Giri Menang, Rabu 25 Oktober 2017 – Di tengah acaranya yang padat, orang nomor satu di Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid sepulang dari luar daerah langsung melakukan silaturrahmi dengan warganya di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar dan menyerahkan kunci Rumah Layak Huni, Rabu (25/10).

Fauzan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada Amaq Zahri. Rumah miliknya telah direhabilitasi dengan jenis bantuan Pembangunan Baru pada program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memakan biaya sebesar Rp. 30 juta.

H.Fauzan Khalid sendiri menjelaskan bahwa Pemkab Lobar di tahun anggaran 2017 ini merehabilitasi sebanyak 1.500 RTLH dari berbagai sumber pendapatan dan ditambah 100 unit lagi dari Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa pengembang perumahan.

“Rumah masyarakat yang tidak layak huni terus diperbaiki tahap demi tahap. Tahun ini sekitar 1.600 unit dan insya Alah tahun depan diupayakan mampu mencapai 1.800 sampai 2.000 lebih unit bantuan rumah untuk masyarakat miskin,” paparnya.

Fauzan lalu berpesan agar rumah yang sudah layak itu dirawat dengan baik dan warga bisa menjaga kebersihan lingkungan. Banyak hal lain juga disinggung oleh Bupati sederhana ini. Dengan pesan yang mudah difahami, Fauzan mengingatkan warganya untuk mensukseskan program pendidikan, kesehatan dan pengendalian penduduk.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. Lalu Winengan mengatakan, khusus untuk Desa Lembar hanya mendapatkan 30 unit rumah dengan total biaya biaya 30 Juta per unit. “Uang itu ditransfer langsung ke rekning pemilik rumah yang mendapat bantuan,” jelasnya.

Lalu Ratnawi, seorang Kepala Bidang di Dinas yang dipimpin Lalu Winengan menambahkan, jenis bantuan pada program yang diberikan ada dua, yakni Pembangunan Baru dengan alokasi dana sebesar Rp. 30 jt/ unit serta Peningkatan Kualitas/Rehab dengan alokasi dana Rp.15 jt per unit. “Program ini sangat berketerkaitan langsung dengan upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Seperti diketahui, bahwa empat belas indikator kemiskinan versi BPS di luar makanan, terbanyak ada di RTLH. (emi/humas)

Giri Menang, Selasa 24 Oktober 2017 – Sebanyak 332 pejabat eselon III dan IV Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengikuti kegiatan asessment yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar. Dari jumlah tersebut 40 di antaranya adalah eselon III hasil mutasi terakhir yang kebetulan belum di assessment. Sisanya adalah pejabat eselon IV. Pelaksanaan asessmen ini sendiri berlangsung selama 6 hari, sejak senin 23-28 Oktober 2017. Lokasinya di bencingah Agung Giri Menang dan di Aula Kantor Bupati Lobar.

Kepala BKD Lobar H. Ahdiat Soebiantoro menjelaskan, tujuan dilaksanakannya assesment ini adalah untuk melakukan pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil assesment itu nantinya akan jadi salah satu bahan masukan ke Baperjakat untuk mengisi jabatan sesuai kompetensinya.

Tujuan kedua, lanjut Ahdiat, untuk memadukan antara kualifikasi dengan kompetensi yang dimiliki pejabat. Ada pejabat yang kualifikasi formalnya cocok, tapi kompetensinya belum pas. Ada yang secara kualifikasi tidak cocok tapi kompetensi sudah pas. Ini yang perlu dipadukan.

Ahdiat mencontohkan, misalnya ada sarjana hukum ditempatkan di bagian keuangan. Ini secara kualifikasi tidak pas. Akan tetapi ASN tersebut sudah berpengalaman dan menguasai pekerjaan di bidang keuangan. Ini artinya kualifikasi tidak pas, tapi kompetensi pas.

“Kalau ada yang seperti ini, maka ASN tersebut tinggal kita tambah kemampuannya dengan mengikuti diklat atau pelatihan agar lebih mantap bertugas di tempat tersebut,” jelas Ahdiat.

Manfaat assesment itu sendiri bagi pejabat adalah mereka nantinya bisa bekerja sesuai minat, bakat dan kompetensinya. Ini tentunya membuat mereka menikmati dan enjoy melaksanakan tugas, karena sesuai passion.

“Mereka akhirnya akan bisa berinovasi dan berprestasi di tempat tersebut,” tambahnya.

Intinya, lanjut Ahdiat, assesment yang dilakukan ini bertujuan agar nantinya mutasi yang dilakukan jangan sampai asal naruh orang. Melainkan harus sesuai dengan kompetensinya. Lebih jauh lagi, apabila asessment sudah dilaksanakan, maka nantinya tidak perlu lagi dilakukan lelang jabatan atau seleksi terbuka yang berbiaya mahal itu. Cukup dengan berbekal pemetaan yang dilakukan melalui asesment ini, maka itu yang dipakai menjadi rujukan menempatkan pejabat.

