Giri Menang, Kamis 17 Januari 2019 – Kabupaten Lombok Barat memiliki catatan-catatan pengalaman pada tahun 2018 lalu. Banyak catatan manis dalam bentuk prestasi, namun juga ada catatan pahit yang harus dievaluasi. Catatan-catatan tersebut telah menjadi “muhasabah” dan refleksi di setiap akhir tahun. Lombok Barat tidak hanya ingin bangga dengan torehan prestasi, namun juga berkomitmen untuk bisa mengisi kekurangan tahun lalu. Hal itu ditegaskan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam Apel Paripurna yang digelar di Lapangan Kantor Bupati, Kamis (17/1).

“Memasuki tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen agar roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Lombok Barat semakin efektif, efisien dan berkualitas. Untuk itu saya tekankan agar Aparatur Sipil Negera se-Lombok Barat terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Serta meningkatkan disiplin dalam bekerja, baik disiplin dalam hal kehadiran maupun disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan dan dalam hal berpakaian,” tegas bupati di hadapan ratusan peserta Apel Paripurna.

Untuk diketahui, berdasarkan refleksi dan muhasabah tersebut bupati kemudian meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk kembali menekankan komitmen membawa Lombok Barat menuju arah lebih baik lagi. Sebagai langkah awal, seluruh OPD selama satu minggu terakhir secara bergiliran menggelar ekspose program di hadapan bupati dan sekda. Tujuannya agar seluruh program dari masing-masing OPD dapat bersinergi dan sinkron sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diraih dengan lebih efektif.

Sebagai bentuk komitmen, seluruh OPD mulai dari tingkat pimpinan hingga staff akan menandatangani Pakta Integritas. Menurut bupati, Pakta Integritas sangat diperlukan sebagai komitmen bersama untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati berharap dengan adanya Pakta Integritas akan mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya.

“Melalui Pakta Integritas ini para ASN di samping dituntut melakukan inovasi dan bekerja sesuai aturan, juga dituntut bekerja dengan komitmen harus memperhitungkan standar operasional prosedur, kepuasan publik, keterserapan anggaran, dan capaian target. Salah satu komitmen yang harus dimiliki adalah upaya untuk peningkatan zona pelayanan publik dari zona merah ke zona hijau,” pungkas bupati. (nang/humas)