Logo HUT 57 NTB
Spanduk HUT 57 NTB
Baliho HUT 57 NTB
Logo HUT 57 NTB
Spanduk HUT 57 NTB
Baliho HUT 57 NTB
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar) H Syaiful Ahkam kepada Lombok Post mengakui di 2015 ada beberapa kepala desa yang berkonflik. Mereka tak hanya diperkarakan secara hukum, namun juga mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.
‘’Penyebabnya bisa karena penggunaan keuangan desa yang dinilai tak transparan. Tapi ini hanya sebagian kecil, satu kades terpaksa kami berhentikan karena terjerat kasus hukum,’’ terang Ahkam kepada Lombok Post, kemarin (26/11).
Selain itu, ada juga kades yang tak akur dengan sekretaris desa (sekdes). Kondisi ini membuat sekdes lebih sering berkantor di kantor camat sehingga cukup mengganggu berjalannya roda pemerintahan desa. Ada juga warga yang mengadukan aparatur pemerintahan desa yang lain seperti TPKD (tim pelaksana kegiatan desa) dan tim pembangunan.
Sebagai SKPD yang menaungi pemerintahan desa, BPMPD tak ingin tinggal diam terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi sepanjang 2015. Mereka aktif memediasi pihak-pihak yang berkonflik agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berakhir di meja persidangan.
‘’Namanya juga dinamika di pemerintahan desa, jadi kami anggap itu wajar. Yang perlu diperhatikan adalah agar pembinaan ke mereka tetap berjalan agar kasus serupa tak terulang,’’ terang Ahkam.
Secara garis besar, menurut dia, setahun terakhir pemerintahan desa di seluruh desa di Lobar berjalan efektif, partisipatif, dan sistematis. Dinamika yang terjadi adalah bagian dari bentuk partisipasi dan sifat kritis masyarakat.
Hal yang cukup membuat Ahkam bangga, 119 desa dan 3 kelurahan di Lobar tergolong telah memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Ini dilihat dari ketersediaan sarana prasarana yang ada seperti aula, meubeler, ruangan perangkat dan kelembagaan desa yang terpisah, serta adanya sarana untuk mereka bekerja.
Meski begitu untuk transportasi, saat ini masih ada beberapa kades yang belum memiliki kendaraan dinas atau kalaupun ada, kondisinya sudah tidak layak. Totalnya sebanyak 35 kades dan permohonan pengadaan kendaraan dinas kades telah diajukan BPMPD ke pemkab.
Di sisi pembangunan, penyerapan anggaran alokasi dana desa (ADD) di 2015 per minggu ketiga November mencapai 84,8 persen. Sisanya saat ini dalam proses dan diperkirakan akan tuntas hingga akhir tahun anggaran. Sedangkan serapan dana desa (DD) dalam kurun waktu yang sama sudah berada di posisi 80 persen.
‘’Dari sisi ambang batas kita sudah aman. Tapi kami akan tetap dorong pemerintahan desa agar tidak ada anggaran yang tidak dieksekusi hingga batas akhir tahun anggaran sehingga akan menjadi SILPA,’’ ujarnya.
Selain tengah merancang Raperda Desa, Ahkam mengungkapkan saat ini pihaknya juga menyiapkan sebuah Perbup yang nantinya mengatur agar pengelolaan keuangan desa bisa satu. Sehingga kedepan desa-desa ini bisa dimudahkan secara administratif namun tetap tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan.
Terpisah, Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial BPMPD Lobar Amiruddin juga menyampaikan jika bidangnya banyak melakukan terobosan di tahun ini. Salah satunya membentuk forum komunikasi kader posyandu di tiap-tiap kecamatan. Tujuannya agar komunikasi dan koordinasi pemerintah melalui BPMPD dengan para kader posyandu bisa lebih mudah.
Selain itu mereka juga telah membentuk satgas siaga narkoba desa bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sudah ada 6 kecamatan dan 64 desa yang memiliki satgas ini. Ditargetkan di 2016, semua kecamatan dan desa akan memilikinya.
‘’Kami juga memiliki program tambahan dengan menyentuh ponpes bersama BNN juga. Tujuannya sama, memerangi narkoba,’’ ujarnya.
