Giri Menang, Jum’at 13 Oktober 2017 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) berinisiatif mengukuhkan Pariwisata Berkelanjutan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Pembahasan materi Raperda itu diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata bersama Pusat Kajian Pariwisata Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, malam ini (13/10) di Aula Rapat Rumah Makan Kebon Radja Jati Sela Gunung Sari.

Raperda tersebut memiliki beberapa isi pokok, di antaranya adalah masalah
Destinasi, Promosi, Pengembangan SDM, dan Industri yang dijelaskan oleh akademisi dari Universitas Mataram, DR. H. Saufi.

Sebelumnya, materi Raperda ini telah melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang menghimpun data dan masukan dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi NTB.

“Raperda ini memberikan kekhususan pada penghargaan terhadap kebijaksanaan lokal (local wisdom) pada destinasi wisata,” terang Saufi sambil menjabarkan bahwa konteks local wisdom tidak sekedar hanya menyentuh budaya saja, namun juga manusianya.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi meyakini bahwa Raperda ini adalah sesuatu yang baru dan belum ada di daerah lain.
“Kita yakin untuk Pariwisata Berkelanjutan, ini baru kita yang memulai. Kita berharap ini direplikasi nantinya oleh kabupaten lainnya yang menjadi pilot project dalam STO,” katanya sambil menyebutkan Kabupaten Sleman dan Pangandaran.

Raperda ini sendiri mestinya sudah masuk dalam pembahasan di DPRD, namun karena merupakan sesuatu yang baru maka masih perlu diperkaya dengan banyak pembahasan.

Hadir dalam pembahasan ini adalah komponen dari Dinas Pariwisata, beberapa SKPD, dan para pelaku pariwisata yang tergabung dalam beberapa asosiasi pelaku industri wisata.

Giri Menang, Jum’at 13 Oktober 2017 – Mewakili Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Lomba Tanaman Obat Keluarga (Toga) dan Akupresur kategori Daerah Terpencil, Dusun Suredadi yang berada di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, pagi tadi dikunjungi tim penilai pusat. Kelima tim dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI ini tiba di lokasi penilaian sekitar pukul 08.30 WITA pagi, Jum’at (13/10).

Kedatangan rombongan disambut dengan pengalungan songket anyaman warga oleh Sekda Lobar H. Moh Taufiq didampingi Ketua TP-PKK Lobar, Hj Khaeratun Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun, Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra, para camat dan kades se-Kecamatan Sekotong.

Tim Penilai nantinya akan melihat sejauh mana penerapan pemanfaatan Toga di Lombok Barat. Hal lain yang dinilai antara lain jenis tanaman yang ditanam, pemanfaatan tanaman, pengorganisasian serta peran masyarakat dan lintas sektor dalam upaya pembinaan.

Menghadapi Lomba Toga ini, persiapan matang mulai dari tingkat dusun hingga tingkat provinsi sudah dilakukan. “Dari tiga tahun kita sudah turun lakukan pembinaan. Program ini jelasnya masuk dalam Program Hatinya PKK,” jelas Ketua TP-PKK Lobar, Hj Khaeratun Fauzan Khalid.

Lombok Barat sebelumnya telah mengusulkan dua lokasi kategori untuk lomba Toga ini, yakni Desa Sekotong Tengah untuk kategori Desa Terpencil dan Desa Langko untuk kategori biasa.

“Alhamdulillah dari hasil penilaian lomba Toga kategori terpencil, Desa Sekotong Tengah masuk nominasi,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra. Dirinya optimis masuknya Desa Sekotong Tengah mampu memotivasi masyarakat untuk lebih memanfaatkan lahan yang ada. Selain memiliki nilai ekonomis, Toga juga dapat dimanfaatkan dengan menanam tanaman obat-obatan sebagai upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kebugaran.

