Giri Menang, Jum’at 2 Juni 2017 – Selama bulan puasa, Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sat Pol PP Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pasar modern dan pertokoan yang ada di wilayah Lombok Barat.

Rabu (31/5) kemarin, tim menyisir pertokoan di wilayah Kecamatan Labuapi dan Kediri.

Dari hasil sidak ditemukan puluhan makanan kadaluarsa dan kemasan yang tidak sempurna masih bebas dijual di toko tersebut.

Kasi Pengawasan Disperindag Lobar, Toni Hidayat mengatakan barang kadaluarsa tidak disita, namun pihaknya meminta pengelola toko untuk mengembalikan ke distributor. “Kalau masih membandel akan langsung kami sita dan musnahkan saat itu juga,” tegasnya. (romi/humas)

Giri Menang, Jum’at 26 Mei 2107 – Silaturahim dengan para Wajib Pajak (WP) Hotel dan Restauran se Lombok Barat (Lobar), merupakan agenda tahunan. Silaturahmi yang  diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar itu, berlangsung di Ruang Jayengrane, Jumat (26/5). Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Lobar, Polres Lobar, Kepala Bapenda, Inspektorat, Dinas Perijinan, Camat Sekotong dan Batulayar, Ketua Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restauran NTB dan Lobar, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan serta seluruh GM Hotel dan Restauran se Lobar.
Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kerjasama yang baik antara WP selama ini. Kerja sama yang dimaksud bupati adalah, dalam konteks memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara dan daerah, tetapi juga komunikasi dan koordinasi yang bisa berjalan dengan baik. “Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa kita jaga dan tingkatkan ke depan,” pesannya.
Dilanjutkan bupati, silaturahim ini memang sudah diagendakan cukup lama oleh pihak Bapenda. Itu karena agenda dan kesibukan bupati yang cukup padat dan tidak bisa ditinggalkan. Namun agenda silaturahim ini bisa dilaksanakan hari ini. Namun pihak pemda sendiri sangat sadar, memang ada saling ketergantungan anatara pemda dengan seluruh pengusaha hotel maupun restoran dan hiburan. Bahkan dengan semua masyarakat. Saling ketergantungan ini kata bupati, perlu diperkuat dan diwadahi dalam bentuk saling silaturahim. “Alhamdulillah hal seperti itu dapat kita wujudkan pada hari ini,” tegasnya.
Diakui bupati, saling ketergantungan ini, justru pihak pemda yang sering menuntut terkait kewajiban pajak. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab. Sementara tangung jawab pemda untuk para WP ini, ke depannya akan saling menguntungkan. Tanggung jawab dari pemda sendirti kata bupati, sudah ada konsep pemetaan kawasan Senggigi, mulai dari pintu masuk sampai perbatasan. “Kami sudah punya konsep ini melalui Dinas PU PR,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Lobar, Ir.Hj.Lale Prayatni mengemukakan, terkait dengan pajak hotel, restoran dan hiburan, ada beberapa kewajiban pajak yang dibebankan kepada WP. Pajak tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, PBB, reklame dan pajak air. Pajak pada pos ini, memang setiap tahun menjadi kewajiban bagi hotel restoran dan hiburan.
Terkait dengan pajak hotel, jumlah hotel se Lobar mencapai 147 buah. Tarifnya sebesar 10% dengan sistem pembayaran menggunakan Self Assesment. Restoran di Lobar sebanyak 178, tarifnya juga sama 10% dengen sistem pemungutan Self Assesmen. Untuk pajak hiburan lanjut Lale, berbeda tarifnya. Ini berdasarkan Perda. Jenis hiburan ini meliputi Karaoke, Diskotik, Spa dan rincian tarif tertingginya sampai 25%.  “Ini sesuai dengan hasil uji petik kami selama sebulan,” jelasnya seraya menyebut, ada juga pengusaha hiburan yang menarik pajak disamakan dengan tarif hotel restoran sebesar 10%.
Selain itu, kata Lale, pertemuan ini selain bertujuan untuk silaturahmi, tapi juga mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah serta penilaian PBB Perkotaan/Perdesaan (PBB P2).
Terkait dengan realisasi pajak sampai dengan tanggal 24 Mei 2017, Lale merinci, prosentase realisasi untuk pajak hotel dan hiburan sebesar 25,09%. Prosentase ini lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 23,76%. Dari 25,09% ini, nilai uangnya mencapai Rp.10,62 milyar dari target 42 milyar lebih. (LPA/alok/humas)

Giri Menang, Jum’at 26 Mei 2017 – Rombongan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI mengunjungi beberapa destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat, Jum’at (26/5).