BPMPD juga berupaya mendorong agar peran Badan Perwakilan Desa (BPD) bisa lebih optimal. Mereka diminta bisa bermitra dengan pemerintahan desa dalam membuat regulasi penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal yang sama juga diharapkan bisa dilakukan terhadap lembaga permasyarakatan desa lainnya. Seperti PKK dan LPM. (ida/r6/*)
Oleh:
H.Prasetya Utama, M.Kes
(Widyaiswara BKD Kab.Lombok Barat)
Pendahuluan
Public speaking merupakan kemampuan mutlak yang harus dimilik oleh setiap pemimpin, jika kita lihat, para pemimpin besar dunia Hitler, Barack Obama, hingga Presiden Soekarno mempunyai kemampuan public speaking yang luar biasa. Begitu pentingnya Public Speaking bagi seorang pemimpin, maka tidak bisa tidak kemampuan tersebut harus dilatih secara serius. Kemampuan Public Speaking yang sederhana, tidak mungkin bisa membawa pengaruh yang kuat pada para pengikutnya. karena itu dibutuhkan keterampilan khusus dan teknik tertentu agar public speaking yang dilakukan dapat lebih efektif.
Public Speaking adalah kegiatan mengkomunikasikan pesan tertentu kepada lebih dari 2 orang pendengar. Public Speaking juga adalah kombinasi antara pengalaman, kemampuan diri, manajemen serta seni dalam berbicara di depan umum (Charles Bonas Sirait, 2007). Tujuan berbicara adalah menyampaikan pesan, sehingga dalam berbicara perlu diperhatikan situasi dan keragaman pendengar sehingga pesan dapat diterima dengan sebaik-baiknya.
Seni berbicara di depan umum bukan hanya perlu dimiliki oleh pejabat atau muballigh atau pembicara publik lainnya, tetapi perlu dikuasai oleh semua orang, karena keahlian ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga kepercayaan publik. Di era komunikasi seperti sekarang ini, semakin diperlukan apalagi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara(ASN), maka seharusnya menpunyai kompetensi/kemampuan ilmu berbicara ini untuk dapat mempengaruhi orang lain secara efektif.
Dalam materi ini akan dipaparkan beberapa teknik meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik.
Komunikasi yang ideal adalah apabila pesan yang dikirim oleh pengirim diterima dengan baik berupa umpan balik yang sesuai oleh penerima pesan. Tetapi pada kenyataannya, komunikasi seringkali mengalami gangguan, sehingga umpan balik yang diharapkan pengirim tidak dapat tercapai. Misalnya dalam komunikasi kampanye, ada banyak faktor yang dapat menjadi pengganggu sampainya pesan dari pengirim, yaitu antara lain, relawan, media, dll. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor gangguan ini dalam menyampaikan pesan.
Pesan yang sampai kepada penerima secara langsung akan bisa sangat jauh berubah bila diterima oleh pendengar tidak langsung, apalagi bila semakin panjang tahapan pesan tersebut ke sumber pesan. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan dalam berbicara di depan publik, yaitu :
Lima elemen penting dalam menyampaikan pesan dengan efektif
Perlu diingat, bahwa Pesan seharusnya tidak berubah setiap saat, hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan politis, sebaiknya pesan disampaikan bukan sebagai pidato dan bukan hanya slogan. Upayakan berbicara dengan hati- gunakanlah bahasa yang berarti dan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar akan lebih menanggapi pesan-pesan yang bersifat positif daripada yang negatif.
Ada 5 cara memengaruhi publik, yaitu pertama memberikan hiburan (entertainment) bagi publik, kedua membagi informasi dengan mereka, ketiga memberikan pengalaman yang menimbulkan motivasi, keempat memberikan inspirasi dan kelima transformasi, atau melaksanakan perubahan.
