DIRGAHAYU KE - 56 KABUPATEN LOMBOK BARAT, 17 APRIL 1958 - 17 APRIL 2014. "UNTUKMU LOMBOK BARATKU"

Bupati Ajak Warganya Jaga Keseimbangan Ekosistem Pesisir

Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikenal sebagai ...

Bangunan Ilegal Terancam ’’Dibuldozer”

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini ...

Pelayanan Perpustakaan

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 43 Tahun 2007 ...

Lobar Komitmen Jadi Sentra Kedelai

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ...

8.759 Siswa SMA/Sederajat Ikuti UN

GIRI MENANG-Sebanyak 8.759 siswa sekolah ...

Bupati Lepas Kirab Pataka HUT Lobar ke-56

Giri Menang – Bupati Lombok Barat (Lobar), ...

Forikan Lobar Siap Action

GIRI MENANG-Forum Peningkatan Konsumsi Ikan ...

Tujuh Hotel Segera Dibangun

Izin Lingkungan sedang Diproses GIRI ...

Sejarah

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Onder Afdeling dibawah Afdeling Lombok yakni Onder Afdeling van west Lombok yang dipimpin oleh seorang Controleur. Onder Afdeling menurut hierarkhi kelembagaan sama dengan Regenschap (Kabupaten).

Selanjutnya pada zaman Pemerintah Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi  daerah administratif yang disebut Bun Ken yang dikepalai oleh seorang Bun Ken Kanrikan. Status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Belanda (NICA).

Dibawah Pemerintah NICA, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan Neo Landschappen termasuk didalamnya semua bekas Afdelings ( Stb. No.l5 th.1947). Di dalam wilayah Neo Landschap Lombok, wilayah Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang Hoofdvan Plastselijk Bestuur sebagai  perubahan nama  dari controleur.

Namun sesudah Konfrensi Meja Bundar dan berlangsung pemulihan kekuasaan Negara RI pada tanggal 27 Desember 1949, maka berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas beberapa Negara Bagian, diantaranya Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah NIT No. 44 Tahun 1950, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wilayah administratif Lombok Barat menjadi daerah bagian yang otonom. Namun dalam prakteknya, otonomi ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya karena  tidak dipimpin oleh Kepala Daerah Bagian melainkan oleh seorang Kepala Pemerintahan setempat yang sifatnya administratif belaka. Pada masa ini Daerah Lombok Barat membawahi wilayah administratif kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dimana daerah Indonesia dibagi habis  dalam daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III.  Selanjutnya  berdasarkan  UU No.1 Tahun 1957, lahirlah UU No.64 dan 69 Tahun 1958 masing-masing tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Oleh karena itu secara yuridis Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk sejak 14 Agustus 1958.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Up. 7 / 14 / 34 diangkat J.B. Tuhumena Maspeitella sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk. II Lombok Barat, yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959 yang ­kemudian ditetapkan  sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960 Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat membentuk DPRD yang berjumlah 34 kursi sekaligus memilih Lalu Djapa sebagai Ketua  DPRD Lombok Barat dari unsur Partai Nasional Indonesia.  Namun setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan  Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, jabatan Kepala Daerah merangkap menjadi Ketua DPRD, sehingga Ketua DPRD yang sudah dipilih ditetapkan menjadi Wakil Ketua.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemilihan Anggota DPRD Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 1960 dilantiklah Lalu Anggrat, BA sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada masa ini dilakukan perubahan berupa penataan personil dan aparat Pemerintah Daerah serta perubahan status Kepunggawaan Cakranegara menjadi Kedistrikan Cakranegara.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 205/ Des.1 / 1 / 35 tanggal 7 Mei 1965, Lalu Anggrat, BA mengakhiri masa bhaktinya dan sebagai penggantinya ditunjuk Drs. Said, Ahli Praja pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada saat ini berlaku Undang-undang  Nomor  l8 Tahun 1965  yang melakukan  perubahan meliputi:

