Giri Menang, Rabu 25 Oktober 2017 – Di tengah acaranya yang padat, orang nomor satu di Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid sepulang dari luar daerah langsung melakukan silaturrahmi dengan warganya di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar dan menyerahkan kunci Rumah Layak Huni, Rabu (25/10).

Fauzan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada Amaq Zahri. Rumah miliknya telah direhabilitasi dengan jenis bantuan Pembangunan Baru pada program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memakan biaya sebesar Rp. 30 juta.

H.Fauzan Khalid sendiri menjelaskan bahwa Pemkab Lobar di tahun anggaran 2017 ini merehabilitasi sebanyak 1.500 RTLH dari berbagai sumber pendapatan dan ditambah 100 unit lagi dari Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa pengembang perumahan.

“Rumah masyarakat yang tidak layak huni terus diperbaiki tahap demi tahap. Tahun ini sekitar 1.600 unit dan insya Alah tahun depan diupayakan mampu mencapai 1.800 sampai 2.000 lebih unit bantuan rumah untuk masyarakat miskin,” paparnya.

Fauzan lalu berpesan agar rumah yang sudah layak itu dirawat dengan baik dan warga bisa menjaga kebersihan lingkungan. Banyak hal lain juga disinggung oleh Bupati sederhana ini. Dengan pesan yang mudah difahami, Fauzan mengingatkan warganya untuk mensukseskan program pendidikan, kesehatan dan pengendalian penduduk.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. Lalu Winengan mengatakan, khusus untuk Desa Lembar hanya mendapatkan 30 unit rumah dengan total biaya biaya 30 Juta per unit. “Uang itu ditransfer langsung ke rekning pemilik rumah yang mendapat bantuan,” jelasnya.

Lalu Ratnawi, seorang Kepala Bidang di Dinas yang dipimpin Lalu Winengan menambahkan, jenis bantuan pada program yang diberikan ada dua, yakni Pembangunan Baru dengan alokasi dana sebesar Rp. 30 jt/ unit serta Peningkatan Kualitas/Rehab dengan alokasi dana Rp.15 jt per unit. “Program ini sangat berketerkaitan langsung dengan upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Seperti diketahui, bahwa empat belas indikator kemiskinan versi BPS di luar makanan, terbanyak ada di RTLH. (emi/humas)