DESA SARIBAYE JADI LOKUS VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL (VKN)

Giri Menang, Rabu 24 April 2019 – Desa Saribaye di Kecamatan Lingsar menjadi sasaran visitasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh Tim Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, angkatan IV tahun 2019. Kedatangan peserta VKN diterima Sekda Lobar H. Moh. Taufiq di Aula Kantor Bupati, Rabu (24/4).

Desa Saribaye sengaja dipilih lantaran desa yang berada di Kecamatan Lingsar ini memiliki banyak potensi. Selain sebagai juara dua lomba desa tingkat nasional, desa ini pun memiliki potensi lain di sisi pariwisata dan pengembangan potensi lain.

“Kami sengaja menyiapkan lokus (tempat-red) di desa Saribaye kecamatan Lingsar ini, karena potensi desa ini beragam, meskipun kami punya juga desa yang juara satu nasional,” terang Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq saat menerima rombongan tim visitasi.

Dalam kegiatan visitasi ini, tim visitasi yang beranggotakan enam belas orang ini akan melakukan observasi dan pembelajaran pada Visitasi Kepemimpinan Nasional. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta VPN dan masyarakat Lobar kedepannya.

“Peserta Visitasi Kepemimpinan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II, angkatan IV ini bertujuan untuk melakukan observasi dan pembelajaran terkait dengan tema, pemberdayaan potensi lokal di desa mandiri yang berdaya saing,” jelas Widyaiswara Utama, Firdaus Hafied di hadapan Sekda Taufiq dan Asisten I Setda Lobar H. M. Ilham.

Dijelaskan Firdaus, sebelumnya, saat Pemkab Lombok Barat sudah menyediakan lokus sasaran visitasi, pihak peserta sudah siap mendapatkan informasi dan data terkait pemberdayaan potensi daerah. Setelah itu, seluruh peserta diwajibkan untuk membuat semacam policy brief yang dibuat berdasarkan kebijakan yang didapatkan di daerah lokus. Potensi-potensi daerah yang didapatkan tersebut, bisa dikembangkan dan diusulkan sebagai alternatif nantinya.

Selain policy brief, para peserta juga membuat tugas kelompok. Tugas kelompok ini terkait dengan listen learn yang merupakan pembelajaran terkait dengan tema yang sudah ditentukan. Tekniknya, para peserta nantinya bisa berkomunikasi dengan Kepala Desa, Camat, dan tokoh masyarakat setempat.

“Gunanya, untuk melihat seperti apa kebijakan kebijakan dan bagaimana penanganan potensi yang ada di desa lokus. Selain tugas tersebut, para peserta juga akan membuat laporan individu terkait listen learn dari pengamatan pribadi mereka,” lanjut Firdaus.

FAUZAN-SUMIATUN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT 2019-2024

Giri Menang, 23 April 2019 – Usai dilantik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah (23/4) pagi tadi, pasangan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun resmi memimpin Kabupaten Lombok Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu lima tahun kedepan. Hal itu didasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 131.52-659 Tahun 2019 dan Nomor: 132.52-660 Tahun 2019. Pelantikan dengan agenda inti pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas ini digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram dan dihadiri ratusan tamu undangan.

Momen bersejarah itu juga disaksikan salah satu tokoh nasional, Akbar Tanjung. Bagi Gubernur Zulkieflimansyah, kehadiran politisi senior Golkar itu memiliki nilai istimewa dan dapat menjadi insiprasi karena kesinambungannya dalam bersilaturahmi dengan juniornya. Untuk itu gubernur berpesan kepada pasangan Fauzan-Sumiatun untuk selalu akur dan kompak, serta dapat memelihara persahabatan dan silaturahmi untuk membenahi dan membangun Lombok Barat. Gubernur berharap dengan kepemimpinan yang baru, Lombok Barat dapat lebih maju di masa yang akan datang.

“Mari songsong masa depan dengan lebih baik,” tegas gubernur.

Sementara itu, Bupati Fauzan Khalid bersyukur atas dilantiknya Wakil Gubernur Hj. Sumiatun sebagai pendampingnya. Fauzan sendiri selama 3 tahun terakhir memimpin Lombok Barat seorang diri, tanpa seorang Wakil Bupati. Dalam perjalanannya memimpin Lombok Barat, Fauzan terbilang cukup berhasil.