  1. Sebutan Daerah Swatantra Tk. II berubah menjadi Kabupaten Daerah Tk. II.
  2. Bupati Kepala Daerah tidak lagi merangkap Ketua DPRD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1967 setelah terjadi G 30 S/PKI diadakan perombakan dan penyempurnaan DPRD menjadi DPRDGR (Gotong Royong) Lombok Barat dari 34 kursi menjadi 32 kursi, dengan Ketua yang baru yakni. Usman Tjipto Soeroso dari Golongan Karya dan Wakil Ketua Fathurrahman Zakaria dari Parpol Nahdatul Ulama. Pada masa ini sesuai perkembangan pemerintahan dan kebutuhan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 228 /Pem. 20 / 1 / 12 diadakan perubahan yakni peningkatan status Asisten Kedistrikan Gondang menjadi Kecamatan Gangga dan Kedistrikan Gerung dipecah menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. Dengan perubahan tersebut maka Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Narmada, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri.

Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 156/Pem. 7/2/226 tanggal 30 Mei 1969 ditetapkan pemecahan dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dengan mengambil beberapa desa dari dua Kecamatan tersebut untuk dijadikan Kecamatan Mataram, sehingga sampai saat itu Kabupaten Lombok Barat telah membawahi 9 Wilayah Kecamatan.

Pada tahun 1972 – 1978 Kabupaten Lombok Barat di Pimpin Oleh H.L.Rachman sebagai Bupati Kepala Daerah. Sampai dengan Tahun 1978 Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat telah mengalami perkembangan yang demikian pesat, sehingga banyak menghadapi  permasalahan yang serba komplek dan  perlu ditangani secara khusus oleh Pemerintah Kota. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif Mataram yang membawahi tiga Kecamatan masing-masing Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara. Sebagai Walikota Mataram pertama dilantiklah Drs. H. Mudjitahid oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H.R. Wasitakusumah sesaat setelah peresmian pembentukan Kota Administratif Mataram oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 29 Agustus 1978.

Selain menetapkan Kota Administratif Mataram, PP No. 21 Tahun 1978 juga menetapkan tiga Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Narmada di Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri di Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung di Sekotong Tengah. Dengan demikian sejak 29 Agustus 1978 Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kota Administratif, 9 Kecamatan dan 3 Perwakilan Kecamatan.

Sehubungan berakhirnya masa jabatan H.L.A. Rachman,  pada tanggal 20 Januari 1979 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. Gatot Suherman melantik Drs. H. Lalu Ratmadji dalam Sidang Khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat. Pada masa jabatan lima tahun pertama (1979–1984), Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Lombok Barat mengusulkan Tiga Perwakilan Kecamatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan penuh. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 diresmikanlah peningkatan status Perwakilan Kecamatan Narmada menjadi Kecamatan Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri menjadi Kecamatan Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung menjadi Kecamatan Sekotong Tengah. Peresmian itu dilaksanakan setelah pelantikan Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk masa jabatan lima tahun kedua (1985-1989). Dengan diresmikannya ketiga perwakilan  menjadi Kecamatan penuh, maka  Lombok Barat membawahi 12 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Gunungsari, Tanjung, Gangga, Bayan, Labuapi, Kediri, Gerung, Sekotong Tengah  dan Narmada.

Selanjutnya dalam sidang khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 20 Januari 1989 Gubernur NTB Warsito melantik Drs. H. Lalu Mudjitahid menjadi Bupati Lombok Barat menggantikan Drs. H. Lalu Ratmadji yang telah berakhir masa jabatannya. Pada periode jabatan pertama Drs.H.Lalu Mudjitahid (1989 – 1994) wilayah Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kemajuan, dimana Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Oleh karena itu sejak ditetapkannya Pembentukan Kotamadya Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok Barat berkurang dari 12 wilayah Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunung Sari, Narmada, Labuapi, Kediri, Gerung dan Sekotong Tengah.