Namun demikian jelas Ahdiat, assesment ini punya masa “kadaluwarsa”. Ia mengutip pendapat para ahli, bahwa masa kadaluarsanya itu adalah 2 tahun. Setelah 2 tahun, pejabat tersebut harus kembali diasessment. Kenapa demikian? Karena dalam kurun waktu dua tahun itu bisa saja terjadi perubahan kondisi kejiwaan, dan kemampuan lainnya karena faktor bertambahnya umur. “Itu kata pakar, lho,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengadaan, Penempatan dan Purna Tugas BKD Lobar, Agus R. Hidayat menambahkan, ke 40 pejabat eselon III yang mengikuti assesment merupakan pejabat hasil mutasi terakhir beberapa bulan lalu. Ke 40 orang tersebut belum melalui proses asessment.

“Nantinya setelah dilakukan asessment maka akan dievaluasi lagi posisi mereka,” ujar Agus.

Sementara itu 292 orang pajabat lainnya adalah pejabat eselon IV yang sudah berpangkat III/d. Mereka berasal dari semua SKPD yang ada di Lobar. Untuk assesornya sendiri berasal dari lembaga Lentera Hati Universitas Mataram.

Agus mengatakan, asesment ini sangat penting dilaksanakan. Bahkan andaikata dana cukup, maka semua ASN tanpa kecuali, bahkan karyawan honor sekalipun akan diasessment. Ini dimaksudkan agar minat bakat mereka bisa diketahui sehingga bisa menempatkan mereka pada posisi yang tepat.

Sementara itu salah seorang pejabat eselon III yang mengikuti assesment, Khalid, S.KM, M.Pd mengatakan, kegiatan assesment ini dirasanya sangat penting. Kegiatan ini bisa membuka wawasan terkait peran tugas pokok di unit kerja masing-masing.

Selain itu, ujarnya, melalui assesment ini dirinya semakin termotivasi untuk bekerja. Ketika ASN menyadari bahwa dirinya digaji negara, maka disiplin dan kinerjanya untuk melayani masyarakat pasti akan meningkat.

“Saya mengajak segenap ASN untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin dan sesuai aturan,” tandas pria yang menjabat Kabid Sosbud di Bappeda Lobar ini. (afgan/humas)

Giri Menang, Selasa 24 Oktober 2017 – PT Pertamina (Persero) dipastikan membangun depo mini elpiji di Lombok. Hal itu ditandai dengan acara Ground Breaking Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (24/10).

Secara simbolis, Vice President Domestic Gas PT Pertamina (Persero) Kusnendar bersama Direktur Utama Patra Niaga Gandhi Sriwidodo, Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Lobar H. Moh Taufik, Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun dan Tokoh Masyarakat Sekotong L. Ismail, menekan tombol Sirine tanda dimulainya pembangunan.

Saat ini, kebutuhan elpiji untuk wilayah Pulau Lombok saja terbilang cukup besar. Pasokan stok yang masih menggunakan mobil tangki dari Bali tidak memungkinkan pasokan stok dapat bertahan lebih dari tiga hari.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Gandhi Sriwidodo mengatakan, pembangunan depo ini sebagai langkah untuk menjaga ketahanan stok bahan bakar gas di lima kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

“Ini menjadi penanda berakhirnya kelangkaan LPG di NTB pada umumnya dan Lombok Barat khususnya. Kami mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak agar pembangunannya lancar,” pintanya.

Sekda Lobar H. Moh Taufiq mewakili bupati menyambut baik pembangunan depo mini di wilayah Lombok Barat. Namun, ia berharap agar ground breaking yang dilakukan bukan hanya sebatas seremoni saja. “Kami sebenarnya sedikit trauma. Banyak investor yang sudah melakukan ground breaking, tapi nayatanya taidak ada kelanjutan. Tapi kami percaya dengan nama besar PT. Pertamina. Kami akan di Pemda akan mendukung penuh,” katanya.

Pembangunan Depo Mini di Lombok Barat ini menjadi yang pertama di NTB. Terpilihnya Sekotong sebagai lokasi pembangunan, karena dinilai kedalaman perairan dan ombak yang tidak terlalu besar, sehingga mendukung kapal pengangkut elpiji bonkar muat dengan aman.

“Sekotong kita pilih karena ideal bagi kapal untuk bersandar. Dengan posisi teluk yang menjorok ke dalam, gangguan angin terhadap kapal yang membawa LPG bisa teratasi,” jelas Vice President Domestic Gas PT Pertamina (Persero) Kusnendar.

Acara juga dirangkai dengan penandatanganan prasasti oleh Sekda, VP Domestic Gas Pertamina dan Dirut Parta Niaga serta penyerahan bantuan kepada masyarakat Sekotong dan anak yatim. (budi/humas)

Giri Menang, Selasa 24 Oktober 2017- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) secara mendadak berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Hal itu dilakukan dalam rangka mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemkab Lobar dan meminta seluruh jajaran SKPD melaksanakan Penilaian Mandiri (Self Assessement).

Tim yang dipimpin oleh Ibu Endang Purwaningsih itu diterima lengkap oleh seluruh jajaran SKPD yang dipimpin oleh Asisten III Setda Lobar, H. Fathurrahim, Selasa (24/10) di Ruang Rapat Jayengrane.

