Kemenkopolhukam Sambangi Lombok Barat
Giri Menang – Hampir setiap hari, Lombok Barat (Lobar) kedatangan tamu baik dari wilayah NTB, maupun dari pusat (Jakarta). Rabu (19/3) giliran tim dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang menjadi tamu di Gumi Patut Patuh Patju Lobar. Tim diterima langsung oleh Bupati Lobar, DR. H. Zaini Arony serta beberapa pejabat lingkup Pemkab Lobar, di antaranya Kepala Bappeda, DR. H. Baehaqi, Kepala Badan Kesbangpol, H. Ahdiat, Kadislutkan, Ir. H. Subandi, Kabag Humas dan Protokol, Drs. Chandra Prayuda, Kabag PDE, Subardi, M.Kes. Sementara Tim dari Kemenkopolhukam sendiri adalah Asdep 4/IV Hanneg, Laksamana Pertama TNI Albertus Bambang Pratiknyo, SE, MM., Kabid Kermahan Asdep 5/IV, Kolonel Infantri Sidik, Kabid Wiltas Asdep 3/IV, Kolonel (KH) Widy Prasetyo S., SE, MDS, dan Kasubdit Ekosistem, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. Andi Rosandi.
Pertemuan ini, sebagaimana disampaikan Pak Bambang, pada dasarnya ingin membahas masalah wilayah perbatasan berupa beberapa gili yang ada di Lombok Barat. Dua yang disebut Pak Bambang adalah Gili Terawangan dan Gili Nanggu. Ini terkait dengan isu simpang siur yang pernah beredar mengenai penjualan gili. Namun setelah dijelaskan Bupati, maka yang terjadi kemudian adalah munculnya kekaguman Tim dari Kemenpolhukam terhadap berbagai potensi yang ada di wilayah Lobar.
Disampaikan Bupati, Lobar sangat potensial untuk perikanan, mutiara, rumput laut dan Pemberdayaan Garam Rakyat (Pugar). Dari 10 Kecamatan yang ada di Lobar, 5 di antaranya berada di wilayah pesisir yaitu Batulayar, Labuapi, Lembar, Sekotong dan Gerung dengan panjang garis pantai 192 km. Disebutkan Bupati, potensi perikanan di Lobar termasuk sangat tinggi mencapai lebih dari Rp. 700 M pertahun.
“Menurut hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB), potensi ikan pertahun di Lombok Barat sebesar Rp. 710 M namun baru bisa terealisasi Rp. 295 M (41,5%), jadi potensi laut sebenarnya lebih besar daripada pertanian,” ujar Bupati saat presentasi di Ruang Kerja Bupati di Gedung Putih.
Dikatakan Bupati, arah kebijakan Lobar terutama adalah kelautan dan pariwisata karena sangat-sangat potensial di Lombok Barat. Pariwisata karena Lombok Barat (Senggigi) termasuk 5 besar wisata nasional setelah Yogyakarta, Bali, Solo, dan Toraja.
Hal lain yang disampaikan Bupati yang membuat tim menjadi antusias adalah karena Lobar telah memiliki Perda Tata Ruang dan Perda Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Pesisir. Kondisi ini akan memudahkan dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan pulau pulau kecil sebagai destinasi wisata baru.
“Syaratnya (mendapat dukungan) ada dua yaitu jaminan lahan dan ada Perda,” ujar Pak Andi. Dan sepertinya Lombok Barat sudah memiliki keduanya.
Pak Andi dari KKP merasa senang dengan paparan Bupati bahkan mendukung program-program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Pugar (pemberdayaan garam rakyat), dll.
“Kami senang dengan berbagai informasi ini,” ujar Pak Andi menyanjung paparan bupati.
Bupati juga menjelaskan mengenai Pulau Sepatang yang merupakan pulau kecil sekitar 300m2 yang merupakan termasuk pulau terluar Indonesia dan pada suatu ketika bersama dengan Kapolda Arif W. pernah memasang bendera merah putih di sana.
Pada bagian akhir dari acara ini adalah foto bersama dan saling tukar cinderamata. Tim dari Kemenkopolhukam menyampaikan kekagumannya terhadap arsitektur Gedung Kantor Bupati, Gedung Putih Lombok Barat. (Liputan Muhammad Busyairi/Romiadi Kurniawan – Humas)