Setelah Drs. H. Lalu Mudjitahid mengakhiri Jabatan periode kedua (1994 – 1999) Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh Drs. H. Iskandar untuk masa jabatan 1999 – 2004. Pada Tahun 2000 wilayah Kabupaten Lombok Barat terus dikembangkan dengan membentuk Kecamatan Pembantu masing-masing Kecamatan Pembantu Lingsar, Kecamatan Pembantu Lembar, Kecamatan Pembantu Kayangan, dan Kecamatan Pembantu Pemenang sehingga secara keseluruhan wilayah Lombok Barat terdiri atas 9 Kecamatan dan 4 Kecamatan Pembantu. Selanjutnya pada tahun 2001 keempat  Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 wilayah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dimekarkan menjadi 15 Kecamatan yaitu  Kecamatan Bayan, Gangga, Pemenang, Kayangan, Gunung Sari, Batu Layar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah.

Pada masa jabatan periode pertama Drs. H. Iskandar, Ibukota Kabupaten  Lombok Barat dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang Gerung, sesuai dengan Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 135/3638/PUOD tanggal 22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Pebruari 2000.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU), maka Kabupaten Lombok Barat bagian Utara yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan adalah merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat masuk ke wilayah Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dilantik  Pejabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU)  pada tanggal 30 Desember 2008, secara administrasi pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah resmi, sehingga Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya mewilayahi 15 Kecamatan, kini menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, 88 Desa dan 657 Dusun.

Kemudian menjelang akhir tahun 2008, pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pertama masa jabatan 2009 – 2014, dimana calon yang mendapat dukungan  suara terbanyak adalah pasangan  Dr.H.Zaini Arony,M.Pd -  H.Mahrip,SE.,MM, dan dilantik dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat tanggal, 23 April 2009

Dengan demikian sejak dibentuk Kabupaten Lombok Barat sesuai Undang-undang Nomor: 69 Tahun 1958  telah dipimpin oleh beberapa Bupati yakni :

  1. J.B. Tuhumena Maspeitella (1959 – 1960).
  2. Lalu Anggrat BA (1960-1965).
  3. Drs. Said (1966 – 1972).
  4. H .L.A-Rachman (1972 – 1978).
  5. Drs. H. Lalu Ratmadji (1979 – 1989).
  6. Drs. H. Lalu Mudjitahid (1989-1999)
  7. Drs. H. Iskandar (1999 – 2003)
  8. Drs. Iskandar – H. Izzul Islam (2004 – 2009)
  9. Dr. H.Zaini Arony, M.Pd – Mahrip,SE,MM ( 2009 – 2014 )

Sedangkan pejabat  Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat masing-masing:

  1. Lalu Djapa (1960 – 1965)
  2. H. Usman Tjipto Soeroso (1966- 1971)
  3. Niti Soesanto (1971 – 1977)
  4. Imam Soebekti (1977 – 1987)
  5. H. A. Soewarno Atmodjo (1987 – 1982)
  6. Rana Syarif Hidayat (1992 – 1997)
  7. H. Zaenuddin, PS (1997 – 1999)
  8. H. Siradip Arty, BA (1999 – 2001) meninggal dalam jabatan Ketua
  9. H. Abdul Kasim (Juni 2003 – 11 Juni 2004)
  10. H. Lalu Takdir Mahdi, S.Pd ( 2004 – 2009 )
  11. H. Umar Said, S.Ag ( 2009 sampai sekarang )

Pencarian Kehalaman Ini:

Wakil Bupati Lombok Barat
Profil Lombok Barat
SMS CENTER (0877 17 04 1958)
SMS Dari 081907XXXXX

Kepada bapak bupati Lombok Barat yang kami hormati. Saya ingin bertanya, apakah ditaman kota yang baru ini akan diadakan free hotspot. Karena akan berdampak fositip bagi kami para remaja Lobar. sekian trima kasih, dan mohon di pertimbangkan…
Jawaban:

Alhamdulilah ditaman Kota tersedia fasilitas free hotspot dan diharapkan dalam penggunaanya dapat bermanfaat serta berdampak positif. Terima kasih


Dari 0878653XXXXX

Lobar luar biasa terhadap pemekaran desa, tapi pengawasan terhadap kades dan BPD harus kontinyu dilakukan, menurut Bapak apa itu sudah maksimal dan bagaimana mekanismenya?

