Pembubaran 10 LNS Bukan Tiba-tiba

 JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya resmi membubarkan 10 Lembaga Non Struktural (LNS) ...

Events In Progress: Lombok Barat Berdzikir&Berdo'a, 17 Desember 2014

Dalam Rangka HUT NTB dan Refleksi Akhir Tahun dilaksanakan Lombok Barat Berdzikir, 17 Desember ...

Dr. Subiakto Tjakrawerdaja: “Cenderung Koperasi Sebagai Sentra Kulakan”

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MAE) 2015, diharapkan seluruh koperasi dan UKM ...

Wabup Lobar Buka Pelatihan Pengolahan Sumber Daya Hayati

Senggigi - Hanya berselang satu bulan setelah pelatihan tahap I dan II, Lembaga Pengembangan ...

Bupati Kecewa GM Hotel Absen

Penyerahan Mushaf Al-qur’an dan Sajadah GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ...

Anggota PKK Harus Terampil Berkomunikasi

GIRI MENANG - Kelompok PKK memiliki peran penting untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat ...

Nanik Minta Suami Didoakan

PENETAPAN Bupati Lobar H Zaini Arony sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK menjadi ...

ZAINI TETAP BERAKTIVITAS

Pimpin Rapat Kemudian Temui Gubernur GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H Zaini Arony tetap ...

1418281547006-1494821182

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMP2T ) sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu secara prima guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari izin ( customer satisfaction ).

Pelayanan perijinan di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi   Perangkat Daerah dan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan alamat  Jl. Langko no. 23 Mataram.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan perizinan mulai tahun 2012 ada beberapa perubahan. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, sebagian besar jenis izin usaha tidak dipungut retribusi, dan yang dipungut retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO).

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 800/103/BP2T/ 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, pelayanan perijinan yang dilaksanakan BP2T meliputi :

1. Ijin Peruntukan Tanah

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Ijin Gangguan (HO)

4. Ijin Usaha Pariwisata

  • Ijin Usaha Sarana Pariwista
  • Pengusaha Obyek Wisata
  • Ijin Jasa Pariwisata

5. Ijin Usaha Jasa Konstruksi

6. Ijin Industri dan Perdagangan

7. Ijin Lain-lain

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat. BPMP2T diberikan kewenangan oleh Bupati untuk memproses dan menerbitkan sebanyak 77 jenis ijin, tetapi masih banyak jenis ijin yang belum diajukan oleh masyarakat.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Foto Kegiatan

sekda-001 wakil-bupati-001 bupati-001 _DSC0500 _DSC0474 _DSC0457 _DSC0456 _DSC0453

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar