Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lombok Barat adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Loombok Barat yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Dasi atau Dashboard Sistem Aplikasi Kabupaten Lombok Barat berfungsi sebagai laporan eksekutif terkait informasi serta perkembangan yang ada di pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Lombok Barat adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan materi dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, JDIH juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

TPID adalah singkatan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lombok Barat. TPID menekankan pentingnya kerangka kerjasama untuk lebih bersinergi antar daerah yang searah dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. TPID berperan dalam menjaga stabilitas harga di daerah.

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Barat, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

  • GPR Kominfo

Government Public Relations (GPR) merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Basis kerja Government Public Relations adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Sita atau Sistem Informasi Tata Letak Naskah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan tertib Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil aktif dan upaya peningkatan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik maupun image document, sehingga pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

SIKDA atau Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan implementasi E-Government dalam pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. Dengan sistem ini, data mengenai informasi kepegawaian bisa tersaja secara akurat dan akuntabel, sehingga penentuan kebijakan di bidang kepegawaian teruaama pemberian reward and punishment pegawai bisa lebih objektif. Selain tentunya memudahkan pegawai dalam mengurus administrasi kepegawaiannya seperti kenaikan pangkat maupun pengurusan masa purna bakti.

SAPA atau Sarana Pengaduan dan Aspirasi merupakan aplikasi untuk  menyampaikan pengaduan dan aspirasi anda langsung ke Kabupaten Lombok Barat

FLLAJ atau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

TNDE meruapakan suatu sistem aplikasi yang memberikan fasilitas dalam persuratan, serta dapat diakses melalui suatu jaringan.

Inlis merupakan manajemen informasi perpustakaan terintegrasi untuk keperluan kegiatan rutin pengelolaan informasi perpustakaan

ePuskesmas merupakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas yang berbasis web based dan mobile digunakan untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen Puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli, sampai dengan pelaporan ke tingkat dinas kesehatan Kabupaten Lombok Barat secara online dan terintegrasi menggunakan standar SIP (Sistem Informasi Puskesmas) Kementerian Kesehatan RI.