Mataram, Diskominfotik ; Komitmen dan prestasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bawah kepemimpinan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Lombok Barat sebagai Kabupaten/Badan Publik Informatif dengan Kualifikasi terbaik yang memperoleh nilai tertinggi se Nusa Tenggara Barat dalam hal keterbukaan informasi publik. Lombok Barat memperoleh nilai 98,12 mengungguli Kabupaten/kota Lain di NTB. Selain itu nilai ini juga sebagai nilai tertinggi dari semua badan publik yang dinilai oleh  Komisi informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 104 badan Publik. “Pada tahun ini badan Publik yang dinilai (monitoring evaluasi) sebanyak 104 badan Publik yang terdiri dari 44 badan Publik OPD Pemprov NTB, 10 Badan Publik Kabupaten/ kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 16 Badan Publik Desa,  10 Badan Publik Puskesmas dan 4 badan publik BUMD” Ujar Ajeng Roslinda, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB.

Penilaian/monev Badan Publik ini menggunakan 43 indikator penilaian dengan bobot nilai 80 persen dan hasil presentasi dari Pimpinan Badan Publik terkait dengan komitmen dan inovasi serta kolaborasi yang dilakukan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan bobot 20 persen. Dalam monev atau penilaian tersebut, Kabupaten Lombok Barat meraih nilai tertinggi sehingga kembali meraih anugerah terbaik Keterbukaan Informasi Publik.

Kabupaten Lombok Barat kembali raih Fredikat Terbaik/Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik  disusul Lombok Tengah, Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat dalam katagori Kabupaten/Kota Informatif. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (7/12/2020).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Ibu Ajeng Roslinda Motimori,S.Pt, kepada Badan Publik yang sukses memperoleh nilai tertinggi dengan kualifikasi informatif.

“Selamat kepada Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengaku bangga melihat partisipasi badan publik yang begitu meningkat dari tahun lalu. Hal ini disebutnya semakin mengukuhkan Provinsi NTB sebagai daerah yang terbuka dari sisi informasi.

“Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh paham, bahwa seluruh apa yang kita kerjakan, masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham. Sehingga, kalau masyarakat tahu dan paham, masyarakat akan ikut berkontribusi untuk menyukseskan program-program kita,” tuturnya.

“Saya sangat berharap, yang menuju informatif, apalagi yang menggawangi program-program unggulan ini harus tahun depan itu wajib informatif,” ungkap Wagub.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori menjelaskan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, hal ini juga guna memberikan masukan kepada Badan Publik untuk perbaikan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) telah berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November lalu. Badan Publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104 Badan Publik, yang terdiri dari 44 Badan Publik OPD Provinsi NTB, 10 Badan Publik Kabupaten/Kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 11 Badan Publik Desa, 10 Badan Publik Puskesmas dan 4 Badan Publik BUMD.

Sementara untuk Monev Keterbukaan Informasi NTB tahun ini ditekankan pada empat indikator penilaian. Indikator tersebut antara lain, pengembangan website media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik.

Dalam laporannya, Ajeng mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi Badan Publik mengikuti monev meningkat dari tahun lalu. Terhitung, dari 104 Badan Publik yang di Monev, sebanyak 80,7 persen mengikuti proses Monev.

“Tingkat partisipasi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya diikuti oleh 59 Badan Publik,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi ditemui usai acara, menyampaikan terima kasihnya kepada Komisi Informasi NTB yang telah memilih Lombok Barat menjadi Badan publik informatif terbaik di NTB dengan nilai tertinggi,” ucapnya.

Kabupaten Lombok Barat (Kab.Lobar) memperoleh anugrah terbaik tiga tahun berturut-turut, tidak terlepas dari arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat serta kerja keras semua OPD di Kabupaten Lombok Barat.

“Dan ini kita peroleh di mana kita sudah melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam informasi publik yaitu pertama dari aspek komitmen, kedua aspek inovasi ,dan ketiga aspek kolaborasi,” tuturnya.

Untuk aspek komitmen keterbukaan informasi di Lobar diatur oleh kebijakan ada peraturan daerah dan ada peraturan bupatinya. Sehingga kelangsungan dan keberlanjutan sudah bisa terjamin karena semua bisa berfungsi keterbukaan informasinya di Lobar.

“Keterbukaan informasi bisa mengkoneksikan dan menyambung, bisa diintegrasikan seluruh program OPD. Tidak hanya komitmen, anggaran juga kita siapkan. Komitmen itu diikuti dengan kebijakan dan diikuti juga dengan pembiayaan yang tertuang dalam seluruh program kerja semua OPD dan tertuang dalam APBD, dan telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Sementara di bidang Informasi, ia menyebut Lobar tidak hanya menerima informasi tetapi juga menjemput dan menyampaikan informasi seperti Pemda Menyapa OPD, Sekretariat Daerah Menyapa OPD, Gerasak, Gamak, dan ada juga perda tentang pemberdayaan produk lokal. Itu semua artinya Dinas Kominfotik menjadi dinas keterbukaan semua bisa di akses,” tambahnya.

Sedangkan aspek kolaborasi Dinas Kominfo dengan OPD,  Bupati Lombok Barat melakukan tanya jawab melalui radio SGM, penanganan covid bekerjasama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan Kolaborasi dengan masyarakat tentang pemetaan stunting di Lombok Barat.

“Sehingga pemberian anugerah oleh Komisi Informasi NTB sebagai pemicu untuk bekerja untuk meningkatkan dan berjuang supaya lebih inovatif lagi ke depan. Dengan keterbukaan informasi publik akan lebih cepat tercapai menjadi inovatif informatif tujuannya untuk pembangunan daerah nasional regional yaitu mensejahterakan.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat, Ahad Legiarto seusai acara mengatakan prestasi yang di raih oleh Lombok Barat ini merupakan kerja keras dan kerja bersama semua OPD di Lombok Barat. Pihaknya berharap agar prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar Lombok Barat dapat menjalankan amanah Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai bentuk komitmen Lombok Barat di bawah kepemimpinan H.Fauzan Khalid dan Hj Sumiatun untuk dapat terus mewujudkan keterbukaan informasi Publik dalam pelaksanaan pemerintahan di Lombok Barat. Ahad Legiarto mengatakan tahun 2020 ini Lombok Barat juga telah memperoleh sejumlah penghargaan di antaranya Penghargaan dari Kemendagri terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan nilai 3.3633 dan status kinerja sangat Tinggi. Selain itu Sekretariat TPID Lobar (Bagian Ekonomi Setda Lombok Barat) juga memperoleh penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Mitra Terbaik Bank Indonesia tingkat Kabupaten/kota tahun 2020. “Alhamdulillah tahun ini kita memperoleh banyak prestasi, semoga hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat dan dapat memberikan semangat serta motivasi dalam melayani masyarakat Lombok Barat. Kami juga tentunya berharap dukungan dan doa serta partisipasi masyarakat dalam membangun Lombok Barat sehingga Lombok Barat Mantap Mandiri, Sejahtera dan berprestasi dapat terwujud” ujar Ahad. (Diskominfotik/Rf/Angge)