Sebagai bagian dari Program Nasional yakni dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas, Dinas Kesehatan Lobar juga telah mengirim tenaga kesehatan untuk pelayanan tradisional seperti akupuntur, herbal dan sebagainya. “Jika nanti berkembang, selain pelayanan konvensional kedokteran akan dibuka pelayanan alternatif di Puskesmas. Karena masyarakat sudah akrab dengan pelayanan pengobatan alternatif secara turun temurun,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda H. Moh. Taufiq mengaku optimis dengan usaha yang telah dilakukan pihaknya. “Ini untuk memperbutkan juara I,II,III dan IV. Kami optimis juara di level nasional,” tegas Sekda saat menyampaikan kata sambutan.

Keyakinan tersebut muncul lantaran komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang selalu mendukung penuh program tersebut. Bahkan, program serupa juga dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada. Sekda juga berjanji akan meningkatkan dukungan terhadap kelanjutan program ini. “Saya tegaskan kami akan dukung program ini melalui penganggaran tahun 2018,” tegasnya. (budi/humas)

Giri Menang, Jum’at 13 Oktober 2017 – Memasuki usia ke enam, Desa Golong terus berbenah. Peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan kelembagaan serta pembangunan di setiap dusun dilakukan Pemerintah Desa Golong.

Mengambil momentum upacara peringatan HUT Desa Golong ke-6, Kepala Desa Zenuddin mengajak seluruh tokoh agama, masyarakat dan pemuda Desa Golong untuk terus bersatu dan kompak serta dapat memberikan sumbangan fikiran dan masukan agar Desa Golong. “Ini waktunya desa membangun, bukan lagi membangun desa,” tegas Zaenuddin.

Upacara dilaksanakan di halaman kantor desa dan dihadiri pihak Kecamatan, BPD, LPM, Karang Taruna, Kepala Sekolah, siswa SD dan SMP, petugas Polmas, Kepala Dusun, kader Posyandu, PKK, serta seluruh lapisan masyarakat Desa Golong.

Tidak lupa, Kepala Desa Zaenuddin selaku pemimpun upacara menyampaikan, ucapan terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu dan berjuang sampai Desa Golong banyak memberikan prestasi di tingkat Kabupaten, Propinsi sampai tingkat Nasional. Dirinya mengingatkan, agar masyarakat terus mendukung seluruh program Pemerintah demi kemajuan Kabupaten Lombok Barat tercinta. (humas/dedy)

Giri Menang, Jum’at 13 Oktober 2017 – Letkol. Czi. Djoko Rahmanto resmi mengisi jabatan sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 1060/Lobar. Letkol. Czi. Djoko menggantikan Letkol. Inf. Ardiansyah yang dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kepala Staff Angkatan Darat.

Acara pisah sambut Dandim 1606/Lobar yang berlangsung di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Kamis (12/10) kemarin berlangsung meriah. Acara dihadiri Bupati H. Fauzan Khalid beserta isteri, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, jajaran SKPD Lobar, anggota Muspida dan tamu undangan lainnya.

“Saya banyak belajar dari Pak Dandim. Dalam bekerja beliau senantiasa didasari oleh prinsip pertemanan dan keikhlasan,” sanjung Bupati Fauzan. Bupati mengaku, selama dikomandoi Letkol Inf Ardiansyah, suasana keamanan dan ketertiban di Lombok Barat cukup kondusif. “Semua karena kerjasama yang solid dari semua pihak,” katanya.

Selama menjadi Dandim, mantan Dan Yonif 900/ Raider ini telah banyak mrmbantu Pemkab Lobar. Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2016 yang dilaksanakan di DusuN Aik Mual bisa berlangsung sukses tidak lepas dari kiprah komando tangan dinginnya. Ia tidak segan-segan untuk turun gunung langsung memberi contoh kepada ratusan anak buahnya.

Begitu pula dengan aneka event nasional dan internasional yang sempat digelar 2 tahun ini. Terakhir BRI Mekaki Marathon di Sekotong bisa berlangsung aman, meriah, dan sukses juga tidak bisa lepas dari kontribusi besar pasukan loreng Lombok Barat. Ardiansyah tidak segan membantu dan memberikan jalan keluar dengan memerintahkan anak buahnya aktif dalam karya bhakti.

