan Putra, tim leader GSC World Bank, tim pakar gizi GSC World Bank, tim TNP2K, para camat, kepala desa dan tokoh agama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas dalam menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan dasar dan menengah pertama.

“Melalui workshop ini diharapkan mampu mengoptimalisasikan peran multi pihak/organisasi perangkat daerah dalam upaya konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat. Dengan perumusan kebijakan yang komperhensip menuju Generasi Sehat dan Cerdas masyarakat Lombok Barat. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat menurunkan angka stunting,” ungkap Kepala DPMD Lobar L. Edy Sadikin saat membuka workshop di Hotel Jayakarta, Kamis (6/12).

Sementara itu, Kepala Dikes Lobar Rachman Sahnan Putra menjelaskan di Kabupaten Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka turun menjadi 32,7% di bulan agustus tahun 2017. Selanjutnya dilakukan intervensi yang lebih spesifik dengan arahan komitmen pemerintah daerah yang kuat, kemudian pada Agustus 2018 dari hasil e-Posyandu dengan entry minimal 75% sehingga keluar angka penurunan stunting menjadi 28,9%.

Rachman mengakui masih ada kekurangan dan kelemahan untuk mempercepat penurunan stunting di Lombok Barat, khususnya di tingkat desa. Rachman menceritakan, sebelum dikawal dengan regulasi yang jelas, kepala desa merasa kebingunan menggunakan anggaran yang cukup besar di desanya.

“Ketika kita berikan rambu-rambu pada tahun 2014 keluar Peraturan Bupati dan 2015 kita pertajam dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2015 para kepala desa sangat senang dan bersyukur. Artinya para kepala desa diberi arah melalui regulasi sehingga tidak takut salah dalam menggunakan anggaran. Sehingga di desa tidak hanya berpikir secara pembanguan fisik buat rabat jalan, gapura saja,” terangnya.

Ditempat yang sama Kabid Sosbud Bappeda Lobar Halid mengaku sangat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas pembanguan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting khususnya kepada kecamatan dan desa prioritas.

“Kita mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan unsur desa untuk mendukung sepenuhnya upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah secara konsisten. Kkita juga harus memastikan bahwa APBDesa telah sesuai dengan kebijakan bupati dalam upaya percepatan pencegahan stunting serta serasi dan sinergi dengan program kegiatan dalam RKPD kabupaten yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa,” katanya.

Komitmen Pemkab Lombok Barat menurunkan angka stunting sangat diapresiasi Kemnkes RI. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kirana Primatasari melihat Pemkab Lobar sudah mampu memahami langkah penanganan stunting dengan baik. Hal itu dilihat dengan aktifnya seluruh pihak dalam menangani masalah kesehatan nasional ini. (andy/humas)

2.156 SERTIFIKAT TANAH DIBAGIKAN KE LOMBOK BARAT

Giri Menang, Kamis 6 Desember 2018 – Sesuai program Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi, masyarakat harus sudah tuntas dalam permasalahan administrasi kepemilikan tanah. Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Presiden Jokowi melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN RI), Dr. Sofyan A. Djalil membagikan 2.156 buah sertifikat kepada warga Lobar. Sertifikat tersebut diserahkan melalui sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lobar, Kamis (6/12).

Kendati menteri terlambat datang dari jadwal semula, namun masyarakat penerima sertifikat tetap menunggu kehadiran bapak menteri. Bahkan saat menunggu, sempat terjadi gempa susulan. Akibatnya, seluruh tamu dan penerima sertifikat berhamburan turun dari bencingah Agung tempat kegiatan berlangsung. Namun setelah diberikan arahan oleh panitia, mereka kembali duduk naik ke atas bencingah. Satu jam kemudian menteri dan rombongan tiba.

Pembagian sertifikat diberikan secara simbolis oleh Menteri Sofyan, didampingi Gubernur NTB melalui Kepala BPN NTB, Kepala BPN Lobar, Bupati Lobar bersama anggota Forkopimda. Penyerahan sertifikat secara simbolis diberikan kepada 14 orang penerima.