Bersama Hj. Sumiatun sebagai Wakil Bupati, Fauzan optimis dapat membangun Lombok Barat lebih baik lagi. Pasangan baru ini kembali menyerukan komitmennya selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Lombok Barat yang MANTAP, yakni Aman, Sejahtera dan Berprestasi.

“InsyaAllah saya dengan Hj. Sumiatun akan patuh sesuai dengan jargon kami Sopoq Angen. Apa yang menjadi amanah yang disampikan beliau (gubernur-red) itu InsyaAllah akan kami pegang teguh. Terutama terkait dengan sinergitas dan kekompakan,” kata bupati.

LEBIH SEPARUH SMP DI LOMBOK BARAT YANG SELENGGARAKAN UNBK

Giri Menang, 21 April 2019 – Terkendala oleh minimnya sarana prasarana, tidak seluruh SMP di Lombok Barat bisa menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal tersebut diutarakan Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Khairuddin, Ahad (21/4).

Namun tidak hanya karena sarana prasarana, baik berupa ketersediaan komputer dan server, namun juga terkait dengan mindset para Kepala Sekolah dan guru.

“Ini kebijakan nasional. Jadi ke depan harus ada perubahan mindset berfikir teman-teman, bahwa UNBK ini jauh lebih efektif dan efisien dari pada UNKP (Ujian Nasional dengan Kertas dan Pensil, red),” terang Khairuddin.

Khairudin lalu membandingkan bagaimana efektifnya UNBK dari aspek biaya dan waktu serta kesibukan para guru saat menyiapkan ujian bila masih menggunakan UNKP.

“Efisiensi anggaran sangat besar. Tidak menggunakan kertas di mana teman-teman sejak Sabtu (Kemaren, red) harus menyiapkan orang untuk mengangkut kertas soal. Belum lagi harus dititip ke Polsek untuk keamanannya,” terangnya.

Sedangkan kalau UNBK, tambah Khairudin, guru cukup mengerjakan persiapan komputer di pagi hari menjelang berlangsungnya ujian.

Selain masalah sarana prasarana dan mindset tadi, masalah akses buat peserta ujian juga menjadi alasan lain belum terselenggaranya UNBK secara menyeluruh.

Khairudin mencontohkan SMPN 4 Sekotong yang tidak menyelenggarakan UNBK karena jauh dari SMK Sekotong yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat ujian.

“Kami juga tidak ingin peserta ujian terkendala karena jauhnya tempat ujian dan akan memakan waktu untuk perjalananannya,” terang Khairudin.

Di Lombok Barat, Ujian Nasional tingkat SMP akan diselenggarakan sejak esok (hari ini, red) tanggal 22-25 April yang akan diikuti oleh lebih dari 5.300-an siswa.

Dari 95 SMP yang ada, baik swasta maupun negeri, 64 di antaranya akan menggunakan UNBK, sisanya 35 sekolah akan menggunakan UNKP.

Jumlah tersebut, belum termasuk madrasah tsanawiyah yang jumlahnya lebih dari seratusan madrasah. Madrasah-madrasah yang didominasi oleh swasta itu pun sebagian besar masih menggunakan UNKP.

“Kita saja yang 41 SMP Negeri, belum sepenuhnya bisa UNBK,” aku Khairuddin.

Untuk UNBK tahun ini, pihak Dikbud Lombok Barat telah melakukan banyak persiapan agar tidak ada kendala di esok harinya.

“Kami sudah menyurati PLN agar jangan sampai ada pemadaman listrik esok hari. Begitu juga kami telah minta sekolah mengantisipasi dengan menyiapkan jenset,” pungkas Khairudin.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid saat dihubungi terpisah, berencana akan meninjau UNBK itu esok hari, termasuk USBN untuk SD.

Fauzan berharap, kekurangan sarana prasarana berupa komputer dan server bisa terus ditambah oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Kita akan upayakan di tahun depan, walaupun baru bisa sepuluh persen dari total kebutuhan. Kita upayakan secara bertahap,” ujar Fauzan.