Setelah pihak Kemen PAN-RB membagikan lembaran quisioner untuk dievaluasi, Fathurrahim lalu memaparkan hasilnya dengan total nilai indeks mencapai 72,23 yang berarti Baik.

Total nilai itu bersumber dari komponen Pengungkit yang bernilai 45,77 dan Komponen Hasil dengan nilai 26,47.

Ia mengatakan target pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 sudah tercapai karena dukungan penuh dari pimpinan.

“Kita bisa meningkatkan komitmen dan dukungan pimpinan dalam satuan kerja yang mendukung dan menggerakkan Reformasi Birokrasi,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Sosial itu mengingatkan agar peran kelompok kerja (Pokja) pada delapan area Reformasi Birokrasi dioptimalkan lagi.

“Dengan itu akan menghasilkan output dan inovasi yang dapat meningkatkan indeks,” ujarnya dengan menekankan juga pada aspek terintegrasinya program dengan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan antar satuan kerja.

Kepala Bagian Ortal Setda Lobar, Syamsul Huda pun menegaskan hal serupa, “Bahkan pokja itu perlu memiliki sekretariat dan pertemuan rutin,” ujarnya menambahkan.

Syamsul menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya pemenuhan dokumen saja, melainkan harus sudah diimplementasikan dalam program-program yang dirasakan oleh masyarakat berupa perubahan mindset pelayanan, inovasi, dan terobosan kerja.

Sementara itu, Ibu Endang Purwaningsih yang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kemen PAN-RB menyampaikan cukup bangga dengan capaian Lobar.

Baginya, pelaksanaan evaluasi reformasi birokasi adalah memotret berbagai perubahan, baik pada akuntabilitas maupun kualitas kinerja dan pelayanan.

“Dari hasil potret tadi, kita memberikan masukan tentang cara perbaikan. Kalau nilai atau peringkat, itu dampak dari itu,” ujarnya.

Intinya, katanya, hasil potret ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Barat. (andy/humas)

Giri Menang, Jum’at 20 Oktober 2017 – Momen ibadah shalat jumat dimanfaatkan Bupati Fauzan Khalid untuk menyambangi warganya. Sejak awal dilantik, ia aktif melaksanakan safari jumat dari masjid ke masjid.

“Di Lombok Barat ada sekitar 750 lebih masjid. Jadi meski tiap pekan keliling jumatan, belum semua tercover selama 2 tahun jadi bupati ini,” ujarnya.

Meski demikian, kegiatan ini akan terus dilaksanakan agar semua masyarakat bisa dikunjungi. Selain momen shalat jumat, momen lainnya juga akan dimanfaatkan, baik momen keagamaan maupun momen kedinasan. Ini dimaksudkan untuk menyambung silaturahmi dengan rakyat sekaligus mendengar keluh kesah dan menyerap aspirasi mereka.

Pada jumat kali ini, Bupati Fauzan Khalid melaksanakan safari jumat di Masjid Baetal Muslimin Dusun Ireng Lauq Desa Jati Sela Kecamatan Gunungsari. Pada kesempatan ini Bupati didaulat menjadi khatib.

Usai melaksanakan shalat jumat, Bupati kembali memberikan sepatah dua patah kata kepada para jamaah tetap sabar menunggu. Bupati Fauzan mengingatkan jamaah agar senantiasa menjaga kebersamaan dan tali silaturahmi.

“Kebersamaan akan membuat yang berat menjadi ringan. Seberat apapun masalah kalau kita hadapi bersama, maka akan jadi ringan,” ujarnya.

Dicontohkan, dalam pembangunan masjid di kampung-kampung, meskipun penduduknya miskin-miskin akan tetapi masjid bisa berdiri megah dalam waktu tak terlalu lama. sementara di tempat lain yang penduduknya kaya-kaya kok masjidnya lama jadi. Apa rahasianya? Kebersamaan.
“Bisa jadi di tempat yang miskin-miskin tersebut rasa kerbersamaannya tinggi sehingga masjidnya cepat jadi, sedangkan di tempat orang kaya itu mungkin kurang kebersamaan,” jelas Bupati Fauzan.

Untuk itu ia berharap agar masyarakat tetap menjaga silaturahmi dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah.
Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan keinginannya agar dibantu dana penembokan masjid. Selain itu warga berharap agar areal pekuburan Demung milik warga Ireng Lauq dapat diperlebar.

Menjawab harapan warga untuk penembokan masjid, Bupati Fauzan menjanjikan pekan depan akan diberikan. Sedangkan untuk pelebaran pekuburan, Bupati menanyakan pemilik tanah di sekeliling areal pekuburan. Jika itu tanah pemerintah, Bupati mempersilahkan untuk memanfaatkannya.

“Kalau tanah Pemda saya persilahkan pakai untuk kepentingan umum misalnya untuk olah raga pendidikan dan sebagainya,” kata Bupati.
Dari keterangan warga bahwa tanah tersebut adalah tanah kauman milik salah satu banjar warga Bali-Hindu. Sehubungan dengan hal itu Bupati akan merundingkannya dulu dengan pihak-pihak terkait terutama pemilik tanah. (Humas)