Jagalah agar pesan tetap sederhana dan sering-seringlah ulangi mengatakan pesan itu
Jika Anda belum bosan dengan pesan Anda, berarti Anda belum cukup menyampaikannya. Karena, PENGULANGAN adalah kunci untuk mempengaruhi. Menurut Gary Orren’s “Persuasion”, yaitu rule of 3, dimana pengulangan pesan yang efektif adalah sebanyak 3 kali. Gunakan maksimal 3 jenis topik/sub topik dari semua pesan-pesan Anda, karena penyampaian pesan melalui 3 topik atau 3 kali pengulangan adalah cara yang paling efektif diterima pendengar. Secara khusus, dalam berpidato, perlu diperhatikan hal-hal berikut :Pidato terdiri dari :
Perencanaan, melakukan persiapan dan berlatih adalah kunci utama agar pidato anda berhasil.
Ketika berada di depan publik, sikap tubuh Anda juga menjadi penentu keberhasilan diterimanya pesan Anda, karena penyerapan informasi selain melalui verbal, juga melalui para verbal dan non verbal. Bahkan, pesan yang disampaikan secara non verbal ternyata lebih mudah diserap (ñ55%) daripada para verbal (38%) dan verbal (7%).
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam bersikap dinamis dalam berbicara, yaitu :
Kontrol Tubuh – Gerakan – Kontak Mata – Variasi Vokal
Beberapa tips dalam Public Speaking :
2. Teknik mengajukan pertanyaan :
3. Teknik merespon dari jawaban pendengar :
4. Mengakhiri pembicaraan
5. Beberapa hal yang TIDAK BOLEH dilakukan ketika berbicara di depan umum :
Kegugupan adalah pertanda kelemahan, Anda harus sempurna, Anda harus punya bakat, Anda harus menjadi pelawak, Semua yang Anda katakan harus penting, Kegugupan saya lebih buruk dari kegugupan orang lain, Tugas itu terlalu menakutkan dan sulit untuk ditangani, Anda harus bersikap ramah untuk menghadapi penonton, Semuanya berakhir kalau Anda melakukan satu kesalahan, Semuanya berakhir kalau Anda melakukan satu kesalahan. Demikian beberapa uraian dan kiat dalam melakukan public speaking, untuk menguasai ilmu berbicara di depan publik, tidak ada cara lain selain melakukan latihan sesering mungkin, yaitu dengan misalnya berlatih berlatih di depan cermin, berlatih di depan orang yang dipercaya, berlatih dengan merekam, atau berlatih di tempat pertemuan. Kemampuan berbicara di depan publik disamping amat diperlukan oleh seorang ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, juga dapat menjadi aset bagi karir atau pribadinya.
IF YOU THINK YOU CAN ……YOU CAN
Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan atas setiap urusan Anda
Referensi :
Bahan-bahan pelatihan public speaking dari National Democratic Institute (NDI) 2. Charles Bonar Sirait, “The Power of Public Speaking”, Gramedia, 2007
GIRI MENANG – Pembangunan Pelabuhan Gilimas, dikebut PT Pelindo III Cabang Lembar. Pembebasan 60 hektare lahan dilakukan, guna mendukung pembangunan pelabuhan yang berlokasi di sebelah Barat Pelabuhan Lembar itu.
”Kita sudah bebaskan lahan 60 hektare, 21 hektare di antaranya akan mulai dibayar Desember nanti,” kata General Manager PT Pelindo III Cabang Lembar Baharuddin, kemarin.
Namun kata dia, 60 hektare lahan yang telah dibebaskan, belum mencukupi. Paling tidak, PT Pelindo III Cabang Lembar minimal membutuhkan 100 hektare lahan untuk Pelabuhan Gili Mas.
”Bertahap nanti pembebasan lahannya, untuk sekarang sudah ada 60 hektare,” ujarnya.
Dijelaskan Baharudin, dalam pembebasan lahan ini, pihaknya telah mengeluarkan dana lebih dari Rp 90 miliar. ”Tiga kali pembebasan lahan, tahun 2013 satu kali, di 2015 ini dua kali. Itu dananya kalau tidak salah Rp 90 miliar lebih,” terangnya.
Ke depan, dengan lahan yang telah ada saat ini, PT Pelindo III Cabang Lembar, akan mulai melakukan penataan areal. Awal tahun 2016 nanti, tanah yang telah dibebaskan akan mulai disertifikat.
Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Gilimas akan membantu Pemerintah Daerah Lombok Barat dalam pengembangan infrastruktur. Tak hanya itu, pelabuhan yang dirancang untuk pelabuhan kapal pesiar ini, tentunya akan membantu pemda dalam mendukung sektor pariwisata.
”Memang nanti akan difokuskan untuk tempat sandar kapal pesiar yang membawa wisatawan. Tapi, bukan itu saja, Pelabuhan Gilimas akan digunakan sebagai tempat bongkar muat peti kemas,” ungkapnya.
Selama ini, banyak kapal pesiar yang datang, tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar. Dikarenakan, infrastruktur di Pelabuhan Lembar tidak mendukung untuk bersandarnya kapal pesiar.
Sehingga, nantinya di Pelabuhan Gilimas akan dibuat dermaga dengan panjang mencapai 1.250 meter, dengan kedalaman 18 meter. Sehingga, diharapkan dapat menampung kapal pesiar maupun kapal peti kemas.
”Satu kapal pesiar bisa membawa 4.000 wisatawan, jadi bayangkan efek yang akan diberikan jika nantinya Pelabuhan Gilimas ini rampung,” ujarnya.
Tak hanya itu, dengan adanya Pelabuhan Gilimas, akan mendukung program Presiden Jokowi terkait tol laut. Sehingga, menciptakan sistem transportasi laut yang berkesinambungan. Tanpa putus.
Baharudin mengungkapkan, progres Pelabuhan Gilimas saat ini cukup menggembirakan. Pasalnya, kepengurusan terkait AMDAL (Analis Mengenai Dampak Lingkungan) dan RIP (Rencana Induk Pelabuhan) telah selesai.
”Sudah beres itu, tinggal kita tunggu izinnya keluar,” ungkap dia.
Terpisah, Kepala Desa Labuan Tereng Taufik Asyari menyatakan, menyambut gembira dengan dibangunnnya Pelabuhan Gilimas ini. Terlebih lagi, dalam prosesnya selalu melibatkan desa, hingga ke unsur yang paling bawah.
Hanya saja kata dia, ia meminta kepada PT Pelindo III Cabang Lembar, memprioritaskan warganya, sebagai tenaga kerja di Pelabuhan Gilimas.
”Selama warga kami mampu dalam melakukan pekerjaan yang ada di Pelabuhan Gilimas, kami minta Pelindo untuk tidak mengambil warga luar. Selain itu, diharapkan porsi untuk Corporate Social Responsibility (CSR) 80 persennya diberikan untuk warga Desa Labuan Tereng,” harapnya.
Karena itu, agar warganya menjadi pilihan utama sebagai tenaga kerja di Pelabuhan Gilimas, ia menginstuksikan ke setiap kepala dusun untuk memberikan pelatihan dan sejenisnya.
”Nanti tentu akan ada pelatihan, agar mampu bersaing. Intinya, berdayakan warga kami, selama memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi, silahkan ambil dari luar,” tandas Taufik. (cr-dit/r4)
Sumber
Pengamat ekonomi dari Core Indonesia Dr. Hendri Saparini menilai banyak potensi desa di Indonesia yang belum muncul ke permukaan. Padahal jika potensi itu dimafaatkan, maka upaya membangun ekonomi desa akan lebuh mudah dan cepat terlaksana.
“Potensi di daerah harus diperjelas dan dirumuskan dalam buku agar terlihat lebih jelas. Sebab ini jadi acuan juga dalam menjalankan program desa,” ujar Hendri dalam diskusi peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (19/10).
Masalah yang ada di desa, lanjut dia, harus segera ditindaklanjuti agar proses pembangunan bisa berjalan secara merata. Ketimpangan pembangunan antar desa dan antar daerah juga perlu mendapat perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan desa berbasis potensi lokal harus dijalankan secara simultan.
“Peningkatan ekonomi untuk membantu membangun desa itu tentu yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Membangun desa yang melibatkan masyarakat memang harus,” ujarnya.
Hendri menilai program yang mensejahterakan masyarakat harus dijalankan berkelanjutan, dengan begitu akan ada langkah-langkah program peningkatan secara terus menerus,” tukasnya.