Kabupaten Lombok Barat (Lobar), sepertinya tak pernah berhenti memperoleh penghargaan. Kali ini, daerah yang bermotokan Patut Patuh Patju ini kembali dinobatkan sebagai calon penerima penghargaan Millenium Development Goals (MDGs). Penghargaan tersebut akan direbut bersama enam kabupaten/kota sebagai nominator, masing-masing Lombok Barat, Aceh Tengah, Ponotogo, Kota Palangkaraya, Kota Magelang dan Kota Mabagu.
Senin (22/9) pagi tadi, tiga orang yang tergabung dalam tim juri dari pusat melakukan verifikasi ke Lobar. Mereka datang sekitar pulul 9.00 dan diterima langsung Bupati Lobar, H.Zaini Arony di ruang kerjanya. Dalam pertemuan verifikasi ini, tim juri yang dipimpin oleh Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, Drs.Yunus Patriawan, M.Si menjelaskan, penghargaan MDGs ini, merupakan bagian dalam rangka menyambut Hari Kontrasepsi sedunia (World Contraception Day) di Jakarta tanggal 30 September mendatang.
Menurut Yunus, tercatatnya Lobar masuk dalam nominasi enam besar nasional, karena dinilai telah mampu mewujudkan MDGs. Ada 5 indikator yang akan dinilai dalam penerimaan MDGs ini, masing-masing tingkat pemakaian kontrasepsi (contraception prevalence rate/CPR), CPR moderen pada wanita, tingkat kelahiran pada remaja, cakupan pelayanan serta KB.
Pada saat yang bersamaan, dalam kata penerimaan, bupati Zaini terlebih dahulu memperkenalkan daerah Lobar, baik dari sisi pembangunan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka informasi yang diperlukan tim. Karena menurut dia, informasi ini sangat terkait dengan misi BKKBN. Diawali dari bidan desa yang ada di Lobar sudah melampui target nasional yang menganjurkan satu desa satu bidan. Namun di Lobar ada satu desa yang menempatkan bidannya sampai 2-3 orang. “Seluruh desa kami sudah memiliki Puskesdes,” papar Zaini dihadapan tim, Kepala BKBPP Lobar, Hj.Bq.Eva Nurcahyaningsih, Kepala Dikes,H. Rahman Sahnan Putra, Kepala Bappeda, H.Baihaqi serta sejumlah pejabat dari BKKBN Perwakilan NTB.
Dirinci bupati, diwilayah kerjanya sudah memiliki 50 buah Puskesmas pembantu (Pustu), 18 Puskesmas, Rumah sakit 1 dan satu lagi rumah sakit yang sedang dalam proses pembangunan. “Inilah pasilitas penunjang dalam rangka pembangunan kesehatan,” paparnya.
Usai memberikan paparan, berikutnya diberikan kesempatan kepada tim untuk melakuklan verifikasi. Ketua Tim, Yunus Patriawan menjelaskan, hasil dari verifikasi ini akan dipresentasekan didepan direktorat, terutama meyangkut dunia Keluarga Berencana (KB). Namun sebelum itu, tim melakukan evaluasi ke enam nomitaor penerima penghargaan. Salah satunya adalah dikabupaten Lobar ini. Pada nominatorinilah pihaktim akan mencoba melihat seberapa jauh angka-angka di atas kertas serta realitasnya di lapangan. Interkoneksinya apakah benar ada potensi atau keunggulan. Dalam kaitan ini, yang dibutuhkan tim adalah goal ke lima yakni, peserta KB.
Jika ada regulasi khusus berupa Peraturan daerah (Perda), keputusan bupati serta surat-surat yang menangani masalah percepatan MDGs. Hal ini sangat diperlukan oleh tim termasuk juga masalah dukungan dalam membiayai kegiatan MDGs ini. Karena informasi yang didapati Yunus, kabupaten Lobar masuk noiminasi unggulan, karena angka CPRnya sangat baik, berada di bawah rata-rata nasional. “Nasional angkanya mencapai 2,6 sedangkan di Lombok Barat berada pada angka 2,3” pujinya seraya menambahkan, menurunkan angka satu digit ini merupakan pekerjaan yang sangat berat, apalagi menurunkan angka dari 2,6 menjadi 2,3, diperlukan waktu bertahun-tahun dan tidak cukup menjabat dua periode.
Alasan lainnya kata Yunus, di daerah ini pesetrta KB dengan cara moderen cukup tinggi. Di tingkat nasional mencapai angka 57, sementara di Lobar 67. Upaya capaian-capaian ini yang sangat dibutuhkan Yunus dalam melakukan verifikasi ini. Sangat dibutuhkan data yang mengikat, termasuk regulasi, komitmen sampai dukungan dana dan sarana lain.
Usai melakukan verifikasi, pihak pemkab Lobar, pada saat yang bersamaan memberikan sejumlah data yang mengikat. Data-data tersebut langsung diserahkan bupati kepada ketua tim. Diharapkan, data-data tersebut sebagai bahan untuk memberikan penilaian seakurat mungkin. (L.Pangkat Ali-Pranata Humas Pelaksana)