Banyak hal lain yang menjadi bukti kiprah Kodim 1606 terhadap masyarakat Lobar. Namun yang paling positif adalah trend ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial politik yang sangat tinggi di Lombok Barat. Bersama jajaran kepolisian, TNI AD di bawah komando teritorial Ardiansyah telah mampu menjadi contoh bagi Kabupaten lain dalam ketahanan dan penyelesaian konflik sosial.

Dalam kesempatan itu, Letkol Inf Ardiansyah berpesan kepada seluruh anggota TNI yang bertugas di Lobar agar selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemkab Lobar.

“Pengganti saya Letkol Czi Djoko Rahmanto baru pulang dari Irian dan sudah membangun jalan di sana. Silahkan Bapak Bupati manfaatkan keahliannya ini,” ucapnya.

Letkol Czi Djoko Rahmanto yang merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1998 itu berharap sinergitas yang telah dibangun dapat terus berjalan. “Saya berharap Pemkab Lobar agar selalu mendukungnya sehingga tugas menjaga Kamtibmas bisa berjalan maksimal,” harap pria yang pernah bertugas di Jayapura dan Bali itu. (budi/humas)

Giri Menang, Kamis 12 Oktober 2017 – Pelajari Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD Puskesmas, Bupati Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kedatangan Bupati Kebumen H. M. Yahya Fuad bersama rombongan langsung diterima oleh Bupati H. Fauzan Khalid beserta jajaran Dinas Kesehatan dan SKPD terkait di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar, Kamis (12/10).

Bupati Kebumen, H. M. Yahya Fuad memuji konsep penerapan PPK-BLUD Pukesmas di Lombok Barat yang dinilai berhasil menerapkan sistem berbasis e-Pustu, e-Posiyandu dan e-Pukesmas. “Kami mempunyai 35 pukesmas namun Pola Pengelolaan Keuangan di BLUD masing-masing Pukesmas belum 100 persen. Bagaimana dengan di Lombok Barat ?” tanyanya.

Menjawab hal itu, Bupati H. Fauzan Khalid menyampaikan, Kabupaten Lombok Barat memiliki 17 Pukesmas dan rencananya di tahun 2018 akan ditambah dua pukesmas lagi. Dari 17 Pukesmas yang beroperasi semuanya sudah menerapkan PPK-BLUD. “Setelah diterapkan, perbedaannya menjadi jauh lebih baik, lebih bagus, lebih produktif,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra dalam kesempatan itu juga memberikan pemaparan. Diantaranya, beberapa hal sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan PPK-BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan UU No. 44/2009 (Pasal 7 dan Pasal 20) Rumah Sakit milik pemerintah/pemda dikelola dengan menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan peraturan per UU.

Usai kunjungan, rombongan kemudian menuju Puskesmas Sekotong sekaligus menghabiskan hari menikmati keindahan alam Sekotong. (andy/humas)

Giri Menang, Kamis 12 Oktober 2017 – Dalam rangka penguatan sinergi dan integritas program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar), telah menetapkan penyelerasan prioritas pembangunan tahun anggaran 2018. Ada lima sasaran prioritas yang dipaparkan melalui pertemuan yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lobar di Giri Menang-Gerung, Kamis (12/10).

Kepala Bappeda Lobar, H. Baihaqi saat memimpin rapat memaparkan, kelima sasaran prioritas tersebut antara lain, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90%, angka kemiskinan turun menjadi 16,25%, tingkat pengangguran terbuka 3,5%, inflansi 2,77% dan indeks gini rasio 0,273%.