Menteri Sofyan Djalil dalam arahannya mengatakan, tahun 2018 ini, di NTB target reralisasi sertifikat sebanyak 170 ribu. Di Lobar, sebanyak 125 ribu yang saat ini terealisasi sebanyak 2.156 buah. Namun sisanya akan berakhir sampai target tahun 2021.

“Yang belum dapat sertifikat tahun ini, Insya Allah tahun depan melalui program yang sama,” sebut menteri.

Karena kata dia, presiden memerintahkan, tahun depan (2019), secara nasional ada 9 juta sertifikat yang akan dibagikan. “Tahun ini di seluruh Indonesia akan dikeluarkan sebanyak 7 juta sertifikat,” katanya kemudian disambut aplaus meriah hadirin.

Dari 2.156 buah sertifikat yang dibagikan di kabupaten Lobar, rinciannya adalah, 2 ribu untuk masyarakat, 84 untuk tanah hak pakai, 10 buah untuk Barang Milik Begara (BMN) dan sisanya 52 sertifikat untuk tanah wakaf dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain penyerahan sertifikat tanah program PTSL, pada acara yang sama juga diberikan piagam penghargaan dari BPN Lobar kepada Bupati Lobar, Kejaksaan Negeri Mataram, Kapolres Lobar, kapolres mataram atas dukunganya dalam rangka kegiatan PTSL di Lobar tahun 2017/2018.

“BEBOTOH” MASIH JADI MOMOK KONFLIK PILKADES DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Rabu 5 Desember 2018 – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Lombok Barat (Lobar) tinggal menghitung hari. Dari 119 jumlah desa, 77 dianratanya akan menggelar pilkades serentak 10 Desember 2018 mendatang. Namun tidak bisa dipungkiri, pilkades tersebut masih diwarnai oleh konflik-konflik internal.

Konflik yang paling menyulut adalah adanya judi taruhan (bebotoh) yang dilakoni warga tertentu. Judi taruhan untuk memasang pemenang dari calon kepala desa (kades) ini, terkadang pihak yang kalah taruhan justru yang berpotensi menyulut keributan.

“Justru yang kalah taruhan yang bisa jadi momok menimbulkan kributan, mungkin saja calon kades yang kalan bisa diserang,” papar Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas masalah potensi konflik pilkades serentak dan inflasi daerah di Ruang Rapat Pondopo di Gerung, Rabu (5/12).

Dari seluruh anggota Forkopimda terutama Kapolres Lobar, Kapolres Mataram dan Dandim 1606 sudah sepakat akan menerjunkan personilnya. Dari 333 TPS, personil yang akan mengamankan jalannya pilkades serentak sebanyak 374 orang. Rata-rata tiap TPS akan diamankan oleh 2 anggota polisi dan 5 hansip.

Dalam kesempatan itu, pihak Dandim 1606 Lobar, selain menyoroti panitia pilkades dan kelompok masyarakat pendukung, tapi juga tetap terfokus pada kemungkinan adanya money politics serta gangguan kamtibmas. Masa-masa yang paling rawan adalah saat berlangsungnya pilkada, pencoblosan, penghitungan dan pelantikan. Masa-masa inilah diharapkan, pihak kantib benarr-benar melaksanakan pemantauan.

Sementara itu dari pihak Kejati memantau kondisi nasional yang melibatkan warga NTB. Apalagi menjelang Pilpres, dinamikan politik di daerah turut memberi peran. Terkait dengan ini, diharapkan adanya sosialisasi pelaksanaan pilpres 2019 mendatang. Selain itu, disinggung juga pasca pembakaran bendera Tauhid di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahkan unjuk rasa yang terjadi di Bogor melibatkan 619 warga NTB. Dari jumlah ini, beruntung tidak ada warga asal Lobar. (LPA/humas)

LINDUNGI TKI, LOMBOK BARAT LAUNCHING LAYANAN TERPADU SATU ATAP

Giri Menang, Rabu 5 Desember 2018 – Untuk melindungi para pekerja migran, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Barat melaunching Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI).

