Pembenahan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Tingkatkan Daya Saing Nasional

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghelat Rapat Kerja Nasional ...

Nambung Butuh Pos Pantau

GIRI MENANG-Menyikapi maraknya kasus perampokan dan pencurian di Pantai Nambung Desa Buwun Mas, ...

Menteri PAN & RB Ingatkan Instansi Segera Pasang Gambar Presiden dan Wapres

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy ...

Distamben Lobar Eksplorasi Air Bawah Tanah Geo-listrik

Ketersediaan air bersih di daerah-daerah rawan air, terlebih pada musim kemarau berkepanjangan ...

Penghematan Nasional, dari Perjalanan Dinas hingga Hidup Sederhana

JAKARTA – Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan gerakan penghematan ...

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMP2T ) sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu secara prima guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari izin ( customer satisfaction ).

Pelayanan perijinan di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi   Perangkat Daerah dan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan alamat  Jl. Langko no. 23 Mataram.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan perizinan mulai tahun 2012 ada beberapa perubahan. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, sebagian besar jenis izin usaha tidak dipungut retribusi, dan yang dipungut retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO).

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 800/103/BP2T/ 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, pelayanan perijinan yang dilaksanakan BP2T meliputi :

1. Ijin Peruntukan Tanah

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Ijin Gangguan (HO)

4. Ijin Usaha Pariwisata

  • Ijin Usaha Sarana Pariwista
  • Pengusaha Obyek Wisata
  • Ijin Jasa Pariwisata

5. Ijin Usaha Jasa Konstruksi

6. Ijin Industri dan Perdagangan

7. Ijin Lain-lain

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat. BPMP2T diberikan kewenangan oleh Bupati untuk memproses dan menerbitkan sebanyak 77 jenis ijin, tetapi masih banyak jenis ijin yang belum diajukan oleh masyarakat.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Foto Kegiatan

sekda-001 wakil-bupati-001 bupati-001 _DSC0500 _DSC0474 _DSC0457 _DSC0456 _DSC0453

Profil Lombok Barat

Agenda Bupati