Kunjungan mereka dalam rangka memastikan kondisi tempat-tempat destinasi pariwisata yang disiapkan untuk acara Konfrensi Internasional Bank Dunia dan IMF yang dipusatkan di Bali pada bulan Oktober 2018 mendatang. Rencananya acara tersebut akan dihadiri sekitar 18 ribu orang wisatawan mancanegara.
Hal tersebut dijelaskan Kosmas Arepa dari Menko Kemaritiman saat diwawancarai tim humas. “Tidak semua peserta dapat ditampung di Bali sehingga akan kami tarik sebagian ke Lombok. Untuk itu hari ini kami lihat kesiapan baik infrastruktur jalan dan sarana prasarana yang ada,” jelasnya.

Terkait kesiapan Pemkab Lombok Barat (Lobar), Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi berjanji akan membenahi fasilitas para tamu seperti parkir, toilet dan lainnya.

“Jalan yang akan menjadi obyek kunjungan harus dibenahi dan diperbaiki,” ucap Ispan meniru instruksi Menteri Pariwisata.

“Untuk jalan Suranadi dan Sesaot sudah disetujui menjadi prioritas di tahun 2018 mendatang,” ungkapnya.

Adapun tempat obyek yang menjadi kunjungan rombongan hari ini yaitu Taman Pura Lingsar, Taman Wisata Alam Sesaot, Taman Narmada dan tempat industri Gerabah di Desa Banyumulek.

Kunjungan rombongan Menko Kemaritiman juga didampingi oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Dinas PU NTB, Kepala Bappeda Lobar, Dinas PU Lobar, Dinas Perindag Lobar dan Kepala Dinas Perhubungan Lobar. (dedy/andy/humas)

Giri Menang, Rabu 24 Mei 2017 – Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamak), merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Program ini merupakan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lobar. Selanjutnya, diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB, Nomor SE/150/1138/KUM, tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Tujuannya untuk merespon isu perkawinan anak yang sangat tinggi, tidak saja di Lobar, tapi hampir di seluruh wilayah NTB.

Namun program ini dinilai hanya bersifat sebagai gerakan parsial, belum terorganisir dengan rapi dan terstruktur, sehingga secara indikator, belum dapat diukur keberhasilannya. Sehingga angka perkawinan anak masih cukuip tinggi.

Melihat problem seperti itu, Aliansi Yes I Do, merupakan salah satu perkumpulan aliansi untuk merespon isu perkawinan anak dan kehamilan remaja di Lobar. Programnya, terfokus dalam pemenuhan akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Meningkatkan partisipasi bermakna dari remaja, serta fokus pula dalam perlindungan dan pemberdayaan ekonomi remaja.

Untuk mensinergikan program Gamak dengan Yes I Do, Rabu (24/5) digelar acara Refleksi Gamak dan Launching Program Aliansi Yes I Do yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lobar di Giri Menang, Gerung. Hadir dalam kesempatan tersebut, mewakili bupati Lobar, Asisten I Pemkab Lobar, H. Halawi Mustafa, Kepala DP3AP2KB Lobar, Ramadhan Harianto, delegasi Kementerian PP, sejumlah delegasi lembaga donatur, toga-toma, budayawan serta sejumlah perwakilan SKPD.