Fauzan pun mengeluhkan juklak juknis pada Bantuan Operasional Sekolah yang membatasi penyediaan komputer dan server di sekolah. Namun ia mengaku bangga, pihak orang tua murid bergotong royong menyediakan fasilitas untuk anaknya bisa UNBK.

“Tahun lalu, banyak sekolah yang dipinjamkan laptop oleh orang tua murid. Ini sangat membantu,” pungkasnya dengan bangga.

PEMKAB LOMBOK BARAT TINJAU TPS

Giri Menang, 17 April 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hari ini, Rabu (17/4) meninjau langsung proses pemungutan suara di wilayahnya. Bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Lombok Barat, dan beberapa Pejabat Eselon 2, Fauzan mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Eva Nurcahyaningsih meninjau ke TPS 12 di Kelurahan Gerung Utara dan TPS 1 Desa Lembar Selatan.

Di dua lokasi tersebut, hasil temuan mereka rata-rata warga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai lebih dari 70%.

Dalam kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih optimis tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya.

“Pilpres ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat sangat antusias datang dan mencoblos. Itu tadi tergambar di dua TPS yang kita kunjungi,” ujar Eva.

Pemerintah Provinsi NTB, aku Eva, menggandeng seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu kali ini.

“Soal kemana kita monitor, tergantung Kabupaten/Kota,” pungkas Eva yang juga mantan Asisten 1 di Pemkab Lombok Barat.

Di kesempatan yang sama, Fauzan Khalid menyoroti ekses Pemilu terhadap masalah keamanan dan kerukunan warganya.

Terutama kepada penyelenggara, Fauzan berharap kepada KPPS selain bekerja dengan penuh integritas, juga menjadi penebar kedamaian dalam berdemokrasi untuk masyarakat sekitarnya.

“Masyarakat harus tetap tenang, damai, dan menjaga stabilitas keamanan. Orang lain yang jadi (menang, red), kok kita yang bertengkar,” ujar Fauzan ringan.

Di Lombok Barat sendiri, terdapat 479.882 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 2.200 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk kegiatan monitoring, Pemkab Lombok Barat menyebarkan 10 Tim yang memantau TPS sample di sepuluh Kecamatan yang ada.

Pihak Badan Pengawas Pemilu yang juga ikut melakukan pemantauan, Basriadi mengemukakan secara umum Pemilu berlangsung dengan aman dan lancar, walau pihaknya menemukan satu indikasi pelanggaran Pemilu.

“Semalam ada temuan saat patroli kita lakukan. Ada Caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten yang kita monitor melakukan money politic. Saat ini masih kita dalami dulu,” aku Basriadi tanpa mau menyebut nama dan wilayah kasus tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan di hari H ini, pihaknya baru saja mendapat aduan tentang adanya surat suara tertukar untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten.

“Ada saksi PKB di TPS 3 Desa Montong Are yang meminta penundaan pemungutan suara,” terang Basriadi.

Surat suara tertukar itu, terang Basriadi, adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat antara Daerah Pemilihan 3 (Kediri-Labuapi) dengan Dapil 5 (Gunung Sari-Batulayar).

Anggota KPUD Lombok Barat, Saiful Huda saat dikonfrontir tentang masalah tersebut mengaku masih mendalami temuan tersebut.

“Dalam diskusi group WA, mungkin kesalahan ada pada saat pengepakan. Jadi bukan kesalahan di kami, tapi pada tenaga sortirnya,” elak Huda menganggap itu kesalahan manusiawi yang kerap terjadi.

Huda mengaku pihaknya sudah berada di lokasi untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi masalah tersebut.

TAHUN 2024, LOMBOK BARAT BEBAS STUNTING

Giri Menang, Senin 15 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan tahun 2024 nanti Kabupaten Lombok Barat sudah bebas stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan “Deklarasi Lombok Barat Menuju Bebas Stunting” saat gelaran apel HUT Kabupaten Lombok Barat ke-61 di Kantor Bupati, Senin (15/4). Penandatangan dilakukan usai apel oleh Bupati H. Fauzan Khalid dan diikuti ratusan peserta apel.