Jawab :

Berdasarkan peraturan daerah tahun  2011 saat ini telah ada 30 desa yang ditetapkan dari desa persiapan. Sampai saat ini desa tersebut telah memiliki perangkat desa baik kepala desa dan BPD. Sebagai bentuk pendampingan oleh pemerintah daerah telah dibentuk tim kordinasi  pembinaan bagi desa-desa definitif tingkat kabupaten  yang baru dibentuk. Tim  tersebut melibatkan sejumlah SKPD sehingga diharapkan terdapat keterkaitan program yang dimiliki SKPD dengan program yang direncanakan oleh Desa-Desa difinitif. Selanjutnya diharapkan kedepanya akan ada sinergisitas dan singkronisasi sehingga desa-desa baru tersebut dapat bergerak lebih cepat dan sistematis.

Tim tersebut juga ditugaskan oleh bupati untuk memecahkan persolan yang timbul dan mengkordinasikan dengan dengan instansi terkait. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi juga menjadi tugas tim.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran desa, diperkirakan akan banyak permasalahan yang timbul seperti pembagian kekayaan/asset desa, batas wilayah, data kependudukan, persiapan pemilihan kepala desa dan lain-lain. Diharapkan semua persolaan tersebut dapat diseslesaikan secara baik dan sistematis oleh tim.

Selain itu perangkat peraturan perundang-undangan yang kita miliki sudah cukup untuk mengantisipasi semua persolan yang akan dihadapi oleh Desa-desa baru baik dari Peraturan Pemerintah, Permendagri maupun Perda yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.


SMS dari 0813140XXXXX

ijin bertnya pak/ibu, sya ingin menanyakan sumber dari halaman link ini: http://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/gambaran-umum/iklim-hydrologi/, pada tulisan ini terdapat tabel Topografi Lombok Barat 2010,tpi kok isi nya rata-rata iklim bulanan, terus sumbernya kok BPS, bukan Stasiun Meteorologi Selaparang?
NB: kalo masalah iklim bisa bisa di minta informasi di Stasiun Klimatologi Kediri-NTB,dan kalau mslh cuaca terkini bisa mnt di Stasiun Meteorologi Selaparang.
Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan, wassalam….
sbg tmbhan pak ini ada alamat url Klimatologi Kediri-NTB: http://staklimkediri-ntb.net/home Meteorologi

Jawaban : Berkaitan dengan kiriman melalui webmail  dari bapak Hamdan, berikut kami jelaskan bahwa terjadi kesalahan judul tabel yang seharusnya Iklim dan Hidrologi. Data tersebut kami terima / sadur dari buku Lombok Barat Dalam Angka tahun 2010 yang dikeluarkan oleh BPS Lombok Barat. Terima Kasih atas informasinya


SMS dari 0819331XXXXX

mohon data penduduk sekabupaten lombok barat perkecamatan dipublikasikan jg lewat web ini untuk kepentingan banyak kalangan terutama untuk kepentingan akademisi. terimakasih

Jawaban : Data tersebut telah ada, silakan buka / download di Lombok Barat Dalam Angka ( http://www.lombokbaratkab.go.id/angka/ )


SMS dari 0857169*****

Selamat siang bapak/ibu..Saya dari inspektorat kab. Bekasi jawa barat. Ingin menanyakan nomor telp inspektorat kab. Lombok barat atau yg bisa dihubungi lainnya.. Terima kasih bapak/ibu

Jawaban : Nomer Telp. Kantor inspektorat : (0370) 681030, Informasi dari kantor Inspektorat bahwa Inspektorat bisa melayani tamu setelah bulan April 2012 dikarenakan mempersiapkan HUT Lombok Barat, RKPD dll. Terima Kasih


Arsip SMS
HUT LOBAR KE 55
C21_0217 C21_0212_01 C21_0207 C21_0203 C21_0199 C21_0198 C21_0197 C21_0196 C21_0193_01 C21_0193 C21_0191 C21_0190 C21_0188 C21_0187 C21_0186
Mars Lombok Barat
Archives


www.lombokbaratkab.go.id
Powered by Pengolah Data Eelektronik Setda Lombok Barat
Jln Soekarno Hatta Giri Menang - Gerung
Telp / Fax. (0370) 681311, 681673 Kode Pos 83363