Ketua Aliansi yes I Do Lobar, Iswandi Zohri melaporkan, sejak tahun 2013 silam, di Lobar sudah terbentuk kelompok kerja lintas sektor antara berbagai multi fungsi pemerintah, organisasi profesi yaitu, District Working Group (DWG) yang fokus pada peningkatan cakupan KB MKJP. Sehingga perlu adanya revitalisasi, agar DWG dapat memperluas perannya,termasuk ikut merespon perkawinan anak dan kehamilan remaja. “Dalam hal ini, antara gamak dan Aliansi Yes I Do akan terus bersinergi,” katanya.

Hal serupa juga dipaparkan oleh delegasi dari Kementerian PP RI, Sri Martini mengemukakan, pihaknya turut bahagia dan merespon kegiatan program Gamak dan Alainsi Yes I Do ini. Apalagi program ini didukung oleh semua SKPD, pemerintah, sekolah-sekolah maupun lembaga swadaya, toga,toma. “Ini memang sesuatu hal yang sangat diharapkan,” papar wanita yang sengaja datang untuk memfasilitasi kegiatan ini. Kata dia, pihak kementerian selanjutnya menuangkan kebijakan-kebijakan, namun yang paling diharapkan adalah, kejelasan dari pihak kabupaten/kota, yang dinamakan layak anak itu seperti apa. ”Semua harus ada komitmen, pemberdayaan serta sumberdaya,” harapnya.

Demikian pula dengan Bupati Lobar melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, H. Halawi Mustafa menyatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan maraknya nikah dini atau merariq kodeq ini. Secara rinci, Halawi menyebut, penyebabnya adalah, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, budaya serta bisa juga karena kesalahpahaman terhadap pemahaman agama. “Kalau alasannya karena sunah rasul, tentu konteksnya tidak tepat, karena Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah, bahkan tidak boleh menunda-nunda,” katanya. (LPA/humas)

Giri Menang, Rabu 24 Mei 2017 – Ratusan masyarakat dan siswa-siswi SD dan SMP Satu Atap 1 Lembar tampak antusias menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Khaeratun Fauzan Khalid beserta rombongan, Rabu (24/5). Kedatangan rombongan kali ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan kebersamaan sekaligus melepas siswa yang telah berhasil menamatkan sekolahnya di tempat ini.

Saat ini sekolah yang berada di Dusun Tibu Lilin Desa Labuan Tereng ini memiliki 107 orang murid yang terdiri dari 78 orang murid SD dan 29 orang murid SMP. Jumlah tenaga pengajar sebanyak 14 orang Guru dengan status Enam orang PNS dan 8 tenaga Sukarela.

Dalam kesempatan itu, Kepala Sekolah Satu Atap Haniq mencurahkan isi hatinya dihadapan Ibu Bupati. “Yang menjadi kendala kami saat ini adalah masalah air dan jalan. Masyarakat hanya mampu mandi satu kali sehari. Untuk mengantisipasinya kami membuat penampungan air.,” keluhnya. “Masyarakat sangat mengharap adanya sumur bor. Terkait jalan, kondisinya masih berdebu dan hanya sebagian yang dirabat. Mudah-mudahan ada solusi,” harapnya. Lebih jauh Kepala Sekolah yang telah menjabat sejak 2014 ini sangat berharap akan berdirinya SMA Satu Atap.

Menjawab persoalan itu, Khaeratun mengatakan, usulan  dan keluhan masyarakat Tibu Lilin akan disampaikan kepada bapak Bupati. “Mudah-mudahan sumur bor yang menjadi harapan, secepatnya bisa diadakan seperti yang sudah dinikmati masyarakat Gerepek. Terkait jalan, jalan yang ada adalah jalan desa. Untuk bisa dilakukan perbaikan maka harus ditingkatkan statusnya menjadi jalan Kabupaten. Ini tugas Kepala Dusun dan Kepala Desa,” pungkas wanita yang murah senyum ini.

Menanggapi usulan keberadaan SMA terbuka, Camat Lembar Lalu Surapati mengatakan, SMA terbuka  paling pas berada di dataran rendah. “Kalau di tempat ini kayaknya kurang pas. Mengingat jalur dan manfaatnya,” ujarnya. (budi/humas)