Tahun 2017 lalu, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting. Pemerintah menilai program, terbosan, dan komitmen dari para kepala daerah tersebut sangat baik menghadapi stunting.

Angka kasus stunting di tahun 2007 di Lombok Barat adalah 49%. Dinas Kesehatan kemudian terus berinovasi menurunkan angka tersebut. Beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Lombok Barat diantaranya sensus terhadap seluruh balita di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.

Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor seperti TP-PKK dan lainnya, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32% di tahun 2016. Data terakhir menunjukkan, tahun 2018 angka kasus stunting di Lombok Barat turun menjadi 28%. Angka tersebut bahkan di bawah rata-rata nasional.

“Hal tersebut tidak boleh membuat kita menjadi puas, sehingga hari ini kita bersama-sama mendeklarasikan Kabupaten Lombok Barat Bebas Stunting tahun 2024. Mudah-mudahan ini dimudahkan dan terwujud sehingga Lombok Barat menjadi kabupaten yang bebas stunting,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra usai acara.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid selaku penggagas Deklarasi Bebas Stunting menyampaikan pihaknya menjadikan penurunan angka stunting sebagai program utamanya. Di setiap roadshow di berbagai desa dan dusun, Hj. Khairatun dan jajaran bersama Dinas Kesehatan selalu mensosialisasikan program kesehatan menurunkan angka stunting.

“Berbagai macam kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung kegiatan tersebut termasuk dengan turun ke Posyandu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pola asuh, dan bagaimana penting 1000 hari pertama kehidupan. Seperti diketahui saat ini ada beberapa isyu atau persoalan strategis yang menjadi pokok perhatian Pemerintah Daerah, salah satunya stunting. Tentu ini membutuhkan sinergitas atau kekompakan untuk bersama-sama mengatasi bahkan mencegah persoalan itu,” jelasnya.

PEMKAB LOMBOK BARAT DAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH NTB TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN

Giri Menang, 16 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Direktorat Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB menandatangani nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan II Pemkab Lobar di Aula Kantor Bupati, Senin (16/4) lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa se-Lobar.

Nota kesepahaman ini bertajuk pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi peyelenggaran pelaksanan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan semangat untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selalu disarankan oleh Menteri Keuangan, maka Dirjen Perbendaharaan baik di Pusat maupun di Daerah, Kanwil dan KPPN terus melakukan perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Syarwan, Pimpinan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB usai penandatanganan.

“Dengan ditandatangani nota kesepahaman ini diharapkan kolaborasi mutualisme antara Dirjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Barat, serta pada prinsipnya mencakup bukan hanya pertukaran data tetapi meliputi keseluruhan aspek implemetasi kebijakan fiskal pemerintah di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Nota kesepahaman sendiri merupakan bagian dari amanat UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman dari tahun 2014 yang lalu, seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi Dirjen Perbendaharaan.

Syarwan menambahkan, Kementerian Keuangan sejak Tahun 2015 melakukan fungsi monitoring dalam menyalurkan dana desa dan memberikan apresiasi kepada desa yang dianggap telah menerapkan prinsip Good Government dalam pengelolaan desanya.

“Untuk tahun 2018 apresiasi dan penghargaan kami berikan kepada kepada Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada. Tahun 2019 ini kami juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemerintah Daerah di wilayah NTB yang sampai dengan hari ini sebagai satu-satunya Pemda yang menyalurkan keseluruhan dana desa tahap I sebesar 20 persen atau Rp. 31,12 milyar ke rekening desa,” ungkap Syarwan.

UJIAN PAKET C DI LOMBOK BARAT SUDAH BERBASIS KOMPUTER

Giri Menang, Selasa 16 April 2019 – Ujian Kesetaraan Paket C untuk setingkat SMA di Kabupaten Lombok Barat telah berlangsung dari tanggal 13 April dan berakhir hari ini, Selasa (16/04/2019). Sebanyak 641 siswa penyetaraan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang seluruhnya mengambil Program Jurusan llmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Menurut Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Hj. Rosdiana, terdapat 14 lembaga pembelajaran yang terdiri atas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pondok Pesantren Salafiah, dan Sanggar Kegiatan Belajar mengikuti ujian penyetaraan yang sudah mengaplikasikan penggunaan komputer tersebut.

“Kami bekerja sama dengan SMP, SMA, dan SMK karena di PAUD PNFI Lombok Barat belum memiliki server. Mungkin untuk tahun depan di SKB Gunung Sari bisa mengelenggarakan UNBK secara mandiri karena server baru siap tahun depan,” ujar Hj. Rosdiana.

UNBK itu sendiri, aku Rosdiana telah diterapkan pihaknya untuk Paket B dan Paket C sejak tahun lalu.

“Untuk Paket C, tahun lalu diikuti sekitar 550-an orang dengan tingkat kelulusan mencapai 90% lebih,” aku Rosdiana yang sangat yakin bila tahun ini prosentase kelulusan lebih meningkat lagi.

Rosdiana mengaku, sebanyak 641 peserta UNBK tahun ini adalah benar-benar peserta pendidikan penyetaraan yang telah dibekali dengan pembelajaran dan try out menggunakan komputer.

“Mereka memang peserta murni pendidikan kesetaraan yang sudah melalui pembelajaran dan masuk di Dapodik bio data untuk Ujian Nasional,” pungkas Rosdiana.

Untuk ujian penyetaraan Paket B setara SMP, di Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya telah menggunakan komputer (UNBK) walaupun untuk SMP-nya sendiri sebagiannya masih menempuh Ujian Nasional dengan menggunakan kertas dan pensil. Tahun ini UNBK Penyetaraan Paket B akan diselenggarakan di tanggal 11-15 Mei 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 624 orang.

Untuk Paket A setingkat SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat akan mengikutkan 3000 anak peserta ujian, namun seluruhnya masih berlangsung secara konvensional yaitu menggunakan kertas dan pensil. Jumlah tersebut adalah sisa siswa yang telah dibelajarkan sejak tahun 2017. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat sendiri telah mengikutkan 5000 peserta sejak tahun itu, walaupun yang lulus hanya 2900-an.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menanggapi positif pemberlakuan ujian penyetaraan di wilayahnya tersebut.

“Tidak hanya untuk Paket A dan B, tapi penyetaraan untuk SLTA sederajat atau Paket C akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Di samping membuka kesempatan untuk pendidikan lebih tinggi, pendidikan penyetaraan paket C ini memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki daya tawar lebih di dunia pekerjaan. Apalagi diikuti dari awal dalam proses pembelajarannya, nilainya sama dengan sekolah yang biasa (SMA, red),” terang Fauzan.

Bagi Fauzan, ujian penyetaraan di sisi lain akan mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Barat di sektor Pendidikan, terutama untuk komposit angka rata-rata lama sekolah yang tahun 2018 lalu baru mencapai 6,15 tahun. Ia mengaku surprise dengan UNBK untuk Paket B.

“Di SMP saja belum banyak sekolah menerapkan UNBK, tapi di ujian penyetaraan sudah bisa,” pungkas Fauzan.

NUANSA SASAK MUSLIM HANGATKAN PERINGATAN HUT LOMBOK BARAT KE-61

Giri Menang, Senin 15 April 2019 – Puncak peringatan Hari Uang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Barat ke-61 tampak beda. Dibanding peringatan tahun lalu yang hanya sarat dengan nuansa birokrasi, politisasi serta sajian konsumtif yang rada moderen, namun peringatan HUT tahun ini, sarat dengan nuansa Muslim Sasak yang kuat.

Nuansa ini terlihat dari busana yang dikenakan hampir seluruh undangan. Mereka menggunakan busana jas pegon hitam, kopiah, kemeja koko, sarung hitam serta leang yang melingkari sarung. Semuanya turut menghangatkan suasana Bencingah Agung sebagai arena VIP undangan.

Tampak sesepuh Lombok Barat, H. Lalu Mujitahid sempat hadir. Mantan Bupati Lombok Barat ini pun mengenakan busana Sasak Muslim, diikuti tokoh dan mantan pejabat Lombok Barat lainnya. Ada H.Lalu Srinate, H.Lalu Takdir Mahdi, TGH.Mukhlis Ibrahim, toga,toma Camat serta seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Ini sebagai bukti bahwa, Kabupaten Lombok Barat mulai berbenah. Bukan saja berbenah dari sisi pembangunan fisik, melainkan pembangunan kearifan budaya lokal,” kata Raden Muhamad Rais yang turut menghadiri upacara peringatan HUT Lombok Barat, Senin (15/4).