Launching itu dilakukan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan khalid di Kantor Disnaker, Rabu (5/12). Hadir pada peluncuran itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Staff Ahli dan Staff Khusus Kementerian Tenaga Reyna Usman dan Maria Magdalena, Asisten Deputi Kemenko PMK Wagiran, Direktur KVPD BNP2TKI Haposan Saragih, dan Pengurus dari dua asosiasi penyalur tenaga kerja migran tingkat Provinsi NTB.

Fauzan mengapresiasi penyediaan LTSA bagi tenaga kerja asal Lombok Barat yang akan bekerja ke luar negeri. Ia berharap kedepan LTSA ini harus segera disosialisasikan dan memanfaatkan jaringan yang ada, mulai dari para Kepala Dusun, para Kepala Desa dan para Camat, bahkan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

“Di Lombok Barat, masyarakat kita yang memiliki keinginan buat bekerja di luar negeri relatif tinggi, walaupun tingkat pengangguran terbukanya relatif kecil yaitu hanya 3,12% saja,” katanya.

Bagi Fauzan, LTSA ini adalah inisiatif luar biasa dari Pemerintah Daerah, sehingga untuk efektivitasnya harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.

“Tingkatkan koordinasi dengan lembaga vertikal keimigrasian, namun juga dengan instansi horizontal seperti Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” pintanya.

Fauzan yakin, LTSA ini akan menjadi salah satu upaya perbaikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI dari Lombok Barat.

“Ini adalah upaya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Disnaker Lombok Barat, Rusditah menyampaikan bahwa pemerintah membuktikan kehadirannya dalam melayani masyarakat, terutama kepada calon TKI yang akan bekerja keluar negeri.

“LTSA bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, penempatan dan perlindungan, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan RI Reyna Usman. Di tempat yang sama ia menegaskan sudah selayaknya pemerintah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pekerja Migran Indonesia.

“Dengan adanya tempat ini (LTSA, red), para calon Pekerja Migran Indonesia bisa mengurus administrasi dengan mudah, cepat. dan aman karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan,” ujar perempuan berkaca mata itu.

Reyna menambahkan bahwa per tanggal 22 November 2017 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam regulasi itu, jelas Reyna, komitmen Pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya. Selain Reyna, Staff Kantor Staff Kepresidenan Yanuar Nugroho yang juga hadir menegaskan bahwa LTSA ini adalah upaya kongkrit Pemerintah hadir ke tengah masyarakat.

“LTSA ini mau memastikan dan mau menjemput bola agar para Tenaga Kerja Indonesia bisa berangkat dengan legal,” ujar Yanuar.

Ia pun memuji Lombok Barat yang tidak hanya cepat dalam meluncurkan LTSA, namun berinisiatif untuk membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Itu akan menjadi jaring pengamanan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak dari desa, memberdayakan mereka saat purna dan keluarga migran tersebut,” ujar Yanuar antusias.

Di seluruh Indonesia sampai saat ini total 32 LTSA sudah terbentuk. Untuk Provinsi NTB sudah terbentuk 5 LTSA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa. Untuk masa datang, LTSA di Kabupaten Bima pun siap diluncurkan. Untuk daerah penyuplai tenaga migran yang cukup besar, eksistensi LTSA ini diharapkan akan segera efektif dalam memberi pelayanan kepada calon pencari kerja.

Di Lombok Barat sendiri, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 735 ribuan jiwa, 68,11%-nya adalah penduduk partidipan tenaga kerja. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka hanya bersisa 3,28%. Untuk memberdayakan pemerintah desa, baru dua Desmigratif yang terbentuk yaitu Desa Babussalam dan Desa Suka Makmur.

Hasil SKD Penerimaan CPNS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/D7601/XI/18.01 tanggal 28 November 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan pengumuman Hasil SKD Penerimaan CPNS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.

Pengumuman Hasil SKD beserta nama-nama yang berhak mengikuti SKB dapat diunduh disini

Hasil SKD, Status, Nilai dan Peringkat masing-masing peserta dapat diunduh disini

 

Pengumuman Hasil SKD beserta nama-nama yang berhak mengikuti SKB

Download (PDF, 951KB)

 

Hasil SKD, Status, Nilai dan Peringkat masing-masing peserta

Download (PDF, 6.25MB)

GILI MAS DIPROYEKSI MENJADI DESTINASI WISATA BARU DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 3 Desember 2018 – Pembangunan Pelabuhan Gili Mas milik Pelindo III mendapat perhatian serius dari Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid.

Bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. L. Winengan, Kepala Bakesbangpol H. M. Fajar Taufik dan Kasat Pol PP Mahnan, Fauzan Khalid berkunjung ke lokasi pembangunan pelabuhan di Dusun Teluk Waru Desa Labuan Tereng Lembar, Senin (3/12).

Pelabuhan peti kemas ini diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan ini rencananya akan memiliki pelabuhan sepanjang 440 meter dan lebar sepanjang 26 meter dengan kedalaman laut mencapai 13 meter lebih. Untuk keseluruhan fasilitasnya, paling tidak pihak Pelindo III membutuhkan luas lahan sebanyak 50 hektar dan anggaran paling sedikit 1,3 trilyun rupiah.

Fauzan dan rombongan diterima oleh jajaran manajemen Pelindo III, Danuwarsa beserta beberapa staff langsung di ruang rapat. Danuwarsa pun memaparkan rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan satu paket kesatuan dengan Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh ASDP.

Persiapan lahan, menurut Danuwarsa sudah 100% selesai. Dari hasil pantauan sementara sampai saat ini, proses pembangunan di lokasi sudah berjalan baik. Pancang-pancang pelabuhan sudah banyak yang terpasang dan terbangun.

“Saat ini untuk tahap desain dan konstruksi sudah 61%,” kata Danu.

Bagi Danu, keberadaan pelabuhan ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian regional dan nasional, namun juga akan memberi efek lain di bidang pariwisata.

Dengan potensi pengembangan pariwisata di wilayah selatan, maka pelabuhan ini tidak hanya akan menjadi sarana bongkar muat barang dan pusat penyimpanan peti kemas, namun akan menjadi destinasi wisata baru.

Puluhan yacht bisa berlabuh dan didukung oleh fasilitas lainnya seperti bengkel.

“Pembangunan Marina bisa menampung lebih dari enam puluh yacht. Ini akan memperkuat akses pariwisata, bahkan dengan fasilitas yang akan dibangun, bisa menjadi destinasi baru,” papar Danuwarsa.

Danuwarsa menambahkan, banyak fasilitas yang bisa menjadi destinasi baru seperti amphitheatre, sea side walk, hotel, marina yacht, fasilitas pendukung marina, hotel, shopping center, bahkan wellcome gate dengan arsitektur lokal.

“Apalagi bila akses menuju KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika yang melalui jalur selatan bisa diperlebar, maka aksesnya akan semakin terbuka karena mengurangi jarak tempuh dari dan menuju pelabuhan,” papar Danuwarsa.

Mendengar paparan tersebut, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menimpali bahwa pihaknya sudah membuat desain perbaikan jalan dari Sekotong sampai Buwun Mas.

“Lebar jalan kita rencanakan sampai 8 meter untuk memudahkan koneksitas Pelabuhan Gili Mas dengan KEK Mandalika. Tapi, setelah Buwun Mas menuju KEK Mandalika, bukan merupakan wilayah kita. Jadi harus komunikasi dengan pihak Provinsi,” ujar Fauzan.

Fauzan pun meminta pihak Pelindo III tidak hanya memperhatikan pembangunan utama di intern pelabuhan.

“Jangan sampai hanya penataan di dalam yang bagus, tapi di luar tidak,” ujar Fauzan dengan mencontohkan pemasangan Penerangan Jalan Umum yang menuju area pelabuhan.

“Kalau bisa, bangunkan PJU satu kilo sebelum dan satu kilo sesudah pelabuhan,” pinta Fauzan yang dikomentari oleh Danuwarsa bahwa pihaknya sudah membangun PJU di kawasan dalam dengan solar cell.

Fauzan pun berharap agar anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) Pelindo tidak hanya untuk membuat taman di area utama, namun bisa menyentuh keluar dan yang langsung menjadi kebutuhan masyarakat. (Humas Lobar)

1 2 3 4 155