Baihaqi memaparkan, sinkronisasi dan sinergi prioritas pembangunan tahun 2018, terdiri dari bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang ini lebih kepada penekanan kualitas dan aktualisasi budaya. Pagu anggaran bidang ini, telah disiapkan sebesar Rp.189,9 milyar. Bidang lain meliputi perumahan dan permukiman, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, disiapkan dana Rp.126,1 Milyar. Untuk bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata, ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, ditekankan pada peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Disiapkan pagu anggaran sebesar Rp. 42,1 Milyar. Demikian pula bidang penanggulangan kemiskinan dan polkumham masing-masing disipkan pagu anggaran Rp.67,4 milyar dan Rp.5,8 milyar.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun memberikan kebijakan positif. APBD 2018, kata dia terfokus pada infrastruktur. Sasarannya meliputi jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan industri kecil/usaha kecil.

Khusus untuk industri dan usaha kecil, bupati lebih bijaksana melirik produksi gula aren atau gula semut. Alasannya, karena air nira sebagai bahan baku pembuatan gula aren, hampir 10 ribu liter per hari disulap menjadi minuman tuak. “Jumlah ini kita ambil rata-rata per kecamatan,” papar Fauzan di hadapan sejumlah pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat serta perwakilan SKPD.

Produksi tuak yang paling santer, didominasi oleh empat kecamatan yakni, Narmada, Lingsar, Gunungsari dan Batulayar. Pada kecamatan ini sudah dibentuk dua UPT untuk menampung stok air nira untuk dijadikan gula aren. UPT tersebut masing-masing di Lingsar untuk menampung air nira dari Batulayar, Wadon, Kekait dan sekitarnya. Sedangkan UPT Gunungsari untuk menampung air nira dari wilayah Gunungsari, Narmada dan tempat-tempat lain yang berpotensi.

“Pertemuan penyelerasan ini baru pertama kali kita laksanakan, tujuannya sekaligus meminta masukan kepada para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM,” harap bupati seraya menambahkan, masukan-masukan ini kemudian dicatat oleh masing-masing OPD untuk dikompilasi bersama Bappeda, selanjutnya diajukan ke DPRD Lobar. (L. Pangkat Ali/humas)

Giri Menang, Kamis 12 Oktober 2017 – Pertumbuhan Kampung Keluarga Berencana (KB) terbilang sangat pesat. Jumlah Kampung KB secara nasional saat ini sudah mencapai ratusan. Tahun 2017 ini ditargetkan terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia.

“Ada tiga hal yang menjadi poin penting dalam gerakan ini. Yakni, bagaimana agar bisa melakukan pendewasaan usia pernikahan, kemudian mengatur kelahiran dan selanjutnya bagaimana kuatkan ekonomi keluarga,” ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Khairatun saat meresmikan Kampung KB di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kamis (12/10).

Di Lombok Barat sendiri sudah ada 11 Kampung KB yang sudah resmi dicanangkan. Kampung KB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. “Kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar menyadari pentingnya kualitas hidup tanpa harus memiliki banyak anak,” katanya.

Isteri orang nomor satu di Lombok Barat ini juga mengajak masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir untuk bersama-sama mensukseskan program Pemerintah Lombok Barat Gamaq (Gerakan Anti Merarik Kodeq atau Gerakan Anti Menikah Usia Dini). “Agar terus disuarakan agar masyarakat paham dan sadar kalau menikah muda akan banyak mudaratnya. Umur anak perempuan boleh menikah di atas 20 tahun sedangkan laki-laki lebih dari itu sesuai surat edaran Bupati Lombok Barat,” tegasnya.

Kepala Desa Kuripan Selatan, Zulkarnaen menyambut positif program pemerintah ini. Dirinya mengaku, di tahun 90an desanya telah mampu mesukseskan program KB. Untuk itu ia bertekad mengembalikan kejayaan desanya itu. “Insya Allah di APBDes tahun depan kami gelar penyuluhan untuk 400 orang petani dan penyuluhan lainnya,” ujarnya sembari bertekad mengembalikan kejayaan desanya dalam mensukseskan program KB.

Pembentukan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan. Pencanangannya sendiri dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 lalu. (dedy/humas)