Tokoh budaya asal Desa Mambalan di Kecamatan Gunungsari ini memaparkan, sudah saatnya Lombok Barat harus mulai berbenah. Terlebih tangal 23 April 2019 mendatang, H. Fauzan Khalid/Hj. Sumiatun akan dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Lombok Barat definitif periode 2018-2023.

Kata Raden Rais, berbenah boleh diawali dari sisi peningkatan kearifan budaya lokal. Ide menggunakan busana khas Sasak Muslim ini dinilainya sesuai dengan kaidah Sasak tingkatan Madya maupun Utama.

“Ide bapak bupati untuk mengenakan busana Muslim Sasak ini sudah tepat. Bukan saja karena bapak bupati sebagai tokoh ‘jamak-jamak’, tetapi beliau juga familiar dengan kedekatannya bersama masyarakat kalangan bawah,” tambah Raden.

Nuansa Sasak, tidak saja dimunculkan dalam bentuk busana, melainkan di luar areal komplek kantor bupati terdengar lantunan tembang-tembang Sasak Adi Luhung. Tembang-tembang ini, sering digunakan untuk menunggu kehadiran tamu terhormat, dan tembang dalam menyambut kehadiran tamu dalam acara Sorong Serah Aji Krame Adat Sasak. Tembang tembang itu samar-samar mengalun, tembang Asmarandane, Pangkur dan Sinom.

Peringatan HUT Lombok Barat juga dirangkai dengan Deklarasi Lombok Barat Bebas Stunting 2024, Pemberian penghargaan bagi PKH Graduasi Mandiri, dan pemberian CSR PDAM Giri Menang melalui program Community Development untuk Desa Sesaot dan Lingsar.

FAUZAN : WTP BUKAN KEBANGGAAN, TETAPI KEWAJIBAN !

Giri Menang, Jum’at 12 April 2019 – Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara aktif mensosialisasikan peran, tugas, dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hal itu sudah berjalan saat program dana desa digulirkan pemerintah sejak 2015 lalu. Kali ini sosialisasi digelar di harapan seluruh kepala desa dan camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Sosialisasi yang dihadiri Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, anggota VI BPK Harry Azhar Azis dan anggota Komisi XI DPR RI H. Wilgo Zainar, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Herry Purwanto, Forkopimda, serta pejabat fungsional dan struktural BPK RI ini digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (11/4).

Harry Azhar Aziz menyatakan peningkatan dana desa setiap tahun harus diikuti peningkatan akuntabilitas. Harry menganggap raihan WTP yang diraih Lombok Barat berturut-turut menunjukkan pengelolaan keuangan di Lombok Barat sudah baik.

“Lombok Barat sejak dipimpin Bupati Fauzan Khalid ini dari pemeriksaan kami menunjukkan pengelolaan keuangannya sudah yang ketiga kali terbaik. Ini menunjukkan governancy pengelolaan keuangan di Lombok Barat sudah baik,” ujarnya.

Namun Harry mengingatkan aparat desa agar dapat memahami pentingnya pengelolaan desa. Menurutnya, integritas dari para perangkat desa dan juga kepala desa sangat penting dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel serta transparan. Misalnya, penggunaan dana desa dari desa di Kabupaten Lombok Barat tidak ada bukti-bukti dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah, maka opini laporan keuangan kabupaten secara otomatis akan turun.

“Masih ada ketidakpahaman tentang pengelolaan dana desa. Mungkin banyak yang menganggap sepele. Bagi kepala desa yang seperti itu harus hati-hati karena sudah ada SK bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, agar jangan jadi kasus. Kita akan kordinasi nanti dgn BPKP dan inspektorat di pemda tentang pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut dan menghimbau para kepala desa agar mengelola dana desa sesuai dengan regulasi, serta tepat guna dan tepat sasaran.

“Secara terbuka saya sampaikan, mendapat WTP bukan kebanggaan, tetapi kewajiban. Kita baru boleh bangga kalua output dari apa yang kita anggarkan dengan semua proses itu bisa mendorong setinggi-tingginya pertumbuhan yang bersifat inklusif dan mendorong kesejahteraan masyarakat dengan cepat. Kades jangan hanya fokus mendapat WTP saja tapi hendaknya anggaran-anggaran itu semaksimal mungkin dapat mendorong kesejahteraan masyarakat kita,” tegas bupati.

Bupati menilai positif tingginya antusias desa yang sudah banyak memulai program inovatif sesuai potensi di desanya. Untuk mendukung inovasi desa, Pemkab Lobar melakukan intervensi di luar dana desa. Tujuannya agar dana desa dapat digunakan dengan produktif dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah banyak kades yang semangat untuk bangun desanya. Itu rata-rata potensinya luar biasa dan jenisnya jugg tidak sama. Kalo terkait program itu intervensi dari pemda di luar ADD untuk motivasi kreatifitas mereka. Misalnya sekawan sejati dapat untuk jalur wisatanya yang dituangkan di DAK tapi pengajuannya dari kita,” ungkap bupati.

LOMBA SAMPAN DAYUNG MERIAHKAN HUT LOMBOK BARAT

Giri Menang, Kamis 11 April 2019 – Puncak rangkaian kegiatan menyambut HUT Lombok Barat ke-61, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Lomba Sampan Dayung di Pantai Duduk, Batulayar, Kamis (11/4).

Sebelumnya, DKP juga telah menggelar berbagai kegiatan, di antaranya melepas sekitar 1 juta bibit ikan di perairan umum yang ada di Lobar. DKP juga telah melakukan kerjasama dengan Balai Budidaya Lokal Sekotong dalam menyalurkan Ikan kakap putih ke kelompok tani air payau dimana setiap kelompok diberikan kurang lebih 14 ribu ekor. Dalam inovasi masakan DKP juga telah bekerjasama dengan Kementerian Perikanan untuk membuat masakan dari keong mas dan siomay dari ikan.

Ditetapkanya Pantai Duduk sebagai lokasi lomba untuk membantu mensosialisasikan dan memulihkan pariwisata Lombok Barat pasca gempa. Hal itu disampaikan Kepala Dinas DKP Lobar, H. A. Subandi dalam laporannya selaku ketua panitia.

“Kita gelar di Pantai Duduk agar tingkat kunjungan pariwisata meningkat pasca gempa. Melalui lomba kita ingin mengingatkan kepada nelayan untuk kembali menggunakan perahu dayung, karena selama ini nelayan terlena mengoperasikan perahu dengan mesin,” ujarnya.

Lomba perahu dayung pada tahun 2019 di pantai duduk menjadi kali ketiga digelar. Sebelumnya, lomba dayung pertama digelar di Kecamatan Sekotong pada tahun 2017. Saat itu ditujukan untuk membantu pariwisata di Sekotong.
Kedua pada tahun 2018 di Pantai Endok Kecamatan Gerung. Lokasi tersebut dipilih sekaligus untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat nelayan anti merusak lingkungan, justru masyarakat nelayan menjaga kelestarian lingkungan. Diketahui, kerusakan pantai endok salah satunya disebabkan karena pengerukan pasir untuk bahan bangunan.

“Pada tahun berikutnya, tidak hanya lomba perahu dayung yang akan diadakan. Kita berencana akan mengadakan lomba sampan hias dan juga lomba renang pantai yang merupakan aspirasi masyarakat nelayan,” ungkap Subandi.

Lomba perahu dayung kali ini diikuti 300 peserta dari 15 desa di lima kecamatan yang memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi dan Batulayar. Keluar sebagai juara pertama adalah Kelompok Nelayan Beriuk Dayung dari Dusun Cemare Kecamatan Lembar dan berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 3.500.000 rupiah.

“Alhamdulillah, tim kami juara satu, kami sangat bersyukur sekali dan kami senang Lomba dayung sampan ini terus bisa diselenggarakan setiap tahunnya,” katanya Burhan, perwakilan Kelompok Beriuk Dayung yang mengaku tidak melakukan persiapan khusus sebelumnya.

1 2 3 4 168